Ditemukan 997 data
232 — 628
Sepakat bahwa ada salah satu Calon yang secara Administrasi tidakdapat diteruskan dengan mengacu kepada surat dari Kemenristekdiktikepada Maelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran nomorR/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019; d. Meminta Kemenristekdikti menetapkan Pit.
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUDDIN ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat IX : IR. SYAHRULLAH ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VII : SALMAH, SE Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat V : HJ. SADIAH, S.PD Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat III : H. MUH. YUSUF ADAM Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat I : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat XII : NY. ASRIANTI RIDWAN, SH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat X : ISMAIL ADAM, S.Kom Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VIII : IR. MARDAM ADAM, MH Diwakili Oleh : HAJJAH SITTIARA DAENG SANGNGING
Pembanding/Tergugat VI : HARUDDIN TABA, SE Diwakili Oleh : H
77 — 81
Pettarani;Menimang, bahwa tentang redaksi amar putusan, denganmendasarkan pada petitum subsider, sepanjang berkaitan dan tidakbertentangan dengan dengan petitum primer, Majelis Hakim tingkat bandingmemandang perlu memperbaiki redaksi amar putusan Maelis Hakim tingkatpertama;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 340/Pdt.G/2016/PN.Mkstanggal 12 September 2017dapat dipertahankan
146 — 23
Bdgterbagi untuk kasus ini, dengan apa yang telah dilakukan Penggugat dalamKonvensi, Tergugat dalam rekonvensi terhadap Perusahaan perlu dijadikanperyimbangan oleh Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasanalasanyang telah Tergugat dalam KOnvensi, Penggugat dalam rekonvensi kemukakantersebut diatas sebagai dasar yang beralasan menurut Hukum ;Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat dalam Konvensi memohon denganhormat kepada Maelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untukmemutuskan :e Menolak
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakdibebankan dalam laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi Peredaran Usahaini merupakan sengketa pembuktian, yaitu. apakah jumlahperedaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan bukti/dokumenpenjualan seperti Akte Jual Beli, Surat Perjanjian Pendahuluanatau Surat Permohonan Pembelian Rumah;Bahwa Majelis Hakim dalam amar pertimbangannya menyatakansebagai berikut:Bahwa menurut Maelis
253 — 132
suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabilagugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang 52Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan(1) Gugatan harus memuat :a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau kuasanyab.nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat,Maelis
38 — 13
terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsur unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis
318 — 185
HUTAGAOL, SH sebagai Kuasa PARA PENGGUGATberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, namunPOLTAK GUNTUR SIMANUNTAK, SH, bukan penerima kuasa berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 18 Januari 2013 sehingga tidak berwenangmemajukan ;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sudah dipertimbangkan dalameksepsi pertama Tergugat dan menurut Majelis Hakim Eksepsi pertamatersebut tidak beralasan dan ditolak maka Maelis Hakim berpendapat bahwaeksepsi kedua Tergugat haruslah ditolak ;Ad. 3.
Akta Persetujuan No. 110 dan Akta Surat Kuasa No. 111 tanggal22 Desember 1980 tanah lahan parkir yang disengketakan sebagai bagiandari satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tanah tapak dan pekaranganbangunan gedung kompleks Medan Plaza Shopping Centre & Cinema adalahmilik yang sah dari Tergugat , yang haknya diperoleh dengan itikad baik dandilindungi hukum ;Menimbang, terhadap Eksepsi tersebut menurut Maelis Hakim sudahmasuk dalam materi pokok perkara dan pembuktian maka Eksepsi tersebuttidak
ANDREAS YUDHOTOMO SH MH
Terdakwa:
1.AZHAR MUHAMMAD HASAN Bin IMAM SAYUTI HASAN
2.ZIKRA WAHYUDI Bin MASRIADI
154 — 17
yaitu alat bukti keterangan saksisaksi sebagaimana tersebut diatas,alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPuslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No Lab :1242/FKF/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan keterangan Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsur unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, dengandemikian Maelis
Terbanding/Tergugat : PT. RAPY RAY PUTRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS TRI YANTY PUTRI, SH
84 — 182
dikarenakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensitelah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka adalah patut dan wajar untukmembebankan biayabiaya yang timbul dalam perkara ini ke pada TergugatDalam Rekonvensi ;/Penggugat Dalam Rekonvensi ;Bahwa berdasarkan uraian alasanalasan Rekonvensi tersebut di atasyang didasari faktafakta yang merupakan fakta hukum, maka patut dan wajarHalaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 127/Pdt/2019/PT MDNserta berdasar dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Maelis
16 — 0
Tahun 1974 tentangPerkawinan, bukannya justru meminta halhal yang tidak masuk diakal berupa nafkah masalampau;Bahwa karena tuntutan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat mengadaada, maka Tergugat secara tegas dan jelas menolak tutuntan Penggugat tentang nafkah masalampau tersebut dan mohon kepada Maelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo agar menolak permohonan Penggugat tersebut;DALAM REKONPENSI16Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi secara
36 — 6
terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata telah terdapat 2 ( dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yangterdapat dalam pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitualat bukti keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dalam setiappertimbanganpertimbangan unsur unsur tersebut diatas, sehingga hal initelah memenuhi beban minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 183 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana , dengandemikian Maelis
Terbanding/Tergugat : Theresia Labora Sitompul
164 — 65
hiduprukun lagi dalam rumah tangga; Oleh karenanyaterdapatkewajiban untuk menghadirkan keluarga sebagai saksi.Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 205/PDT/2021/PT SMRSelain itu berdasarkan keterangan saksisaksi dari Terbanding yangmenyatakan bahwa sesungguhnya antara Pembanding danTerbanding sering terjadi percekcokan atau dengan kata lain antaraPembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis di dalamkehidupan rumah tangga.Ad 3.Tentang Tepatnya Pertimbangan Ilukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.1) Bahwa Maelis
Pembanding/Tergugat II : Dakrunsyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat III : Arbain Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat IV : Nursiah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat V : Riduansyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat VI : Ardiansyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat VII : Sanisah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat VIII : Rahmadsyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat IX : Hermansyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat X : Nur Jenah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat XI : Heri Gunawan Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Pembanding/Tergugat XII : Zulpiansyah Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Penggugat : Abdul Mukti Syarif, ST.M.Si
58 — 29
Dansebaliknya klaim PARA PEMOHON BANDING (Semula PARATERGUGAT) sendiri adalah suatu perbuatan melawanhukum.Pertimbangan yang demikian itu jelas sekali menunjukansikap keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkaraa quo terhadap TERBANDING (Semula PENGGUGAT).Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PARA PEMOHON BANDING (semulaPARA TERGUGAT) mohon kepada Maelis Hakim Tingkat Banding padaHalaman53 dari 57 Putusan Nomor 75/PDT/2020/PT SMRPengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan
119 — 57
Maria Wea Betu ;Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa standartkompetensi pejabat structural kesehatan berdasarkankeputusan Bupati nomor 821.20/BK DIKLAT/02/01/2011tersebut telah benar dan tepat sehingga mohon dikuatkanoleh Bapak Maelis Hakim yang terhormat66Bahwa dalil gugatan Penggugat / kKuasa Penggugat point 9tentang Penggugat baru menduduki jabatan TMT 22 Pebruari2010 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.20/BKDiklat/32/02/2010 belum mencapai 1 tahun sebagaimanaterurai dalam Pasal 9 ayat
1.CHARLES SIRINGORINGO
2.Ir. ZULNERLIN
Tergugat:
1.YUSRI Als. ABRAR
2.ASIAH
3.ARIZON
4.HARNAWATI
5.LORENTINA SIBURIAN
6.MAWARNI PANDIANGAN
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN
116 — 95
diumumkanBahwa tindakan PARA TERGUGAT yang sedemikian ini merupakanPerbuatan Melawan Hukum atau setidaktidaknya suatu perbuatan yangbertentangan dengan Hak PARA PENGGUGAT.Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum PARA TERGUGATPARA PENGGUGAT telah dianggap oleh pihak lain yang masingmasingadalah Penjual dan Pembeli yang beritikad jahat karena telah melakukanPerjanjian Jual Beli dengan Objek yang tidak halal.Bahwa karena Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan PerbuatanMelawan Hukum, mohon ke hadapan Maelis
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cibinongberpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat1,11 dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi yang padapokoknya atas dalil dalil sebagai berikutEKSEPSI TERGUGAT , 1112Bahwa Para Tergugat Konpensi/Para PenggugatRekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan dan dalamTanggapan Atas Eksepsi Para Tergugat, tertanggal 13 Me2008, dari Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensikepada Maelis
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
248 — 160
segala akibat hukumnyasepenuhnya adalah menjadi kewenangan ketua Pengadilan NegeriHalaman 52 dari 65 Putusan Nomor 8/PDTLH/2021/PT BNAMeulaboh di karenakan suatu Penetapan eksekusi tersebut adalah diKeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh ;Menimbang bahwa dengan demikian suatu gugatan yang isinyamemohon agar suatu Penetapan eksekusi dinyatakan tidakmempunyal hukum dengan segala akibat hukumnya TIDAK DAPAT DIPERIKSA dan diputus oleh majelis hakim karena hal tersebut bukanmenjadi kewenangan maelis
117 — 56
tanggal 28 Juni 2001 ternyata tidak sah danprosedur pemberitaan IMB tidak sebagaimana mestinya maka Ijin Mendirikan Banunan(IMB) NO.120/IMB/2001 yag dikeluarkan oleh Tergugat V (Bupati Bengkalis) juga tidaksah bekekuatan hukum ;Bahwa oleh karena kegiatan pembangunan rumah tempa usaha oleh Tergugat I masihterus berlangsung hingga saat ini maka untuk mencegah ekses negatif dan kerugian Paa38Penggugat (Negara) yang lebih besar menurut hemat Para Penggugat adalah sangat tepatdan berdasar hukum bila Maelis
1.PT. USAHA SEDERHANA BERSAMA
2.PT. FAJAR PASIR LESTARI
3.CV. CAKRAWALA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA KPPU
287 — 110
Majelis Komisi Termohon memberikan saran dan pertimbanganberupa rekomendasi sebagaimana secara lengkap tertuangdalam Putusan KPPU a quo, sebagai berikut:8.Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;Bahwa Maelis Komisi merekomendasikan kepadaKomisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:8.1.8.2.8.3.Bupati Kabupaten Paser dan/atau PejabatPembina Kepegawaian/Pejabat yangberwenang dimana personil Pokja berasal untukmemberikan sanksi hukuman disiplin karenatelah lalai dan/atau sengaja tidak menjalankantugas
Pembanding/Tergugat I : YESAYA Alias YAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat X : SONYA SILVANA KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS NELIS Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VI : FINCE RATULABI RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Pembanding/Tergugat IV : RUTH YANSEN MIRI Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK ALias DG. KULLE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat II : MARTHA RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat XI : DANNY JACKSON Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat IX : SONNY FRANGCKY KIUK Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat VII : PETRUS RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pembanding/Tergugat V : IRIAN RANTE Diwakili Oleh : Basnar, SH.
Pem
120 — 57
tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Malili tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017 /PN.MIldan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat danKontra Mememori Banding yang diajukan Terbading, yang ternyata tidak adahalhal baru yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Maelis