pada Dinas Kelautan dan PerikananKota Bandar Lampung tahun 2012 sebesar Rp.214.586.471,00 (Dua ratusempat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluhsatu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : yang diterima rekanansesuai SP2D setelahdipotong pajak (PPNdan PPh)1) Jumlah pembayaran Rp 1.165.360.881,00 menurut Hasil Audit 2) Nilai Pekerjaan Rp 950.774.410,00 Nilai Kerugian Rp 214.586.471,00Keuangan Negara ~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn ncn nen nencnnesSUBSIDAIR: Bahwa terdakwa Drs.

(duaratus empat belasjuta limaratusdelapanpuluhenamribu empatratustujuhpuluhsatu rupiah) berdasarkanhasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP Prop.Lampung.149Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidanamaka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsure tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaansubsidaritas yaitu :Dakwaan Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingsedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang.2 Secara Melawan Hukum3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kepahiang tahun anggaran 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakimberpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidakterpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang104Undang

Rabat Beton yang seharusnya traling besi bagianatas saluran dekat podium;" Bagian belakang Kantor Bupati yang seharusnya menggunakanpaving blok tetapi diganti Rabat Beton;Halaman 131 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPGBahwa dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum selaku PEMBANDING dalamperkara a quo yaitu. mengenai penerapan Pasal terhadap diriTERBANDING dahulu TERDAKWA harus sesuai dengan Tuntutannyadimana TERBANDING dahulu TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dengan sejumlah argumentasi yang melingkupinyasebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;Bahwa Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dilakukanPEMBANDING/TERDAKWA tersebut merupakan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padaPEMBANDING/TERDAKWA karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum;Bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu korporasi sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam dakwaanHalaman 133 dari 138 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2020/PT KPG10.11.Ae13.Primer yakni Pasal Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukanoleh TERBANDING/TERDAKWA;Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi/terbukti maka terhadap unsur Dakwaan Primer yang

SR1475/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengahyaitu sebesar Rp 222.554.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empatribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)Jo. pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah Dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur : Setiap orang, yang secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara, didasarkan padaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri,sehingga karenanya merupakan pasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu. Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaitu unsurunsur198Pasal 2 ayat (1) Jo.

KARDItidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamaSsama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair.2. Menyatakan terdakwa IR. ANDI IRAWAN BIN H.

KARDI diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Subsidair :Bahwa terdakwa IR.ANDI IRAWAN BIN H. KARDI selakuDirektur CV. Putra Sukamanah berdasarkan Akta PendirianPerseroan Komanditer CV.

KARDI didakwa dengan dakwaan yang berbentukdakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana231Korupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64ayat (1) KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam

Rp.1.591.756.772,87 (satumilyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuhratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaHalaman 41 dari 207 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN BnaKeuangan Perwakilan Aceh Nomor: SR2675/PWO01/5/2017 tanggal 12Desember 2017, atau setidaktidaknya sebesar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa Samsudin Tajmal, S.Sos Bin Taha Sekedang, selakuDirektur PT Jiban Aman Sentosa, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaanbertanggal

harinya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasMajelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum ;Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN BnaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanterhadap dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP., yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Aceh Tenggara tahun anggaran 2011 telahterjadi kKerugian keuangan negarasebesarRp. 1.591.756.772,87 (satumilyar limaratussembilanpuluhsatujutatujuhratus limapuluhenamributujuhratustujuhpuluhdua rupiah komadelapanpuluhtujuhsen).Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah

Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.PARHAM RAHMAN, SE, terbukti bersalah, sebagai orang yang turut sertamelakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatuperbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum,melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 joPasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dalam dakwakanPrimair.Menjatuhnkan Pidana terhadap mereka Terdakwa .

PARHAMRAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jopasal 64 ayat (1) KUHPidana. SUBSIDIAIR :ono= Bahwa Terdakwa .

dalam putusanini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas yakni Primer : Perobuatan Terdakwa ABDULGAFUR LIKU dan Terdakwa Il PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan177UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,Subsider : Perbuatan Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.PARHAM RAHMAN,SE, tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang

tersebut, memperkaya terdakwa Erik Ismunandar, ST sebesarRp. 199.285.329,39 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) danmemperkaya saksi Muhammad Suhaimi Bin Tukacil sebesar Rp.43.000.000, (empatpuluh tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa ERIK ISMUNANDAR, ST bersamasama dengan saksiMUHAMMAD SUHAIMI Bin TUKACIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 21 dari 186No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Selatan,terdapatkerugian Negara sebesar Rp.237.853.939,45, .Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuandalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3. jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

semua suratsurat yang berhubungandengan perkara terdakwa;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwaTelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya, supayamajelis hakim memutuskan :1.Menyatakan terdakwa SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG terbukti secara sahdan meyakinkan mnurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara bersama sama sebagaimana dakwaan primair Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah denganUU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO dan DR.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

AKHMAD FAQIH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Akhmad Fagih diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitassebagai berikut : 222222 nnn nn nnn nnn nn ne nnn nnn nee nen nee nen nee een eeeePRIMAIR : 222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn een enneeMelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang UdangNomor RI 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang318Pemberantasan

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHDP. 22Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI.

Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI.

Perbuatan terdakwa JUSUP SAHERTIAN, SH sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UU.

No.75 K/Pid.Sus/2012Jumlah (a+b) 2.0... cece eee e eee ee ee ence ene ene eaes Rp 319.360.000,(tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 jo pasal 34 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiperbaharui dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.Pidana ;Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa Ir.

., SH.MM. sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Ichsan Suaidi tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Menyatakan terdakwa Moh Udji Prasodjo bin (Alm) Rivai Al Rinantoterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

(enam ratus sembilan belas juta duapuluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Sakur Rumbaroa alias Sakur selaku Kepala Pemerintah Negeri

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat(1) KUH Pidana. SUBSIDIAIR :no Bahwa terdakwa Ir.

Itikad Karya senilai selisih hasilpekerjaan yakni sebesar Rp74.242.270,00 (tujuh puluh empat juta duaratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa RIZKI GALIH SAPUTRA Bin KHAERUN,selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan KalijambePonolawen(Paket 1) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sampai dengan hariJumat tanggal 22 Juli 2012, atau setidaktidaknya pada

No. 411 K/Pid.Sus/2015Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalu tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat ( 1 ) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan pada Dakwaan

RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.