Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.398.154.588,20 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapanjuta seratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapanrupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.wonnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Menyatakan Terdakwa POSMA SITORUS, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)sub a dan b maupun pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi;2.

Arif Darmawan untuk pembelian server dan gaji karyawanPT.Sinar KreasindoPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa POSMA SITORUS,SHsebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor :487/KEP/1981 tanggal 12 Maret 1981 bersama dengan saksi ACAITAGOR SIJABAT, Ap.M.Si

Dakwaan PrimairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtasUndangUndangNomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang HukumPidana;2. Dakwaan SubsidairTerdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam dalam Pasal 3 jo.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU.

No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR :Hal 105 dari 431 hal Putusan No: 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Dpswennnnn Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AYU ARDANI bersamasama dengan Dr.

2 ayat (1) Jo.

I Nyoman Sukantara ( Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2015), masingmasing amarnya Menyatakan tidakterbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan menyatakan terbukti telah melanggar ketentuanpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP...dst

.~ Perbuatan terdakwa OEI SINDHU STEFANUS tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa OEI SINDHU STEFANUS bersamasama denganSURACHMAN dan Drs.

Kesatu : Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. ;Atau :2.

Kesatu: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Kedua: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo

terpisahkan dengan putusan ini, sertadengan memperhatikan faktafakta seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasarpertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dandapat dipersalahkan ssrta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yakniKESATU :Primer :Melanggar : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsider :Melanggar : Pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 184 KUHAP,alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan kereranganterdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan kesatu yakni, dalam dakwaan kesatu primer, terdakwa didakwa rnelanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana145Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan

(lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Menetapkan agar terdakwa SAMSURI Bin LANUKI dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa yangdisampaikan pada tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa SAMSURI Bin LANUKI tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang R.1No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang telahdiubah dengan Undang Undang R.I No. 20 Tahun 2001 TentangPembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

SUGIJANTO, S.H. sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa H.

mempersingkaturaian putusan inisegala seSuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidangdianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kiniMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikanbersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaansubsidaritas yaitu:Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang Undang

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Terdakwa punya tanggungan keluarga; Terdakwa telah berusia lanjut (70 tahun);Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009,dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangudangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H.

M.Si terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNomor. 31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;. Menghukum Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE.

M.Si tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE.

M.Si telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 Jo.

PT.SMGtanggal 11 Agustus 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 10 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkatkasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

No. 1015 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

keuangan Negara, yaitu sebesar: Rp7.248.432.479,68 (tujuhmilyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribuempat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), sesuaidengan penghitungan kerugian keuangan Negara dari Ahli pada BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampungdengan Surat Nomor : SR541/ PW08/5/2014 tanggal 12 Februari 2014 atausetidaktidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa LUQMAN sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa LUQMAN selaku Kuasa Direktur PT.

Menyatakan Terdakwa ELI RADJA, SH alias ELI danTerdakwa Il JONES BOBILANGO, A.Md alias Ones tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 29 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Pidan Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;3.

pidana yang didakwakan;55 Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkandakwaan primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaa primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya, dan apabila majelisberkeyakinan yang paling terbukti pada dakwaan primair, maka majelis tidakmempertimbangkan dakwaan berikutnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair yaitu pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Provinsi Bengkulu) Nomor : SR0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaktidaknya dalamjumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yangditerima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,(Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangidengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesarRp.2.763.868, (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapanratus Enam Puluh Delapan Rupiah);Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia27Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR ;Bahwa terdakwal.

Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilaiRp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta empat ratus dua puluhlima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24Inspektorat tanggal 17Februari 2014.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang

dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam pasalpasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum sebagai berikut:PRIMAIR : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangHalaman 64 dari 85 Putusan No.31/Pid.SusTPK/2017/PN.

BULHASANsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa H. SURYADI alias H. YAN bin H. BULHASAN selakuDirektur PT. KENCANA KARYA MANDIRI bersamasama dengan Ir.

Perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bin Abd.Wahab sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. SUBSIDAIR :or Bahwa ia terdakwa Drs. ABD. ROHMAN, M.

ACHMAD RUYAT, M.Si. bersalah *Melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri,atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesarRp. 158.225.000, (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),karena penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Desa Sumberejo. w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 (1) huruf a, b, (2) dan (3) UndangUndang