Ditemukan 9694 data
59 — 16
alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
21 — 11
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
46 — 39
Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.
201 — 116
Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547 — 151
dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
SAMSI THALIB, SH, MH
Terdakwa:
MURNI ILYAS PRATAMA bin AHMAD YASIDDIN
51 — 11
Terjemahan tersebut sesuaidengan perkembangan dokrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Tjkseharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens).
54 — 7
Peraturan Perundanganundangan, Yurisprudensi, Dokrin IImu Hukum. 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa ;6.
ROSLINA SH.
Terdakwa:
1.Asri Bahari Nasution Als Asri Bin Asrul Efendi Nasution
2.Bambang Kusworo Als Bambang Bin Alm Boehasin
22 — 3
yang didakwakan Penuntut Umumkepadanya adalah apabila perobuatan dari para Terdakwa tersebut telahmemenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal363 ayat (1) ke3 ke4 KUHPidana atau kedua pasal 480 ke1 KUHP atau ketigapasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
100 — 41
Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhiunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;252622829Bahwa selain itu ditinjau dari Dokrin Kelalaian Kontributor (contributorynegligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan tangan yang bersih(clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil PerbuatanMelawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalaimemenuhi kewajibannya kepada
133 — 43
DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI ALS RUSTAM Bin. H. MASSE
26 — 4
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SmrMenimbang
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ROBBY KURNIAWAN
181 — 100
Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
58 — 34
dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
33 — 10
terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
85 — 72
Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dan sudut dokrin hukum pidana.
Dokrin hukum pidanamenafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendakidan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dariperbuatan tersebut.
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
118 — 32
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Agus Arif Fauji bin Mudjianto
46 — 8
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kKehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
76 — 30
;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
484 — 198
Bahwa apabila para pihak dalam suatu perjanjian perdata Internasional, sudahmemilin Hukum tertentu maupun tempat penyelesaian sengketa tertentu, tidak adaalasan tidak menghormatinya, prinsipnya dalam perjanjian para pihak yang terikatdalam suatu perjanjian harus menghormati perjanjian yang dibuatnya ;Bahwa dalam hukum Perdata Internasional ada doktrin yang mengatakan dalamhal terjadi ketidak jelasan pilihan hukum maupun pilihan forum bisa ditelesuridengan doktrin yang dikenal the most Kareteristik, Dokrin
The Most kareteristikartinya didalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk perjanjiannyadililhat mana yang memiliki karakter yang paling dekat dengan negara atau forumyang akan menyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa apabila didalam perjanjian sudah dipilih hukum yang berlaku maupunpenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi digunakan dokrin dan kalau sudah dipilihtentu sudah jelas tetapi kalau tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum barulahdidalam menentukan apakah Pengadilan atau Hukum