Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
11332
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
4943
  • usaha negara dilain pihak, akantetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara); Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 98/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 16 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT KABIL CITRA NUSA
Terbanding/Penggugat : PT SIGMA UNITED INTERNATIONAL
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
4917
  • Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata Jo Yurispudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/ dokrin ahli hukum, menguraikan tentang PerbuatanMelawan Hukum sebagai berikut : Adanya perbuatan (onrechtmating) Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)4.
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
1911
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Register : 22-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Penggugat I : INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Pembanding/Penggugat II : SURYADI HENRY KUSUMA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) ,
Terbanding/Tergugat V : ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF
Terbanding/Tergugat III : ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF
Terbanding/Tergugat I : DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDI NURDIN RAUF
Terbanding/Tergugat II : ANDI ZAENAB RAUF
7788
  • Tergugat I s/d Tergugat Vmenguasai fisik lokasi/obyek, mendirikan papan bicara danpagar sekeliling lokasi/obyek, dan menempati bangunan semipermanen di lokasi/obyek ;Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Register : 15-01-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 5/Pid.Sus/2013/PN.TBNN
Tanggal 21 Maret 2013 — TERDAKWA
4235
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.
Register : 14-07-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 77/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2016 —
5816
  • alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
Register : 12-10-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 42/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 3 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Arie Prasetya, S.H.
Terdakwa:
KHOERUL LUKMAN Alias LUKMAN
6314
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan~ dan turut sertamelakukan perbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang
Register : 10-04-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Tng
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Ibu AMIH
2.Ir. RAMDANI
3.SAHRONI IMAM WAHYUDI
Tergugat:
SUMARDI
14248
  • Tiap perbuatan yang melanggar hokum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kKerugian tersebut;Menimbang, bahwa menurut dokrin dalam menentukan suatu perbuatandapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hokum sipelakuBertentangan dengan hak subjektif orang lain23. Bertentangan dengan kesusilaan4.
Register : 20-11-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
Tanggal 18 Februari 2010 — IMAM HADI MARTONO, , selanjutnya disebut sebagai,……PARA PENGGUGAT ; L a w a n ; 1. Direktur Utama PT. Linus Airways, . Selanjutnya disebut sebagai,…………………………………… TERGUGAT I ; 2. Capt Prastjojo Hadiwidjoyo, , selanjutnya disebut sebagai,…………. TERGUGAT II ;
9639
  • Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhiunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;252622829Bahwa selain itu ditinjau dari Dokrin Kelalaian Kontributor (contributorynegligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan tangan yang bersih(clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil PerbuatanMelawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalaimemenuhi kewajibannya kepada
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI ALS RUSTAM Bin. H. MASSE
244
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SmrMenimbang
Register : 10-03-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ROBBY KURNIAWAN
17385
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Register : 06-06-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2008/PTUN.PLK
Tanggal 11 September 2008 — IMAM MAWARDI (mewakili PT. Agratama Karya Mulia) Melawan BUPATI KAPUAS SELAKU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat I ; KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat II ; PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2008 Tergugat III ; KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUALA KAPUAS Tergugat IV ; PT. PISON PERMAI Tergugat II Intervensi
12038
  • DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
Putus : 20-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 43-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 20 April 2015 — KANDA DIAN PRATAMA, SERDA
8159
  • Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dan sudut dokrin hukum pidana.
    Dokrin hukum pidanamenafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendakidan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dariperbuatan tersebut.
Register : 02-03-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 22 Mei 2017 — YUDI PRASETYA, S.E., M.M. alias ALEX Bin MARIUS ALEX
217
  • ., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, serta dihadiri oleh Dokrin Muliady, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Etri Widayati, S.H., M.H. Parlas Nababan, S.H., M.H.Enan Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Bobby Ertanto, S.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk
Register : 29-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1664/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 11 April 2013 — PELAWAN DAN TERWALAN
3010
  • terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
Register : 22-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 940/Pdt.G/2021/PA.Sgm
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
5734
  • dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
Register : 30-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 140/Pid.B/2018/PN Mad
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Agus Arif Fauji bin Mudjianto
458
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kKehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
468198
  • Bahwa apabila para pihak dalam suatu perjanjian perdata Internasional, sudahmemilin Hukum tertentu maupun tempat penyelesaian sengketa tertentu, tidak adaalasan tidak menghormatinya, prinsipnya dalam perjanjian para pihak yang terikatdalam suatu perjanjian harus menghormati perjanjian yang dibuatnya ;Bahwa dalam hukum Perdata Internasional ada doktrin yang mengatakan dalamhal terjadi ketidak jelasan pilihan hukum maupun pilihan forum bisa ditelesuridengan doktrin yang dikenal the most Kareteristik, Dokrin
    The Most kareteristikartinya didalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak termasuk perjanjiannyadililhat mana yang memiliki karakter yang paling dekat dengan negara atau forumyang akan menyelesaikan sengketa tersebut;Bahwa apabila didalam perjanjian sudah dipilih hukum yang berlaku maupunpenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi digunakan dokrin dan kalau sudah dipilihtentu sudah jelas tetapi kalau tidak ada pilihan hukum maupun pilihan forum barulahdidalam menentukan apakah Pengadilan atau Hukum
Register : 05-05-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 363/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 2 Mei 2016 — 1. Utuy Dudung Dumyati, S.H, disebut sebagai Penggugat I; 2. Nani Yuningsih alias Nyi Nani, disebut sebagai Penggugat II; M E L A W A N : 1. PT. BPR Arta Sentana Hardja, disebut sebagai Tergugat I; 2. PT. Balai Lelang Indonesia, disebut sebagai Tergugat II; 3. Notaris & PPAT, Eva Junaida, SH, disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. Notaris & PPAT, Erika Feni Masyitho, SH, disebut sebagai Turut Tergugat II; 5. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, disebut sebaga TurutTergugat III;
21081
  • Demikian pula dalam posita gugatannya Halaman 6 Angka12 Para Penggugat MENGAKUI memiliki hutang kepada Tergugat.Bahwa adanya PENGAKUAN Para Penggugat ini jelas membuktikangugatan aquo tidak layal diajukan karena seharusnya justru Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena memilikihutang yang belum terbayar kepada Tergugat I.Bahwa Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata), HerzienInlandsch Reglement (HIR) dan Dokrin Hukum secara tegasmemberikan kekuatan yang sempurna terhadap