Putusan Nomor 1680/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00100/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 25 Juli 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00026/207/12/019/15 tanggal 19 Mei 2015, sehingga perhitungan PPN MasaPajak Agustus 2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep Menurut PemohonSelisih Ajukan Keterangan Keberatan DJP Banding Banding

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (205.694.241 ,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 218.112.136,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena 0,00pembetulan)c. Jumlah 218.112.136,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 12.417.895,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 12.417.895,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 927.263.203,00e Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih)(205.694.241,00) BayarKelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 218.112.136,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena 0,00pembetulan)CG Jumlah 218.112.136,00PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 12.417.895,00Sanksi Administrasi:a Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 12.417.895,00C. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49142/PP/M.I1/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnya angk:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 anteketetapan yang dilakukan Terbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Banding dengan nilaisengketa sebesar Rp. 17.698.835.586,00, dengan

XXX, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 1.511.032.332,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 203.419.625.416,00SKPPKP Rp. 21 1.891Jumlah perhitungan PPN kurang dibayar Rp. 15.081.008.807,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp. 15.081.008.807.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 30.162.017.614,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, denganMajelis dan Panitera Pengganti

kode070 yang merupakan kode penyerahan ke Kawasan Berikat danPemohon Banding stempel dengan stempel tidak dipungut PPN/PPnBMsesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009;Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh rekanan Pemohon Bandingyaitu PT Multinas Nabati Asahan (MNA) dan PT Musim Mas tidaktermasuk uang PPN yang dapat dilinat dari Rekening Koran PemohonBanding;Bahwa Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding serahkan berupaMinyak Sawit/(CPO dan Inti Sawit/IKS dengan dokumen pengirimanpengangkutan;Perhitungan

Menurut Pemohon Banding:ieJumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesarRpoO, (Nihil);Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar Rp0O, (Nihil);Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Februari 2018;Halaman 2 dari 10 halaman.

Jumlah (a+b)Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar3 Kelebihan Pajak yang Sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...4 Pajak yang Kurang Bayar5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPb.

Nomor 484 K/Pdt.SusPHI/2018dibayarkan, yakni sebesar Rp1.359.600.000,00 (satu miliar tiga ratus limapuluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan perhitungan upahtersebut di atas terus berjalan hingga Tergugat membayar sampaidengan putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh denda keterlambatanpembayaran upah yakni sebesar Rp752.400.000,00 (tujuh ratus limapuluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan perhitungan dendaketerlambatan ini akan

rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam butir 71;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan THR Penggugat besertadenda keterlambatan atas pembayaran THR Penggugat tersebut sebesarRp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) denganperhitungan sebagaimana diuraikan dalam butir 72;Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan biaya pengobatanPenggugat dan keluarga Penggugat sebesar Rp29.986.618,00 (dua puluhsembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam enam ratus delapanbelas rupiah) dengan perhitungan

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaanrukun, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2014, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisinan/ pertengkaran yangdisebabkan: Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan Tergugatjuga perhitungan masalah uang kepada Penggugat;.

saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaiPakde Penggugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orangtuaPenggugat di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, KotaPekalongan selama kurang lebih 5 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun namun belum dikaruniaiketurunan; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yangdisebabkan Tergugat perhitungan

No 530/Pdt.G/2020/PA.PkIdisebabkan Tergugat perhitungan dalam masalah uang kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih tanpaada komunikasi lagi; Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa dalam perkara ini Majelis telah menjatuhnkan Penetapan Sela Nomor530/Pdt.G/2020/PA.PkI tanggal 26 November 2020 sebagaimana termuat dalam beritaacara sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam Berita Acara

Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa Pajak September2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Menurut Kep Menurut Pemohon Selisih AjuKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ba)Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang terutang PPN:a.1. Ekspor 496.383.263,00 496.383.263,00a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri 9.958.255.077,00 9.886.066.615,00 72.188.46a.3.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (224.257 .342,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 246.657.744,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 246.657.744,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 22.400.402,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 22.400.402,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1854/B/PK/Pjk/2019 d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (224.257 .342,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 246.657.744,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c. Jumlah 246.657.744,004. PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 22.400.402,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 22.400.402,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e.

Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga yangdiberikan kepada Penggugat;3. Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain asal Bekasi;4.

tinggalbersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniaianak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan April 2017sudah tidak harmoniskarena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, saksi melihat danmendengar langsung pertengkaran tersebut;Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugatkarena Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat,Tergugat terlalu perhitungan

KARYA CIPTA MANDIRI TA 2008.30.1 (satu) bendel Perhitungan Volume pekerjaan perencanaan teknispeningkatan jaringan irigasi dari CV. KARYA CIPTA MANDIRI Tahun 2008.31.1 (satu) bendel Gambar Perencanaan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaanjaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jaringan irigasiKabupaten Kudus tahun 2008 oleh Konsultan Perencana CV.

Kudus terhitungmulai peninjauan ke lokasi pekerjaan pertama kali pada hari Selasa 24November 2009 sampai penyerahan hasil pada 29 Desember 2009; Bahwa tim mempelajari dokumendokumen perhitungan volume pekerjaan,Melakukan pengukuran bangunan yang terletak dipermukaan tanah.mengamati pelaksanaan pembongkaran tiga titik bagian atas bangunan padadinding talud bagian utara.melakukan penggambaran hasil pengukuran.melakukan perhitungan estimasi volume pekerjaan talud berupa volumepasangan batu, volume siaran

dan volume plesteran berdasarkan justifikasi35hasil pengamatan, pengukuran, pembongkaran;Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan disebabkan ketebalan pasanganbatu tidak setebal pada gambar pelaksanaan;Bahwa perhitungan yang disampaikan tersebut diatas didasarkan atasestimasi ketebalan bangunan.

Hasil perhitungan pasangan batu terjadikekurangan yang diperkirakan karena ketebalan pasangan batu tidak sesuaidengan gambar rencana.

HERNAWAN F HIDAYAT Bin ENDIEFFENDI;36Bahwa ahli telah melakukan audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah sesuai dengan surat tiugas Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : S 8103/PW11/5/2009 tanggal 25November 2009 selama 15 hari kerja mulai tanggal 26 November 2009 sampaidengan tanggal 16 Desember 2009;Bahwa dasar pemberian keterangan ahli adalah: Surat permintaan auditinvestigatif dan perhitungan kerugian kKeuangan negara/daerah dari KepolisianWilayah Pati Nomor

Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat dan Penggugat II (CV.Bima Bersaudara), Penggugat dan Penggugat Ilbaru menyadari perjanjianperjanjian yang dibuatTergugat Il terkesan tidak melalui prosedur perjanjianyang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit, sepertiPerjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor :SMILBIMA BERSAUDARA/X1/13/005TBS, tanggal31 Oktober 2013 antara CV. BIMA BERSAUDARAdengan PT.

Pengembalian pembayaran yang = menjadikewajiban Tergugat dan Tergugat II total sebesarRp. 1.081.370.880, yang terdiri dari :1. biaya pengangkutan dimaksud dalam positaangka5 huruf a, posita angka8 huruf a, positaangka10 huruf a, dan posita angka 13 huruf a,total sebesar : Rp. 30.892.750 + Rp.148.920.350 + Rp.205.194.3800 + Rp. 144.262.050 = Rp.529.269.450, ;2. perhitungan selisih timbangan dimaksud dalamposita angka5 huruf b, posita angka8 huruf b,posita angka10 huruf b dan posita angka13huruf b

sebesar : Rp.51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat dan Penggugat II telah memenuhisemua Isi perjanjian dengan perhitungan :a.

Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat (CV. Bima Bersaudara),Penggugat baru menyadari perjanjianperjanjian yangdibuat Tergugat Il terkesan tidak melalui prosedurperjanjian yang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit,seperti Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar,Nomor : SMILBIMA BERSAUDARA/XI/13/005TBS,tanggal 31 Oktober 2013 antara CV. BIMABERSAUDARA dengan PT.

.51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat telah memenuhi semua isi perjanjiandengan perhitungan :a.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas penyesuaianHarga yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT pada19Pembangunan Gedung Pasar Induk/Grosir Kota Jambiadalah senilai Rp. 4.205,000,000. ( empat Milyar Dua ratuslima juta rupiah ), dengan tata cara penghitungan berdasarkanKeppres 80 tahun 2003 sisteimatika lampiran Bab II Huruf E.11.

Bahwa Penggugat sudah pernah meminta penyesuian hargasebagaimana ketentuan mengenai Penyesuian Harga dengantata cara perhitungan berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 sistematika lampiran Bab II Huruf E; serta berdasarkan SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2385/SJ tanggal 13Agustus 2008 perihal Penjelasan atas Pelaksanaan APBDsehubungan dengan kenaikan harga BBM yaitu.

(Empat milyar dua ratus lima juta rupiah ) dan In MaterilRp.1.000.000.000. ( satu milyar rupiah ) dengan alasan Penggugatdalam Surat Guagatanya tidak menguraikan secara jelas dan terinciserta perhitungan secara Yuridis kerugian dimaksud hinggamencapai nilai tersebut.2. Esepsi Van Beraad (Van Beraad exeptie )/ gugatan Prematur (belum waktunya diajukan ).1.

Bahwa hasil Perhitungan atas penyesuaian harga sepatutnya melaluiauditor independen atau sekurangkurangnya pihak ketiga yang dapatmenjadi acuan yang valid, tidak memihak, dengan kata lain kerugianTergugat Rekonpensi dhitung dan diterjemahkan di dalam internnyasendiri.6.

Menyatakan audit perhitungan penyesuaian harga yang telahdilakukan sendiri tanpa auditor atau pihak ketiga merupakankecerobohan dan berindikasi beritikad buruk.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar gantikerugian materil sebesar Rp. 20.000.000. ( dua puluh jutarupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah )5.

ILV/217/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama APEP SUJANA;: Surat Keterangan Kerja No. 326/SKK/HRGA/ILV/VIII/2014 tanggal 18Agustus 2014, atas nama karyawan APEP SUJANA ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 15 Agustus 2014, atas nama Karyawan APEP SUJANA ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/199/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDI ;: Surat Keterangan Kerja No. 299/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 07Juli 2014, atas nama karyawan YAN R SUBANDI ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 02 Juli 2014, atas nama Karyawan YAN R SUBANDI ;T10A : Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/212/HRD/SPHK/V/2014,tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama ASEP JAMAL ;T10B : Surat Keterangan Kerja No. 295/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014, atas nama karyawan ASEP JAMAL ;T10C : Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang PemutusanHubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 08 Juli 2014, atas nama Karyawan ASEP JAMAL ;63: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

ILV/215/HRD/SPHK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, terhadap karyawan bernama TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Keterangan Kerja No. 312/SKK/HRGA/ILV/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, atas nama karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Berita Acara Perhitungan Tabungan Koperasi, Uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pinjaman Koperasi dan Warung Koperasitanggal 23 Juli 2014, atas nama Karyawan TAUFIK HIDAYAT ;: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.

Iluva GravureIndustry tidak mengatur pemberian uang pisah terhadap pekerja yang Putus HubunganKerja karena melakukan kesalahan berat, maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena para Penggugat sudah cukup lama bekerja pada Tergugat maka patut berhakmendapat uang pisah untuk masingmasing Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upahdengan perhitungan sebagai berikut : 1. TUIKONG 2 x Rp.12.500.000,00 =Rp.25.000.000,002.

Keputusan Nomor: KEP121/PJ.07/2009tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan menolak permohonan KeberatanPemohon Banding dan mengurangkan nilai dalam SKPKB PPN Nomor:00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Nopember 2005;Ketentuan Materiilbahwa dasar Keputusan Keberatan yang pada intinya menolak seluruhkeberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidakterdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukanoleh Pemohon Banding;Perhitungan

non value ekspor, yangbukan merupakan penjualan barang dagangan, oleh karena itu PemohonBanding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak sebesar Rp45.350.469.940,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding berpendapat bahwa karena nomor seri faktur pajak yangPemohon Banding laporkan tidak berurutan, maka Pemohon Banding dianggaptidak melaporkan faktur pajak sebanyak 1.549 lembar, dengan jumlah PPN danperedaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan perhitungan

taksiranTerbanding masingmasing sebesar Rp4.535.046.994,00 danRp45.350.469.940,00;bahwa menurut perhitungan Terbanding, koreksi atas penyerahan yangterutang PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2005 adalahRp41.571.264.112,00 yaitu berdasarkan perkiraan koreksi peredaran 11 bulan,11/12 x Rp. 45.350.469.940,00;Halaman 4 dari 41 halaman.

cost Rp. 2.375.109.657,00Variance dari pembelian barang Rp. 285.809.684,00Rekapitalisasi ke Aktiva Tetap Rp. 20.981.767.888,00 Rp. 564.589.597.520,00bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, tidak ada selisihantara DPP atas PPh 22 impor yang Pemohon Banding kreditkan denganpembelian impor menurut SPT Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pengkreditan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PIB dan dokumenpembayaran yang sah;bahwa koreksi yang

dilakukan oleh Terbanding berdasarkan perhitungan jumlahPPh Pasal 22 menurut Terbanding yang dibandingkan dengan equalisasi yangdilakukan sendiri oleh Terbanding tersebut ialah sangat tidak relevan untukdigunakan sebagai koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00untuk Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan November 2005, yangtermasuk di dalamnya koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00, oleh karena ituPemohon Banding mohon koreksi

tarif sewamengalami kenaikan yang sangat signifikan, dengan dasar perhitungan tarifsewa menggunakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.

(lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi ) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, ( empatratus enam puluh empat rupiah ) :e =Perhitungan Tarif :1.

,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) ... Rp. 1,414,025,833 ,Catatan ; Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjad Perubahan NJOP.b. Untuk luas tanah 5.950 M?* (lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi ) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, (empatratus enam puluh empat rupiah ) :e Perhitungan TarifL.

(c) ... = Rp. 1,531,200 ,Jumlah Total De nda Materil (a+b+c) + PPN 10%... = Rp. 47,773,440 ,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) ...

Rp. 120,520,440 ,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

.: 005411000044, Bank BPD DIY Sleman, Nominal Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah), tanggal 422010, Nasabah UD Mayatika Jl.Kembang Raya No. 175 Maguwoharjo Depok Sleman ;Bahwa untuk merealisasikan Kerjasama Modal Usaha maka PENGGUGATmenyerahkan uang kepada TERGUGAT secara tunai uang sebesar Rp.Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT YYK.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) dengan perhitungan dipotongbunga 2,5% / bulan selama 4 bulan didepan (diskonto), yaitu 4 x 2,5% xRp.1.000.000.000

Bahwa untuk merealisasikan perjanjian modal kerja tersebut butir 7 (tujuh)diatas TERGUGAT telah menerima uang dari PENGGUGAT sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima juta rupiah) yang diberikan secara tunaidengan perhitungan dipotong bunga 2,5% / bulan selama 4 bulan didepan(diskonto), yaitu 4 x 2,5% x Rp. 500.000.000, = sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ;9. Bahwa TERGUGAT pernah memberikan jaminan kepada PENGGUGATberupa 3 (lembar) Cek, No.Cek.

Tanggapan posita 13:Bahwa justru Penggugat telah menerima kelebihan pembayaran hutangdari Tergugat sebesar Rp. 1.066.500.000, (satu milyar enam puluhenam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: Bahwa perhitungan titipan uang Penggugat kepada Tergugatsenyatanya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah) dengan bunga 2,5 % yaitu sebesarRp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya.

Tanggapan posita 22 dan 23.Bahwa justru menurut perhitungan yang sebenarnya, ada kelebihanpengembalian hutang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus riburupiah), sehingga meminta pengembalian sertifikat cekcek yang adapada Penggugat adalah hal yang wajar dan beralasan;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT YYK.15.

Tanggapan posita 28, 29, 30, 32, 33 dan 34.Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas titipan uang dariPenggugat hanyalah sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratuslima puluh juta rupiah), perhitungan yang lain hanyalah rekayasa dariPenggugat. Sedangkan uang sebrakan sudah diselesaikan sesuaidengan kesepakatan yang ada;17.

Pada saatnya, setelah memperoleh rincian perhitungan dimaksud,Pemohon Banding mohon diperkenankan untuk melengkapi argumentasiPemohon Banding dalam proses penyelesaian banding kasus ini;bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan sisa koreksi yangdipertahankan oleh Terbanding atas koreksi positif atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.35.358.210.577,00, dimana koreksiTerbanding pada saat pemeriksaan atas hal tersebut pada dasarnya berkaitandengan koreksi Peredaran

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2016mengacu kepada pernyataan dari OECD, angka pembagi (COGS) PemohonBanding masih dipengaruhi oleh transaksi dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa sehingga apabila pengujian dengan menggunakan metodeCPM diterapkan akan menghasilkan hasil pengujian yang tidak dapatdiandalkan;bahwa angka Gross Profit Margin (GPM) diterapbkan ke masingmasing modelyang dijual oleh Pemohon Banding, dimana Terbanding mempertahankan danmelakukan perhitungan ulang untuk model yang mempunyai

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2016bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon Banding telah menunjukkanbahwa hasil penggunaan metode TNMM menunjukkan bahwa PemohonBanding telah mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan prinsip kewajarandan kelaziman usaha;bahwa oleh karena itu, koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atasPeredaran Usaha yang masih dipertahankan oleh Terbanding seharusnyadibatalkan;bahwa dengan demikian, maka seharusnya perhitungan Pajak PertambahanNilai untuk Masa Pajak April

Gaya Motor Ill No. 5 Sunter Il, Jakarta14330, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp. 189.503.713.281 ,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp.1.312.195.497.424.00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp.1.501.699.210.705,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 131.219.549.742,00Halaman 9 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/20168)yang termasuk dalam perhitungan COGS) sepertipembelian material dan jasa perakitan dan pressing59,02% berasal dari pihak yang mempunyai hubunganistimewa.

Fotokopi surat keberatan Nomor PI/001/VI/PJK/2008 tanggal 18 Juni 2008;Pemenuhan Ketentuan Material Pengajuan Banding :1 Perhitungan Pajak menurut SKPLB :Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan tahunpajak 2006 Nomor 00076/406/06/059/08 tanggal 27 Maret 2008 memuatperhitungan sebagai berikut : UsahaMenurut Pemohon Menurut Terbanding KoreksiKeterangan Banding (Rp)(Rp) (Rp)Laba (Rugi) Kotor 228.044.094 2.853.662.405 2.625.618.311Biaya usaha lainnya 13.971.059.690 13.938.974.914

Luar 35.114.358 (5.779.416.020) 5.744.301.662 Laba/(Rugi) Bersih Sebelum (13.778.129.954) (5.305.896.489) 8.472.233.465PajakPenghasilan dikenakan PPh Final 147.932.881 147.932.881 Penyesuaian Fiskal Positif 4.129.890.558 4.129.890.558 Penyesuaian Fiskal Negatif 188.198.150 188.198.150 Penghasilan Netto fiskal (9.984.370.427) (1.512.136.962) 8.472.233.465Kompensasi Kerugian Kredit Pajak PPh Badan 531.855.028 488.493.486 (43.361.542)PPh Kurang/ (lebih) bayar (531.855.028) (488.493 .486) 43.361.542 2 Perhitungan

Pendapatan yangditerima dari devisi ini berupa penjualan unit perumahan;Bahwa untuk kepentingan manajemen dan dalam rangka evaluasi, atas divisi CPini juga ditetapkan besarnya management fee, technical fee dan commercial fee.Namun demikian dalam laporan keuangan Pemohon Banding atas pendapatan inidieliminasi sebagai pendapatan dan sekaligus sebagai biaya sehingga hasilakhirnya adalah nihil;Bahwa perhitungan eliminasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapatdijelaskan sebagai berikut : Keterangan

Sudirman Kav.1011Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp (9.028.386.959,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 530.855.028.00 PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp (530.855.028,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28949/PP/M.XIII/ 15/2011, tanggal 31Januari, diberitahukan kepada

XIII/16/2011 tanggal 31Januari 2011 diketahui bahwa atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) sebesar Rp 689.820.918,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis karenaadanya perhitungan management fee, technical fee dan commercial fee yang terpisahdalam pembukuan akunakuntersebut keseluruhan berjumlah Rp 689.820.918,00, sehingga Majelis berpendapatpenghasilan tersebut merupakan pembebanan pada proyek Central Park, oleh karenanyaharus dieliminir dari akunakun Management Fee, Technical

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan seacra tersmenerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secraproporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan :Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahupah pokok ditambah tunjangantunjangan tetap.bahwa untuk perhitungan pembayaran THR Tahun 2013 bagi seluruhKaryawan PT.

Kesepakatan Bersama antara Serikat Karyawan Dirgantara Indonesia (SKDI)dengan Tergugat tertanggal 11 Pebruari 2013 dan sudah menjadi kebiasaan diPerusahaan Tergugat dasar perhitungan Bantuan Biaya Pendidikan terdiridariUpah Pokok (Base Pay) ditambah dengan Tunjangan Tetap dan tidak termasuktunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran sebagaimana bukti T13 s/d T17berupa Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan tahun 2008 berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor :SKEP/526/030.20/DUOOOO/PTD/08/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana bukti T11 ;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama tahun2008 tidak berlaku lagi , maka yang menjadi dasar perhitungan dalam pemberianTunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 adalah Pasal 3 huruf a SuratKeputusan Direksi PT.

Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/377/030.20/DU0000/PTD/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Pemberian Tunjangan Hari83Raya Keagamaan Tahun 2013, maka dasar perhitungan pemberian Bantuan BiayaPendidikan tahun 2013 dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2013 dengan dasar perhitungan Upah Pokok (Base Pay) ditambah denganTunjangan Tetap dan tidak termasuk tunjangan tidak tetap seperti tunjangankehadiran sedangkan tunjangan keluarga diberikan apabila kondisi keuanganperusahaan sudah

memungkinkan, oleh karenanya pembayaran Tergugat kepadaPara Penggugat tidak terbukti adanya kekurangan pembayaran pemberian BantuanBiaya Pendidikan tahun 2013 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya KeagamaanTahun 2013 maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena dasar perhitungan Tergugat telahberdasarkan hukum yang mana telah sesuai dengan dasar perhitungan pemberianbantuan biaya pendidikan tahun 2013 dengan mengacu pada Surat KeputusanDireksi PT.

Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015tanggal 2 Agustus 2011, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesarRp. 5.048.848,00; Keterangan MENURUTPemohon Terbanding KoreksiNO Banding1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus 0 0dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya harusdipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0 0Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan 0 02 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus 0 0dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang

dapat diperhitungkan 212.392.506 209.868.082 2.524.424Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 212.392.506 209.868.082 2.524.424Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (212.392.506) (209.868.082) (2.524.424)3 Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan kemasa pajak berikutnya 212.392.506 212.392.5064 PPN yang kurang dibayar 2.524.424 2.524.4245 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 2.524.424 2.524.424Jumlah sanksi administrasi 2.524.424 2.524.4246 Jumlah PPN yang masih

Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015bahwa dari uraian dan penjelasan di atas maka perhitungan SKPKB PPN MasaPajak Mei 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No Uraian MenurutPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0Penyerahan yang tidak terutang PPNJumlah seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 212.392.506Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 212.392.506Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (212.392.506)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 212.392.506 4 PPN yang kurang dibayar 5 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikandan besar harapan Pemohon Banding agar kiranya Majelis

Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015 Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil tuntutan sejumlah pembayaran diatas, Tidak Menguraikan dengan rinci dan detail mengenai dasar perhitunganbunga dan denda, namun langsung atau sekonyongkonyongmencantumkan jumlah nilai bunga dan denda dalam Gugatannya tanpadilakukan perhitungan akumulasi terlebih dahulu dengan penggunaanrumusan akutansi yang berlaku pada umumnya, TERLEBIH tidakmenggunakan dasar hukum dalam perjanjian atas bunga dan dendadimaksud;33.

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci/detailmengenai perhitungan pembayaran bunga dan denda yang dibebankankepada para Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing eksepsi para Tergugat, sebagai berikut :Ad. 1.

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci/detailmengenai perhitungan pembayaran bunga dan denda yang dibebankan kepadapara Tergugat;Menimbang, bahwa dalam eksepesinya Kuasa para Tergugat mendalilkandalam dalil gugatan halaman 7 dan 8, Penggugat tidak menguraikan denganrinci dan detail mengenai dasar perhitungan bunga dan denda, namun langsungmencantumkan nilai kewajiban penyelesaian berupa jumlah nilai bunga dandenda dalam gugatannya tanpa dilakukan perhitungan akumulasi terlebih

dahuludengan penggunaan rumusan akutansi yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dalam repliknyaPenggugat mendalilkan jika perhitungan tentang hutang pokok, bunga dandenda, merupakan bagian dari fundamentum petendi yang menunjukan adanyahubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dan menjadi dasartuntutan Penggugat dalam gugatannya kepada para Tergugat, akan dijawabdalam pembuktian pokok perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil dalamgugatan Penggugat,

Penggugat hanya mencantumkan jumlah nilai pokok, bungadan denda saja, tanpa perhitungan yang jelas dan terperinci secara tibatibaPenggugat mencantumkan nilai yang harus dibayarkan oleh para Tergugat,seharusnya Penggugat mencantumkan kerugian yang dialaminya berupa besarpokok, bunga dan denda dengan perhitungan terperinci sejak kapan kerugiantimbul dan berapa besarnya angsuran yang harus dibayarkan para Tergugatsehingga para Tergugat menjadi jelas mengenai nilai kewajiban yang harusdibayarkan kepada

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebutdiatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991tanggal 9 Juli 1991 pada

Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang memuat hasil tes tertulis danseleksi tambahan antara lain nilai pengalaman, pendidikan dan usia, danwawancara, padahal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 hanyadilaksanakan seleksi tambahan yaitu wawancara, sehingga Penggugatmenolak menandatangani berita acara tersebut;Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugatmengajukan Keberatan mengenai sistem penjaringan seleksi danmekanisme perhitungan

lima puluh koma sembilan persen) yang menempatkanPenggugat sebagai Rangking 6 (enam) atau peringkat terakhir pada HasilTes Tertulis dan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa SalassaeKecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga hasil nilaitertinggi yang didalilkan Penggugat hanyalah anganangan saja; Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat menolak menandatangani BeritaAcara Nomor: 26/PP/PILKADES/II/2020 dikarenakan Penggugat tidakterima dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Perhitungan

Salassae, Kecamatan Bulukumpa, KabupatenBulukumba, tanggal 24 Februari 2020 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Dinas PMDNomor : 140/DMPD/II/2020, tanggal 28 Februari 2020,perihal : Jawaban ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor :08/PPK/II/2020 Tentang Hasil Tes Tertulis dan SeleksiTambahan Bakal Calon Kepala Desa Salassae KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba, tanggal 21 Februari2020 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Nomor :26/PPPILKADES/DS/II/2020 Tentang Perhitungan

32/PPPILKADES/DS/II/2020 tentang NamaNama Calon KepalaDesa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Februari 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor: 35/PPPILKADES/DS/II/2020 tentang Pelaksanaan Deklarasi Damaidan Deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah Serta DeklarasiMenolak Money Politik/Politik Uang Pada Pilkades DesaSalassae Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2020 tanggal 27 Februari 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Serah TerimaHasil Perhitungan