Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44936/PP/M.IX/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut Pemohon :Menurut Majelis: Bea Masuk: 2011: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor Crude Palm Kernel Oil,yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor: 009216 tanggal 30 Desember 2010 pos. tarif1513.21.0000 dengan Tarif Bea Keluar 13,5%, Harga Ekspor USD 1.502,00

BeaKeluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakpemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran,dalam hal :a. berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuanpabean ekspor ataub. dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanyakekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluaryang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, HargaEkspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:e PEB Nomor 009216 tanggal 30 Desember 2010,e Perhitungan

Bea Keluar dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan BeaKeluar a quo.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Eksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEBdidaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan beakeluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1): Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea KeluarPasal 6 ayat (2): Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dihitung berdasarkan Tarif

bea keluar kedapatan tidak benardan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar denganmenerbitkan SPPBK dalam waktupaling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumendan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu palinglama 30 hari sejak

Penetapan kembailidiatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif BeaKeluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordi daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

barangekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktuberlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan HargaEkspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh DirekturJenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandingyang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan beakeluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:PEB Nomor: 006235 tanggal 31 Desember 2009Perhitungan

dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke KantorPabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluara quo.

Walaupun kemudianselesai, akan tetapi tetap saja selalu berkaitan dan sangat mempengaruhiwaktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERINTAHKERJA, NO : 017/SkaBGSP/PROJDIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli2018;Bahwa kemudian pada sekira bulan September 2018, perhitungan hasilpekerjaan yang telah PENGGUGAT laksanakan adalah sebesar 9,364 %dan oleh karenanya pada tanggal 03 September PENGGUGAT menerimapembayaran atas hasil pekerjaan tersebut dari TERGUGAT sejumlah Rp.1.520.931.261.

BINTANG PRATAMA MIXyang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunya turutmengalami kerugian akibatnya;Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak olehTERGUGAT, lagilagi perhitungan volume dan bobot pekerjaan selalumengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selalu terkesanyang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan, seperti halnyatentang volume penimbunan tanah yang telah dilaksanakan olehPENGGUGAT melalui PT.

Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersamatertanggal 28 Agustus 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Saluran BC700 hasil opnamebersama tertanggal 31 Agustus 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersamatertanggal 27 September 2019;Halaman 11 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK35.36.37.

Perhitungan Prestasi Pekerjaan Crossing Saluran Drainase JalanPutri Daranante hasil opname bersama tertanggal 05 Oktober 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Galian Saluran Blok A, B, D, E danBlok K hasil opname bersama tertanggal 08 Nopember 2019; Hasil Pengukuran pihak ketiga (Politeknik Negeri Pontianak JurusanTeknik Sipil dan Perencanaan), tertanggal 07 Desember 2019 (untukpekerjaan Addendum);Bahwa dengan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesarRp. 1.871.942.794.

BINTANG PRATAMAMIX yang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunyaturut mengalami kerugian akibatnya;Butir 29 Halaman 8 Gugatan aquo:Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak olehTERGUGAT, lagilagi di perhitungan volume dan bobot pekerjaanselalu mengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selaluterkesan yang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan,seperti halnya tentang volume penimbunan tanah yang telahdilaksanakan oleh PENGGUGAT melalui PT.

Bahwa kemudianTermohon kasasi/semula Penggugat menolak perhitungan dan penilaianHalaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai untuk menghitung nilai perbaikanrumah yang mengalami kerusakan. Para warga yang rumahnyamengalami kerusakan dapat menerima perhitungan dari Kantor JasaPeniai (vide Bukti T.!

Nomor 5 s/d 13), sementara Termohon Kasasimenolak dan ia Termomohon Kasasi membuat perhitungan sendiridengan rincian yang dibuat sendiri, bukan rincian perhitungan perbaikanbagianbagian yang mengalami kerusakan, tetapi perhitungan atasdasar pembangunan rumah baru dengan berpatokan pada ahli WillySuretno yang berhitung dengan patokan pembangunan gedung danperumahan (ahli yang dihadirkan oleh Termohon kasasi adalahKonsultan Gedung dan Perumahan);3.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yangdikuatkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, denganmengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon kasasi/semulaPenggugat/Terbanding sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta) adalah keliru dan salah;Perhitungan Termohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7) adalahperhitungan pembangunan rumah baru, bukan perhitungan atas dasarperbaikan/renovasi.

Bahwa apabila kalkulasi perhitungan didasarkan atasperbaikan/renovasi, tentu hitunghitungannya tidak sebesar tuntutan danperhitungan Termohon Kasasi yang sebesar Rp450.000.000,00. Adalahsangat tidak adil dan merugikan Pemohon Kasasi, apabila kerusakanrumah Termohon Kasasi dihitung dengan perhitungan pembangunanHalaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 174 K/Pdt/2015rumah baru padahal cukup dengan renovasi, yang tentu saja biayaperbaikan/renovasinya tidak sebesar perhitungan pembangunan rumahbaru;5.

Bahwa apabila mengacu kepada perhitungan dari Kantor Jasa Penilai(independen) dan keterangan saksi Surjanto dan saksi Wonga Grohosebagaimana tersebut di atas, biaya perbaikan/renovasi rumahTermohon Kasasi yang mengalami kerusakan tersebut tidak lebih dariRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Wajib memberikan UP (uang Pesangon), UPMK (Uang PenghargaanMasa Kerja) dan UPH (Uang Pergantian Hak) kepada Penggugat;b. membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 6 tahun 1 bulan:Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon (UP) : 2X 7X Rp3.365.000,00 = Rp47.110.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja : 3x Rp3.365.000,00 = Rp10.095.000,00(UPMk) Rp57.205.000,00

Wajib memberikan UP (uang Pesangon), UPMK (Uang PenghargaanMasa Kerja) dan UPH (Uang Pergantian Hak) kepada Para Penggugat;b. membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 6 tahun 1 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon (UP) : 2x7 xX Rp3.365.000,00 = Rp47.110.000,00Uang Penghargaan Masa : 3 x Rp3.365.000,00 = Rp10.095.000,00Kerja (UPMk) Rp57.205.000,00

SusPHI/202110.11.12.13.14.Total hakhak yang diperoleh Penggugat adalah sebesarRp73.446. 733,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ributujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);Menyatakan Tergugat untuk membayar upah selama ProsesPenyelesaian Perselisihnan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitungsejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan April 2020 secara tunai dansekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:12 bulan

Wajid memberikan UP (Uang Pesangon), UPMK (UangPenghargaan Masa Kerja) dan UPH (Uang Pergantian Hak) kepadaPenggugat;b. membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yangbelum dibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt.

Wajib memberikan UP (uang Pesangon), UPMK (Uang PenghargaanMasa Kerja) dan UPH (Uang Pergantian Hak) kepada ParaPenggugat;b. membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 yang belumdibayar dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Masa kerja 6 tahun 1 bulanGaji Pokok dan Tunjangan Tetap : Rp3.365.000,00Dengan perincian perhitungan sebagai berikut:Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 188 K/Pdt. SusPHI/20219.10.11.

1 (satu) buah buku tulis catatan perhitungan kalah menang. 45 (empat puluh lima) lembar potongan kertas berisikan catatan angkaangkatoto gelap ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah ) ;

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah handphone merk nokia model 2690 dengan nomor simcard 081397137237.e 1 (satu) buah kalkulator.e 1 (satu) buah pulpen.e 1 (satu) buah spidol.e 1 (satu) buah tafsir mimpi.e 3 (tiga) buah buku tulis berisikan angka tebakan judi toto gelap.e 1 (satu) buah buku tulis berisi ramusan mencari angka main. 1 (satu) buah buku tulis catatan perhitungan kalah menang.e 45 (empat puluh lima) lembar potongan kertas berisikan catatan angkaangka toto gelap, dirampas untuk

disalin ke notes sebagai pertinggaluntuk terdakwa, dan apabila ada pemasang/penebak yang memasang angkatebakan judi toto gelap kepada terdakwa maka terdakwa mencatatnya danbesarnya uang taruhan yang dipasang oleh penebak kedalam pototngan kertasyang telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa melayani penebak/pemasang angkatebakan palins lama sekira pukul 16.00 Wib, apabila ada nomopr pasangan yangkeluar maka KENDI menyerahkan uang kemenangan pemasang tersebut kepadaterdakwa dan KENDI bersama terdakwa, perhitungan

Bandar kab Simalungun dan dari terdakwadisita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia model 2690dengan nomor sim card 081397137237,1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buahpulpen, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buah tafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulisberisikan angka tebakan judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tulis berisi rumusanmencari angka main, 1 (satu) buah buku tulis catatan perhitungan kalah menang,45 (empat puluh lima) lembar potongan kertas berisikan catatan angkaangka totogelap

Bandar kab Simalungun ;Menimbang, bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buahhandphone merk nokia model 2690 dengan nomor sim card 081397137237,1(satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) buahtafsir mimpi, 3 (tiga) buah buku tulis berisikan angka tebakan judi toto gelap, 1(satu) buah buku tulis berisi rumusan mencari angka main, 1 (satu) buah bukutulis catatan perhitungan kalah menang, 45 (empat puluh lima) lembar potongankertas berisikan catatan

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk nokia model 2690 dengan nomor simcard 081397137237.1 (satu) buah kalkulator.1 (satu) buah pulpen.1 (satu) buah spidol.1 (satu) buah tafsir mimpi.3 (tiga) buah buku tulis berisikan angka tebakan judi toto gelap.1 (satu) buah buku tulis berisi rumusan mencari angka main.1 (satu) buah buku tulis catatan perhitungan kalah menang.45 (empat puluh lima) lembar potongan kertas berisikan catatan angkaangka toto gelap ;Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 918/B/PK/PJK/2016Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No.SPHP004.RIK/WPJ.11/KP.09/2013 tanggal 20 Maret 2013 (lampiran 2)menghasilkan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPTWP Koreksi Pemeriksaan DPP PPN yang harus dipungut sendiriRp 279.637.968.750Rp 1.125.505.909Rp 280.763.474.659Bahwa atas perhitungan hasil Pemeriksaan tersebut KPP Pratama SurabayaGenteng menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

Pembahasan Rp 86.944.460.004Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut KPP Pratama SurabayaSawahan menerbitkan SKPKB PPN Masa Mei 2008 s.d.

seluruh buku, catatan dan dokumen yang mendukung perhitunganSPT Masa PPN telah disampaikan kepada Pemeriksa KPP PratamaSurabaya Sawahan, namun perhitungan DPP PPN dihitung oleh Pemeriksasecara ratarata yaitu sama setiap masa/bulan sebesar Rp7.245.371.667(linat tabel 2);Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Pemeriksa hanya menghitung DPPPPN secara taksiran, tidak berdasarkan buku,catatan dan dokumen yangtelah disampaikan oleh Pemohon Banding;Bahwa mengingat perhitungan tersebut tidak berdasarkan buktibuktipembukuan

S2454/WPJ.11/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktur Jenderal Pajak(lampiran 6) telah menyampaikan perhitungan sebagai berikut:Rp 295.742.245.006Rp 294.322.682.230Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Direktur Jenderal Pajak telah Peredaran usaha menurut Peneliti Harga Pokok Penjualanmenghitung Peredaran Usaha CV Surya Phone untuk masa Januari 2008s.d.

Desember 2008 yang terhutang PPNdi KPP Pratama Surabaya Sawahan seharusnyaadalah sebesarRp 280.763.474.659Rp 14.978.770.347Bahwa berdasarkan suratsurat Keputusan yang telah diterbitkan olehDirektur Jenderal Pajak (dapat dilihat pada tabel 3 di halaman 4)menghasilkan perhitungan sebagai berikut:Jumlah PPN yang masih harus/kurang dibayar di KPP PratamaHalaman 7 dari 27 halaman.

Terjemahan Bahasa Indonesia :"Setiap Bunga, komisi, atau biaya yang diatur di dalam Perjanjian iniakan dihitung berdasarkan perhitungan harian yaitu perhitungan hariper tahun yaitu 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan dalam perhitungan bulan yaitu 30 (tiga puluh) hari. "e Pasal6 Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan :: The Borrover shall repay the Loan and the Interest on the expiration date of this Agreement..."

Perhitungan bunga dimulai sejak tanggal satu dari bulan setelahPenggugat membayar kewajiban Tergugat atas Tambahan PPhTergugat hingga jangka waktu berakhirnya Perjanjian PinjamanAntar Perusahaan.

Dengan demikian, jangka waktu perhitunganbunga atas pinjaman/utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :e Untuk Pembayaran Pertama tanggal 17 September 2010:jangka waktu perhitungan bunganya adalah sejak tanggal1 Oktober 2010 (bulan setelah September 2010) sampaidengan tanggal 31 Desember 2012; dane Untuk Pembayaran kedua tanggal 20 Desember 2011: jangkawaktu perhitungan bunganya adalah sejak tanggal 1 Januari2012 (bulan setelah Desember 2011) sampai dengan tanggal31 Desember 2012. c

Bunga akan ditambahkan setiap bulan ke dalam Pinjaman Pokokdan perhitungan bunga untuk bulanbulan berikutnya didasarkanpada jumlah dari penambahan bunga dan Pinjaman Pokok di bulanbulan sebelumnya.d. Bunga akan dihitung berdasarkan perhitungan harian.Perhitungan hari per tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)hari sedangkan perhitungan hari per bulan adalah 30 (tiga puluh)hari (artinya semua bulandihitung 30 (tiga puluh) hari).

Contoh cara perhitungan bunga berdasarkan ketentuanketentuan diatas adalah sebagai berikut : Bulan Jumlah Utang Bunga Berjalan Jumlah Utang (sebelum bunga) (setelah bunga) Hal 23 dari 47 hal Put No. 473/Pdt/2016/PT.DKI Oktober A Nopember A B A+BDesember A C A+B+CJanuari A D A+B+C+D Berdasarkan penjelasan di atas, maka perhitungan Bunga Pinjamanyang wajib dibayarkan oleh Tergugat yang timbul dari KewajibanTergugat atas Pembayaran Tambahan PPh Tergugat beserta jumLahTotal Kewajiban Tergugat setelah

Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111501.16/2014/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan

Jumlah perhitungan PPNKurang (lebih) Bayar3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya4. PPN yang kurang (lebih) dibayar5. Lebih Bayar yang telahdikembalikan kepada WP6.

Jumlah Perhitungan PPN kurang44.128.114.80515.244.669.21859.372.784.0231.524.466.9228.852.569.235(7.328.102.313)(7.328.102.313)(7.328.102.313)15.137.724.528(15.137.724.528)(1.513.772.453)7.289.634(1.521.062.087)(1.521.062.087)(1.521.062.087)59.265.839.333106.944.69059.372.784.02310.694.4698.859.858 .869(8.849.164.400)(8.849.164.400)(7.328.102.313)(1.521.062.087)(lebih) bayar yang masih harusdibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang,

Putusan Nomor 371 B/PK/Pjk/2019Office Tower Lt.20, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan 12210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Juni 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

,NPWP 01.001.792.9054.000, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 9 X 2.085.000,00 37.530.000,002.

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perhitungan upah per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.30400 x 3 Tahun = Rp3.849.216,00; 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah Penggugat untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah Rp3.936.000,00 + Rp123.000,00 = Rp4.059.000,00;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10.

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

Oebobo ditemukan selesih antara Suara sah dengan jumlah surat suarayang digunakan yakni jumlah suara sah lebih sedikit 2 (dua) suara dibandingSurat Suara yang digunakan pada TPS O07 Kelurahan Oetete, sehinggaPanwascam saksi JOHNY CHARLES BASUKI merekomendasikan untukdilakukan perhitungan surat Suara ulang khusus untuk perhitungan perolehansuara Caleg DPRD Kota Kupang dan setelah dilakukan perhitungan ulangdidapatkan ada perolehan suara caleg yang bertambah dan calegcaleg yangberkurang antara lain

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara Cl salinanyang terdiri dari: Model CIPPUP,m Model Cl DPR, Model Cl DPD,Model CI DPRD Propinsi, Model Cl Kab/Kota; Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.I.DPRD Kab/Kota;Dikembalikan kepada Koordinator Divisi HPP Bawaslu KotaKupang Susiani Kanaha,SH.,MH.4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiridari:e Model C1PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/KotaDikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang SusianiKanaha, SH. MH;5.

Dan bahwa di dalam dakwaan kami maupundipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa pembacaan perhitungan suratsuara yang diulangi/ditegaskan kembali oleh saksi FRIDS E. M.

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar (PKPBK) adalah terhadap Bea Keluaratas Ekspor Barang berupa Crude Palm Kernel Oil in Bulk (CPKO),karena Realisasi Ekspor sudah melewati Tanggal Perkiraan Ekspor;B. Menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukan terhadapPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspordengan alasanalasan sebagai berikut:Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan Nomor 1262/B/PK/PJK/20151.

Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum (Judex Facti)sebagaimana tersebut di atas (Romawi VIIl angka 1), sama sekallitidak mempertimbangkan terhadap ketentuanketentuan yang diaturdalam peraturan perundangundangan, khususnya pemenuhanketentuan dalam hal Ekspor dan Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar di bidang Kepabeanan sebagaimana diatur dalam:Halaman 11 dari 39 halaman.

Pasal 12:e Ayat (1) menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkankembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan PabeanEkspor disampaikan ke Kantor Pabean;e Ayat (3) menyatakan Bea Keluar yang kurang dibayar ataupengembalian Bea Keluar yang lebih dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dibayar sesuai dengan penetapankembali:3.

Dan apabila eksportasi tetap akandilakukan, maka eksportir wajib mengajukan PEB baru denganmembayar Bea Keluar sesuai tarif dan Harga Ekspor yang berlakupada tanggal PEB baru dimaksud (sesuai Pasal 6 PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Juncto Pasal 5 PMK 214/2008,perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar danHarga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabeanekspor didaftarkan ke Kantor Pabean);.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 Juncto Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluaradalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yangHalaman 35 dari 39 halaman.

perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon banding memohon dapatlah kiranya Majelis yangterhormat untuk mengabulkan permohonan banding sehingga jumlah PPNKurang Bayar beserta Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP menurutSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1851/WPuJ.19/2014,18 2014,Rp1.738.861.000,00 dapat disetujui NIHIL sesuai dengan uraian yangtanggal September yaitu kurang bayar sebesarPemohon Banding sandingkan kembali hasil perhitungan

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.174.906.0813 Kelebihan Pajak yang sudah :la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0 0ic. Jumlah 0 04 IPPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 0 1.174.906.081 5 Sanksi administrasi : la. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 563.954.919 lb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP id. Kenaikan Pasal 13A KUP le. kenaikan Pasal 17C (5) KUP if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 000000ig.

Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2021Afrika Nomor 8, Gelora Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: (Rupiah)1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.732.924.756,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 473.292.475,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 469.792.475,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 3.500.000,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1851/WPJ.19/2014, tanggal 18 September 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00018/207/09/091/13, tanggal 19 Agustus2013, dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Masa Pajak April 2009, sesuai dengan perhitungan PemohonPeninjauan Kembali menjadi sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan PajakPPN terhutang 4.697.924.756Kredit pajak 469.792.475PPN

Putusan Nomor 955/B/PK/Pjk/2021 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 469.792.475,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 3.500.000,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 3.500.000,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.680.000,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 5.180.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

pemeliharaan Tergugat;5 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak bulan Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunya, sifat tertutup dan tidak maubersosialisasi dengan masyarakat, semua keperluan Tergugat harus Penggugat yang keluarrumah seperti beli bahan dompet, bahkan untuk bel, rokok pun nda mau beli sendiri, selainitu masalah keuangan juga kurang terbuka dan terkesan pelit serta perhitungan

tapi bilauntuk keperluan keluarga Tergugat sendiri tidak pernah perhitungan, dan d,dalamperselisihan tersebut Tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) juga mengucapkantalak kepada Penggugat;6 Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama,dan tinggal di rumah orang tua Penggugat d, Dusun Ngudi Kidul Rt.03 Rw.01 Desa GempolKerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat

Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggaltersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan Tergugat terlalu perhitungan mengenai masalah untuk keperluankebutuhan rumah tangganya, tetapi kalau untuk kebutuhan saudara Tergugat sepertinyatidak perhitungan, hal itu sebagai pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat dan kalau bertengkar Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadapPenggugat; Bahwa saksi selaku keluarga / orang dekat

tapi bila untukkeperluan keluarga Tergugat sendiri tidak pernah perhitungan, dan didalam perselisihantersebut Tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) juga mengucapkan talakkepada Penggugat; .

Tergugat sendiri tidak pernah perhitungan, dan d,dalamperselisihan tersebut Tergugat pernah melakukan pemukulan (KDRT) , jugamengucapkan talak kepada Penggugat; .

Bahwa dalildalil Penggugat didalam dalil gugatannya Tergugatmenyerahkan Neraca Tahunan terhitung 1999 sampai dengan 2004 padabulan Juni 2005 namun uang milik Penggugat tidak mau diserahkan olehTergugat adalah tidak mendasar karena yang mana tergugat bukanmenyerahkan neraca Tahunan akan tetapi menyerahkan perhitungan hasilusaha pada tanggal 11 Mei 2005 dan bukan bulan Juni 2005 yang manaHalaman 4 dari 12 hal. Put.

Nomor 2026 K/Pdt/2014penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha yang merupakan sisayang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejumlahRp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluhtujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) maka untuk itu tergugat tidakdapat menyerahkan hasil tersebut karena tidak mengetahui berapasebenarnya menurut hitunghitungan Penggugat, sehingga menuruthukum dalildalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;.

Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Termohon/Penggugat berhasilmembuktikan gugatannya adalah tidak benar yang mana Tergugatmenyerahkan neraca tahunan terhitung 1999 sampai dengan 2004 pada bulanJuni 2005 namun uang milik penggugat tidak mau diserahkan olehPemohon/Tergugat adalah tidak mendasar, dimana yang benernya Tergugatmenyerahkan perhitungan hasil usaha pada tanggal 11 Mei 2005 dan bukanbulan Juni 2005 sebagaimana yang dimaksud Penggugat dan untuk itupenggugat tidak menerima hasil usaha

yang dilaporkan Tergugat kepadaPenggugat dimana merupakan sisa yang belum diserahkan, dimana Penggugattidak mau menerima perhitungan hasil usaha tersebut membuat Tergugat tidakmengetahui berapa sebenarnya yang harus diberikan kepada sesuai denganhitunghitungan Penggugat, sesuai dengan bukti (T.8) surat perdamaian antaraPenggugat dengan Tergugat pada poin 3 dimana para pihak sepakat untukmenyelesaikan perhitungan hak dan kewajiban masingmasing tanggal 15 Juli2007 sehingga menurut hukum putusan Judex

Bahwa pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa dalam bentuk depositmenjelaskan secara cermat dan berapa jumlah sisa keuntungan usaha yangdidepositkan oleh Tergugat di Bank Central Asia tanpa menjelaskan tentangobjek a quo kapan dan berapa jumlah yang didepositkan didalam dalildalilgugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) dimana jelas dantegas Penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha yang dilaporkanTergugat tanggal 15 Mei 2005 demikian hingga saat ini Penggugat tidaklahpernah

Bahwa argumentasi sebagaimana dimaksud dalam point 2.3. tersebutdiperkuat pula dengan pernyataan Tergugat yang pada pokoknya hanyabersedia membayar hak atas pemutusan hubungan kerja Penggungatsebesar Rp6.957.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)dengan rincian perhitungan upah pokok sebesar Rp2.199.000,00 x 3 bulan(masa kerja selama 13 tahun);4.

Bahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperolehhakhaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:B. Hak atas pesangon:Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.SusPHI/2016 Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp2.199.960,00 1x2x3 Rp39.599.280,00 C.Upah penghargaan masa kerja: Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 55 bulan 1 Kali Rp2.199.960,00 1x2x3 Rp10.999.800,00 D.

Pengganti hak: Pergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah1 2 3 4A+B 15% 1x2 Rp7.589.862,00Total A+B+C Rp58.188.942,00 E.

Upah prosesBahwa selain tuntutan yang dimaksud dalam huruf A, B dan C, tersebut,Penggugat juga menuntut pemenuhan upah proses selama perselisihnanhubunganindustrialini berlangsung,sampaiadanya putusan yangberkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut: Upah Proses Upah Perhitungan Jumlah1 2 a 46 bulan Rp2.199.960,00 1x2 Rp13.199.760,00 Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada poin 5, dapat dihitung totaltuntutan Penggugat (A + B + C + D) adalah sebesar Rp71.388.702,00terbilang tujuh

Hak atas pesangon Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 59 bulan 2 Kali Rp2.199.960,00 1x2x3 Rp39.599.280,00 B. Penghargaan masa kerja Pesangon Ketentuan Upah Perhitungan Jumlah1 2 3 4 55 bulan 1 Kali Rp2.199.960,00 1x2x3 Rp10.999.800,00 C. Pengganti hak Pergantian Hak Ketentuan Perhitungan Jumlah Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.SusPHI/2016 1 2 3 4 A+B 15% 1x2 Rp7.589.862,00 D.

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/oesaran biaya BPHIB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untuk pelaksanaanPenandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah sebeSar ......... cc ceeeeeeeeeeereeeeeeeeeees AP. 196.474.000,(mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit .............:. eee Rp. 100.000.000

, Total KewajiDan otter RP. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............

Perhitungan biaya BPHTByang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat didasarkan padaketentuan UU BPHTB;Bahwa agar pelaksanaan penandatanganan AJB dapat segeradilaksanakan, Tergugat kembali mengirimkan pemberitahuan rincianbiayabiaya yang menjadi kewajiban Penggugat untuk perhitungan tanggal04 November 2015 berdasarkan Surat Ref No: 233/SMDM/FAC/XI/2015tanggal 04 November 2015 (Surat Perhitungan Kewajiban Penggugattertanggal 04 November 2015) (Bukti T10c) yang pada pokoknyamenyampaikan rincian biayabiaya

AJB, BPHTB, PBB, PNBP, ZNT, IPL &Tempat Sampah untuk perhitungan bulan November 2015 adalah sebagaiberikut:1.

Bank SumutCabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unitkendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan CabangCabang untukbulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp1.468.000.000..tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/DumRT/NP/2014 tanggal02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23biaya sewa 294 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dancabang sebesar Rp26.690.909..1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV.

Bank SumutCabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unitkendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan CabangCabang untukPeriode bulan November 2014 kwitansi sebesarRp1.079.225.000.. tertanggal O3 November 2014 denganlampiran :1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/DumRT/NP/2014 tanggal03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23biaya sewa 205 Unit mobil kenderaan dinas kantor pusat dancabang sebesar Rp19.622.273,00.1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV.

Bank SumutCabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unitkendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan CabangCabang untukPeriode Desember kwitansi sebesar Rp519.065.000,00. tertanggal01 Desember 2014 dengan lampiran :Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 164 K/Pid.Sus/201816.17.18.19,20.21.5.1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan PembebananPPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kenderaan dinaskantor pusat dan cabang sebesar Rp9.437.545,00.1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV.

SuryaPratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesarRp1.109.909.113,00.1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT.Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unitkendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan CabangCabang untukbulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013dan 1 (satu)lembar kwitansi No.01834 milik CV.

BankSumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraandinas untuk Kantor Pusat dan CabangCabang untuk bulan April 2014sebesar Rp1.472.825.000,00. tertanggal O4April 2014 dan 1 (satu)lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratamatertanggal26Maret 2014 sebesar Rp1.472.825.000,00.7. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUmRT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. BankSumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraanoperasional PT.