Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin terdiri tarmin tersia tardin terpin termin tersin turdin terdir tendin
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 8/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RESMEN
Terbanding/Terdakwa : YUSALMAN, SP
109 — 59
  • Tahun 2006tersebut,ternyata tidak diatur fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untukmendapatkan/memperoleh Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan danMinum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Padang Pariaman, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengertian kegiatan adalah : Bagian danprogram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdin
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA
Tergugat:
1.PT. ASIA DIVING
2.AHMAD MUHADI
3.PT. TALIAN DJAYA INDONESIA
4.TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA CQ. PANGKALAN UTAMA TNI AL XII PONTIANAK
Turut Tergugat:
1.QSA MARINE dan LOGISTICS PTE.LTD
2.DITPOLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
Intervensi:
PT SARANA SIJORI PRATAMA
281 — 112
  • yang dibuat oleh PejabatPemeniksa Keselamatan Kapal;f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusanpendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; danHalaman 97 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Ptkh. rekomendasi darn menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatankhusus kapal penangkap ikan.(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2012 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 213/Pid.B/2010/PN. Unh
Tanggal 10 April 2012 — Ir. AMRAN YUNUS
179 — 184
  • AMRAN YUNUSsama pak Lurah bahwa siapa yang punya lahan dan tempatlainnya disiapkan untuk percetakan sawah ; Bahwa sebelumnya lahan tersebut pemah diukur sebelumdilakukan percetakan sawah ; Bahwa direktur proyek percetakan sawah tersebut berdasarkanInformasi dari pak Lurah katanya Pak Amran Yunus ; Bahwa dalam percetakan sawah tersebut terdin 3 (tiga)kelompok tani yaitu kelompok tani Ulungguniku, kelompoktani Ambebokua, dan kelompok tani Kalukupewangegu ; Bahwa kelompok tani Ulungguniku ketuanya saksi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/IPid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 Maret 2014 — -SAEFUL MULYANA, ST. BIN SUGINTO
84 — 15
  • Sernar,Kelurahan Drajat, Kecarnatan Kesambi, Kota Cirebon sebanyak 1.482 (seribu ernpat ratusdelapan puluh dua) buah Bronjong, berdasarkan RAB Volume Pasangan Bronjong yangharus terpasang sebanyak 2.817,30 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh)buah, namun berdasarkan penghitungan hasil survey/pengeeekan fisik pekerjaan, j umlahBronjong yang terpasang sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) buah, sehinggaterdapat kekurangan sebanyak 705,50 (tujuh ratus lima korna lima puluh) buah terdin
Pengadilan PN MAKALE Perdata Waris
Register : 01-08-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 75/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 22 Mei 2014 — SIN SIKKU’, SH (PENGGUGAT) VS MARTHEN TEKO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA (TERGUGAT)
187 — 108
  • Saksi pernah lihatrumahnya Marthen Teko yaitu rumah batu di depan yang terdin dari 2(dua) lantai berupa rumah batu. Saksi pernah datang ke rumah itu.Yang tinggal di rumah itu dulu Kuasa Tergugat I dan Yumi Sikku dulujuga tinggal di situ, tapi ada pagar. Jadi Yumi Sikku dulu tinggal disitu. bersama dengan Marthen Teko (Tergugat 1). tanahnya tempatmereka bikin rumah adalah tanahnya Yacob Sikku' yang menurutorangtua, Yumi Sikku sabot yang di pinggir jalan yang ada rumahbatu.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
397 — 432
  • mengatur tentang Upaya Administratif, dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,masingmasing sebagai berikut:UU Adpem:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015 Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertama;b.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 24-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sbw
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ARIN PRATIWI QUARTA, SH.
Terdakwa:
ANDRI HERMAWAN ALS PENATA BIN ANDI PADUPPAI
43 — 1
  • I (satu) faktur nomor 0050-17-000029718, pengirim PT.SINAR NIAGA SEJAHTERA clan Penerima NAJIB (terdin clan 2 halaman) dengan total pembelian sebesar Rp. 1.268.671,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tanggal 20 Oktober 2017 yang di Cap stempel oleh Kredit 7 han, Cap Stempel Depo Sumbawa; Cap stempel PT.Sinar Niaga Sejahiera.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/ Pid.Sus/2012/PN.Mks
Tanggal 3 Juli 2014 — - H. TAJANG HS vS. - H. TAJANG HS
142 — 20
  • 47.601.095.000Penjualan 49.271.167.000Laba TB 10.435.900.000Tahun 2007Piutang 92.790. 189.543Penjualan 85.346.233.702Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW .XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April2008, yang padaintinya menyetujuidiberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
    Piutang47.601.095.000 Penjualan49.271.167.000 Laba TB10.435.900.000 Tahun 2007 Piutang92.790.189.543 Penjualan85.346.233.702 Laba TB 15.486.265.775 Bahwa selanjutnya ARK Kanwil (Priyono) membuat Memorandum Analisisdan Resiko Kredit ARK Nomor:B.19a.KW.XIII/ARK/04/2008 tanggal 21April 2008, yang pada intinya menyetujui diberikannya tambahanfasilitas KMK sementara sebesar Rp. 6.800.000.000,00, yang kemudianmelalui putusan kredit menengah No.R.153.KW.XIII/ADK/04/2008 tanggal23 April 2008, Pemutus Kredit yang terdin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
667 — 277
  • CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIA terdin atas barangbergerak dan barang tidak bergerak pada perusahaan PT.CHINA YI DA GANG TAI MINERAL INDONESIAyaitu: Akta No. 41 tanggal 05 Nopember 2009 Berita Acara PT.
    REKONPENSIMenolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensifiergugat II, Tergugat V dan Tergugat XII dalam konpensiuntuk seluruhnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMembebankan beaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dalam Konpensi / ParaPenggugat rekonpensi sebesar Rp. 7.016.000, (tujuh juta enam belas ribu rupiah)Hal 266 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahari: KAMIS tanggal 6 FEBRUARI 2014, yang terdin
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
358 — 241
  • IPPKH diatur dalam Permenhut Nomor 7 Tahun 2019 yang temyatadidalam Peraturan tersebut ada 17 (tujuh belas) jenis usaha yang diperkenankanuntuk dilakukan didalam kawasan hutan, sementara , untuk kegiatan Pariwisatatersebut sudah diatur tersendiri di dalam Permenhut Nomor 22 Tahun 2012 tentangPedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam PadaHutan Lindung yang pada pasal Pasal 7 menyatakan sebagai berikut;Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufb, terdin
Pengadilan PN AMURANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Amr
Tanggal 12 Nopember 2020 — DENTI STANLY PALAR
378 — 1001
  • Cusiomer Service di BRI Unit Tareran, lalu Saksi menjadi Pegawai TetapManti pada tahun 2012, dengan penempatan pertama Saksi sebagai Manti diBRI Unit Amurang selama 2 (dua) tahun, kemudian Saksi pindah ke BRITomohon Timur, lalu kembali lagi ke BRI Unit Amurang pada awal tahun 2017,dan sekarang Saksi bekerja di BRI Tomohon Selatan;Bahwa sistem rolling (rotasi) pekerjaan di BRI memang setiap tahun ada mutasi;Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN AmrBahwa di BRI ada beberapa audit yang terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
229 — 145
  • jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undangundangtersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda denganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
295 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
111 — 45
  • Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 SatuanKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
    Rekening 0210871989BNI Capem Pandeglang sejumlah Rp.225.898.000, (dua ratus dua puluh lima juta delapanratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).1 (satu) bundel Kertas KerjaRKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja T ahun Anggaran 2012 Satu anKerja LembagaPengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang terdin atas 38halaman tertanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani AN Menteri Pendidikan danKebudayaan, Kuasa Pengguna Anggaran (Prof. Dr. Siswandari, M.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
368 — 216
  • November 13180.A13/IR/Udgn Bip 14 November2017 I/X1/2017 2017 31.32.Penggugat menyampaikan keputusan akan melakukan PHK terhadap ParaTergugat atas dasar efisiensi sesuai Pasal 164 (38) UU No. 13/2003 danmengundang Para Tergugat untuk melakukan perundingan bipartt;Hasil perundingan bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapaikesepakatan karena Para Tergugat menolak PHK;Dikarenakan perundingan gagal mencapaikesepakatan, Penggugat akanmenawarkan pembayaran PHK kepada Para Tergugat yang terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
225 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin