Ditemukan 11262 data
JHON PATAR SIBAGARIANG
Tergugat:
PT. LUXINDO RAYA
95 — 110
baik apabila hubungan kerjaantara keduanya dinyatakan diputus dan diakhiri ;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat bukan karena habisnya masa berlakunyaperjanjian kerja atau bukan pula karena kesalahan yang dilakukan olehPenggugat, maka putusnya hubungan kerja yang demikian ini dapatlahdikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena efisiensi (banyakkantor cabang yang telah ditutup), sehingga terhadap pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat haruslan
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
144 — 38
Bahwa putusan provisi haruslah bersifat mendesak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan provisi Penggugattersebut yang menuntut agar dilakukan penyitaan atas barang milik Tergugatadalah tidak tepat, karena penyitaan tidak bukanlah suatu lagipula tuntutansgar diletakan sita jaminan atas tanah sengketa haruslan memenuhi pasal 227HIR dan hal tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara, karena itupermohonan sita jaminan tidaklah diajukan dalam provisi sehingga tuntutanprovisi tersebut harus
MEUTHIA SYAFLI, SH
Terdakwa:
Kasmir Panggilan Malin
92 — 23
No. 136/Pid.B/2017/PN.KbrMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didalampersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari
EDWIN RICHARD JOHANES
Tergugat:
1.TENTARA NEGARA INDONESIA
2.WALIKOTA SAMARINDA
3.Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda
170 — 15
Undang Undang Nomor19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebutjuga sebagai UU PTUN), penyelesaian atas Sengketa yang timbul karenaPenerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Sengketa Tata UsahaNegara) haruslan diserahkan melalui Lembaga Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN) sebagai Lembaga Pengadilan yang paling berwenanguntuk menerima, memeriksa, menguji dan memutuskan Sengketa TataUsaha Negara di Indonesia.Ada
POPI NOPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.POLTAK SIMANJUNTAK Als ANDI Als BATAK
2.ROBBI ZULMA KELANA Als ROBI Bin DINASRUN
3.INDRA KUSMARGONO Als INDRA Bin SAIR
31 — 5
GRACIA JOHAN, merupakan milikdari Gracia Johan maka barang bukti tersebut haruslan dikembalikan kepadakorban Gracia Johan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) keping CD yangberisikan rekaman situasi Saat pencurian mobil pick up warna hitam BM 9083 TSdi Komplek Damai Langgeng Pekanbaru dan 1 (satu) buah gembok yang telahrusak, merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Sukanto Als. Anto Bin Semin,maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sukanto Als.
1.YURISWANDI, SH.,MH
2.wesli sirait
Terdakwa:
KEKEN PHUNTO LEO Bin TEGUH JOKO JATMIKO
42 — 11
Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yangberkaitan dengan Narkotika haruslan memenuhi kriteria sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.
DANY AGUSTA MATHEOS SALMUN, SH
Terdakwa:
ERWINDUS UN alias NDUS
77 — 32
denganbarangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon)yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteriakemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secarahukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslan
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
SLAMET Bin AHMAD SHOBARI
46 — 58
Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak atau Keempat melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal76E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukanHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Gnssuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan
A.THIRTA MASSAGUNI,D.SH
Terdakwa:
RUSTAM GAZALI BIN MASANG GAZALI ALS ACO PARNO
103 — 31
Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklahsematamata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telahmelakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan saranapembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadarikesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dariperbuatanperbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatupemidanaan haruslan
162 — 13
REKONVENSIDalam ProvisiMenimbang, bahwa jawabannya Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi mengajukan petitum Provisi dalam perkara aquo yang pada pokoknyaagar anak Jaden Benedict dan anak Jamie Chin tetap berada diTanjungpandan, Belitung sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkrah);Menimbang, bahwa atas adanya petitum provisionil tersebut, MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perihal keputusan yang bersifat sementara diaturdalam pasal 191 Rbg, haruslan
Rachmansyah
Tergugat:
1.PT.Benamakmur Selaras Sejahtera
2.Andrias Sarapil
3.Raymundus Rappu
173 — 121
oleh karena lahan sebagaimana yang dimaksud adalah milikTergugat Il, maka Tergugat Il memiliki hak dan kewenangan untukmemanfaatkan sekaligus menyewakan kepada pihak lain;3.Bahwa atas hak dan kewenangan tersebut, maka Tergugat Ilmenyewakan lahan tersebut kepada Tergugat I;4.Bahwa sebetulnya atas suratsurat serta dokumen yang dimiiliki olehPengugat setelah Tergugat Il memperhatikan secara seksama, adadugaan pemalsuan tanda tangan Tergugat II di salan satu dokumen,maka seharusnya persoalan tersebut haruslan
AMANAH BIN KEMUN ALIAS AMAQ FAJAR
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tengah
Intervensi:
IDA BAGUS TJETHANA PUTRA
122 — 65
,Hukum acara Perdata dan yurisprudensi, Mandar maju, bandung,hal.119).Bahwa adapun kesimpulan Tergugat Il Intervensi dari kutipan beberapakeputusan Pengadilan tersebut di atas, terhadap Objek Sengketa a quotelah mendapat status hukum tertentu secara Perdata.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1999, dalam pasal106 (1) pembatalan atas sertifikat haruslan berdasarkan alasanalasanyaitu:a. Kesalahan prosedur impleme ntasi peraturan perundangundangan.b. Kesalahan subyek hak.c.
224 — 261
hanya orang yang melakukan perselisihan hukum denganPenggugat ataupun orang yang nyatanyata sedang menguasai objek sengketa,namun lebih daripada itu, banwa untuk menemukan atau mengukuhkan kedudukanhukum atas suatu objek sengketa, maka semua pihak yang dirasa menguasai hakatas objek sengketa tersebut secara melawan hukum atau yang memberikan hak itu(apakah pejabat Kepala Desa, Camat, dan sebagainya) ataupun yang mengalihkanhak itu (apakah itu yang menjual, menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya),haruslan
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa:Barangsiapa mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, ataumengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untukmembantah hak orang lain, haruslan membuktikan hak itu atau adanyaperbuatan itu;Sehingga untuk menerapkan atau membebankan beban pembuktian, Hakimharus bersikap adil (fair) dan tidak memihak (imfarsial);10.Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti yang mempertimbangkan:Halaman 31 dari 37 hal. Put.
158 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1105 K/Pdt/2017gelap (onduidelijk), sehingga tidak memenuhi syarat formil untukdijadikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, hal manaseharusnya gugatan a quo untuk dapat dikatakan memenuhi syaratformil haruslan memuat syarat sebagaimana disampaikan oleh YahyaHarahap dalam halaman 449 bukunya mengenai Hukum Acara Perdata,terbitan Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, menyatakan bahwaPosita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, bisa juga
R. SOEDARTO, SH
Termohon:
LURAH, KELURAHAN ASEM ROWO
257 — 132
Lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka15 UndangUndang AP, yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalahseseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusandan/atau Tindakan;Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara, seorang Penggugat haruslan memenuhi kriteriasebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Orang atau
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
IWAN RAMADANI ALS DANU BIN NASUM
64 — 35
Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwamaksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklahsematamata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telahmelakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan saranapembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadarikesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dariperbuatanperbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatupemidanaan haruslan
36 — 2
TergugatRekonpensi berupa Mut'ah sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) namun Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat Rekonpensi maka Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkanPenggugat Rekonpensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selamalebih 12 tahun, yaitu sejak pernikahan tahun 2008 hingga sekarang dankemampuan Tergugat Rekonpensi bekerja wiraswasta dan berpenghasilanyang tidak tetap perbulan, maka untuk menentukan nominal mutah ini, makakedua kondisi tersebut haruslan
304 — 92
persidangan sejak awal yaitu diserahkannya Jawabandan sampai dengan diserahkannya Kesimpulan (Konklusi) di persidangan, makasecara tegas Kuasa Tergugat mengakui bahwa mereka adalah pihak yangdigugat oleh Penggugat dalam perkara ini untuk mempertahankan hak dankepentingannya malah Kuasa Tergugat juga mengajukan Gugatan Rekonvensiterhadap Penggugat sebaliknya, dengan Tergugat sebagai pihak Penggugatsebaliknya (rekonvensi); sehingga terhadap Eksepsi subjek tergugat kurangdan subjek Tergugat keliru haruslan
MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH,. MH
Terdakwa:
1.ANTON Bin AHMAD UMAR
2.JUNAIDI Bin M.YUSUF
58 — 24
Fitri Puspita Sari beserta kunci sepeda motortersebut; 1 (Satu) unit TV LED 24 inch merk Polytron warna hitam;Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Cipto Budi Handoko BinKarmidi yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hokumsehingga terhadap barang bukti tersebut haruslan dikembalikankepada Saksi Cipto Budi Handoko Bin Karmidi; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, tanpa Nopol, warnamerah putih, Noka : MH1JM2113HK574341, Nosin : JM21E1558745;Barang bukti ini milik Saksi Fajar Peremata Jaya