KMK.03/2003 Pasal 1;Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman PengkreditanPajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukankepada kepala KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutanmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan;Sehingga menurut perhitungan

Putusan Nomor 762/B/PK/PJK/2017 Diperhitungkan Jumlah Perhitungan PPN KurangBayarKompensasi ke Masa Pajakberikutnya 7.678.230 PPN Kurang / (Lebih) Bayar 7.678.230Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.685.550b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administras 3.685.550 Jumlah PPN Yang Masih HarusDibayar 11.363.780 2.

.03/2003 tanggal29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakpada tanggal 1 Januari 2008, maka atas koreksi tersebut PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PedagangEceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80%(delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan

Putusan Nomor 762/B/PK/PJK/201 7Nomor 45/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan yaitumengenai tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan oleh pedagang eceran dengan norma penghitunganPenghasilan Neto sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding jika perhitungan berdasarkan

Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutangadalah sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp76.782.300,00 X 10% =Rp7.678.230,00;Pajak Masukan (80%X10%) = 8% =Rp6.142.584,00:Pajak PPN yang kurang dibayar = 2% =Rp1.535.646,00:.

Bahwa Posita18 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:a.Bahwa perhitungan hak yang harus di terima oleh Tergugat apabila diPHK oleh Penggugat sudah salah;. Pasal 156ayat 1 Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Bahwa Tergugat sudah bekerja sejak 06 September 2000 dengan upahRp. 10.980.500 dengan masa kerja 24 tahun lebih;.

Penghitungan pesangon adalah sebagai berikut: Pasal 156 Ayat2Uang Pesangon :Ix 9 bulan x Rp. 10.980.500,00 = Rp. 98.824.500,00 Pasal 156 Ayat3penghargaan masa kerja: 1x10 bulanxRp. 10.980.500,00 =Rp. 109.805.000,00Uang penggantian hak: 15%x (Rp.98.824.500,00+Rp.109.805.000,00)=Rp.31.627.500,00 Penggantian gaji selama Tergugat dirumahkan karena tergugat hanyamendapatkan Rp. 8.614.446,00 Maka rincianya adalah Rp.10.980.500 Rp. 8.614.446,00 = Rp. 2.366.054 x 72 (Perhitungan dariOktober 2013 sampai dengan

Maka rincianya adalah Rp.10.980.500,00 Rp. 8.614.446,00 = Rp. 2.366.054,00 x 72 (Perhitungan dari Oktober 2013 sampai dengan oktober 2019) = Rp.170.365.032,00 UangProses : 6 x Rp. 10.980.500,00 = Rp. 65.883.000,00 Sisa hari cuti Rp. 10.980.500,00: 30 Hari x 12 = Rp.4.392.200,00 x7 (sisa cuti tahun 20132019) = Rp. 30.745.400,00; UnitPenggantian saham: Rp. 6.535.149,00; Relokasi Perdiem : Rp.500.000,00;Sehingga total yang harus di bayarkan oleh Penggugat adalah sebesarRp.514.285.581,00 ( Lima ratus

Fotokopi Perincian Perhitungan Hak atas nama Sdr. Morlen Sagala, diberitanda P18;23. Fotokopi Ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU No. 13 2003), diberi tanda P19;24. Fotokopi Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama XVIII PTFI Tahun 2013 2015 (PKB 2013 2015), diberi tanda P20;25. Fotokopi Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama XX PTFI Tahun 2017 2019 (PKB 2017 2019), diberi tanda P21;26.

Perhitungan (Rp) Hasil (Rp)1. 1x 9x 10.980.500,00 98,824,500,002. 1 x10 x 10.980.500,00 109,805,000,00Jumlah3. 15% x 208,629,500,00 31,294,425,00Jumlah 239,923,925,00 Menimbang, bahwa selain jumlah uang pesangon yang diperolehsebesar Rp.239,923,925,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Tergugat jugamendapatkan uang pisah, kompensasi hari cuti, relokasi perdiem dan unitpenggantian saham;Menimbang, bahwa besaran hak yang diperoleh

Politik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHalaman 15 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPRKabupaten Mimika Tahun 2014, sehingga ada dua (2) Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika dimana keduaduanya SK tersebut adalah merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum legislatif ;Menimbang, bahwa atas dalil Para Pelawan tersebut, Terlawan membantahdengan dalil bahwa Terlawan tidak pernah menetapkan SK Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan

keputusan sejak keputusan itu ditandangani kecuali diatur lebih lanjut bahwakeputusan itu walaupun telah ditandatangani namun baru akan berlaku apabila telahdilakukan tindakan tindakan lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam keputusan tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakimterhadap surat keputusan (vide bukti P5) berupa Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.4341 72/2014,tanggal 29 April 2014, Tentang Penetapan hasil perhitungan

Perolehan Suara PartaiPolitik Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika TahunHalaman 19 dari 26 halaman PUTUSAN Nomor 10.PLW/G/2014/PTUN.JPR2014 tersebut cukup berdasar bila dinyatakan tidak pernah diterbitkan olehTerlawan;; Menimbang, bahwa selanjutnya Memperhatikan Bukti yang diajukan oleh ParaPelawan (vide bukti P4) berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Mimika Nomor : 17/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 9 Mei2014 Tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan

Kursi Partai Politik serta PenetapanCalon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 20142019, adalah merupakanrangkaian Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Mimika dari tanggal 23 sampaidengan 29 April 2014 dan juga tindak lanjut atau pelaksanaan atas Rekomendasidari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor630/PANWASLUMMkK/IV/2014 ; Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Pelawan bahwa Surat KeputusanNomor : 16A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, TentangPenetapan hasil perhitungan

Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 bersifat final danmengikat dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 010132/PHPUDPRDPRD/XIV2014 (PROVINSI PAPUA) tanggal 27 Juni 2014, menurutMajelis Hakim tidak dapat dikaitkan dengan Surat Keputusan Keputusan Nomor :20/Kpts/KPUMMK/031 .4341 72/2014, karena disamping Surat Keputusan Nomor :16A/Kpts/KPUMMK/031 .4341 72/2014, tanggal 29 April 2014 Tentang Penetapanhasil perhitungan

Putusan Nomor 3039/B/PK/Pjk/2020Mengabulkan permohonan banding terhadap keputusan Direktur JenderalPajak Nomor 01664/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 6 Desember 2016 dapatditerima, serta kelebihan pembayaran pajak Pemohon Banding ditetapkankembali sesuai dengan perhitungan berikut: No. UraianCfm SKDJPCfm PemohonBanding 1/DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASAa.

Putusan Nomor 3039/B/PK/Pjk/2020Kota Deltamas, Nomor 17, Bekasi sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: No. Uraian Jumlah Rupiah1 DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASAa. Terutang PPN a.1 Ekspor 6.726.861 .628a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.191.296.013a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 11.466.174.703a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah 21.384.332.344b.

Bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaran sejumlah uangyang bukan haknya dengan menggunakan dailildalil yang tidak benar,perhitungan yang salah dan tidak berdasar hukum;2.

yang digunakan Penggugat adalah serampangan,tidak teliti dan salah dalam mengajukan gugatan maupun tuntutan;Adapun perhitungan yang benar sbb :a)b))a oO)2005 Januari s.d Desember 20052006 Januari s.d Desember 20062007 Januari s.d Desember 20072008 Januari s.d Desember 20082009 Januari s.d Desember 20092010 Januari s.d Desember 20102011 Januari s.d Desember 20112012 Januari s.d Desember 2012Rp473.600Rp586.000Rp650.000Rp715.700Rp838.500Rp939.756Rp961.323Rp991.50025x 14 hari/thn = Rp 265.216,> 25 x

lembur yang diatur dalam KeputusanMenteriTenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia NomorHal. 20 dari 36 hal.Put.Nomor 294 K/Pdt.SusPHI/2015KEP102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan UpahKerja Lembur, yaitu sbbPasal 11"Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:a.

, jamkeenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan4 (empat) kali upah sejam;c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau harilibur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jamseminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jampertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan: dibayar 3 (tiga) kaliupah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam";Sehingga dasar perhitungan lembur yang

,eHal. 23 dari 36 hal.Put.Nomor 294 K/Pdt.SusPHI/20150). 2007 Januari s.d Juli 2007 = Rp650.000 X 3.7% X 6 bin = Rp144.300.JUMI AN cece cece cece cece cece eee eene eens seas eeneeunes Rp1.798.133,Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap";Dalam hal ini perhitungan yang digunakan Penggugat adalah serampangan,tidak teliti dan salah dalam mengajukan gugatan maupun tuntutan.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar Rp (6.072.693.437,00) Rp (5.544.506.286,00) Rp (6.072.693.437,00)3 Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 6.072.693.437,00 Rp 6.072.693.437,00 Rp 6.072.693.437,00b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (karena pembetulan) Rp 0 Rp 0 Rp 0c. Jumlah Rp 6.072.693.437,00 Rp 6.072.693.437,00 Rp 6.072.693.437,004 Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00 Rp 528.187.157,00 Rp 0,005 Sanksi Administrasia.

Perhitungan PPN kurang bayar Rp (5.544.606.843,00)3. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (6.072.693.436,00)4. PPN yang kurang dibayar Rp 528.187.157,005. Sanksi administrasi Rp 528.187.157,006. PPN yang masih harus dibayar Rp 1.056.374.314,00. Pokok Sengketa Banding. Bahwa pokok perkara sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPNMasukan sebesar Rp 528.187.157,00 yang merupakan koreksi PajakMasukan atas pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang terkaitlangsung dengan tanaman kebun;.

KESIMPULANBahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa iniagar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehinggajumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitungdengan perhitungan sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan pajak Rp 1.005.632,002. Perhitungan PPN kurang bayar Rp (6.072.693.436,00)3. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (6.072.693.436,00)4.

KARYA ETAMLESTARI yang menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaandan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal tidak adapenyerahan pekerjaan berupa Proyek Pengadaan Pendidikan danpelatihnan Tehnis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KutaiTimur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 44.145.454,7(empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratuslima puluh empat rupiah) sesuai laporan hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah pada proyek Pengelolaan Sumber dayaPesisir

KARYA ETAMLESTARI yang menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaandan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal tidak adaPenyerahan Pekerjaan berupa Proyek Pengadaan Pendidikan danPelatihan Tehnis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KutaiTimur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 44.145.454,11(empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratuslima puluh empat rupiah) sesuai laporan hasil Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah pada proyek Pengelolaan Sumber dayaPesisir

BASRINORDIN;Laporan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerahpada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut (Marineand Coastal Resources Management Project/MCRMP Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan"RUS eee esteem nee enenesneeet eee neeteeeneeeeeneEeTetap terlampir dalam berkasDOr kala) nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nn nn nnn nen ne mene ne nens 5.

BASRINORDIN; Laporan Hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah pada proyekpengelolaan Sumber daya pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project /MCRMP Nomor : Lap R172/PW.17/5/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Timur; Tetap terlampir dalam berkas9.

Sedangkan harga barang dan PPNnya telah Pemohon Bandingbayarkan ke supplier;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perhitungan pajak terutang menurutPemohon Banding sebagai berikut : Menurut MenurutUraian Pemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 925.406.819,00 925.406.819,002 Penghitungan PPN kurang bayar :a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 92.540.682,00 92.540.682,00b.

Dibayar dengan NPWP sendiri 119.435,00 119.435,00Jumlah ( 2.b + 2.c ) 92.540.682,00 119.435,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 92.421.247,004 Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13(2) KUP = 24 bin 0,00 44 .362.199,005 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 136.783.446,00 Bahwa berdasarkan alasanalasan yangtelah dikemukakan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak cq. Majelis Hakimyang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk :1.

Putusan Nomor 610/B/PK/PJK/2013Utama, NPWP : 02.253.529.8524.001, alamat : Jogopranan RT 002 RW 005,Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang, dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut :Penyerahan yang terutang PPN Rp. 925.406.819,00Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp. 0,00Jumlah penyerahan Rp. 925.406.819,00Pajak Keluaran Rp. 92.540.682,00Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 92.421.247,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 119.435,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 92.540.682,00PPN

tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1846/WPJ.32/BD.06/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2008Nomor 00038/207/08/524/10 tanggal 28 Desember 2010, atas nama PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengan perhitungan

mengakibatkan Penggugat tidak dapat menafkahi hidupkeluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukumTergugat untuk membayar selisih upah pokok Penggugat sejak tanggal1 April 2018 hingga bulan 1 April 2020 sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561934 Tahun 2017, SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561835 Tahun 2018,Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561880 Tahun2020 dengan perhitungan

MenghukumTergugatuntukmembayarsisasesilinupahPenggugatsejaktanggal 1 April 2018 hingga 1 April 2020 sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561934 Tahun 2017,Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561835 Tahun2018, Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561880Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:e Tahun 2018:UMK Upah pokok= Rp 1.832.500Rp 1.700.000= Rp 132.000 selisihupahpokokdan UMK perbulan= selisihupahpokokdan UMK perbulan x masakerja= Rp

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepadaPenggugat dengan perhitungan sebagaiberikut:e masa kerja 2 (dua) tahun x 3 (tiga) bulan upahe 2x(3xRp1.700.000)2 x Rp. 5.100.000Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)7.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi terhadapPenggugat sebesar 1 (satu) kali upah, sesuai dengan Pasal 62UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagaiberikut:Uang ganti rugi = 1 x (upah pokok + tunjangan tetap)= 1x (Rp 1.700.000 + Rp 200.000)Halaman/7daril8halPutusan PHI Nomor 8/Pdt.SusPHI/PN Mtr= Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);8.

Tergugat terlalu perhitungan dalam hal keuanganc. Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarga5.

Tidak perhitungan melainkan dieman untuk kebutuhan. Kurang tanggung jawab~ karena teledor/menyelepekanmasalah kecil dalam urusan lahir dan obatin, yangdimengerti hanya ibadah saja tapi tidak mengertibagaimana cara berumah tangga dengan seorang isteriTidak menghargai pendapat orang lain (seakan akanPenggugat tidak ada ajine/tidak punya harta diri,)merasa ia paling benar tidak mau merendah. Tidak melakukan/tidak mampu melakukan koitus denganisteri.

MASRIFAH juga tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat yang dikuatkan dengan alat obukti P.1 berupaKutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti menurut hukumbahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat didasarkan pada alasan Dua bulan setelah11nikah Tergugat tidak memberi nafkah lahir, Tergugatterlalu perhitungan dalam hal keuangan dan Tergugat kurangtanggung

Tidak benar Tergugat terlalu perhitungan dalam halkeuangan yang benar adalah kondisi ekonomi yang dirasakurangc.

Bahwa berdasarkan perhitungan dari Perusahaan Jasa KonsultanCV.VOORVO CONSULTANT jumlah kerugian kontruksi Bangunan RukoPenggugat yang diakibatkan oleh Pematangan Lahan yang dilakukan olehTergugat adalah sebesar Rp. 463.970.000, (Empat ratus enam puluh tigajuta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);12.

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 10 secara tegasTergugat tolak, karena hasil perhitungan yang dilakukan oleh JasaKonsultan CV.VOORVO CONSULTANT yang diperkerjakan oleh Penggugatharuslah dipertanggungjawabkan terlebih dahulu dalam proses persidanganHalaman 7 dari 15 Putusan No. 29/PDT/2021/PT SMRdengan menghadirkan pihakpihak terkait dari Jasa Konsultan tersebut untukmenjabarkan bagaimana bisa muncul nilai sebesar Rp.463.970.000, (empatratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh

membayar ganti kerugianmeteriil seketika dan sekaligus sebesar Rp.463.970.000,(empat ratus enampulu tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya perbaikankerusakan bangunan Ruko milik Penggugat, Pengadilan Tinggi Samarindahanya dapat mengabulkan sebagian dengan pertimbangan bahwa walaupunnilai kerugian untuk biaya perbaikan kerusakan ketiga bangunan Ruko tersebutditentukan sebesar Rp.463.970.000,(empat ratus enam pulu tiga juta sembilanratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan

Voorvo Consultant, akan tetapi hal tersebut dilakukan sepihaktanpa melibatkan Dinas PU atau pihak ketiga (Apreser) sebagai pihak yangberkompeten untuk menaksir perhitungan perbaikan kontruksi bangunan ketigaRuko tersebut, maka dengan berpedoman kepada asas kepatutan dan rasakeadilan, Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan sebesarRp.350.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah) yang harus dibayarkan seketikakerugian dimaksud dan sekaligus oleh Terbanding semula Tergugat kepadaPembanding semula Penggugat

Bahwa dalam perhitungan akhir sebenarnya justru PemohonPeninjauan Kembali yang dirugikan, oleh karenai. Bahwa jika pemakaian uang pengurusanIPK oleh Pemohonan Peninjauankembali' sebesar Rp.80.000.000,Hal. 12 dari 13 hal. Put.

Bahwa pada dasarnya hubungan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Karnen sebelum dan pasca PernyataanPerdamaian tanggal 11 Mei 1994 adalah bentuk perbuatanhukum perdata dimana kedua belah pihak yangberkongsi/bekerjasama saling membuat perhitungan' yangpada akhir nya melahirkan suatu keputusan/kesimpulanKarnen membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp.180.000.000, ;.

Bahwa dalam konteks perkara inijelas dan terang antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Karnen telah dibuat perhitungan perhitungan yangpada akhirnya Karnen masih harus membayar kepada PemohonPeninjauan Kembali sebesar Rp. 180.000.000, ;Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat tindakanPemohon Peninjauan Kembali yang mengalokasikan uangpengurusan IPK sebesar Rp.80.000.000, tersebuttidak sesuai dengan peruntukannya adalah per buatanpidana, seharusnya dipertimbangkan pula perbuatantersebut telah dipertanggung

hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 4 Juli 2006 mempunyaipinjaman/hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesarRp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tanggal4 Juli 2006 kepada Penggugat sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tigapuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;Menghukum Tergugat untuk membayar uang bagi hasil yang seharusnyaditerima Penggugat, dengan perhitungan

dari mulai Tergugat meminjam.hutang sampai dengan gugatan ini diajukan per bulan 5% xRp330.000.000,00 x 66 bulan = Rp1.089.000.000,00 (satu miliar delapanpuluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligustanpa syarat apapun;Menghukum Tergugat untuk membayar uang bagi hasil yang seharusnyaditerima Penggugat, dengan perhitungan per bulan 5 % x Rp330.000.000,00= Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejakgugatan diajukan sampai dengan Tergugat membayar

lunas seluruhpinjamannya kepada Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2006 mempunyaipinjaman/hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tanggal1 Agustus 2006 kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;Menghukum Tergugat untuk membayar uang bagi hasil yang seharusnyaditerima Penggugat, dengan perhitungan

dari mulai Tergugat meminjam.hutang sampai dengan gugatan ini di ajukan per bulan 5 % XRp300.000.000,00 x 65 bulan = Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang bagi hasil yang seharusnyaditerima Penggugat, dengan perhitungan per bulan 5 % x Rp300.000.000,00= Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terhitung sejak gugatan diajukansampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh pinjamannya kepadaPenggugat;Hal. 5 dari 14 hal.

51.063.170.477,00Koreksi Pemeriksa Rp 44.341.562.011,00Bahwa menurut Pemohon Banding sesuai dengan buktibukti yang adaadalah sebagai berikut :Saldo awal hutang lainlain 1 Januari 2006 Rp 51.063.170.477,00Penambahan :Adjustment (ADJ) dari biayayang masih harus dibayar Rp 26.340.071.600,00Adjustment (ADJ) dari biayayang ditangguhkan Rp 8.771.011.411,00Pinjaman pihak ketiga Rp 9.230.479.000,00Jumlah penambahan Rp 44.341.562.011,00Saldo akhir hutang lainlain 31 Desember 2006 Rp 95.404.732.488,00Bahwa Perhitungan

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas peredaran usahaberdasarkan arus uang/piutang sebesar Rp14.675.977.925,00,dimana berdasarkan perhitungan arus uang menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat penerimaan kassebesar Rp58.546.329.101,00 yang bersumber dari data RincianPenerimaan Kas yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) bulan Februari s.d.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti danfaktafakta serta keterangan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), Majelis berkesimpulan bahwa perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas penerimaan kasTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dilakukan hanya berdasarkan analisis saja tanpa didukung olehbuktibukti dan bukan merupakan transaksi atau kejadian yangsebenarnya, sehingga koreksi yang dilakukan

Injaplast, NPWP: 01.429.759.2.614000 d.h01.429.759.2607.000, Alamat: Jalan Margomulyo Nomor 35, Greges,Asemrowo, Surabaya 60183, sehingga perhitungan Pajak menjadisebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas(vide nomor 6, huruf B), tata cara evaluasiharga dengan diberi BOBOT sebesar 40, dengantata cara perhitungan ~ sebagai berikuto Skor harga sama dengan Nilai harga evaluasiterendah dibagi nilai penawaran yang dinilaidikali 40, dengan ketentuan ini maka hitunganskor harga adalah : Penawaran harga termurah adalah sebesar Rp3.335.574.000Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Nomor185/G/2008/PTUN JKT18Penawaran CV.

Lami / Penggugat adalahdibawah HPS dengan mendasarkan pada patokan /dasar harga alat kedokteran yang tertuang dalamsurat keputusan Pemda DKI nomor : 3914/ 077.22,periode Juli s/d desember tahun 2008 ( bukti P12Total score harga adalah dapat dihitung sebagaiberikut : 7.462,8;( 36,57 + 150 ) x 40 = 186,57 x 40 = 7.462,824.Bahwa atas dasar tata cara perhitungan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen lelang dan BeritaAcara Penjelasan dan addendumnya tersebut diatasmaka agar lebih mudah dipahami berikut ini

kamijelaskan melalui tabel perhitungan nilai Teknisdan Harga untuk Penawaran CV.Lami / Penggugat danPT.

perhitungan ' tersebutdiatas yang dengan melandaskan pada tata caraketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen lelangdan Berita Acara Penjelasan dan Addendumnya, makaTotal Nilai Teknis dan Harga adalah : CV. Lami / Penggugat : 7.520,94( Nilai Tertinggi )PT. Pisma Medica Indonesia7.496,01Oleh karenaya seharunya yang ditetapkan menjadipemenang lelang adalah CV. Lami / Penggugat =;26. Bahwa panitia lelang dalam mengevaluasi hargaCV.

Dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RIdengan surat nomor : S3760/AG/2007 tanggal 28 November 2007perihal Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK) SatkerPusat di lingkungan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahunanggaran 2007 nomor : STAP369/AG/2006 (Revisi X) di dalamRincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan TA 2007 Satuan KerjaSekretariat Ditjen Pelayanan Medik Pusat menyetujui pada kode MataAnggaran 0275 Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KBdengan kode kegiatan 532111 Belanja

SardjitoYogyakarta adalah melakukan perhitungan kembali volume pekerjaanberdasarkan gambar perencanaan dan hasil pengujian dilapangan yaitu berupajarak antar tulangan, dan perhitungan kembali harga satuan pekerjaanberdasarkan SNI. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kewajaran harga.Bahwa benar Terjadi selisin harga akibat perbedaan hasil pekerjaan denganpersyaratan, yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Akibat perbedaanmutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp. 65.969.585,.

Dengan demikian selisih anggaran biaya akibatperbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan menyebabkan totalpengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp. 65,969,585 + Rp.103,969,134 = Rp. 169,938,719.Bahwa saksi dapat menyerahkan hasil pemeriksaan atas analisa harga satuandan biaya pekerjaan Pra Instalasi (pembangunan gedung Linac)RSUP.Dr.Sardjito Yogyakarta pada pemeriksaan iniBahwaperhitungan harga penawaran yang dibuat oleh PT Indo Sopha tidaksesuai dengan peraturan perhitungan

harus dikonfirmasi kepadaperusahaan kalau tidak ada tidak bisa karena belum lengkap;Bahwa apabila seorang auditor memerlukan perhitungan keahlian dari ahlilain dalam auditnya maka ia meminta ahli lain untuk menghitung dan hasilperhitungan ahli lain tersebut harus dievaluasi oleh auditor tersebut;Bahwa auditor tidak boleh tidak boleh mengambil alih laporan dari ahliyang lain atas permintaan pihak lain karena beresiko bagi auditor;Bahwa berisiko karena kalau perhitungan ahli lain itu salah maka auditortersebut

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Pemohon Banding menerimaSurat (SKPKB) PPN Nomor00059/207/09/703/11 tanggal 2 Agustus 2011, dengan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp150.553.232,00;Ketetapan Pajak Kurang Bayar MENURUTNO Keterangan Banding Terbanding Korekei1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0 0 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0 0 Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan 0 0 2 Perhitungan

PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 75.276.116 0 75.276.116Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 75.276.116 0 75.276.116Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116) (0) (75.276.116)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 75.276.116 75.276.116masa pajak berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar 75.276.116 75.276.1165 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 75.276.116 75.276.116Jumlah

75.276.116Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116)3 Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 75.276.116masa pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar5 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah sanksi administrasi6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 6 dari 39 halaman.

Thamrin Nomor 51Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan 75.276.116,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 75.276.116,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (75.276.116,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 75.276.116,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 Halaman 7 dari 39 halaman.

Utr,tertera total keseluruhan kewajiban Pembantah sebesar Rp.17.408.254.585,(tujuh belas milyar empat ratus delapan juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)dengan rincian sebagai berikut:Utang pokok Rp. 10.397.877.185,Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKIProvisi 2,5 % Rp. 259.946.950,Adm 1% Rp. 103.978.800,Bunga Pinjaman Rp. 4.728.978.500,Denda Pinjaman Rp. 1.917.473.150,Total Rp. 17.408.254.585,Bahwa perhitungan tersebut diatas TIDAK BENAR dan

Pembantah Tidak Beritikad Baik.Bahwa titik penekanan materi posita gugatan bantahan sebelumperubahan adalah tentang perhitungan nominal utang yangharus dibayar oleh Pembantah (vide angka 2 paragraph 3halaman 4 5 gugatan bantahan), bukan pada prosedurpelaksanaan pemberian tegoran (aanmaning) berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.17/Eks/SHT/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Juli 2019;Bahwa kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNo.1038 K/Sip/1973 tanggal 01 Agustus 1973 pada

pokoknyamenyatakan, Perkara ini merupakan bantahan terhadapeksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harusdiperiksa hanya eksekusinya saja, bukan materi pokoknya*.Dihubungkan dengan titik penekanan materi posita gugatanbantahan yang diajukan Pembantan maka jelas gugatanbantahan harus ditolak karena materi posita gugatan bantahantidak terkait dengan pelaksanaan eksekusi melainkan hanyasebatas materi perhitungan nominal utang yang harus dibayarHalaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT

Perhitungan Jumlah Utang yang Dilakukan Sendiri oleh Pembantahselaku Debitur adalah Perhitungan yang Tidak Benar.37.

Persetujuan harus dilaksanakandengan itikad baik, maka penghitungan besaran nominal pinjamanyang dihitung sendiri oleh Pembantah adalah perhitungan yang tidakbenar;Bahwa tidak benarnya perhitungan yang dilakukan Pembantah terlihatpada perhitungan bunga pinjaman yang dihitung sendiri olehPembantah sejak tanggal 25 April 2019 24 Juli 2019 sebesar Rp1.268.541.200 (Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta limaratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)padahal jumlahtunggakan bunga pinjaman yang

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, walaupun PENGGUGAT II telah beberapa kali harus ke Ende danmenanyakan proses balik nama dimaksud, namun TERGUGAT benarbenar tidakmemenuhi kewajibankewajibanya itu, dan mengabaikan kewajibannya membayarkembali uang sesuai perhitungan yang ada itu;Bahwa, atas tindakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannyaberdasarkan kesepakatan tersebut, jelas bahwa para penggugat benarbenarmengalami kerugian.

Ditambahlagi dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh penggugat II berupatranspotasi angkutan Udara (Pesawat) dan darat pergi pulang Kalimantan EndePP dalam rangka menyelesaikan urusan dimaksud;Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat dan Penggugat II benarbenar mengalami kerugian, dimana dalampembayaran harga tanah dan sebuah bangunan rumah yang letaknya di JalanGaruda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende,PENGGUGAT II harus meminjam uang

Atas dasar itu dalam perkara ini, untuk pengembaliannya tidak dapatmenggunakan/menerapkan perhitungan berdasarlkan kesepakatan awal denganbunga 2 % setiap bulan. Akan tetapi dalam perkara ini Penggugat dan Ilmenuntut dengan bunga 5 % setiap bulan. Dan untuk itu diuraikan secara rincisbb : Pembayaran tahap ( pertama ) 30 Juni 2015 s/d 30 April 2020 x 59 bin= Rp50.000.000 x 5 % X 5O DIN Lice ceeeeeeaeeeeeeees =Rp197.500.000,00.

Bahwa pembebanan bunga sebesar 10% setiap bulan adalah tidakmasuk akal dari sisi perhitungan bisnis sehingga uang para penggugatyang berjumlah sebesar Rp. 215.000.000, (dua ratus lima belas jutarupiah) menjadi meningkat berkalikali lipat menjadi Rp. 958.250.000,(sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh riburupiah);Bahwa semua petitum yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugatadalah tidak masuk akal dan haruslah untuk ditolak;Berdasarkan Alasan Hukum yang telah Tergugat uraikan

Dimana dalam gugatan paraPemohon Banding/Para Penggugat menuntut kepada TermohonBanding/Termohon Banding dengan perhitungan kerugian yangdiderita sebesar 5 % setiap bulan (dengan perhitungansebagaimana diuraikan alat bukti P7 dan P8.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Maret tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tanggadengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat malas bekerja serta perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiriuntuk memenuhi kebutuhan seharihari.

Umbulsari Kabupaten Jembersudah mempunyai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama: 1) ANAK I,perempuan, umur 25 tahun, 2) ANAK Il, lakilaki, umur 16 tahun , keduanyadalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat malas bekerja serta perhitungan

Salinan Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2019/PA.JrMenimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 18 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatmalas bekerja serta perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untukmemenuhi kebutuhan