Ditemukan 23713 data
49 — 15
bahwa oleh karena dalam pemeriksaanperkara ini ParaTerdakwa dalam tahanan, maka menetapkan Para Ter a tetap dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tldak tetap dinyatakanbersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa sin membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Undang Undang RI omor : 8 Tahun 1981,Undang Undang RI Nomor : 35 Cee dan UndangUndang RINomor : 48 Tahun 2009 serta peraturanainyang bersangkutan;ME cr: ILIaon Menerima permintaan ne Jaksa Penuntut Umum ;o Mengubah pasa
17 — 7
Putusan Nomor :0001TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 126 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilanmana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkanTergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya tanpa
17 — 9
akanmengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikankesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana suratpermohonannya serta memohon perkara ini Segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai pasa
21 — 10
nafkah komunikasi suami isteri menjadi putus sama sekali,wonnnn Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan danpertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang seharusnyaPenggugat dan Tergugat saling cinta mencintai sayang menyayangi, namundalam kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak demikian, maka berartiPenggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmahsebagaimana yang dikehendaki oleh Pasa
95 — 5
dalamperkara ini;Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai keterangansaksi saksi dan para terdakwa tersebut, sebagaimana termuatdalam berita acara pemeriksaan dipersidangan yang untuksingkatnya telah dianggap termuat dalam putusan iniMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikanperbuatan para terdakwa apakah sesuai dengan unsur unsurtindak pidana yang didakwakan ;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwakanmelakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasa
29 — 8
Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telahmemenuhi syarat materil bukti Surat;Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah telahantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahanJuli 2010 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksudPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 besertapenjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yangmencapai batas minimal pembuktian dalam perkara
17 — 7
Hanuri bin La Pasa (bapak kandung calon istri anak Pemohon) telahmemberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut:Bahwa dirinya mengenal Ronni bin La Uza (calon suami) sejakberpacaran dengan anakanya;Bahwa dirinya mengetahui anak Pemohon yang bernama Ronni bin LaUza (calon suami) berstatus jejaka berumur 17 tahun dan sedangkanPenetapan Nomor 0066/Pat.P/2017/PA Bb.
12 — 5
TbhMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGANHUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilanmana
11 — 4
bukti P.1 berupa foto copi Kartu TandaPenduduk (KTP) ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum PengadilanAgama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatifuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal pasal 73 UUNo.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatnamun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasa
NURAINUN Binti JUMIRIN
Tergugat:
GIARDI Bin SADI
12 — 1
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugathadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannyaitu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, makaMajelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnyaTergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;Menimbang, bahwa sesuai Pasa
25 — 27
Min Bahwa, keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan danpendengaran saksi sendiri;2.Saksi Il, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanrumah tangga, bertempat tinggal di Pasa Dama, Jorong Koto Malintang,Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaanrumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxx, karenaPemohon adik kandung saksi
28 — 8
No.160/Padt.P/2020/PA.BktArtinya : Maka janganiah kamu (para wali) menghalangi merekakawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antaramereka dengan cara yang ma'ruf.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yangdimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun1987 jo pasal 23 ayat (1) dan ( 2) Kompilasi Hukum Islam, Jo pasal 2 dan 3Peraturan Menteri Agama No, 30 tahun 2005, Jo pasa
49 — 14
FEBY UBRO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Saki tUmum Daerah Cendrawasih Dobo yang pada pokoknya menerangkan bahwa padakorban FREDY EVER DANIEL BOINSERA alias DANI: Ditemukan luka robek pada pangkal hidung ukuran panjang imasentimeter kali satu koma dua sentimeter;Putusan Pidana Nomor : 113/Pid.B/2015/PN TULHalaman 3 dari 11351 ayat (1) KUHPidana ;Pasa Ditemukan luka robek satu sentimeter di atas pelipis sebelahkiri ukuran panjang tiga sentimeter kali satu sentimeter; Ditemukan luka robek pada
55 — 32
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh malanggar norma hukum dan norma agama,maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dan Tergugat ;Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan AgamaAmbon mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyaikekuatan hukum yang kepada KUA, Kecamatan Sirimau, untuk dilakukansebuah pencatatan pasa
7 — 0
(f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonn Pemohon dikabulkan;Meninbang, bahwa akibat dari perceraian Pemohon berkewajibanmemberikan nafkah iddah dan Muthah yang layak kepada Termohon , karenahak bagi seorang istri yang telah diceraikan suaminya untuk memperoleh nafkahiddah dan muthah sesuai ketentuan pasa 149 huruf (a) dan (b) Kopilasi HukumIslam; maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar nafkahIddah dan uang mutah kepada
19 — 7
Sidang perkara ini, yang dinyatakansebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYA1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat telahjelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan pada daliPenggugat tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukumMahkamah Syariyah Idi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf (a) dan Pasa
Terbanding/Penuntut Umum : MULIADI, S.H.
110 — 46
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan NotaPembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membebaskanterdakwa dari tuntutan pidana Percobaan Pembunuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 338 Jo Pasa 53 KUHPidana sebagaiman termuatdalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwatelah terbukti secara sah melakuan tindak pidana Penganiayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana dan ataumemberikan
13 — 3
Sedangkanbuktiperkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olen PegawaiPencatat Nikah berdasarkan pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapatdiajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan
78 — 14
sebagaimana surat gugatannyaserta memohon perkara ini segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majeliscukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telahmemenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa sesuai pasa
17 — 4
Tbhkesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannyaserta memohon perkara ini Segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975,