Atas kedua surat tersebut dilakukan oleh pihakkelurahan secara tidak benar dan melanggar hukum, dimanaHalaman 5 dari 33 Putusan Sela Gugatan Nomor : 69/Pdt.G/2020/PN KisPenggugat belum pernah mengalihkan kepada siapa pun ataupihak manapun.2.3 Turut Tergugat IlBahwa Turut Tergugat Il (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)smelakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengecekPersyaratan Mutlak Dalam Peralihan Hak tersebut apakah dasaryang dipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalamperalinan

Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam positagugatan pada halaman 5 paragraf 2.3 dan petitum gugatan padahalaman 6 nomor 2 gugatan a quo menerangkan :Posita gugatan pada halaman 5 paragraf 2.3 :Bahwa Turut Tergugat 11 (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengecekPersyaratan Mutlak Dalam Peralihan Hak tersebut apakah dasar yangdipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalam peralihan hak danjuga apakah para pihak dalam akta tersebut benar

Dimana atas kedua surat tersebut dilakukan oleh pihak kelurahansecara tidak benar dan melanggar hukum, dimana Penggugat belumpernah mengalihkan kepada siapa pun atau pihak manapun; Perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat II (Kantor PertanahanKabupaten Asahan) , karena tidak mengecek persyaratan mutlak dalamperalihan hak tersebut apakah dasar yang dipergunakan tersebut telahmemenuhi syarat dalam peralihan hak dan juga apakah para pihakdalam akta tersebut benar atau tidak (syarat subjektif); Perbuatan

Turut Tergugat II yang tidak mengecekpersyaratan mutlak dalam peralihan hak tersebut, apakah dasar yangdipergunakan tersebut telah memenuhi syarat dalam peralihnan hak danjuga apakah para pihak dalam akta tersebut benar atau tidak adalahmerupakan perbuatan melawan hukum.

Fotocopy Gugatan Tata Usaha Negara, diberi tanda P1;2. 1 (Satu) rangkap fotocopy bukti kepemilikan tanah dan keterangan darikepala Desa, diberi tanda P2;Halaman 15 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Prap /2017/PN Sgm3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat penetapan tentang peralihan status daripara pemohon, diberi tanda P 3;4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perintah penangkapan para pemohon,diberi tanda P4;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohonjuga telah mengajukan Saksisaksi

Basri Bin Umar, diberi tanda T37 ;Surat perintah penangkapan terhadap Sain Bin Umar, diberi tanda T38 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapMusliati alias Cacce Binti Umara, diberi tanda T39 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapRohani Dg Ngasih Binti Umara, diberi tanda T40 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka terhadapSain Bin Umara, diberi tanda T41 ;Pemberitahuan peralihan status saksi menjadi status tersangka

seluruhperalihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminanPenggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617mohon kepada Turut Tergugat (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agartidak melakukan peralihnan hak apapun baik secara lelang serta tidakHalaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT13.14.15.16.BDGmencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan

Dan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebutsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) sementarauntuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agarmemberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak melaksanakan lelangterlebin dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkrah);Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Para Tergugat telah masuk dalamkategori perobuatan melawan hukum

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkrah);.

dengandalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugatyang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahanTergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat dan Tergugat Il Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidakbenar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugatmengembalikan dua obyek jaminan ke posisi Semula, tidak benar pula petitumgugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIuntuk tidak mencatat peralihan

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutanyang tidak berdasar dan harus ditolak;6.

(Lina Arryani)= Serta ada sebagian tanah telah dilakukan penjualan tanpa adanyaalas hak yang dapat dibenarkan Hukum, dan sampal saat mi belumdapat dilaksanakan peralihan Hak (Leevering).11. Bahwa rekayasa hibah atas seluruh tanah milik alm lbu GEMI yangdilakukan oleh Tergugat. 1. (Ridwan) terjadi ketika dokumen atas tanahtanah almarhum Ibu GEMI masih berupa Letter C (buku C Desa), yaitu diKohir No.565 atas nama GEMI, Kel. Kaweron, Kec. Talun, Kab. Blitar.

:menyerong) ;Timur : Tanah milik Nemi Ami.Selatan : Tanah milik Boyadi.Barat : Tanah ibu Gemi yang dikusai oleh LINA ARRYANI.Bahwa tanah sawah yang dimaksud adalah Hibah dari saudara SONNYARRYANTO karena tanah yang dimaksud menjadi hak milik syah LUSIARRDIANI, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat(1) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peralihan hakatas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli,tukarmenukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan. dan perbuatan

(saat ini menjadi Obyek Sengketa) di dasarkan terjadinyaPeristiwa Hukum, yaitu Transasksi Jualbeli, yang sebelumnya telahdiadakan penelitian atas Obyek Sengketa untuk peralihan hak tersebutdengan data di Camat Wlingi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dandi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Maka saat ituTurut Tergugat 3 (Madrasah Aliyah Negeri Wlingi) bersedia untukmembeli tanah tersebut.Bahwa karena Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 906 seluas 4.670 M?

setelah diadakan Transaksi JualBeli dibuat dandihadapan PPAT tersebut, untuk selanjutnya didirikan Bangunan untukpengembangan Madrasah Aliyah Negeri Wlingi dan dilanjutkan untukpemrosesan penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut ;Bahwa karena peralihan Obyek Sengketa (Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 906 seluas 4.670 M*) kepada yang didasarkan atas PeristiwaHukum yang benar dan telah diadakan penelitian, atas Obyek Sengketa,maka atas tindakan Turut Tergugat 3 (Madrasah Aliyah Negeri Wlingi

Maka Pembeli yang baik dan benar haruslah dilindungi dandinyatakan, bahwa tanah Obyek Sengketa (Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 906 seluas 4.670 m2) tesebut adalah sah milik yang menguasaitanah tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan NegeriBlitar yang memeriksa perkara Perdata Nomor 72 / Pdt.G / 2012 / PN.BIt.Agar Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut ;Bahwa karena dalam proses peralihan jualbeli tersebut di dasarkan padaPeristiwa Hukum yang benar yaitu Transaksi jualbeli, Maka tidak

Adapun penjelasan Pasal 24 ayat(1) menjelaskan bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari buktikepemikikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPAdan apabila hak tersebut beralih, bukti peralihan hak berturutturutSampai pada tangan pemegang hak pada waktu dibukukan hak. Alatbukti tertulis dimaksud salah satunya adalah Girik sesuai PenjelasanPasal 24 (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997(Boedi Harsono. HukumAgaria Indonesia : Sejaran Pembentukan UndangUndang Agraria.

Bahwa telah nyata terbukti Tergugat adalah pemilik sah hak atastanah berdasarkan surat Pernyataan Pengoperasian/Peralihan hakatas tanah tertanggal 14 Juli 2008 yang diabuat dan disaksikandihadapan Lurah Kapasa dan telah dilegalisasi oleh CamatTamalanrea berdasarkan Nomor Legalisasi:593.2/73/PHKT/VII/ 2008,oleh karena itusmaka sudah sepatutnya dalildali Penggugat yangberhubungan dengan pernyataan kepemilikan obyek perkara ditolakoleh Yang Mulia Majelis Hakim Vide Bukti T.1,T.12,T.13,T.15,dan THim

Bahwa perlu kami sampaikan kembali, dan tidak dapat dibantah olehPembanding semula Penggugat selama persidangan,bahwa Terbanding semula Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadapsebidang tanah yang terletak di RT 6, RW 03,Kelurahan KapasaKecamatan Tamalanrae Kota Makassar seluas + 7.099 m2 (tujuh ribusembilan puluh sembilan persegi) karena Terbanding semula Tergugat membeli bidang tanah tersebut dari pemilik yang sah bernama BpkSabang berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperasian/Peralihan

Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangantingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar,Majelis Hakim telahmemberikan pertimbangan sesual dengan faktafaktatersebut,sebagaimana dalam pertimbangan menyatakan:Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah darisebidang tanah yang terletak di RT.6 RW.03,Kelurahan Kapasa,Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar,berdasarkan surat pernyataanpengoperan/peralihan hak atas tanah tertanggal 14 Juli 2008 yangdibuat dan disaksikan dihnadapan Lurah

Bahwa Terbanding semula Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalamKonvensi adalah pembeli yang beritikad baik terhadap sebidang tanahyang terletak di RT 6,RW 03,Kelurahan Kapasa KecamatanTamalanrea Kota Makassar seluas + 7.099 m2 (tujuh ribu Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) karena penggugat membeli bidangtanah tersebut dari pemilik yang sah bernama Bpk Sabangberdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/Peralihan Hak atas tanahtertanggal 14 Juli 2008 yang dibuat dan disaksikan

Bahwa baru diketahui kemudian ternyata Perdamaian yang dituangkandalam Akta Perdamaian dimaksud didasari itikad Buruk, karena adapengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat , tidak diberitahukan alashaknya kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak tahuadanya peralihan tersebut, dan bersedia menandatangani Akta Perdamaiandimaksud;8.

hak dan/atau alas hak peralihan atas assetasset SOELISTIO HADIWIDJOJO Alm.yang seharusnya menjadi hak waris Para Penggugat, dan bahkan didugasengaja ada maksud untuk mengambil alih/menyembunyikan asset assetSOELISTIO HADIWIDJOJO Alm. lainnya, yang seharusnya menjadi hakPara Ahli Waris;Bahwa dalam rangka pembuatan Akta Perdamaian No.43 dan AktaPembatalan No.44 kesemuanya tertanggal tanggal 10 September 2007dimaksud, TIDAK pernah diberitahukan secara jujur adanya peralihan haksebagaimana tertuang

Perludiketahui bahwa tawaran perdamaian diajukan oleh Tergugat dan/atauTergugat Il setelah dibuat laporan ke Polisi adanya penggelapan assetasset SOELISTIO HADIWIDJOJO Alm. oleh Para Tergugat;Halaman 11 dari 82, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Sby.18.19.20.21.Bahwa faktanya Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, selaku Pihak yangberwenang untuk melakukan pencatatan atas terjadi peralihan hak atastanah serta menerbitkan suratsurat bukti hak terkait, juga melakukanpembiaran atas terjadinya peralihan

,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Surabaya, cacathukum, maka sudah tepat dan benar manakala Tergugat dan/Tergugat Ildan siapapun selaku Pihak ke Ill yang menerima peralihan atas assetassetdimaksud, dihukum untuk mengembalikan bidangbidang tanah dimaksuddalam keadaan baik dan kosong, kepada Para Penggugat secara langsungdan sekaligus beserta selurun buktibukti hak atas asset asset (tanah)tersebut;Bahwa berdasarkan suratsurat atau bukti hak atas bidangbidang tanahdimaksud, Para

Sulistio Hadiwidjojo sejak tahun2003, menderita sakit kerusakan otak, dan dalam keadaan tidak mampuberkomunikasi 2(dua) arah, bahkan koma, sampai beliau meninggaldunia sebagaimana didalilkan pada posita Para Penggugat angka 10.Dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan;Bahwa seluruh peralihan asset yang dilakukan oleh Alm.

;Bahwa pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan ataspertimbangan Judex Juris tersebut sebab Judex Juris telah melampauikewenangannya serta membuat pertimbangan yang sangat singkat/sumirserta Judex Juris tidak memberikan dasar hukum tentang peralihan hak olehPenggugat, serta tidak memberikan dasar hukum tentang Penguasaan atastanah objek sengketa oleh Penggugat;.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah objek sengketayang dilakukan oleh Entos Edoh kepada Martin Pandey, maka segalaperalihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan MartinPandey kepada pihak lain diantaranya Dorce Tumboimbela, HartoSuganda dan seterusnya adalah tanpa alas hak yang sah dan bataldemi hukum.

Putusan Nomor 185 PK/Pdt/2014sengketa yang terbukti asalnya milik Entos Edoh tersebut dijadikanobjek peralihan hak berkalikali sehingga ahirnya Tergugat s/d VIImasingmasing memegang bukti atas tanah tersebut;Permasalahannya apakah ada peralinan hak dari pembeli asal EntosEdoh kepada Martin Pandey dan seterusnya berdasarkan atas hakyang sah?b.

Telah memberikan suatu penilaian pembuktian peralihan hak olehPenggugat tanopa memberikan suatu penilaian pembuktian pemilikan hakoleh Para Tergugat;. Telah memberikan suatu penilaian tentang penguasaan objek sengketa olehPenggugat tanopa memberikan penilaian penguasaan oleh para Tergugat.. Sehingga pertimbangan Judex Juris tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 50 ayat (1) UU. Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak terobukti adanya peralihan hak atas tanah objek sengketayang dilakukan Entos ke Martin Pandey, maka segala peralihan hakatas tanah objek sengketa yang dilakukan Martin Pandey ke pihaklain diantaranya ke Dorce Tumboimbela, Harto Suganda danseterusnya adalah tanpa alas hak yang sah dan batal demi hukum.Demikian pula perobuatan hukum peralihan hak atas tanah objeksengketa selanjutnya sampai ke Para Tergugat adalah tanpa alasyang

Bahwa pencatatan peralihan/pemindahan hak atas obyek sengketa dariPenggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 59/2004tanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, SHselaku PPAT adalah sah, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 37ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Pasal 37 ayat (1)Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar

dipinjam oleh Tergugat, telah dibalik nama olehTergugat menjadi atas nama Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat menuntutagar Tergugat mengembalikan tanah tersebut, dan mengurus sertifikat tanah hak milikPenggugat No.6800 ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar agar kembali menjadi atasnama Penggugat;Menimbang, bahwa dari uraian dalil posita dan petitum gugatan Penggugattersebut, menurut Majelis Hakim ada kepentingan Penggugat dan Tergugat denganKantor Pertanahan Kota Denpasar yang menyangkut pendaftaran peralihan

milik Penggugat atas dasar jualbeli di Notaris, namun karena sepanjang Tahun 2009 sampai denganTahun 2015,Tergugat mengalami permasalahan beruntun yang pelik, sehingga lalai untukmengurus pengembalian tanah tersebut, maka karenanya Tergugat bersediamengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan meminta kompensasiatas bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut sejumlahRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa disisi lain Turut Tergugat mendalilkan bahwapencatatan peralihan

bukti Surat bertanda T.T1;Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.A1 tentangKartu Tanda Penduduk, bukti P.A3 tentang SHM No.6800, bukti P.A4 tentang jinMendirikan Bangunan, bukti P.A5 tentang Akta Jual Beli, terbukti bahwa tanah SHMNo.6800 seluas 200 M2 yang disengketakan dalam perkara ini, dahulunya adalahmilik Ni Wayan Wiastuty yang dibeli oleh Bambang Joko Santoso (Penggugat)sesuai Akita Jual Beli No.59/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang dibuat dihadapanPPAT: Tutik Danakusuma, SH., dan peralihan

Bahwa pencatatan peralihan/oemindahan hak atas obyek sengketa dariTergugat Intervensi VPenggugat dengan Tergugat Intervensi /Tergugatberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 59/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yangdibuat dihadapan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, SH selaku PPAT adalah sah, karenatelah sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang berbunyi : Pasal 37 ayat (1)Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah

peralatan pada Obyek Sengketa B adalah kebijakan dan tindakan yang sah menurut hukum ;--------------- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.2279/Macinnae tanggal 6-3-2002, Surat Ukur Tanggal 5-3-2002 No.05/Macinnae/2002 seluas 49.505 M2 atas nama Arnol Baramuli terletak di Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab.Pinrang kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan tanpa beban apapun ;------------------------------------------ Menyatakan peralihan

satunya dalam bentuk aktiva tetap yang didalamnyamemuat obyek sengketa A dan Obyek Sengketa B, dan terhadap laporan keuangan12131415dan recana kerja tersebut maka para pemegang saham menyetujuinya tanpa adakoreksi dan keberatan apapun ;Bahwa untuk tahun 2007, Laporan keuangan Perseroan in casu PT.PPI hanyadiberikan kepada Bp.H.Eddy Baramuli,SE selaku pemegang saham, oleh karenaBp.Dr.H.Ahmad Arnol Baramuli,SH telah meninggal dunia pada tahun 2006 danbelum ada penyampaian kepada Penggugat mengenai peralihan

hak dan balik namaterhadap sertipikat Hak Milik No.2279/Macinnae, Tanggal 6 Maret 2002, kepadakantor Pertanahan Kab.Pinrang in casu Turut Tergugat dengan surat tertanggal 27Desember 2014, surat pencegahan peralihan hak dan balik nama tersebutdimaksudkan agar Kantor Pertanahan Kab.Pinrang tidak melayani permohonan balikHalaman 11 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN.

Pinrang1220Zl22nama dan atau peralihan hak atas setipikat a quo jika ada pihak yangmemohonkannya, surat pencegahan balik nama dan peralihan hak tersebut jugadimaksudkan agar ada perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak Penggugatterhadap harta kekayaannya, sertipikat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat IIsehingga Penggugat sangat khawatir tentang adanya itikad buruk dari Tergugat IIuntuk melakukan proses balik nama sertipikat tersebut kepada atas namanya dan ataumengalihkan haknya kepada

Sertifikat hak milik Ahmad Arnol Baramuli tidakpernah ada peralihan Hak kepada siapapun juga sampai saait ini. Semua Assetlikuiditas PT. Polesa Pelita Indonesia adalah milik pemegang saham, yang manasementara Penggugat tidak jelasKapasitasnya ;Halaman 21 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN.

PolesaPelita Indonesia sama sekali tidak ada peralihan hak kepada siapapun juga baiksebelum maupun sesudah meninggalnya Ahmad Arnol Baramuli dan Ibu MarianiBaramuli, dan Tergugat adalah pemilik yang sah, sertifikatnya tetap dipegangolehTergu gat ; 222 2 22222 n nnn nena8 Bahwa Para Tergugat tetap keberatan dan tidak menyetujui tanah obyek sengketaA, yakni tanah Sertifikat Hak Milik No: 2279/Macinnae tanggal 6 Maret 2002,luas 49.505 m2, surat ukur No : 05/Macinnae/2002 tanggal 05 Maret 2002dimasukkan

haktersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu;Menimbang, bahwa kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisdiperkuat dengan adanya sanksi yang termuat dalam Pasal 41 ayat (1) PeraturanHalaman 39 dari 46 halaman.

dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya mengatur hal yang samakhususnya terkait kewajiban untuk mendaftarkan peralinan hak karena waris, baikterhadap tanah yang terdaftar maupun terhadap tanah yang belum terdaftar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:Permohonan pendaftaran peralihan

Pendaftaran peralihan hakkarena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukumkepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar datayang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

tanah asal daripenguasaan Muhamad B Abu Kasim, dengan batasbatas tanah yang identik sama;Menimbang, bahwa keterangan mengenai batasbatas tanah yang dikuasaiPara Penggugat atas dalil dari warisan Ambek Abu Kasim baru muncul pada tanggal14 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan Nomor 28 hal manamerupakan satusatunya bukti surat yang diajukan Para Penggugat yangmencantumkan batas tanah (vide bukti surat P9);Menimbang, bahwa dalam pembuktian sengketa /n casu selain terungkapperistiwa peralihan

Intv5;Menimbang, bahwa dalam dalil Para Penggugat serta buktibukti yangdiajukan tidak ada fakta hukum yang mampu menyangkal adanya penjualansebidang tanah oleh Cung, saudara Penggugat 1, namun lebih menekankanpenyangkalan terhadap keabsahan jual beli yang telah terjadi yaitu dengan alasanjual beli dilakukan tanpa persetujuan keseluruhan ahli waris dari Ambek Abu Kasim;Menimbang, bahwa peralihan hak tersebut termasuk peralihan dari Siti Hawakepada Siti Sia tidak pernah dibatalkan atau dicabut sehingga

Malah telah terungkap kebenaran faktafakta bahwa: Asal mula peralihan tanah in casu Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 SuratUkur Nomor 03063 atas nama Penggugat II Rekonvensi dan Sertipikat HakMilik Nomor 03608, Surat Ukur Nomor 03062 tanggal 25 Februari 2000atas nama Penggugat Ill Rekonvensi seluas 1.083 m? dan 751 m? darialmarhum Sastro Sumarto kepada istrinya (almarhumah) Ny.

IV 11. peralihan hak milik tanah dari Mbok Karyo Dimedjo/lbunya (alm) Sastra Sumarto;Tambahan bukti surat tersebut di atas guna membuktikan bahwa:. Telah terjadi peralinan hak (Lintiran) atas tanah asal/peninggalan dariMbok Karyo Dimedjo (Ibunya Sastro Sumarto) berupa:a. Tanah Sawah Persil 87 P. Ill seluas 1.010 m? telah habis dilintir ke:> Letter C Nomor 362 Atas Nama Sastro Sumarto seluas 540 m?

Hal itu juga telah salah diaplikasikan dalam pertimbangan JudexFacti Tingkat Pertama in casu;Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY juga telah keliru/salah dalam mengkualifikasi dan mengkonstituir Pasal1678 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menyatakan peralihan tanahdari (alm) Sastrosumarto kepada (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supamitelah tidak sah dan batal demi hukum.

Seharusnya Judex Facti TingkatBanding in casu juga mempertimbangkan pada: Bukti T.VI 2 (Pepriksan Nomor 33 tanggal 3011982); Bukti T.VI 3 berupa (Putusan Peralihan Pemerintah Kalurahan Triwidadi,tertanggal 30 Oktober 1982); Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1954 yang mengaturperihal Hukum Adat atas Lintiran Tanah. /n casu pelaksanaan Lintirantanah oleh (alm) Sastrosumarto kepada (almh) Ny. Sastrosumarto aliasHal. 30 dari 36 hal. Put.

Putusan PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 60/Pdt/2005., tanggal 14 September 2005 jo.Yurisprudensi MA Nomor 417 K/Pdt/2006), maka secara legalitas peralihan/Lintiran Tanah dari Leter C Nomor 362 Persil 96 a seluas 1.980 m2 kepadaLeter C Nomor 566 atas nama Istrinya (Ny.

Bahwa peralinan hak tanah dari TERGUGAT ( KAMISAH BINTIMUKHENI ) kepada IKHSAN PRIANDITA adalah didasarkan kepada tiputipu atau jual beli purapura maka sudah selayaknya sertifikat dimaksudsecara hukum harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat yangselanjutnya apabila terjadi peralihan hak dari IKHSAN PRIANDITA kepadalain orang maka dengan sendirinya peralihan hak yang terjadi harusdinyatakan batal demi hukum;9.

tidak ada hal yang urgent dan mendesak mendahului tuntutandalam pokok perkara, berdasarkan hal tersebut maka tuntutan provisi tidakberalasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;DALAM KONVENSI:Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai Penggugat telah membeli tanah dengan SHMNomor 00899/Grendeng dari Turut Tergugat dan atas jual beli tanah tersebuttelah dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT/Turut Tergugat II serta telahdilakukan pendaftaran peralihan

setelan lunas kemudian sertifikatdikembalikan kepada Tergugat namun kemudian dengan tanpa persetujan dansepengetahuan Tergugat SHM diambil oleh Ikhsan Priandita yang selanjutnyadialinkan menjadi atas nama Turut Tergugat dengan latar belakang pinjammeminjam uang dan kemudian tibatiba Penggugat mengklaim bahwa tanahyang ditinggali Tergugat adalah miliknya, oleh karena peralinan hak berdasarkantiputipu maka harus dinyatakan sertifikat tidak memiliki kekuatan mengikat yangselanjutnya apabila terjadi peralihan

Apakah proses peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 00899/Grendeng (obyek sengketa) dari nama Kamisah(Tergugat) menjadi atas nama Ikhsan Priandita, Retno Tri Ujianti (TurutTergugat I) dan Vivin Monica (Penggugat) sah menurut hukum?2. Apakah perbuatan Tergugat yang tinggal dan menempati obyek sengketaadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad) ?

PK/TR4);Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan halyang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengaburkan sejarah penerbitanSHM 00899/Grendeng dimana sebelumnya terjadi jual beli purapura atau jualbeli tanpa pembayaran sehingga SHM 00899/Grendeng dapat beralih menjadiatas nama Ikhsan Priandita selanjutnya oleh Ikhsan Priandita SHM00899/Grendeng dialinkan menjadi atas nama Retno Tri Ujiyanto (TurutTergugat I) dan dialinkan lagi menjadi atas nama Vivin Monica (Penggugat),oleh karena peralihan

Bahwa berdasar dalildalil gugatan Penggugat, perolehan/peralihan hak tanah obyek sengketa berdasar Akta Pengikatan JualBeli Nomor 018 tanggal 05 Maret 2010 dan Akta Kuasa Jual No. 019tanggal 05 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Nyonya KrisnamahatmiParamarta, SH., Notaris di Kabupaten Gunungkidul, sehingga belummemenuhi persyaratan untuk pendaftaran peralihan haknya di KantorPertanahan Kota Yogyakarta /.c. instansi Turut Tergugat, sebagaimanadimaksud Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun

1997yang menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalampeusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hakmilik atas satuan rumah susun melalui jual bell, tukar menukar, hibah,pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan haklainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkanjika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut di atas, TurutTergugat mohon

berpendapat Tergugat tidakterikat dengan adanya Akta Kuasa menjual tersebut;Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 65/Pdt/2020/PT YYKSebagai pihak pertama dalam Akta Kuasa menjual tersebut adalahIstri Tergugat yang bernama Ira Trilita Argani yang telah meninggaldunia karena dalam Surat Gugatan disebut sebagai almarhumah,sehingga berdasarkan pasal 1813 Kitab Undangundang HukumPerdata perikatan kuasa menjual menjadi berakhir karena pihakpertama sebagai pemberi kuasa telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa peralihan

inidikuasai oleh siapa juga tidak jelas, karena masingmasing pihakmengaku menguasai tanah obyek sengketa;Menimbang, bahwa dengan menempatkan Tergugat sebagaipenghadap dan bukan sebagai pihak dan tidak membuktikan berapauang yang dibayar untuk melunasi cicilan serta Penyerahan TanahObyek Sengketa dan sertifikatnya yang tidak jelas, maka menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Penggugat telah beritikad tidak baikdalam melakukan perbuatan hukum terhadap tanah sengketasehingga secara hukum belum terjadi peralihan

Tanggapan Tergugat Il bahwa perbuatan hukum peralihan hak tersebut di atasmenandakan jika Penggugat telah melakukan pembiaran hak hukumnya, tidakmenggunakan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan sejak prosesperjanjian ikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I.

Kemudian Perlu juga Penggugat pahami bahwa apabila yang ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli tanah, maka tanah belum bisa dimiliki karena belum terjadi peralihan hak, sampai ditandatanganinya akta jual beli.

Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalampasal 106 C dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi;2. Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuatdihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama;3. Pelepasan hak atas tanah sebagimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang;Halaman 69 Putusan No.735/Pdt.G/2016/PN.Sby.4.

Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuatdihadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama; Pelepasan hak atas tanah sebagimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang; Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagimana dimaksud padaayat 2 dan ayat 3 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/ kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo, diberi tanda bukti T.Ill 2;Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas nama SIEPROBO WAHYUDI, diberitanda bukti T.IIl 3; Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Jual Beli atas namaTAN STEVEN TANAYA yang dikeuasakan kepada HERYADI MARTNO, diberitanda bukti T.lll 4; Fotocopy Akta Jual Beli No. 157/2012, diberitanda bukti T.IIl 5;Halaman 86 Putusan No.735/Pdt.G/2016/PN.Sby.10.11.12.Fotocopy Akta Jual Beli No. 158/2012, diberi tanda bukti T.IIl

AMOSHANALAA dengan Dasar Penerbitan Sertipikat adalah SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara TimurNo. 19/ 4/ AL/ HMP/ KADIT/ P3HT/ 80 Tanggal, 15 Desember 1980.b) Bahwa kemudian berdasarkan Catatan Peralihan Hak, PembebananHak dan Pencatatan Lainnya, maka Sertipikat Tanah Hak Milik No.97 Tahun 1982 dimatikan karena sebagian haknya dilepaskankepada Negara sesuai :1) Surat Pernyataan Peserta Program Pelebaran Jalan Nomor: 120/BPN/ Lc/ 94 Tanggal, 29 Desember 19942) Surat Pernyataan

Bahwa apabila segala urusan Proses Peralihan Hak atas bidangtanah tersebut telah selesai, maka pada saat bidang tanahtersebut dikembalikan kepada Gereja GMIT Imanuel Poliboo,maka dengan sendirinya hubungan hukum Sdr. NANILIUSHANA LAA dengan Bidang tanah tersebut dinyatakan Putus HakKeperdataannya.5. Bahwa Para Pihak baik Pihak Pelapor maupun Pihak Terlaporbersama seluruh saksi yang hadir dalam rapat gelar mediasibersepakat terutama Sdr. NANILIUS HANA LAA, bahwaSertipikat No.

Kemudian dalam Pelaksanaannya Hasil dari kesepakatan GelarMediasi Tidak dilaporkan kembali kepada Tim Mediasi pada KantorPertanahan Kabupaten Alor.f) Bahwa pada Bulan September 2017 Nanilius Hana Laa mengajukanproses peralihan hak karena warisan sesuai Surat KeteranganWarisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Tanggal, 15 Juni 2017,dibenarkan oleh Lurah Kabola/ Sekretaris/ Kasi Trantib Kel. KabolaTanggal, 14 Juli 2017 No. KLB. 593/ 626/ 2017, dikuatkan olehCamat Kabola Tanggal, 15 Juli 2017 No.

Menyatakan Hukum bahwa Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hakdan Pencatatan Lainnya dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M.429Tahun 1995 adalah sah dan berharga;Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbuldalam Perkara ini;Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsikompetensi absolut dari Tergugat yaitu dengan repliknya

Atas namaImanuel Maubara dan Mimi Ngatmi merupakan dokumen yang membuktikanadanya peralihan hak atas tanah dari pemilik baru Imanuel Maubara dan MimiNgatmi yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat akta tanah sehingga menjadibukti ontentik sah dalam peralihan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal1868 KUHPerdata dimaksud suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang oleh atau dihadapan penjabatumum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHM No.216menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalah cacat hukum dengansegala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/ PN.Clp JoNo.274/Pdt/2005/PT.Smg Jo No.2266 K/Pdt/2006 adalah Cacat Hukum.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor

Urut 7 tertulis yang menyatakan hukumnya peralihan hak SHMNomor. 204 dan SHM 216 menjadi atas nama Joko Windarto/Tergugatadalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;Perlu Tergugat jelaskan, bahwa terhadap sertifikat hak milikNomor. 204 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 216 dalam PerkaraNomor. 34/Pdt.G/2005/PN.Clp yang sudah diputus : menyatakan Hukumnya, sebidang tanah seluas 1477 m?

Bahwa dalam Warkah (Buku Tanah) yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Cilacap atas tanah Sertipikat Hak Milik No.:204/ Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atasnama Remi Istri Dipasetra, seluas 1.477 m2, Surat Ukur tertanggal No.: 1812/80, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1980, pada 2004terjadi Peralihan Hak Waris kepada Asmareja dan Partareja sesualdengan Surat Keterangan Waris Tanggal 19 Agustus 2004 Nomor13/001/VIII/2004 dan pada tahun 2004 terjadi Peralihan Hak Jual Belikepada

Djoko Whindarto (Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPATKecamatan Binangun, Doktorandus Kardiman tanggal 22 September2004 nomor : 658/2004 dan Sertipikat Hak Milik No.: 216/ DesaWidarapayung Kulon Kecamatan Binangun tercatat atas namaPartareja alias Rikat seluas 1.052 m2, Surat Ukur tanggal 30 Juni 1982nomor 1269/1982, diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1982, padatahun 2005 terjadi peralihan hak jual belli kepada Djoko Whindarto(Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Binangun

persilNo.195/D.111/0/42 dilakukan oleh Turut Tergugat II dihadapanKetua RT dan anakanak Turut Tergugat Il lainnya sekitar Tahun2003 kepada Sarto/ Penggugat IIl adalah sah dan mengikatsecara hukum.Menyatakan hukumnya Peralihan Hak SHM No.204 dan SHMNo.216 menjadi atas nama Djoko Whindarto/ Tergugat adalahcacat hukum dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan Hukumnya Permohonan Pengosongan/ EksekusiNo.3/Pen.Pdt/constatering/2020/PN Clo Jo No.34/Pdt.G/2005/Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 146/Pdt/2021

Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan proses peralihan Hak padalembaran pencatatan peralihan hak, hak lainlain dan pengahpusannya(perobahan), dalam pencatatan Peralihan Hak dari Mariatul Qibtiyah keSuhrah pada belangko lama menerangkan adanya peralihan hak ke namasuhrah, sedangkan mencatat hak tanggungan menggunakan formulir barupada halaman yang sama dan belangko hanya diganti bagian perobahansaja, padahal berdasarkan peraturan perundangundangan tidak dibenarkandan harus diganti dengan buku sertifikat

Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan baru mengetahuiobyek sengketa Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 939 pendaftaran pertama atasnama MARIATUL QIBTIAH dan peralihan hak terakhir atas nama SUHRAH padatanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalamPosita Gugatan a quo (hal 2 angka 2).

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman4, karena Tergugat melakukan proses peralihan hak dan mencatatnya dalampormulir baru (pormulir tambahan) telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.8.

Bahwa dari uraian, gambaran atau faktafakta tersebut di atas, terbukti tidaklahbenar dalildalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan tidaksesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuaidengan asasasas pemerintahan yang baik, sebab justru sebaliknya perbuatanTergugat terkait dengan obyek sengketa a quo telah memenuhi atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik dalamrangka pendaftaran hak pertama kali maupun pendafaran peralihan

Bersifat konkrit;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, jelas menunjukkan letak bidang tanahterbitnya objek sengketa a quo berada di Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;Bersifat individual;Bahwa di dalam objek sengketa a quo, khususnya pada halaman Pendatftaran,Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya, nama pemegang hakpertama kali tercatat atas nama MARIATUL QIBTIAH dan pemegang hakterakhir kali tercatat atas nama SUHRAH;.

Bahwa tanah a quo adalah kekayaan negara yang termasuk dalampenerimaan Desa Banyu Urip Kecamatan Ujung Pangkah Gresik, olehkarenanya setiap peralihan terhadap tanah tersebut Kepala Desaharus mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah sesuaidengan pedoman Menteri Dalam Negeri; . Bahwa namun tanpa adanya pengesahan dari Gubernur/KepalaDaerah sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri tersebut,selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa tertanggal 14111994.

Jika pemohon itu perorangan : Nama, Umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlahisteri dan anaknya yang menjadi tanggungan, Jika iaseorang istri, juga disebutkan keterangan mengenaiSuaminya sebagai dimaksud diatas; Maka dengan demikian dalil Para Penggugat halaman 5 angka 3 yangmenyatakan : " Bahwa tanah a quo adalah kekayaan negara yangtermasuk dalam penerimaan Desa Banyu Urip Kecamatan UjungPangkah Gresik, oleh karenanya setiap peralihan terhadap tanahtersebut Kepala Desa

Bahwa perolehan dan peralihan hak atas tanah menurut hukum sahberdasarkan akta Jual Beli yang sudah dibayar lunas oleh pembelikepada penjual; 3.

Tuan Suratman selaku pihak kedua (bukti T3);Bahwa kemudian Tergugat mencatatkan peralihan Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 28/ Desa Banyuurip, Gambar Situasi Tanggal 29101994No. 3762/1994 Luas 3.365 m2, atas nama atas nama Khuzainuri menjadiatas nama Suratman dengan tanggal pendaftaran 11 Juni 2010berdasarkan Akta PPAT Slamet Wahjudi, SH.

Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaandan/atau perhitunganluas ; e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ; f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan;g.

Bahwa pemeliharaan data dan pencatatan peralihan/pemindahan hakatas obyek perkara (Sertipikat Hak Milik No.2747/Desa Sumerta Klod,dari Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli NomorHalaman 24 dari 66 Putusan Nomor 138/Pdt/2017/PT DPS13/2014 tanggal 28 Desember 2014 yang dibuat oleh Wayan Sugitha,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat Ill) dan Seripikat HakMilik No.2748/Desa Sumerta Klod, dari Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2014 tanggal 28 Januari

Menyatakan hukum bahwa peralihan atau pengalihan hak atas tanahsengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yangmendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;8.

Daftar Isiansertifikattercatatdilaksanakan oleh KantorPertanahan Kota Denpasar (in casu Tergugat IV) pada tanggal 12 Mei2014 (vide T.IV1) telah membuktikan pembuatan danpenandatanganan AJB No. 13/2014 oleh para pihak memang dilakukan sebelum pencatatan peralihan pada sertifikatnya oleh Tergugat IV tanggal 12 Mei 2014 yaitu pada tanqgal 28 Januari 2014 atau dengan kata lain pembuatan dan penandatanganan AJB dilakukansemasa HERMANUS DANNY MADA SANTOSO masih hidup, akantetapi terhadap kesalahan ketik

Sumardjono, 1993, Aspek Teoritis Peralihan HakAtas Tanah Menurut UUPA, Majalah Mimbar Hukum, Fakultas HukumUnivesutas Gadjah Mada, No. 18/X/93, 1993, hal. 11);Oleh karena hukum pertanahan kita (UUPA) berdasarkan hukum adatyang menganut asas terang dan tunai dimana penandatanganan AJB dihadapan PPAT mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah,sedangkan jika pada proses jual beli ternyata pihak pembeli belummembayar lunas harga tanah, maka kekurangannya dianggap sebagaihutang yang tunduk pada

Jadidihubungkan dengan kematian Hermanus Danny MadaSantoso bukti P4 kematian tgl 4 Juni 2014, kemudiankesalahan ketik AJB No. 13/2014 bukan tertanggal 28Desember 2014 melainkan tanggal 28 Januari 2014, jadiperbuatan peralihan hak terlebih dahulu baru meninggalkemudian, oleh karena itu kekeliruan tersebut telah benaradanya sehingga tidak tepat pembatalan jual beli dari ParaPembanding kepada Turut Pembanding .

(T.2)sebelum dibagi waris tanpa dasar dan alas hak yang sah merupakanperbuatan melawan hukum dan melawan hak dan sangat merugikan ParaPenggugat, oleh karenanya semua suratsurat yang melekat atas TanahSengketa 3 a yang selama ini dijadikan sebagai dasar peralihan hak dandasar bukti hak milik atas Tanah Sengketa 3 a oleh AMAQ KENIAH AliasH.

NASIR tanpa dasar dan alas hakyang sah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dansangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya semua suratsuratyang melekat atas Tanah Sengketa 3 b yang selama ini dijadikan sebagaidasar peralihan hak dan dasar bukti hak milik atas Tanah Sengketa 3 boleh SAYID USEN dan AENG MOH.NASIR harus dinyatakan BATALDEMI HUKUM atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat atas pengalihan dan kepemilikan Tanah Sengketa 3 b tersebut;Putusan No. 122/Pdt.G

MUSTAFA tanpadasar dan alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum danmelawan hak dan sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanyasemua suratsurat yang melekat atas Tanah Sengketa 3 b yang selamaini dijadikan sebagai dasar peralihan hak dan dasar bukti hak milik atasTanah Sengketa 3 b oleh DAENG MOH. NASIR dan AMAQ KEMENDIAlias H.

MUSTAFA tanpa dasar dan alas hak yang sahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, sehinggamerugikan Para Penggugat, dan oleh karenanya semua suratsurat yangmelekat atas Tanah Sengketa 3 b yang selama ini dijadikan sebagaidasar peralihan hak dan dasar bukti hak milik atas Tanah Sengketa 3 boleh DAENG MOH. NASIR dan AMAQ KEMENDI Alias H.

MAHSUN bersamaTERGUGAT 17 untuk menjaminkan Tanah Sengketa 3 b kepadaTergugat 4 adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga merugikan Para Penggugat, dan olehkarenanya semua Ssuratsurat yang melekat atas Tanah Sengketa 3 byang selama ini dijadikan sebagai dasar peralihan hak dan dasar buktihak milik atas Tanah Sengketa 3 b oleh AMAQ KEMENDI ALIAS H.Putusan No. 122/Pdt.G/2015/PN Sel halaman 18 dari 45MUSTAFA (T 3) dan H.