(duaratus meter persegi), sesuai dengan Surat Idzin Menghuni Setjara Tetapyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor: 693 tertanggal21 Juli 1971;. Bahwa tanah dan bangunan milik Pelawan, Terlawan X dan Terlawan XItersebut di atas terletak di Jalan Dr. Samyudo No. 1, RT. 001, RW. 007Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, danmempunyai batasbatas sebagai berikut:e Utara : Jalan Samyudoe Timur : Tanah Sengtoe Selatan : PT.

Bahwa selama Pelawan, Terlawan X dan Terlawan XI menguasai secara fisiktanah dan bangunan Objek Sengketa sejak tahun 1971 sampai sekarang,tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah danbangunan Objek Sengketa, hal ini sesuai dengan Surat KeteranganPenguasaan Fisik Nomor: B1/S6/IIl/2014 tertanggal 1 Maret 2014;Bahwa kemudian permasalahan atas Tanah dan Objek Sengketa timbulketika pada tanggal 10 April 2017 Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandungmendatangi Tanah dan Bangunan Objek

Bahwa dasar kepemilikan TERLAWAN X, XI dan PELAWAN sebagaimanaditerangkan di atas, kemudian disamping adanya " Surat Idzin MenghuniSetjara Tetap " yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor :693 tertanggal 21 Juli 1971 dan dkuatkan dengan " Surat KeteranganPenguasaan Fisik" Nomor : B1/S6111112014 tertanggal 1 Maret 2014, jugaobyek sengketa a quo telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 104Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong tertanggal 5 Agustus 1986 denganluas : 305 m?

Tommy,dan saksi simpan karena mirip dengan permasalahan yang sama,ssekarang sudah di eksekusi ;Bahwa benar untuk bayar PBB keluarga Benny Iskandar ;Bahwa Tommy tinggal disana sejak tahun 1971, sedangkan Supraptilebih lama lagi tinggal disana ;Bahwa SHGB No.104 punya Sech Usman ;2.

Samyudo No. 1, RT. 001, RW. 007 KelurahanCipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sesuai dengan Surat IdzinHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 202/Pdt.Plw2017/PN BdgMenghuni Setjara Tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BandungNomor: 693 tertanggal 21 Juli 1971;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa Surat Idzin MenghuniSetjara Tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Nomor: 693tertanggal 21 Juli 1971 bukanlah merupakan bukti kepemilikan.

No. 26/G/2013/PTUNBDGKhouw Keng Lim yang kemudian beralih hak kepada Tjiong Soen Soeialias Sanusi Tirtadharana melalui Kuasa Mutlak (volmacht)berdasarkan Akta Notaris Rudolf Srimansing Hira Sing di Surinamepada tanggal 20 Mei 1971, yang kemudian mengalihkannya kepadaHusen Saleh.

Subandi ;: Salinan Surat Kuasa, tanggal 20 Mei 1971, dibuat dihadapanR.M. Soerojo, Notaris di Jakarta ;:Surat Pernyataan Telah Dipasang PatokPatok TandaTandaBatas, tanggal 24 Pebruari 2013 ;Hal. 73 dari 102 hal. Put. No. 26/G/2013/PTUNBDGP14 :Kartu) Tanda Penduduk, atas nama 4H.

Tanda Penduduk (KTP) para pemilik tanah ;T10 :Kartu Recht van Eigendom Verponding, Nomor 90, Meetbriefdd 17 September 1910, Nomor 139, Surat Ukur tanggal 16Nopember 1971, Nomor 198/1971, luas 1687 m?

, atas namaKhouw Keng Liem ;T11 : Surat Ukur, Nomor 198/1971, tanggal 16 Nopember 1971,luas1687 M2 ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil Jawabannyapihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 Juni 2013 dantanggal 26 Juni 2013 telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopyyang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T IlIntl sampai dengan T Il Int41, dengan rincian sebagai berikut :Til Int 1 : Surat Idzin Perumahan (SIP), Nomor 5/1978, tanggal 7Pebruari

WantjikSaleh,SH, halaman 6869, 9899;Tilint35: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik ;T Il Int 36 : UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman ;Til Int 37 : Artikel Harian Umum Kompas, tanggal 16 September1989, SIP Bukan Bukti Hak Pemilikan Atas Rumah PeninggalanBelanda ; Tllint 38 : Surat Idzin Perumahan (SIP), Nomor 52/1971, tanggal12 Oktober 1971, atas nama Tasria :Til Int 39 : Replik, Perkara

Tanah tersebut di perolehPenggugat dengan membeli berdasarkan Akta Jual Beli no4/1X/49/1973 tertanggal 07 September 1973 PPAT bernama SoetomoRamelan,SH. dari Pemilik tanah yang bernama Sajati Binti Imingberdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 151/Grogol selatan yangditerbitkan pada tanggal 27 Mei 1972,Surat Ukur nomor152/4354/1971 tanggal ukur 14 Desember 1971 luasnya 1570 m2.Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat Membayar SuratPemberitahuan Pajak Terhutang nomor objek Pajak31.71.010.005.004.0383.0 Sebesar

Tanahtersebut di peroleh Penggugat dengan membeli berdasarkanAkta Jual Beli no 4/IX/49/1973 tertanggal 07 September 1973PPAT bernama Soetomo Ramelan,SH. dari Pemilik tanah yangbernama Sajati Binti Iming berdasarkan Sertipikat Hak Milik no151/Grogol selatan yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei1972,Surat Ukur nomor 152/4354/1971 tanggal ukur 14Desember 1971 luasnya 1570 m2.. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat Membayar SuratPemberitahuan Pajak Terhutang nomor objek PajakHalaman 9 dari 52 halaman.

Bahwa Sekitar Pada Tanggal 24 Februari 2010, Sertipikat HakMilik nomor 151/Grogol selatan yang diterbitkan pada tanggal27 Mei 1972,Surat Ukur nomor 152/4354/1971 tanggal ukur 14Desember 1971 luasnya 1570 m2 atas nama Tjiong A Jong/MeiLie (Penggugat). Di Pecah Menjadi 7 Sertipikat Hak Milik yaitu :1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3943/Grogol Selatan yangditerbitkan tanggal 24 Februari 2010, Surat Ukur nomorHalaman 10 dari 52 halaman.

Fotokopi Kartu Keluarga Legalisir10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.No.3173040912100037;Fotokopi Legalisir Akta Lahir Nomor:2 02/JB/1974;Fotokopi Legalisir Akta Lahir Nomor:1570/JB/1981;Fotokopi Legalisir Akta Lahir Nomor:1967/JB/1971;Fotokopi Legalisir Akta Kematian Nomor:1334/U/JB/2011;Asli Surat Pernyataan tanggal 5 September 2013;Fotokopi KTP Legalisir An. Budi Kartawijaya;Fotokopi KTP Legalisir An.

Rawa Kemiri RT.04/010 Kelurahan Grogol, Selatan Kecamatan Kebayoran Lama,Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli No.4/IX/49/1973 tertanggal 07 September 1973 yang dibuat olen PPATSoetomo Ramelan, SH yang diperolehnya dari sajati Binti Iming,sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 151/Grogol Selatan terbittanggal 27 Mei 1972 SU No. 152/4354/1971 tanggal 27 Mei 1971;(vide bukti P2)2.

YUSUF ;: Surabaya ;: 14 Oktober 1971 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Puri Loka 2 No. 14 Batam ;: Islam ;: Wiraswasta ;: Si:Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 07 Desember 2019 ; e Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan16 Januar 201 4 5 ~~~ nnn nnn nn nn er mne Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggalO03 Pelbruari 2014 5

tanggal 14 Maret 2020 yangTergugat terima sebagai lampiran Gugatan Perkara No. 95/ Pdt.G/ 2020/PN.Blg, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menerangkan tentangpemberian kuasa dari Bersilia Nurmala Br Hutapea sebagai pemberi kuasaHalaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN BIgkepada Kirno Sialagan, S.H sebagai penerima kuasa untuk MENGAJUKANSOMASI, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syaratformil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971

(23 Januari 1971) jo.

SEMA No. 6 Tahun 1994, harus memuat halhal sebagaiberikut : Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan diPengadilan; Menyebut Kompetensi relatif; Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yangdiperkarakan;Menimbang, bahwa keempat syarat yang ditentukan di dalam ketentuanSEMA No. 1 Tahun 1971 jo.

Oleh sebabitu, Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut telahmemenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No. 1Tahun 1971 jo.

tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan Siapasiapa yangHalaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN BIghendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat dengan demikianterhadap eksepsi poin 2b juga tidak beralasan hukum sehingga patut untukditolak;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah isteri sah dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Agustus 1971 No. 180K/Sip/1971. Mamak Kepala Waris adalah lakilaki tertua dalam kaum;3. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkanoleh anggota kaumnya atau ditunjuk saja, karena kedudukan tersebutadalah "Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak Langgau" kecuali bila orang yangmemaku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejaklahir atau telah tidak tentu alamatnya;4.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.. tanggal 07 April 1971 No. 27K/Sip/1971, seseorang yang bukan Mamak Kepala Waris dapat bertindaksebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, apabila telah diangkatatau. diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum;5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 08 Januari 1975 No. 1453K/Sip/1975 bahwa dalam surat pengangkatan Mamak Kepala Waris olehkaum harus ada ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris yangdigantikan tersebut;6.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Agustus 1971 No. 180K/Sip/1971, Mamak Kepala Waris adalah lakilaki tertua dalam kaum;3. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkanoleh anggota kaumnya atau ditunjuk saja, karena kedudukan tersebutadalah " Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak Langgau " kecuali bila orang yangmemangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejaklahir atau telah tidak tentu alamatnya;4.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. tanggal 07 April 1971 No. 27K/Sip/1971, seseorang yang bukan Mamak Kepala Waris dapat bertindaksebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, apabila telah diangkatatau. diakui menjadi Mamak Kepala Waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum;5.

Oleh karena seluruh Tanah DanBangunan Tersita I s/d IV dibeli oleh Termohon II, yang telah menikah danberumahtangga dengan Pemohon sejak tahun 1971 sampai sekarang (vide buktiP2) ;4. Bahwa perihal sengketa antara Termohon I dengan Termohon II dan Termohon III,apakah itu sengketa hutang piutang atau sengketa kerjasama usaha, secara hukumtidak dapat diselesaikan dengan cara menjual Tanah Dan Bangunan Tersita I s/dTersita V.

Pelawan menyatakan telah menikah denganterlawan II sejak tahun 1971 sampai sekarang, ini membuktikan pelawanmemiliki hubungan dan keterkaitan dengan terlawan III, karena terlawan III (PT.Atmochadernas Persada) adalah harta bersama dari pelawan dan terlawan II.Dengan demikian, dalil pelawan harus ditolak..

Sri Hartini (PemohonPerlawanan) dengan Arswendo Atmowiloto (Termohon II), No.Nas. 476/1971 ;2. BuktiP2A : Salinan Putusan Perkara No: 64/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel ;Bukti P2B : Putusan Perkara No. 66/PDT/2009/PT.DKI ;BuktiP2C : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 2772 K/Pdt/2009 ;3. BuktiP3 : Surat Persetujuan Pemohon Perlawanan (A. Sri Hartini) Hartamilik Bersama Sebagai Jaminan Hutang pada Bank BCA ;4.

sesuai dengan Kutipan Akte Pekawinan No.476/1971, tertnaggal 29 Mei 1989 (vide bukti P1) ;Bahwa Pelawan dengan Terlawan II selama masa perkawinan telah memilikibeberapa bidang tanah yaitu :a.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di atas,terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang kedudukan Pelawan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 berupa Kutipan AktaPerkawinan No. 476/1971, tertanggal 29 Mei 1989, diketahui bahwa Pelawan danTerlawan II telah menikah di Surakarta pada tanggal 9 Desember 1971 dan diperolehfakta dipersidangan bahwa sampai saat ini mereka masih terikat perkawinan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P4B dan P4C

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanahseluas 17.537 M* secara utuh dengan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran TanahNomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani olehKepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa luas 17.537 M*adalah Bekas Hak Eigendom Verp.

Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yangtercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahNo. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan denganstatus : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli1976;6.

, berbedadengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor AgrariaKotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untukTVRI yang yaitu 17.537 M*. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utaradari 17.537 M? menjadi 14.970 M? adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusatsebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas + 3000 M?

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan KepresNo.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusanKepala daerah Tk.

Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb.terletak di JI Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yangdikuasai Negara;2.

BerdasarkanHalaman 39 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMDPP27/1968 ini, maka WKP Pamusian dan lahan sumur PAM0228 & Il juga termasuk asset yang beralin kepada danmenjadi milik P.N.PERTAMINA dengan segala akibathukumnya.Bahwa pada tahun 1971, Pemerintah RI menerbitkan UndangUndang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (UU8/1971),yang pada intinya mengatur bahwa pendirian PERTAMINA danmembubarkan P.N.PERTAMINA sehingga seluruh hak,kewajiban, kepemilikan, kekayaan termasuk cadangancadangan

Dengandemikian berdasarkan UU8/1971 ini, WKP Pamusian dan lahansumur PAM0228 & Il juga menjadi bagian dari asetaset milikPERTAMINA.

Lebih lanjut, sebagai penegasan terkait wilayahkerja PERTAMINA, Presiden RI menerbitkan KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah KerjaPERTAMINA (Keppres 50/1971), dimana di dalam Keppres50/1971 ditegaskan kembali bahwa Pulau Tarakan termasukdalam Wilayah Kerja PERTAMINA yang sebagaimana diketahuibahwa didalamnya terdapat WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il.Bahwa sejak diserahkannya WKP Pamusian dan lahan sumurPAM0228 & Il tahun 1971, PERTAMINA secara terusmenerus mengelola

PERTAMINA)Foto Copy sesuai dengan Fotocopy KeputusanPresiden No. 50 Tahun 1971 tentang PenetapanWilayah Kerja PERTAMINA.Foto Copy sesuai dengan Foto Copy UndangUndang No. 8 Tahun 1971, tentang Pertamina.Foto Copy sesuai dengan FotocopyTechnicalAssistance Contract between PERTAMINA and PTTesoro Indonesia Petroleum Company tanggal 13Maret 1989.Foto Copy sesuai dengan Fotocopy UndangUndang No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.Halaman 68 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD11.

Bahwa PI Pertamina (Persero) dahulu P.N Pertaminamendapatkan kuasa pertambangan' berdasarkan KeputusanPresiden Tentang Penetapan WilayahWilayah KuasaPertambangan P.N.PERTAMINA tanggal 29 Juli 1971 (bukti PI7);4. Bahwa Wilayah Kerja Pertamina didasarkan dari Peta Wilayah KerjaBPM Tahun 1946 / Topografische Kaart Tarakan (bukti P.I21);5.

No. 2122 K/Pdt/2009K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 jo Pasal 4 Ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaituasas sederhana cepat dan biaya ringan), lagi pula sebagaimanayang telah dikemukakan dalam replik para Penggugat pada poin 2dan 9, bahwa hanya para Penggugat yang berhak/yang berwenangmenentukan siapasiapa yang harus digugat dalam perkara a quo(vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 366 K/Sip/1973,tanggal 10 Desember 1973 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 305K

/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), dengan tujuan sesuai denganasas perkara cepat dan biaya ringan, sehingga akan memudahkanproses dan menghindarkan kemungkinan putusanputusan yangsaling bertentangan, oleh karena itu dengan keberadaan paraTergugat sebagai tergugat sangat bermanfaat ditinjau dari segi acara(processueel doelmatig) (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975).

No. 2122 K/Pdt/2009K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 jo mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan selama hal itu masih sesuaikejadian materiil (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 556K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972) jo permohonan keadilan olehpara Penggugat sebagai petitum subsider dianggap secara hukumdiajukan pula dan pada asasnya mengabulkan hal yang tidak dimintajuga dibenarkan asal tidak melampaui batas dari posita (vide putusanMahkamah Agung RI No. 1245 K/Sip/1974, tanggal

para Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim pada tingkatkasasi, kalau para Tergugat tidak mau dilaksanakan dengan itikad baikuntuk membayar kerugian sebagaimana yang dimohon para Penggugatsecara tanggung renteng kepada para Penggugat mohon sebagaipenggantinya diberikan sanksi hukum paksa badan (vide replik, PermaNo. 1 Tahun 2000 jo Pasal 209 224 HIR/Pasal 242 258 RBg (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1699 K/Sip/1975, tanggal 10April 1979 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971

Siti Sholichatun, dan Achmad Rogib dan SitiSholichatun tidak pernah melakukan transaksi jualbeli sebagaimana AktaJual Beli Nomor 142/Kbm/XII/1926 tanggal 19 Desember 1991;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang berbunyi: .....Pembeli seharusnyamempunyai prasangka mengenai siapakah pemilik sebenarnya barang yangdibelinya, patut untuk menyelidikinya terlebih dahulu jika tidak tampakadanya usaha tersebut, maka si Pembeli dianggap tidak beriktikad

baik;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi:a Jual beli dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan pihak ketiga,Hal. 26 dari 32 Hal.

Siti Sholishatun;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801K/Sip/1971 tanggal 22 desember 1971 yang berbunyi:... apabila suatu Jual Beli tanah telah terbukti dilakukan secara tidak sah,maka iktikad baik pembeli tanah tersebut tidak perlu diberikan perlindunganhukum;Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang berbunyi:at Jualbeli yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjualmengakibatkan jualbeli tersebut tidak sah

Rachmad Efendi yang tercantum dalam AktaJualbeli tidak pernah ada, ini dapat dibuktikan setiap Rachmad Efendidipanggil untuk bersidang tidak pernah ada, dan di alamat tersebut yangbernama Rakhmad Efendi tidak pernah ada, oleh karena itu secara hukumsyarat jualbeli sebagaimana disyaratkan dalam hukum adat tidak terpenuhidan terbukti bahwa Jual Beli Nomor 142/Kbm/XII/1926 tanggal 19 Desember1991 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829K/Sip/1971

tanggal 6 Oktober 1971 yang berbunyi:ss Jualbeli harus dilakukan terang dan tunai yang berarti bahwapembayaran dan penyerahannya sebagai constante handeling harus puladilaksanakan;Bahwa oleh karena jualbeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor142/Kom/XII/1926 tanggal 19 Desember 1991 adalah tidak sah dan bataldemi hukum, maka sudah sepatutnya perbuatan hukum berikutnya yaituproses balik nama sertifikat menjadi atas nama Rachmad Efendi, prosessertifikat yang dijadikan agunan oleh Rakhmad Efendi, proses

Sanusikepada Said Sadikin (tanpa asli)Bukti P2 Foto copy Akta Jual Beli No. 63/KMD/PH/1971 dari Abd. Ganikepada Said Sadikin (tanpa asli)Bukti P3 Foto copy Akta Jual Beli No. 61/KMD/PH/1971 dari Abd.

Petugas Ukur dari BPN KitaMakassar berdasarkan Surat Perintah Tugas Pengukuran tertanggal 31Desember 2004 No. 4604 dan Surat Permohonan Pengukuran tertanggal 2Oktober 2004 (tanpa asli)Hal. 12 dari 29 Putusan No.20/PDT/2018/PT.MKSBukti P5 Foto copy Surat Permintaan Keterangan dari Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 412/60073/II/2013tertanggal 12 Februari 2013 beserta lampirannya (tanpa asili)Bukti P6 Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 14/1971

SAID SADIKIN juga meninggalkan sebidang tanah seluas 59.950 m4,dengan alas hak berupa SHM Nomor : 14/Daya, GS Nomor : 234/1971, SHMHal. 21 dari 29 Putusan No.20/PDT/2018/PT.MKSNomor : 15/Daya dan SHM Nomor : 16/Daya, GS Nomor : 236/1971, denganbatasbatas :A.

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara No.38/B.TUN/2006/PT.TUN jo.putusan Kasasi MahkamahAgung No.62/K/TUN/2007 jo.putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.No.76/PK/TUN/2008 ternyata Sertifikat Hak Milik No.14/1971 Sertifikat Hak MilikNo.15/Daya dan Sertifikat Hak Milik No.16/Daya telah dinyatakan batal/tidak sah danternyata pula menurut buktibukti 17113 sertifikat tersebut telah dibatalkanberdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan ProvinsiSulawesiSelatan;Menimbang, bahwa

PUTUSANNOMOR : 22/PDT/ 2014/ PT.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkaraperkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : ROSDIANA PANGARIBUAN,S.ST ; Jenis kelamin perempuan , lahir diMedan 18 Januari 1971, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Alamat BTN Bali Permai Blok 4 Nomor 7,Dusun Hilir Tengah II Rt.006 Rw.002 DesaHilir Tengah Kecamatan

Menetapkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiranyang tertera pada Tjatatan Sipil Warga Negara IndonesiaKeturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUHtertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan SipilTanjung Pinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadiSTANLEY ANNJAYA ; 3.

Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Pinang pada tanggal 25Juni 1971, dari seorang Ibu bernama MIAU NGO dan diberikannama ISMAIL ;2.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atauPejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan Penetapan ini keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinangguna mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran yang tertera pada Tjatatan Sipil Warga Negara IndonesiaKeturunan Tjina Nomor: DUARATUS EMPATPULUH TUDJUHtertanggal 29 Juni 1971 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil TanjungPinang, dari nama semula ISMAIL diubah menjadi STANLEYANNUAYA 22222 222 nn

Keluarga atas nama ISMAIL, Nomor5103052403140003, tertanggal 24 Maret 2014 (sesuai denganaslinya), diberi tanda P.2; Foto copy Akta Kelahiran atas nama ISMAIL, Nomor 247 tertanggal29 Juni 1971 (Sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.3 ; Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama ISMAIL danLUSYANA Nomor 000003 / B 3 / TP/ 2005, tertanggal 29 Juni 2005(sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.4 ; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RONALD ANASTAPUTRA anak pertama dari suami isteri ISMAIL dan

., Tempat/Tanggal Lahir Bulukumba/7 Mei 1971, Umur 47 tahun,Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSMA Alamat Appaserengnge Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung LoeKabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca permohonan dan suratsurat bukti Pemohon.Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bulukumba padatanggal 28 Februari 2019, dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.BLK., telahmengemukakan halhal sebagai berikut: BahwaPemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) dengan tertulis nama Shafa Alimuddin,Lahir di Bulukumba tanggal 07 Mei 1971.

/2020/PA.BLPengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas danisi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihakberperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberikuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Unda ew 18 Tahun 2003 tentangEn uf Pula aiwatakan telah mempunyai Advokat karenanya pene akedudukan dan kapagj at Subjekauk x berhak melakukantindakan hukum .atag of ra c De a dalam perkara aquo;Menimba !

perkara Cerai Gugat diPengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas danisi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihakberperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberikuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal23 Januari 1971 jo.

., Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni1994 dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mencabutperkaranya, maka Majelis Hakim

Sucipto bin Rustam telahmenikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj.Kastiyah binti Ngadat yang akad nikahnya berlangsung diPalembang pada tanggal O05 Juni 1971 berdasarkan petikandari buku nikah nomor 445/SU/1971 yang dikeluarkan olehPPN KUA Kecamatan Seberanng Ulu tertanggal O07 Juni1971;2. Bahwa dari perkawinan H. Sucipto bin Rustam dengan Hj.Kastiyah binti Ngadat telah mendapatkan keturunan yaitu5 (lima) orang anak masing masing bernama:1. Edi Kastoyo, SE bin H. Sucipto ;Siswanto bin H.

alasanalasan sebagai berikut;1 Bahwa, telah meninggal dunia seorang lakilaki bernama PEWARIS padatanggal 12 Mei 2015, berdasarkan kutipan Surat Keterangan PelaporanKematian, Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jembatan Besi,Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2015 untukselanjutnya disebut sebagai Pewaris;TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS2 Bahwa, Pewaris (PEWARIS) adalah anak dari pasangan suami isteri bernamaAYAH(ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1971

diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang muliaKetua Pengadilan Agama Jakarta Barat, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang,memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkanputusan yang amarnya sebagai berikut :PRIMER1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;2 Menyatakan Pewaris (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei2015;3 Menyatakan kedua orang tua Pewaris yang bernama :a AYAH(ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1971

PEMOHON VI (Pemohon VI); Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARISbernama AYAH PEWARIS telahmeninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1971, dan ibu kandung dari AlmarhumPEWARIS bernama IBU PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dahulu padatahun 1972, keduanya dalam keadaan beragama Islam di dikebumikan secaraIslam; Bahwa kepentingan para Pemohon untuk mengajukan Penetapan Waris ini adalahuntuk ditetapkan siapasiapa yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARISyang telah meninggal dunia 12 Mei 2015, karena

PEMOHON VI (Pemohon VI); Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARISbernama AYAH PEWARIS telahmeninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1971, dan ibu kandung dari AlmarhumPEWARIS bernama IBU PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dahulu padatahun 1972, keduanya dalam keadaan beragama Islam di dikebumikan secaraIslam; Bahwa kepentingan para Pemohon untuk mengajukan Penetapan Waris iniadalah untuk ditetapkan siapasiapa yang menjadi ahli waris dari almarhumPEWARIS yang telah meninggal dunia 12 Mei 2015, karena