Maka mohon putusan perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu walaupun ada perlawanan/upaya hukum baikbiasa maupun luar biasa dari para Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Pangkalan Bun supaya memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan para Penggugat yaitu Onan Binti Usman (Penggugat )),Sabrun Bin Usman (Penggugat Il), Suriansyah alias lyan (Penggugat Ill)adalah sah sebagai ahli waris

Menyatakan putusan perkara ini dijalankan lebih dahulu walaupun adaperlawanan dari para Tergugat, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa ;.

Dan bagianak yang umurnya dibawah 21 tahunpun, izin orang tua tersebut tidak mutlak,karena peraturan perundangundangan masih membuka upaya hukum yang bisadilakukan manakala orang tuanya tidak mengizinkan; yaitu dengan cara calonmempelai wanita mengajukan izin kawin kepada Pengadilan Agama yangmewilayahi tempat tinggalnya.

Dan bila ia tidak mau menjadi wali nikah tidak denganserta merta perkawinan tidak bisa dilaksanakan, peraturan masih membukapeluang untuk menggunakan upaya hukum yaitu dengan cara calon mempelaiwanita, mengajukan permohonan wali adlol kepada Pengadilan Agama yangmewilayahi tempat tinggalnya, bila terbukti bahwa tidak maunya wali nasabmenjadi wali nikah tersebut beralasan menurut hukum, maka permohonan waliadlol yang diajukan oleh calon mempelai wanita tersebut akan ditolak danperkawinan tidak bisa

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai buktibukti yangotentik, maka sesuai dengan pasal 180 IUR segala penetapan danputusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan 'dilaksanakan)terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraud meskipun ada upaya hukum dariTergugat;10.

Nomor 62/PDT/2017/PT.PBRMenyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;7.

karenasebagai hukum berpihak untuk dan atas nama BPR Madani SejahteraAbadi sebagai Turut Tergugat sehingga harus tunduk terhadap putusanpekara ini;Bahwa mengingat gugatan ini mengenai wanprestasi dan Tuntutan GantiRugi yang secara de facto dan de yure tidak dapat dielakkan lagi makauntuk mendapat kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagiPenggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad), walaupun ada upaya

hukum verzet, banding maupunKasasi dari Tergugat;Bahwa sangatlah adil jika dalam pelaksanaan putusan tersebut jika terjadiketerlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mendapat kekuatanhukum tetap dan pasti dalam perkara ini, memerintahkan kepadaTergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut

Simanjuntak Nomor 26 Yogyakarta yang dipimpin oleh orang yangbernama Tri Utami Ririn;6 Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusandalam perkara ini;7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan;8 Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, ataupun kasasi;9 Menghukum Tergugat untuk

pink bermotif gambar sapi;Dikembalikan kepada Saksi Nurkhomariah Alias Riah Bin Abdurrahman. 1(satu) lembar baju kaos warna putih bergaris warna hitam MerekGEE; 1 (satu) lembar celana pendek corak batik warna putin kombinasiwarna coklat dan hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa Ntama Bin IlhaMembebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah).Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 628/PID/2021/PT MKSMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umummengajukan upaya

hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriMalili pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding Nomor 7/Akta Pid/2021/PN MII dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 1 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan NegeriMalili;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan

tersebut telah pula diserahkan kepada PenuntutUmum pada tanggal 11 Oktober 2021;Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas masingmasing pada tanggal 3 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan NegeriMalili;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkanPutusan pada tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya terhadap Putusantersebut Penuntut Umum mengajukan upaya

hukum banding pada tanggal31 Agustus 2021, dengan demikian pemohonan banding yang diajukan olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan bahwa : Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum danmenyeluruh meliputi seluruh putusan.

Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh buktibukti hukum yangotentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Tangerang untuk tidak dapat dibantak kebenarannya olehTergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya HukumLainnya (Uitvoorbarbijvooraq);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini,memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun UpayaHukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);8. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul;C.

dwangsom) kepada Penggugat sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalammelaksanakan isi putusan terhitung sejak perkara a quo diputus olehPengadilan Negeri Denpasar;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo telah didasarkan pada buktibukti yang cukup dan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuanPasal 191 RBg ayat (1) Penggugat mohon agar putusan perkara a quodapat dilaksanakan terlebin dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipunada verzet, banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Tanah Sengketa a quo dan keseluruhan tanahSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 1733/Kelurahan Dauh Puri Kaja, luas +195 M?

sebesarRp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulannya terhitung sejakbulan Desember tahun 2011 sampai dengan Putusan perkara a quodilaksanakan oleh Pengadilan;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalammelaksanakan isi putusan, terhitung sejak perkara a quo diputus olehPengadilan Negeri Denpasar;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya

hukum lainnya dariPara Tergugat (uit voerbaar bij voorraad);Menguhukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugatmohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:leEksepsi Error In Persona;Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah keliru dalam

Menyatakan tindakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dalammenerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Kemenangan CV KaryaSendoro/Pemohon Kasasi pada pengadaan alat kesehatan RSUDGunungsitoli Tahun Anggaran 2012 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il untukmembayar kerugian kepada Pemohon Kasasi secara tunai sebesarRp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meski adaperlawanan dan upaya

hukum lainnya;Halaman 5 dari 7 hal.

, pemegang hak GedeSukarta (Turut Tergugat Il);Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan alasan hukum yangkuat, sehingga sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu (u/tvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum baikbanding maupun kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il;Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dariPenggugat, sudah sepatutnya Tergugat, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il dihukum untuk membayar uang paksa (

,pemegang hak Gede Sukartha (Turut Tergugat Il);Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum baik bandingmaupun kasasi dari Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il;Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untukmembayar uang paksa (duangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus riburupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng setiap hari dariHal. 6 dari 11 hal. Put.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)terhadap harta Tergugat dan Tergugat Il sesuai permohonan sitajaminan yang dimohonkan Para Penggugat:14.Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari ParaTergugat dan Para Turut Tergugat;15.Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill danTurut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;16.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara

Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari ParaTergugat dan Para Turut Tergugat;14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusanini;15.

Hakim Ketua Majlis Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor: 0623/Pdt.G/2012/PA.Bdw. memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untukmemberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugatdijelaskan bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzetdalam tempo 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan.2.

Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, sehinggaputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.Panitera Pengadilan Agama Bondowoso,ttdZAINAL ABIDIN, S.H.

Yang diajukan oleh Pelawan haruslahditolak karena terhadap teguran( aanmaning) sebagaimana disebutkanpada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 30/Eks/2013/PNBKS. tidak dapat diajukan perlawanan, terhadap teguran ( aanmaning) tidakada upaya hukum, karena teguran ( aanmaning) adalah merupakanperingatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan ( Tenuitvoerlegging van vonnisten) atau (execution of judgment) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (M.

Nomor 3419 K/Pdt/2015atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 = dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;Bahwa selain itu putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,karena benar upaya hukum pihak yang beperkara mengajukan Perlawananterhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah upaya hukumyang tidak dapat dibenarkan, hal

oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agamasetempat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperinal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 17 Agustus 1987 di Bontang,dinikahkan

MH.meminta tanda tangan saksi John Hamenda pada lembaran RisalahPemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.15/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg. serta memberitahukan hakhak saksi JohnHamenda untuk melakukan upaya hukum banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut;Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Lisnur Fauziah,SH.MH. datang kerumah saksi John Hamenda terdakwa dan saksiLisnur Fauziah, SH.

Dalam halpengajuan gugatan hanya atas suatu Keputusan sehingga untuk dapat diajukan gug:harus ada Keputusan yang mendahuluinya;bahwa secara yuridis, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BaTahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 merupakan siKeputusan perpajakan;Bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak setuju dengan Keputusan tersebut terkait denprosedur penerbitannya dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam P36 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 16

Tahun 2000 tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata (Perpajakan;bahwa Keputusan yang berkaitan dengan upaya hukum sebagaimana dimaksud diadalah merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakarDengan demikian pengajuan gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar P.Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Okt2013 adalah premature, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud P23

sebesarRp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai danseketika paling lambat 5 (lima) bulan sejak putusan perkara a quoberkekuatan hukum;Menyatakan dan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar Qwangsom (denda) sebesar 5%/bulan (lima persen perbulan)apabila Tergugat dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan a quo;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat dan pihakpihak lain untukmematuhi putusan a quo;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya

hukum perlawanan, banding, kasasi ataupeninjauan kembali;Menghukum dan membebankan kepada Para Tergugat untuk membayarbiayabiaya yang timbul dari perkara a quo;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan dan menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/ dahuluPara Tergugat dan pihakpihak lain untuk mematuhi putusan a quo;11.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupeninjauan kembali;12.Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Tergugatuntuk membayar biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan

Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji/Upah bulan berjalan/UangProses sejak diberhentikan Agustus 2016 yang dikalikan upah perbulansebesar Rp1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menghukum Tergugat agar mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja kepadaPenggugat dengan kriteria baik;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo telah

Putusanhubungan Industrial tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan dalam hukum Acara dan telah menambah upaya hukum danharus dibatalkan dan di lain pihak terkesan ceroboh dan berat sebelah dalammengambil keputusan, bukan pembuktian dilakukan oleh yuris facti tidakseimbang sehingga Pasal 283 RBG dan Pasal 163 HIR tidak dijalankansecara sempurna;Bahwa menurut perundangundangan yang berlaku Majelis HakimPerhubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo wajib memberikan pertimbangan

dengan register Nomor0281/Pdt.G/2021/PA.Mt. tanggal 16 April 2021 dengan alasan terjadiperselisinan dan pertengkaran yang terus menerus Serta Sulit untuk diharapkanrukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebihdahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya

hukum perdamaian yangdilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam proses persidanganpemeriksaan perkara permohonan cerai talak maupun dalam prosespersidangan pemeriksaan perlawanan, yang meliputi upaya perdamaian diHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/Padt.G/2021/PTA.

Dengan demikian Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya yang telahdiambil dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh Termohon denganmengajukan perlawanan telah sesuai dengan ketentuan pasal 153 R.bg.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 7 alinea 1,2 dan 3 Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2021/PA.Mt Tanggal 2September 2021 dalam hal kehadiran pihak

Oleh karena itu upaya hukum banding ini wajib dinyatakanditerima.Sebelum kami mendalilkan pokokpokok argumentasi hukum yang menjadidasar permohonan banding ini, perlu kami kKemukakan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/ SIP /1973, yang menyatakan:Pemeriksaan tingkat banding yang seolaholah seperti di tingkat kasasi yanghanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah,seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya

,baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum.Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu judicium novum(pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atauPenunutut Umum sekalipun, tentang halhal apa yang seharusnya ingindiketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaranmateril, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalammemutus suatu perkara yang diajukan banding.

ini dengan cara memberikan nafkahterhadap anakanaknya ;Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk melakukan pengakuan anakterhadap kedua anak Pemohon tersebut yang bernama Jason Kane Chandradan Justin Kent Chandra, adalah untuk melindungi terhadap penentuanstatus pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dialami oleh anak anak Pemohon ;Bahwa sebelum Pemohon melakukan / mendaftarkan Permohonan ini kePengadilan Negeri Surabaya, Pemohon sudah melakukan upaya

hukum lainyaitu dengan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diPengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Register Perkara No.459/Pdt.G/2018/PN.Bdg, dengan dasar Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010yang berbunyi Anak uang dilahirkan di luar perkawinan mempunyalihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta denganlakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmuPenetapan Nomor 1648/Pdt.P/2020/PN Sby, Hal. 210.Ad.12.13.pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebutterbukti dengan disebutkannya Jason Kane Chandra adalah anak ke1 (pertama),lakilaki, dan Justin Kent Chandra adalah anak ke2 (kedua), lakilaki adalah anakseorang ibu : Jessica Anggelia sebagai Ibu Biologisnya tanpa menyebutkan namaPemohon sebagai orang tua yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak Bapak Biologis dari JasonKane Chandra dan Justin Kent Chandra, hendak mengakui anak yang lahir diluarperkawinan tersebut, dalam hal ini tentang upaya

hukum pengakuan anak diluarkawin telah diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata adalah pengakuan terhadapseorang anak luar kawin dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinanberlangsung dapat dilakukan dengan tiaptiap akta otentik ;Menimbang, bahwa Pencatatan Pengakuan Anak telah diatur dalam Pasal49 sampai dengan Pasal 51 Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di hadapanpemuka agama Budha bernama U.P Viriya Dhamma