., M.Si. tidak terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dr.

undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 (Satu) KUHP;Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

. : PDS05 /DENPA /07/ 2015yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa I WAYAN PAGEH,SE,MMterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31Tahun 1999 jo.

pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluhtahun)dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 adalah tentang pidana tambahan,yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukandan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatuunsurunsur tersebut dihubungkan

Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negarasebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus DuaBelas Ribu Lima Ratus Rupiah).Perbuatan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Nasihin diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dipersidanganterdakwa mampu menjawab secara jelas dan lancar semua pertanyaan MajelisHakim dan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalahorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga unsur setiap orang telah terpenuhidalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telahterpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perludipertimbangkan unsurunsur berikutnya;Ad.2.Secara melawan HukumMenimbang, bahwa Unsur melawan hukum pada Ketentuan Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukumformil dan melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasannya.

,Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatasmengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp.12.001.054.429, atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasilperhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam suratnomor : SR2668/PWIV5/2011 tanggal 14 Juni 2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor25231 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;7 Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang

Pasal25318 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, ~~ TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmerupakan pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga karenanya merupakanpasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaituunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah,dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menghukum Terdakwa SUNARKO dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahananHalaman 22 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPkK/2017/PN Ambdengan perintah

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SUNARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH BUDIMAN Bin AHMADNOTO SUBROTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000

Nilai realisasi Kontrak adalah NIHIL mengingat tidak adapenyerahan benih tebu kepada kelompok tani ;Perbuatan terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO

, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar, ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsur tindakpidananya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1)Jo.

2 ayat (1) jo.

Luas Lahan yang diperjual belikan dengan Pemda seluas7.171 M2Yumlah Harga Tanah Seharusnya (B) : Rp 492.600,00 x 7.171 M2 = 3.532.426.600,00aJUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (AB) = 3.280.015.400,00 Perbuatan terdakwa ADELY LIS Alias JULIsebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mengingat surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :Setiap orangdengan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara,

Bahwa perbuatan terdakwa UNANG JUARSAH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Subsidiair: Bahwa terdakwa UNANG JUARSAH pada sekitar bulan Agustus 2012sampai dengan September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu padatahun 2012 bertempat di Wilayah Kecamatan

2012 tidakkepada masyarakat penerima manfaat beras raskin, maka telah timbul kerugiankeuangan/perekonomian negara dengan perhitungan selisin antara hargaPembelian Beras (HPB) dengan Harga beras sampai kepada penerima manfaatRaskin Rp.1.600, yakni 107.220 Kg X Rp. 4.958 = Rp.531.596.760, (lima ratustiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut: PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atasUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangSUBSIDAIRNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan

Pudyo Prayudi (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KitabUndang undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) Kitab Undang undangHukum Pidana.Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 136 dari 162 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa IRFANI,SE BIN (ALM) SUBANDI tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair.2.

tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umumdalam surat dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkantentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIR melanggar : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah Dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Rekening Tampungan ProgramRehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatanTerdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesarRp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah),atau nilai lainyang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secaralangsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin GimanMuh.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dengandemikian dakwaan Primair tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karenaitu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Bahwa untuk mengenai dakwaan Subsidaritas yaitu dapal Pasal 3 jo.

10.000.000,00e Seteron tahun 2013 Rp 5.000.000,00Jumlah II Rp 15.000.000,00lil SISA PENERIMAAN SEWA YANG TIDAK DISETORKANKE KAS DAERAH Rp 418.250.000,00e Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atauorang lain ata suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 418.250.000, (empat ratus delapan belas juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).nonene= Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) dalam kedudukannya selakuManajer Operasional Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH) yang diangkat berdasarkan SKDewan Pengurus Kota KORPRI Bekasi Nomor: 821.2/Kep70/DPKOTA/IX/2008 tanggal24

418.250.000, (empat ratus delapan belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan terdakwa ke kas daerah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :KESATUPRIMAIRwone Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIRno nenneee Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah

Bendahara Kelompok MAUN SARIP Bin (Alm)SIRAD :Induk dijual Rp.9.200.000,00 x 1 ekor Rp. 9.200.000,00Jumlah kerugian 3 Rp. 9.200.000,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3) Rp. 185.200.000,00 aooe Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas, maka Majelis Hakim pertamatama mempertimbangkan dakwaan kesatuPrimair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsursebagai berikut:1.

maka unsur secaramelawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi maka MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan pada rumusandelik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

danmengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaktidaknya DaerahPemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp. 180.290.000,00(seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasPenyimpangan Pada Penggunaan Dana Hibah APBD Kabupaten TapanuliTengah Oleh Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor :R96/PW02/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa RUDOLF SITUMEANG Alias RUDOLF SITUMEANG, Amd.Alias RUDOLF SINTA MANGATUR PARDAMEAN SITUMEANGselaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten

Apabila unsurunsur pasal dalam dakwaan Primair semuanyaterpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknyaapabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

tersebut terdapatkerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.320.110.102 (Tiga Ratus DuaPuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Dua Rupiah atau setidaktidaknyasebesar sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian kKeuangan Negara atas anggaran Dana Desa CikopoKecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun anggaran 2018 Nomor :700/638.A/Insp/2020 Tanggal 12 Agustus 2020.Perbuatan Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin Iming Sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DASEWAN HUSIEN bin Iming pada hari tanggal dan waktuyang tidak dapat diingat lagi antara bulan April Tahun 2018 sampai denganbulan Desember Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuyang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP,alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas yaitu :Primatr :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair;Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 125 dari 164 hal.

rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanakorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.wonnn Perbuatan Terdakwa Abdul Munir, S.SosI Bin Sahari sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabilaHalaman 97 dari 161 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgldakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut unumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi kepada saksiASEP AAN PRIANDL, ST selaku penyedia barang;~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :wennnn Bahwa ia Terdakwa dr.

Yuendri Irawanto,M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

bersertifikat hak milik menjadi atas nama Jumhana Cholil dkk.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta tersebut jika dinubungkan dengan apa yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, apakah dapat dipersalahkan kepadaTerdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan sebagai berikut :KesatuPrimair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Lebih Subsidair :231Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah

diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Lebihlebih Subsidair :Pasal 11 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.AtauKedua :Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke2 KUHPidana.Subsidair

Apabila dakwaan Primair tidak terobukti baru kemudian dibuktikan dakwaansubsidiair dan seterusnya.Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa dengandakwaan Primiar melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Halaman 29 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTTelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikansecara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplikdari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalamberita acara sidang perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangandengan surat dakwaan sebagai berikut :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya akan dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebutdapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwaterhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidaritas ;Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangHalaman 226 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan