inisudah pernah terbit gambar situasi atas nama Tergugat dengan menerbitkanKartu Kuning DI No. 302/1997 No. 6201 dan DI No. 305/1997 No. 7765,sehingga antara Penggugat dengan Wayan Rana, dkk bekerjasamamengajukan permohonan atas tanah negara tersebut seluas 16.000 m?kepada Tergugat Ill (P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22) (point 2 telahdibenarkan oleh Tergugat !

Sehingga pembagian antara Penggugat dengan Tergugat sesuaiHalaman 5dari 72 Putusan No.193/PDT/2016/PT.DPS.kesepakatan kerjasama No. 798/2000 adalah pembagian yang wajar dansepantasnya.Dimana awalnya terbit surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT. Bali PecatuGraha (Tergugat l) kepada Nyoman Sukandia, SH untuk mengurus tanah seluas15.000 m?

sehingga terbit sertifikat hak milik No. 2707/Pecatu(P.22) atas nama Wayan Rana seluas 3.920 m? adalah merupakanpermohonan dari Wayan Rana sendiri, dimana berkas permohonan dariPenggugat sebagai kuasa dari Tergugat yang Penggugat gabungkan menjadisatu telah ditolak dan dicabut oleh Tergugat Ill (P.18) dengan alasan bahwatanah Tergugat Il batasnya adalah tebing padahal sesungguhnya tidaklahdemikian disebabkan diatas tebing masih tersisa tanah negara garapan Wayan Rana, dkk seluas 15.302 m?

tanahsertifikat Tergugat Il jadi bergeser kedepan yang akibat pergeseran inimengakibatkan Tergugat mendapatkan tanah seluas 12.777 m2 dengan 3(tiga) buah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 690, No. 693, No. 718/Pecatuyang terbit pada tanggal 10 Desember 2008(P.23, P.24, P.25) (point 12 telahdibenarkan oleh Tergugat sesuai bukti P.5 dan P.6)13.

Yakni dengan perinciansebagai berikut : Seluas 58.480 M2 berasal dari pemecahan sertipikat induk No. 60 dan terbit dengan SHGB No. 71 atas nama PT. Luminary WiraBhakti, seluas 58.480 M2: (Turut Terbanding /Tergugatll).: Seluas 4.360 M2 berasal dari pbemecahan sertipikat induk No. 73 dan terbit dengan SHGB No. 78 atas nama PT. Luminary WiraBhakti seluas 4.360 M2 (Turut Terbanding /Tergugatll). Seluas 260 M2 berasal dari pemecahan sertipikat induk No.59dan terbit dengan SHGB No. 76 atas nama PT.

Halomoan Simarmatayang terbit pada tanggal 06 Februari 1998, olehkarena itu berdasarkan waktu penerbitan tersebutmaka sebenarnya pihak yang dirugikan adalahPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIIntervensi, bukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang dirugikan ;b Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat bandingtersebut telah menyebut kepentingan prosedural, makalogikanya secara perosedur pihak yang dirugikansebenarnya adalah pihak yang mempunyai Keputusan TataUsaha Negara lebih duluan terbit dari

Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.24mempunyai Keputusan Tata Usaha Negara yangbelakangan terbit, yang berarti secara prosedur sebenarnyayang dirugikan dalam perkara a quo adalah pihakkeluarga/ahli waris Halomoan Simarmata ic. Tergugat IIIntervensi yang mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No.590/1998 an.

Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas nama Djamaluddin Umar(Terbanding/ Pelawan) terbit pada tahun 1983. Setelah adanyaSertifikat Hak Milik Nomor 52 dan Nomor 53 atas nama Susanto TjokroHatmoko, yang terbit pada tahun 1981.

Mengingat hal yang tidak logis dan tidak yuridis,apabila terdapat Sertifikat Hak Milik yang telah di daftar dalam bukutanah (buku A) dan atau telah terbit di atas tanah tersebut, kemudianterbit lagi Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah yangsama. kalaulah sampai demikian terjadi, itu adalah perbuatan nakal darioknum Badan/ Kantor Pertanahan.Mengenai Eksepsi Bantahan Perlawanan Tidak Memiliki Hubungan Hukum Bahwa, bantahan/ perlawanan tersebut tidak ada relevansi hukumnyadengan para

Kedua Sertifikat Hak Milik tersebut terbit pada tahun 1982dan tahun 1983 sedangkan sertifikat hak milik Susanto Tjokro HetmokoNomor 53 dan 54 terbit tahun 1981. Kekuatan pembuktian SertifikatHak Milik terletak pada pendaftaran tanah, yang memberikanperlindungan hukum kepada pemegang sertifikatnya. Sertifikat HakMilik Nomor 53 dan 54 atas nama Susanto Tjokro Hetmoko lebihdahulu terbit yakni tahun 1981, sehingga didaftar haknya pula lebihdahulu.

Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama DarlisMansyur yang terbit tahun 1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 254atas nama Jamaludin Umar, yang terbit tahun 1983 berlaku ketentuanpasal 32 ayat 2 PP Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah, jo PPNomor 10/1961 bahwa : "Dalam hal atas suatu bidang tanah diterbitkansecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehHalaman 18 dari 50 halaman Putusan No. 66/PDT/2018/PT KDItanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya

La Pangoto kursif parapembanding) menjual tanah 1 hektar kepada pelawan Darlis, Kursifpara pembanding) pada tahun 1980.Bahwa, setahu saksi ya menguasai tanah sengketa sekarang DarlisMansyur.Bahwa, setahu saksi sebelumnya Darlis pernah berperkara denganHerman Sanjaya dan dimenangkan oleh Darlis.Bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 1982 dan saksi pernahmelihatnya.Sedangkan keterangan saksi Hasna dalam putusan Nomor93/Pdt.Bth/2017 PN Kdi. menerangkan:Bahwa, Djamaludin Umar memperoleh tanah tersebut

Widodo Sukarno kepada TerdakwaPAUL HANDOKO yang akhirnya terbit sertifikat atas nama Terdakwa PAULHANDOKO Nomor 1037, Sertifikat Hak Milik Nomor 1074, Sertifikat HakMilik Nomor 988.Akibat perbuatan Terdakwa PAUL HANDOKO dan Drs.

atas nama Wija Woworuntu yang terbit tahun 1985, Nomor 988luas 1.650 m? atas nama Siteng yang diterbitkan tahun 1984. Bahwa karena saksi Brian John Bryce adalah orang asing yang tidak bolehmemiliki tanah di Indonesia, maka dipakailah nama Drs. Widodo Soekarnosebagai nomine.

atas nama Wija Woworuntu yang terbit tahun 1985, Nomor 988luas 1.650 m? atas nama Siteng yang diterbitkan tahun 1984.Bahwa karena saksi Brian John Bryce adalah orang asing yang tidak bolehmemiliki tanah di Indonesia, maka dipakailah nama Drs.

Widodo Sukarnokepada Terdakwa PAUL HANDOKO yang akhirnya terbit sertifikat atasnama Terdakwa PAUL HANDOKO SHM Nomor 1037, SHM Nomor 1074,SHM Nomor 988. Akibat perbuatan Terdakwa PAUL HANDOKO dan Drs.

KK No.3505170611170002 tgl terbit 05 Juli 2018, 1 (satu) Lembar Fc. Kutipan Akta Kelahiran No.3505-LT-01112017-0120 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 01 November 2017;

Kutipan Akta Nikah No.0019/019/I/2020 tanggal terbit 29 Januari 2020;

Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;14Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; Bahwa terhadap Sertipikat Sementara Hak Milik No. 2/DesaBenoa luas 5.200 M2 atas nama I Rudeg yang terbit tanggal 26Juni 1965 berdasarkan Konversi dan warisan dari Pipil No. 10,Persil No. 33 A klas 1 yang terletak di Desa Benoa denganSurat Keterangan Perbekel Desa Benoa tanggal

Bahwa ...Bahwa terhadap Sertipikat Sementara Hak Milik No. 3/DesaBenoa atas nama I Rudeg luas 3.000 M2 terbit tanggal 26 Juni1965 berdasarkan Konversi dan warisan dari Pipil No. 10,Persil No. 35 klas 2 yang terletak di Desa Benoa berdasarkanSurat Keterangan Perbekel Desa Benoa tanggal 21 Januari1965 yang disyahkan oleh Kepala Distrik Kuta ;Bahwa terhadap Sertipikat Sementara Hak Milik No. 4/DesaBenoa atas nama I Reding luas 4.000 M2 terbit tanggal 26 Juni1965 berdasarkan Konversi dan warisan dari

Rudeg terdapat catatan penyitaan barangsitaan PUPN sesuai dengan Berita Acara Penyitaan No.BA36/WKN.14/KNL.01.04/2011 sesuai surat dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar NomorS247/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;Bahwa terhadap Sertipikat Sementara Hak Milik No. 2/DesaBenoa atas nama I Rudeg tanpa gambar, dimohonkan SKPT(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) oleh Pejabat LelangKPKNL Denpasar guna memenuhi persyaratan lelang padaKantor Pertanahan Kabupaten Badung dan terbit

Bahwa terkait dengan dalil gugatan penggugat pada angka 8yaitu bahwa diakui juga oleh Tergugat bahwa Sertipikat19Sementara Hak Milik No. 2/Benoa, yang terbit tanggal 26Juni 1965 merupakan sertipikat yang diterbitkan tanpa suratukur diman hal ini jelas merupakan kelalaian pihak Tergugatyang sangat merugikan kepentinganPenggugat.

.ukur atau Gambar Situasi, sehingga tidak ada kejelasan lokasi dariSertipikat Hak Milik tersebut, dengan demikian jelas bahwa pihak Tergugattelah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Jo.Pasal 22 jo. 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah ; Terhadap hal gugatan Pengugat tesebut diatas sangat keliru karenapenerbitan Sertipikat Sementara Hak Milik No. 2/Benoa, SertipikatHak Milik No. 3/Desa Benoa dan Sertipikat Hak Milik No. 4/DesaBenoa yang terbit

Bandungdan status belum kawin lalu dari permohonan terdakwa Inna tersebut telah terbit KTP NIK :10.1628430576.0010, tanggal 20 Mei 2005 atas nama Inna Nurlyna,SE dimana KTP tersebutmencatat nama Inna Nurliansyah,SE dengan alamat di Kampung Sukabirus No.58 B Rt.01/13Desa Citereup Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung dan status belum kawin.Bahwa dengan adanya permohonan terdakwa hingga terbit KTP atas nama terdakwa InnaNurlyna, SE dimana KTP tersebut tercatat seolaholah bahwa terdakwa Inna Nurlyna,SEmerupakan

Bandungdan status belum kawin lalu dari permohonan terdakwa Inna tersebut telah terbit KTP NIK:10.1628430576.0010, tanggal 20 Mei 2005 atas nama Inna Nurlyna,SE dimana KTP tersebutmencatat nama Inna Nurliansyah,SE dengan alamat di Kampung Sukabirus No.58 B Rt.01/13Desa Citereup Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung dan status belum kawin.Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa Inna Nurlyna,SE telahmemiliki Kartu Keluarga dengan alamat JIn Sirsak Permata Residence Kav 6 Rt 001/002 Kel/KecJagaraksa

terdakwa Inna.Bahwa sebelumnya pada tahun 2005 terdakwa Inna juga pernah menyuruh saksi Sofyahuntuk dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa Inna, dengan sepengetahuandan seijin terdakwa Inna yaitu KTP NIK:10.1628430576.0010, tanggal 20 Mei 2005 atas namaInna Nurlyna,SE dimana KTP tersebut mencatat nama Inna Nurliansyah,SE dengan alamat diKampung Sukabirus No.58 B Rt.01/13 Desa Citereup Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung dan statusbelum kawin.Bahwa dengan adanya permohonan terdakwa hingga terbit

., oleh karena pada data Pengumuman LelangUlang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah diterbitkan oleh pihak TERGUGATdi surat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hari Jum/at, tanggal 18Oktober 2013 sesuai bukti : P6 tersebut seharusnya berbunyi MenunjukPengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit disurat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hari Senin, tanggal 19Agustus 2013, dan...

;Dalam kondisi yang sama, sebagai contoh untuk penerbitan pengumumanpengumunan lelang ulang yang benar sesuai ketentuan hukum yang belaku,kiranya dapat diambil beberapa contoh penerbitanpenerbitan pengumumanpengumuman lelang ulang di surat kabar harian SURYA yang terbit pada hariSenin, tanggal 14 April 2014 bukti: P8;Dengan demikian, maka eksistensi Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan yang telah diterbitkan oleh pihak TERGUGAT di surat kabar harianJawa Pos Radar Blitar pada hari Jumat,

tanggal 23 April 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,maka untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadapjaminan kredit PENGGUGAT pada hari Jum/at, tanggal 25 Oktober 2013tersebut seharusnya didasarkan pada eksistensi Pengumuman Lelang UlangEksekusi Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh pihak TERGUGAT di suratkabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober2013, dengan menunjuk pengumuman lelang terakhir, yaitu PengumumanLelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit

Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan terhadap jaminan kredit PENGGUGAT yang telah diterbitkanoleh pihak TERUGAT di surat kabar harian Jawa Pos Radar Blitar pada hariJumat, tanggal 18 Oktober 2013, yang telah dijadikan sebagai datakelengkapan formalitas syarat sahnya pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2013, adalah telah cacatformil, oleh karena tidak dengan menunjuk pengumuman lelang terakhir,yaitu Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit

Lebihlanjut tidak ada pelanggaran hukum positif maupun undangundangataupun peraturan lainnya yang dilanggar oleh Tergugat dalam hal ini.Apabila ternyata Penggugat keberatan untuk melakukan pembayaranmaka tidak ada pemaksaan dari Tergugat maupun agen pemasar untukmelaksanakan transfer tersebut, dan Penggugat berhak untukmembatalkan transaksi tersebut setiap saat;Bahwa setiap saat sebelum Polis terbit, Penggugat memiliki hak dandipersilahkan untuk meminta pengembalian dana (premi pertama) yang15.16

.telah dibayarkan untuk ditransfer kembali ke Penggugat sepenuhnya(refund) tanpa potongan lebih lanjut;3) Bahkan setelah Polis terbit, maka Penggugat berhak untuk mempelajariPolis (free look period) dan apabila idak menyetujuinya makaPenggugat dapat mengembalikan Polis dan menerima pengembaliandana (premi pertama), sebagaimana yang diatur dalam Polis,khususnya dalam Polis, khususnya dalam SyaratSyarat Umum PolisAsuransi Perorangan Syariah, Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi sebagaiberikut :Pasal 2" Dasar

adalah Rp100 s/d 300 jutapertahun, sehingga total perkiraan penghasilan pertahun adalah sekitarRp500 juta pertahun, hal mana surat tersebut telah ditandatangani dandiakui sendiri oleh Penggugat (Bukti T8);Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 7positanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "...Tergugatmenerbitkan Polis Asuransi Nomor 2011009170 tanggal 8 September 2011,Terggugat tidak memberikan penjelasan/ keterangan dalam bentuk apapunjuga kepada Penggugat;Bahwa Polis yang terbit

adalah sesuai dengan apa yang diminta olehPenggugat pada SPA dan bahkan sebagaimana yang Tergugat jelaskandalam butir 14 angka (3), setelah Polis terbit, maka Penggugat berhakuntuk mempelajari Polis (free look period) selama 14 (empat belas) harisejak Polis diterima dan apabila tidak menyetujuinya maka Penggugatdapat mengembalikan Polis dan menerima pengembalian dana (premipertama), sebagaimana yang diatur dalam Polis knususnya dalam SyaratSyarat Umum Polis Asuransi Perorangan Syariah, Pasal 2 ayat

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(http://kamusbahasaindonesia.org/), definisi kirim, terima, dan terbit adalahsebagai berikut: Kirim v ber.ki.rim v menyampaikan dng perantara: ia selalu ~ suratkpd orang tuanya, paling tidak sekali dl sebulan Terima v cak menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu Terbit v (1) timbul, naik, Keluar (tt bulan, matahari): matahari disebelah timur; (2) bangkit (tt perasaan dsb): marahnyasetelah mengetahui bahwa kopernya tidak ada dl kamartempat ia menginap;

SKPLB, namun demikian batas waktu akhirpengajuan keberatan adalah tanggal 1 Agustus 2010 yaitu 3 (tiga) bulansejak tanggal SKPLB dikirimkanBahwa pendapat dan tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) mengenai perbedaan pengertian mengenai tanggal diterbitkandan tanggal dikirimkan atau tanggal diterima adalah sesuai dan konsistendengan Pendapat Majelis Ill Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak nomor PUT.34064/PP/M.III/99/2011 yang menyatakan:Bahwa menurut Majelis tanggal terbit

berbeda dengan tanggal kirim, dimanatanggal terbit adalah tanggal yang tercetak dalam surat/dokumen sedangkantanggal kirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili.

Bahwa Saksi IA menikah dengan Saksi HF pada tanggal 4Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agama Islam,sehingga terbit buku akta nikah Nomor : 167/12/V/1998tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Indramayusampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini SaksiIA masih istri sah Saksi HF.3.

Bahwa Saksi menikah dengan Saksi IA syah secara agamaIslam pada tanggal 5 Mei 1988 sehingga terbit bukukutipan akta nikah nomor lupa dan pernikahan tersebutSaksi dengan Saksi IA telah dikaruniai seorang anaklaki laki yang bernama MRA umur 11 tahun.3.

Bahwa benar Saksi IAmenikah dengan Saksi HF pada tanggal4 Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agama Islam,sehingga terbit buku akta nikah Nomor : 167/12/V/1998tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Indramayusampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi IAmasih istri sah Saksi HF..

Bahwa benar Saksi IA menikah dengan Saksi HF padatanggal 4 Mei 1998 di KUA Indramayu sah secara agamaIslam, sehingga terbit buku akta nikah Nomor =:167/12/V/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan olehKUA Indramayu sampai dengan kejadian yang menjadiperkara ini Saksi IA masih istri sah Saksi HF..

Kartika Buana Kelola berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta SelatanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 3451/Desa Curug, terbit tanggal 17Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1298/Curug/2017 tanggal 20112017seluas 12.446. M2 atas nama PT. Kartika Buana Kelola berkedudukan diKota Administrasi Jakarta SelatanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 3452/Desa Curug, terbit tanggal 23Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1322/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.388 M2 atas nama PT.

Kartika Buana Kelola berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta SelatanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 3453/Desa Curug, terbit tanggal 23Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1323/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.375 M2 atas nama PT. Kartika Buana Kelola, berkedudukan diKota Administrasi Jakarta SelatanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 3454/Desa Curug, terbit tanggal 17Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1321/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.378 M2 atas nama PT.

Kartika Buana Kelola berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta Selatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3451/Desa Curug, terbit tanggal 17Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1298/Curug/2017 tanggal 20112017Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan No. 362/PDT/2020/PT.BDG.13.14.seluas 12.446. M2 atas nama PT.

Kartika Buana Kelola berkedudukan diKota Administrasi Jakarta Selatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3452/Desa Curug, terbit tanggal 23Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1322/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.388 M2 atas nama PT. Kartika Buana Kelola berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta Selatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3453/Desa Curug, terbit tanggal 23Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1323/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.375 M2 atas nama PT.

Kartika Buana Kelola, berkedudukan diKota Administrasi Jakarta Selatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3454/Desa Curug, terbit tanggal 17Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1321/Curug/2018 tanggal 03012018seluas 15.378 M2 atas nama PT.

00589/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 21/Tomba/2001, tertanggal 08 September 2001, yang semula tercatat sebagai pemegang hak atas nama Penggugat (Amalia) telah diubah/diganti nama pemegang haknya menjadi atas nama Ijah Tangasa (Tergugat I), adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

sah serta batal demi hukum;

semula tercatat atas nama pemegang hak Ijah Tangasa (Tergugat I) menjadi atas nama Tergugat II (Erman Rauf Rasyid) adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

meterpersegi);Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan dari Terdakwa, makaKantor BPPT yang diwakili oleh saksi bersama dari Bapeda DPU danPertanahan mengecek lokasi dan di lokasi bertemu dengan Terdakwadan perwakilan dari Desa, setelah dilakukan pengecekan ternyata tanahyang akan dilakukan penambangan mengandung pasir dan batusehingga Terdakwa disarankan untuk mengajukan perijinanpemanfaatan tanah untuk kegiatan penambangan tanah urug dan bahangalian golongan C;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 telah terbit

menguruskan perijinan pemanfaatan tanah ke BadanPelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;Bahwa BPPT meninjau lokasi bersama dengan Bapeda, DPU danPertanahan dan dilokasi bertemu dengan Terdakwa dan perwakilan daridesa, setelah dilakukan peninjauan ternyata tanah yang akan dilakukanpenambangan mengandung pasir dan batu sehingga Terdakwadisarankan untuk mengajukan perijinan pemanfaatan tanah untukkegiatan penambangan tanah urug dan bahan galian golongan C;Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 telah terbit

pemanfaatan tanah ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;Menimbang, bahwa BPPT meninjau lokasi bersama dengan Bapeda, DPU danPertanahan dan dilokasi bertemu dengan Terdakwa dan perwakilan dari desa, setelahdilakukan peninjauan ternyata tanah yang akan dilakukan penambangan mengandung pasirdan batu sehingga Terdakwa disarankan untuk mengajukan perijinan pemanfaatan tanah untukkegiatan penambangan tanah urug dan bahan galian golongan C;Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 telah terbit

(WIUP) ke Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Propinsi JawaTengah pada tanggal 7 April 2015 dan persetujuan pemberian Wilayah Ijin UsahaPertambangan (WIUP) diterbitkan oleh Balai ESDM Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 6Agustus 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Jjin Usaha PertambanganEksplorasi (UP) Eksplorasi ke Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Propinsi JawaTengah pada tanggal 7 Agustus 2015 dan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Sirtu)kepada Terdakwa terbit

percobaan dan denda, Majelis sependapatHal 29 dari 30 hal Put No.107/Pid.Sus/2015/PN.Krguntuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan dengan pertimbangan bahwaTerdakwa melakukan usaha pertambangan dengan tujuan memajukan kampung halamannyadengan membuat wisata kolam renang, waterboom, pemancingan dan resto dimana kegiatanyang dilakukan oleh Terdakwa mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan Terdakwatelah mengajukan ijin usaha pertambangan (UP) namun ijin usaha pertambangan tersebutbelum terbit

SehinggaPenggugat berkeyakinan bahwa sertipikat tidak akan terbit karena terdapatkeberatan dari pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yangdisengketakan, Penggugat meyakini bahwa tidak akan terbit sertipikat apabilatidak tuntas pengukuran.

Gugatan telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa).Bahwa dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yangmenyatakan baru mengetahui Sertipikat milik dari Tergugat II Intervensi 1s/d 4 telah terbit pada tanggal 01 Desember 2010, adalah hal yang kelirukarena dalam gugatan Penggugat pada point 4 halaman 6 secara tegastelah menyatakan dimohonkan Sertipikat oleh MUHAMMAD SALEH dan LASAMI ke kantorPertanahan Kabupaten Mamuju.

atas nama Tergugat II Intervensi 2, keduaSertipikat Hak Milik tersebut terbit pada tanggal 15 luli 1999 atas namaLasami kemudian dialinkan kepada masingmasing Tergugat II Intervensi 1dan Tergugat II Intervensi 2;Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Simboro,seluas 602 M? atas nama Tergugat II Intervensi 3 dan Sertipikat Hak MilikNomor 447/ Simboro, seluas 447 M?

atas nama Tergugat II Intervensi 4,Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 66 PK/TUN/2014kedua Sertipikat Hak Milik tersebut terbit pada tanggal 11 November 1999atas nama Muhammad Saleh kemudian dialinkan kepada masingmasingTergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4;Bahwa dari uraian tersebut jelaslah Sertipikat Hak Milik yang menjadiobyek sengketa dalam perkara a quo sudah diketahui oleh Penggugatpada tahun 1999, sehingga gugatan Penggugat telah melampaui waktuyang ditentukan (daluwarsa

Bahwa Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepadaTergugat (kreditur); Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor00805 terbit tanggal 04 Oktober 2004 luas + 201 m2, Surat Ukur No653/Larep/2001 tanggal SU/GS 28 September 2001 yang terletak diLerep, Rt. 03, Rw. 010 Desa/Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran,Kabupaten Semarang atas nama Endah Tri marhaeni .

BPR ARTO MORO.)mengajukan permohonan Eksekusi lelang di Pengadilan Negeri Ungaran,dengan nomor 19/Pdt.Eks.HT/2018/PN.Unr terhadap debitur WanprestasiAYU TYAS barang berupa Sebidang tanah berikut bangunan diatasnyaSertifikat Hak Milik Nomor 00805 terbit tanggal 04 Oktober 2004 luas +201 m2, Surat Ukur No 653/Larep/2001 tanggal SU/GS 28 September2001 yang terletak di Lerep, Rt. 03, Rw. 010 Desa/Kelurahan Lerep,Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Endah TriMarhaeni 6.

Bahwa Penggugat telah memahami bahwa yang punya hutangadalah debitur Ayu Tyas dan Penggugat sebagai penjamin denganbarang jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya Sertifikat HakMilik Nomor 00805 terbit tanggal 04 Oktober 2004 luas + 201 m2, SuratUkur No 653/Larep/2001 tanggal SU/GS 28 September 2001 yangterletak di Lerep, Rt. 03, Rw. 010 Desa/Kelurahan Lerep, KecamatanUngaran, Kabupaten Semarang atas nama Endah Tri Marhaeni (Penggugat);9.

Bahwa Penggugat telah memahami bahwa yang punya hutangadalah debitur Ayu Tyas dan Penggugat sebagai penjamin denganbarang jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya Sertifikat HakMilik Nomor 00805 terbit tanggal 04 Oktober 2004 luas + 201 m2, SuratUkur No 653/Larep/2001 tanggal SU/GS 28 September 2001 yangterletak di Lerep, Rt. 03, Rw. 010 Desa/Kelurahan Lerep, KecamatanUngaran, Kabupaten Semarang atas nama Endah Tri Marhaeni (Penggugat) namun karena Penggugat sudah mengambil alih hutangdebitur,

Menyatakan sah dan berharga atas barang jaminan yang telahdibebani hak tanggungan berupa tanah dan bangunan diatasnyaSertifikat Hak Milik Nomor 00805 terbit tanggal 04 Oktober 2004 luas +201 m2, Surat Ukur No 653/Larep/2001 tanggal SU/GS 28 September2001 yang terletak di Lerep, Rt. 03, Rw. 010 Desa/Kelurahan Lerep,Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama Endah TriMarhaeni (Penggugat) ;3.

Bahwa dengan faktafakta sebagaimana dikemukakan di atas,Tergugat mewakili Tergugat II meminta agar Penggugat membayarsebagian harga objek sengketa yang disepakati; sedangkanpembayaran harga sepenuhnya akan dilakukan apabila sertifikat sudahHalaman 4 dari 29 putusan Nomor 115/PDT/2021/PT BDG5.terbit atas nama Tergugat Il, dan pada saat transaksi jual bellidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilakukan.Bahwa mempertimbangkan ~ seluruh faktafakta sebagaimanadikemukakan pada butir 3a sampai dengan

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mewakili Tergugat IIsepakat untuk memperpanjang jangka waktu pengurusan sertifikat hakmilik objek sengketa terbit atas nama Tergugat II untuk selama danselaku demikian itu jual beli termaksud atas objek sengketa antaraPenggugat selaku Pembeli dengan Tergugat dan atau mewakillTergugat Il selaku Penjual selambatlambatnya dilaksanakan padabulan Desember tahun 2017 (tahun dua ribu tujuh belas).c.

Bahwa Penggugat juga nampaknya telah kekurangan pijakan dalammenyampaikan dan atau dasar gugatannya, sehingga antara dalildalilyang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan atau bertolakbelakang manakala di satu sisi menyatakan :Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mewakiliTergugat Il sepakat untuk memperpanjang jangka waktupengurusan sertifikat hak milik objek sengketa terbit atas namaTergugat Il untuk selama dan selaku demikian itu jual bellitermaksud atas objek sengketa antara

tersebut tidak ada dan tidak dipenuhi,dan karena itu Tergugat ataupun Tergugat II tidak melakukan jualbeli atas objek sengketa kepada Penggugat; selaku demikian ituTergugat mewakili Tergugat II adalah telah melakukan ingkar janji(wanprestasi).Sejalan dengan dalil Tergugat II pada Point 3 (tiga) bagian eksepsiSurat Jawaban ini, maka kiranya menjadi keyakinan Tergugat II bahwaHalaman 15 dari 29 putusan Nomor 115/PDT/2021/PT BDGberkaitan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II yang tidakkunjung terbit

P3 ternyata diatas tanah sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikatHak Milik No.426/kelurahan warungmuncang dan Hak MilikNo.4154/Kelurahan warung muncang atas nama Johan Hermawandan Toto Hermawan Liem, sehingga penerbitan Sertifikat atas tanahsengketa a quo menjadi tidak mungkin, dengan demikian beralasanhukum bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan ingkar janji (wanprestasi);Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyatadiatas tanah sengketa a quo telah terbit

Sudirman No. 21 Purwakarta, sesuai tanggal terbit AJBtersebut yaitu pada hari jumat tanggal 24 Juni 2005;Bahwa saksi menerbitkan Surat Keterangan dengan No.31/2002/III/2019 tanggal 11 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh saksiselaku Kepala Desa yang isinya menerangkan sesuai fakta yang adabahwa untuk tanah yang diuraikan dalam Nomor 0024 Persil No. 12 Blok003 seluas + 1.200 M? terletak di desa Pasawahan Kec.

;Bahwa kemudian diketahui bahwa tanah tersebut ternyata telahdijual seluruhnya oleh saksi Budi Sumarto dan tidak diketahui berapaharga jualnya pada sekitar tahun 2005, akan tetapi setelah itu saksi BudiSumarto malah meminta jaminan lagi yang kemudian diketahui terjadipembuatan Akta Jual Beli dikantor Notaris Azhar, SH. pada tanggal 18Juni 2005 dan terbit AJB No. 256/2005;Bahwa saksi tidak ikut hadir di kantor Notaris Azhar, SH., yanghadir adalah Terdakwa, Kades Pasawahan sdr Tachrudin, orang tua

oleh saksi Budi Sumarto dan tidak diketahui berapa harga jualnya pada sekitartahun 2005, akan tetapi setelan itu saksi Budi Sumarto malah memintajaminan lagi yang kemudian dketahui terjadi pembuatan Akta Jual Beli diHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Pwkkantor Notaris Azhar, SH. pada tanggal 18 Juni 2005 dan terbit AJBNo.256/2005; Bahwa yang hadir di kantor Notaris Azhar, SH. yaitu Terdakwa, KadesPasawahan saksi Tachrudin, orang tua Terdakwa Hj.

;Bahwa benar kemudian diketahui tanah tersebut telah dijual seluruhya (1.010M) oleh saksi Budi Sumarto dan tidak diketahui berapa harga jualnya padasekitar tahun 2005, akan tetapi setelah itu saksi Budi Sumarto malah memintajaminan lagi yang kemudian dketahui terjadi pembuatan Akta Jual Beli dikantor Notaris Azhar, SH. pada tanggal 18 Juni 2005 dan terbit AJBNo.256/2005;Bahwa benar yang hadir di kantor Notaris Azhar, SH. yaitu Terdakwa, KadesPasawahan saksi Tachrudin, orang tua Terdakwa (Hj.

oleh saksi Budi Sumarto dan tidak diketahui berapa hargajualnya pada sekitar tahun 2005, akan tetapi setelah itu saksi Budi Sumartomalah meminta jaminan lagi yang kemudian diketahui terjadi pembuatan AktaJual Beli di kantor Notaris Azhar, SH. pada tanggal 18 Juni 2005 dan terbit AJBNo. 256/2005;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN PwkMenimbang, bahwa yang hadir di kantor Notaris Azhar, SH. yaituTerdakwa, Kades Pasawahan saksi Tachrudin, orang tua Terdakwa (Aminahbinti Salpi), kakak

Adapun pengumumannya sebagai berikut :Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 337/Pdt/2019/PT.BDG.32.a Lelang dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal 7Juni 2017 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Kamis tanggal 22Juni 2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang di tanggal 18 Juli 2017;b Lelang Il, dengan pengumuman di Harian Terbit tanggal 4 September2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 14 September 2017;c Lelang Ill, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal14

November 2017 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Rabutanggal 29 November 2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 13Desember 2017;d Lelang IV, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal15 Januari 2018 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Selasatanggal 30 Januari 2018 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 13Februari 2018;e Lelang V, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal30 April 2018 dan pengumuman kedua dari Harian Terbit hari Selasatanggal 15 Mei

media cetak yang digunakan dalammengumumkan pengumuman lelang sesuai ketentuan lelang, adalah sangatmengadaada.Dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat Direktur Lelang, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan nomor S 347 / KN.7 /2018 tanggal 7 Maret 2018 Hal Daftar Surat Kabar Harian untukPengumuman Lelang Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan suratkabar/ harian yang memenuhi standar oplah/tiras perhari sesuai ketentuansebagaimana disebut pada angka (8) menyatakan bahwa Harian Terbit

Bahwa selanjutnya penerbitan bukti P3 yaitu surat pernyataantertanggal 27 Juni 2018 adalah terbit berdasarkan tekanan danpaksaan secara psikologis tidak dibuat secara suka rela sehinggaSurat pernyataan yang demikian adalah cacat hukum sehingga bataldemi hukum;c.

Bahwa selanjutnya juga berita acara undangan tanggal 2 Agustus 2018adalah cacat hukum karena surat tersebut terbit karena posisi yang tidakseimbang antara Pembanding /dahulu Tergugat yang lemah dan tidakmengerti hukum dengan pihak Terbanding/dahulu Penggugat yangdidampingi oleh pengacaranya, hal ini jelas melanggar asas keseimbangankarena Terbanding/dahulu Penggugat menyalagunakan keadaan sertasemenamena sehingga Pembanding/Tergugat tidak berdaya atau dalamiImu hukum disebut misbruik van omstandigheden

Bahwa selanjutnya penerbitan bukti P3 yaitu surat pernyataantertanggal 27 Juni 2018 adalah terbit berdasarkan tekanan danpaksaan secara psikologis tidak dibuat secara suka relasehingga surat pernyataan yang demikian adalah cacat hukumsehingga batal demi hukum;c.

Bahwa kemudian berkenaan terbitnya bukti P5 dan bukti P6yaitu berita acara undangan tanggal 2 Agustus 2018 dan rincianhutang tertanggal 25 Agustus 2018, juga cacat hukum karenaSurat tersebut terbit karena posisi yang tidak seimbang antaraHalaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor361/PDT/2019/PT BDG.Pembanding /dahulu Tergugat yang lemah dan tidak mengertihukum dengan pihak Terbanding/dahulu Penggugat yangdidampingi olen pengacaranya, hal ini jelas melanggar asaskeseimbangan ;d.

Bahwa demikian juga surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2018adalah terbit berdasarkan tekanan dan paksaan secara psikologistidak dibuat secara suka rela sehingga surat pernyataan yangdemikian adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;4.