Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, beserta Memori Penjelasanatas UUPA huruf A tentang Penjelasan Umum dan Sub angka IVtentang Dasardasar untuk mengadakan kepastian Hukum ; Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No .24 tahun 1991 tentangPendaftaran Tanah ;siapapun seharusnya mengerti konsekuensi dari pengalihan hakatas tanah secara sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 1647/Smda.Ulu/2003 tanggal 30 Desember 2003 tersebut ;.

No. 765 K/Pdt/2008Berdasarkan kedua adagium tersebut, maka peraturan yang seharusnyadigunakan adalah : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1995tentang Pendaftaran Tanah ; Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tanggal 1Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;.

Bahwa sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Pasal 32 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditetapkan bahwa"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdi dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yangbersangkutan ;.

No. 822 K/Pdt/2011beralin kepada Penggugat, sehingga telah menjadi hak milik Penggugatsepenuhnya dan satusatunya, sehingga hak milik adalah hak "terkuat danterpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah dibanding hakhak lainnyasebagaimana diatur dalam Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia No. 5Tabun 1960 tentang Peraturan DasarDasar PokokPokok Agraria, yangberbunyi : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpbenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6

No. 822 K/Pdt/2011dan terang secara hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jo.Judex Facti Pengadilan Negeri Lhoksukon sama sekali tidakmemperhatikan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan :"tentang pengertian hukum tanah secara yuridis formal dimana diartikanhukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, ia hanyamengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut hakhak penguasaantanah", maka dengan demikian

Amin dengan sendirinya beralih kepadaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga telah menjadi hak milikPenggugat sepenuhnya dan satusatunya, sehingga hak milik adalah hak"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah, dibandinghakhak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarDasarPokokPokok Agraria, yang berbunyi : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan

Gangsar No. 179, dengan demikian suratkeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan salinannya yang dikeluarkanoleh Tergugat V adalah terdapat kesalahan dan kekeliruan ;bahwa sesuai dengan ketentuan konversi hak milik atas tanah sawahgogol sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Menteri Agraria danMenteri Dalam Negeri No.30/DEPAG/65 yang berhak mengajukan permohonanNo.11/UDN/1965hak milik terhadap tanah sawah gogol sebagai tercatat dalam buku C Desa No.179 adalah Wagimah B.

Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tk. Jawa TimurNomor I/Agr/77/XI/HM/0.1.G/71 tanggal 2 Nopember 1971 No. Urut 28 atasnama Djamak Warsin ; Bahwa Keputusan Tergugat VI yang dijadikan obyek gugatan tersebutadalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa obyek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI adalah termasuksengketa Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 TahunHal. 7 dari 16 hal. Put.

No. 3273 K/Pdt/20021986 yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara,bukan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;Bahwa Keputusan Tergugat VI tidak secara langsung dibuat danditandatangani oleh Tegugat VI, namun merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dikelurkan oleh Kepala Direktorat Agraria ProvinsiDaerah Tk.

Pasal 57,58 dan 59 Peraturan Menteri Negara Agraria ?

Bahwa, Tergugat dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 5821/Kelurahan Lontar dan Sertipikat Hak Milik No. 4752/KelurahanLontar telah prosedural berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlakuantara lain : UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Nomor371/Kelurahan Kauman;Karena tidak ada petunjuk hasil produk pihak Turut Tergugat yang adahubungannya/kaitannya/kepentingannya dengan Para Penggugat, makagugatan Para Penggugat adalah hanya khayalan/imajinasi/karangan ParaPenggugat yang mengadaada, karena Sertifikat Hak Milik Nomor371/Kelurahan Kauman atas nama Mahjuddin Tanjung diterbitkan olehTurut Tergugat sudah sesuai dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Undang Undang Nomor 5/Th. 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

/Undang Undang Pokok Agraria,juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/Th. 1997 tentangPendaftaran Tanah, juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3/Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Th. 1997;Oleh karena objek gugatan dalam gugatan Penggugat tidak jelas, tidaklengkap dan kabur maka sudah semestinya gugatan a quo ditolak atausetidaktidaknya gugatan tidak diterima;C.

Herculanus Jahja, oleh Tergugat, menurut Penggugat tindakanTergugat menerbitkan sertifikat tersebut telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku sebagaimana UndangUndang No. 5Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria jo. PeraturanPemerintah R.I.

No. 121 K/TUN/2010Penggabungan kelima sertifikat tersebut melalui prosedur danberlandaskan Hukum Pertanahan yang berlaku yaitu UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) jo.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Jadi seharusnya yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 448,Sertifikat Hak Milik No. 449, Sertifikat Hak Milik No. 450, Sertifikat HakMilik No. 451, Sertifikat Hak Milik No. 263 jo.

Herculanus Jahja/Tergugat Il Intervensi/KontraMemori Kasasi Il, oleh Tergugat Il Kontra Memori Kasasi menurutPenggugat/Pemohon Kasasi tindakan Tergugat II Kontra Memori Kasasi menerbitkan Sertifikat tersebut telah melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaimana No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria jo.

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BadanPetanahan Nasional No. 4VI1998 tanggal 09 Februari 1998 tentangpenegasan tanah Negara sebagai objek konsolidasi tanah pertanian seluas+ 1048,7000 Ha Desa Ringinkembar, Sekarbanyu, Tegalrejo Kec.Sumbermanjing Wetan Kab. Malang.. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Prop.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1997;Dari segala sesuatu yang telah dikemukakan, kami selaku Kuasa HukumTergugat IV mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN. Kepanjen berkenan memutus :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Duplieknya ;Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian,dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti suratsuratsebagai berikut :1)Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh 16 (enam belas) orangwarga Dusun Bokorsari, Desa Tegalrejo tanpa tanggal, diberi tanda P.1;Foto copy Berita Acara tentang Kesepakatan Penentuan lokasi untukmasyarakat Ringin kembar dan Desa Tegalrejo tertanggal 24 Februari1993 diberi tanda P.2 ;Foto copy Putusan Menteri Negara Agraria

Malang tanggal 07 Mei 2013, diberitanda T.III1;Foto copy Berita Acara tentang Kesepakatan Penentuan lokasi untukmasyarakat Ringin kembar dan Desa Tegalrejo tertanggal 24 Februari1993 diberi tanda T.III2 ;Foto copy Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 4VI1998 tentang Penegasan Tanah Negara Sebagaiobyek Konsolidasi tanah pertanian tertanggal 9298 diberi tanda T.III3 ;Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur Nomor

Sub Direktorat Agraria KotamadyaSurabaya;Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T7/12III/75 tanggal 1Maret 1975 yang ditandatangani oleh sdr. Asrip Soesanto selaku CarikDesa Lontar;Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaranpemilik atas tanah tegal luas + 9050 m?

Sub Direktorat Agraria KotamadyaSurabaya;Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T7/12III/75 tanggal 1Maret 1975 yang ditandatangani oleh sdr. Asrip Soesanto selaku CarikDesa Lontar;Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaranpemilik atas tanah tegal luas + 9050 m? sesui lpeda No. 1186 Persil65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 daripemilik semula sdr.

Fotocopy kwitansi berkop Sub Direktorat Agraria KotamadyaHal. 10 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/201010.11.12.13.Surabaya tertanggal 24 Maret 1975 buat pembayaran panjarsertifikat bekas yasan;Fotocopy surat keterangan No. 046/T7/1211175 untuk memenuhiPP No. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962 tertanggal 1 Maret 1975;Fotocopy pernyataan Mulyo tanggal 1 Maret 1975 ditandatanganioleh Mulyo dan Mat Ali P. Jamaiyah;Fotocopy formulir yang diajukan kepada Walikota, Kepala Daerah,up.

Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya tertanggal18 Maret 1975;Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani Mulyo tanggal 7 Mei1976;Fotocopy surat keterangan tanggal 1 November 1976 yangditandatangani Kepala Desa Lontar, Ridwan;Fotocopy surat keterangan luran Pembangunan Daerah yangmenjelaskan nama wajib bayar adalah Mulyo untuk Persil No. 65luas tanah 0805 ha;Bukti9a, bukti9b, bukti9c, bukti9d, bukti9e, bukti9f, bukti9g,bukti9h, bukti9i;Fotocopy Akta nomor 47 tanggal 10 Maret 1975 tentang

No. 132/Pdt/2015/PT.DpsBahwa Tergugat yang diwakili oleh Tergugat Il tidak cakap untukmengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli untuk melakukanpenjualan Objek Sengketa berupa tanah Hak Milik dikarenakan Tergugat merupakan Perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (karenaDirekturnya adalah Tergugat Il yang merupakan Warga Negara Asing) Bahwa UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dalam Pasal 21ayat (1) menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia dapatmempunyai hak milik dan meskipun dinyatakan

Pokok Agrariamenyatakan bahwa setiap jualbeli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkanhak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yangdisamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yangditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalahbatal demi hukum, sehingga berdasarkan ketentuan kedua pasaldalam UU Pokok Agraria

2; 2290 292 nen nnn nnn nee ne een cee nee11.Bahwa Para PENGGUGAT telah keliru memahami Letter Of Agreementtanggal 04 juli 2006, sebab Letter Of Agreement tanggal 04 juli 2006bukanlah akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, sehingga peralihan hak (jualbeli) atas tanah memang belum sah secara yuridis formal, termasuk pulabelum dapat dilakukan pendaftaran balik nama terhadap pemegang hak yangbaru, sesuai pasal 37(1) PP No 24 Tahun 1997, Pasal 95(1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun

Bahwa untuk dapat dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT,diwajibkan harga jual beli haruslah telah lunas, sesuai Lampiran 16 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

Bahwa, terkait dengan tata cara pembaharuan hak dapat disampaikanantara lain:Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan:"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan atau perpanjangannyaberakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak gunabangunan diatas tanah yang sama";Halaman 18 dari 23 hal. Put.

Nomor 3060 K/Pdt/2015Pasal 44 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan:(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan yangtanahnya dipergunakan untuk bangunan rumah tinggal dikabulkanoleh Pejabat yang berwenang apabila:a.

Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hakguna bangunan;Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan:(1) Setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagaiberikut:a.

Nomor 3060 K/Pdt/2015Pasal 44 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;8.

(ECOURT)Sehingga segala dalildalil Pemohon terbantahkan dan Termohon telahmenjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga Pemerintah yangmenjalankan Administrasi Pertanahan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPANomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010Tentang

Pertanahan;Selanjutnya, Termohon juga menolak dengan tegas semua tuntutanPemohon terutama pada point 7 halaman 9 yang menyatakan MenghukumTermohon untuk membayar biaya Pekara yang timbul Hal ini sangat jelas danpasti tidak dapat dikabulkan karena Termohon merupakan Lembaga Pemerintahyang melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam pelaksanaanAdministrasi Pendaftaran Pertanahan sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan Menteri Agraria

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar PelayananDan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 17Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jo Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional,sehingga tidak memungkinkan membayar ganti rugi baik secara sendirisendirimaupun tanggung

Achyani Bin Sabihun sebagailampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 1756/15.1/IV/2016,tanggal 14 April 2016 yang menyatakan bahwa bidang tanahtersebut dikuasai sejak tahun 1996, diketahui oleh KetuaRW.013 Kelurahan Pademangan Barat, KecamatanPademangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);6. Bukti P6 : Kwitansi Tanda Terima dari Bapak Bambang Sutrisno kepadaH. Soeharso, M.S. mewakili Badan Pimpinan Harian PusatKorps Cacad Veteran R.I.

Memutuskan dan menyatakan bahwa :e Tanah Sertifikat HM Nomor 972 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 400m x lebar 50 m= 20.000 m?

adalahkeliru sebab Camat Nanga Pinoh periode sekarang sebagai Tergugat II, bukanmerupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk atau dilantik sebagaiPPAT melainkan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, sehingga Camat tidakmempunyai kewenangan dalam melaksanakan peralihan suatu hak atas tanahhal mana disebabkan kurangnya pemahaman Penggugat terkait denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang tertuangdalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan MenteriNegara Agraria

Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 972 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 400m x lebar 50 m = luas 20.000 m (dua puluh ribu meterpersegi) yang terletak di Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru KM.4, Desa Paal,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara; Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Abdul Kadir/ sekarangberbatasan dengan tanah yayasan Kongregasi Misi (CM); Sebelah Selatan

Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 973 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 200m x lebar 100 m = luas 20.000 m? (dua puluh ribu meterpersegi) yang terletak di Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru KM.4, Desa Paal,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan batasbatasHalaman 11 dari 20 hal. Put.

Pasal 94 ayat (2) huruf h PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat bermohon kepadaHalaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN TsmMajelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan dan kepastianhukum bagi Penggugat atas status tanah tersebut, dan memerintahkanTergugat sebagai

Bahwa baik berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan atau berdasarkan ketentuanpasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaaan PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa untukperubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapanpengadilan sebagai dasarnya pasal 55 ayat (1): "Panitera Pengadilanwajid memberitahukan kepada Kantor

diterimanyapenetapan hakim/ketua Pengadilan atas putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dariPanitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Dengan demikian jelaslanbahwa untuk dapat dicatat peralihan haknya oleh KantorHalaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN TsmPertanahan/Tergugat harus dipenuhi ketentuan baik pasal 55 ayat (1)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ataupun ketentuan pasal 125ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria

, bahwa dalil Replik Penggugat menyatakan tidak adaperselisihan antara Penggugat sebagai orang perorangan dengan Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara berkaitan dengan adanya sertifikattanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hanya sajaberdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 94Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN Tsmayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa ketika dilakukan jual beli bidang tanah objek sengketa antara BapakPenggugat dan Turut Tergugat II dengan Tergugat II, Bapak Penggugat danTurut Tergugat Il memperoleh informasi dari Tergugat II bahwa bidang tanahtersebut sudah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Agraria KabupatenMinahasa, dengan datadata sebagai berikut : Sertifikat Hak MilikNo.4/Winangun seswil Surat Ukur tanggal 29 Juni 1974 No.55/1974 denganHal 3 dari 22 hal put No 91/PDT/2020/PT MND10.A.12.13:luas 44.950 M2 terdaftar atas

nama Josephus Martin (untuk selanjutnyadisebut SHM No.4/Winangun), namun dalam status hilang;Bahwa berdasarkan alasan tersebut, selanjutnya Bapak Penggugat danTurut Tergugat Il mendesak kepada Tergugat II untuk mengajukanpermohonan penggantian sertifikat terhadap bidang tanah sengketa keKantor Agraria Kabupaten Minahasa (Saat ini Kantor BPN KabupatenMinahasa);Bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penggantiansertifikat hilang berdasarkan surat Tergugat Il tertanggal 15 Maret 1976yang

Agraria Kabupaten Minahasaperihal Laporan Sertifikat No.4 Winangun a/n. Josephus Martin Legoh(Tergugat 1);Bahwa atas dasar permohonan Tergugat II tersebut selanjutnya KantorAgraria Kabupaten Minahasa menerbitkan Pengumuman No.: /Kasubdit/76tertanggal 8 Maret 1976 tentang Sertifikat Hilang dengan datadata sebagaiberikut:e Yang memohon L.

Sahelangi, SH Nomor Buku Tanah M.14/Pinelenge Tanggal Buku Tanah 2 Februari 1974e Tertulis atas nama Josephus Martin Legohe Letaknya WinangunKemudian diikuti dengan pengumuman melalui media massa (HarianMerdeka Press) pada tanggal 15 April 1976.Bahwa permohonan penggantian sertifikat hilang tersebut diajukan melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Kantor Agraria KabupatenMinahasa pada waktu itu);Karena tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun, termasukTergugat dan atau Tergugat Il

Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaanserta bertentangan dengan asasasasS umum pemerintahan yang baik(AUPB), yaitu asas kepastian hukum dan asas bertidak cermat;Bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah menegaskan bahwa Sertipikat diterbitkan untukHalaman 6kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan datayuridis

olehtergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang merupakankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Pertanahan, yaituPeraturan Pemeritah Nomor 24 tahun 1997 jo, Peraturan Menteri NegaraAgraria Nomor 3 Tahun1997 ; anne nnn anne nnn nn nnn mene nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnBahwa penerbitan sertipikat Hak Milik tersebut yang dilakukan tergugattelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan berdasarkan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria

Samir/Mualimin maka menurut Tergugat II Intervensitanah yang dimaksud oleh Para Penggugat berada di lokasi lain;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan PertanahanNasional RI sekarang telah berubah menjadi Kementerian Agraria dan TataRuang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penerbitanHalaman 11objek sengketa a quo telah sesuai dengan Protap, sehingga tidak mungkinterjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal inimMeliputi :a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah,b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaanNegara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraannya, Menurut pertimbangan Menteri Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, saksi ADE SUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikan kepada paraKepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik dari masyarakatberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori Ill dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yang meliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, yang mana saksi ADESUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikankepada para Kepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik darimasyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori IIl dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yangmeliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertahanan Nasional pusat Cq. Kantor Wilayah Pertahanan D I Yogyakarta Cq. Kantor Agraria dan Tata ruang/Badan Pertahanan Kabupaten Sleman
4.ESTI IKA INDRARTI
5.M.ARIF NOFRIYANTO
6.SITI NURAENI

Bahwa terbitnya izin lokasi No.08/Il.P/BPN/ATIM/1996, atas namaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September1996 (Vide bukti P.21) yang masa berlakunya habis pada tanggal 20September 1997, sedangkan dalam ketentuan untuk memperpanjang izinlokasi paling lambat 10 hari sebelum berakhimya izin lokasi, namun tern yatapihak Termohon Peninjuan Kembali/Tergugat baru memperpanjang izinlokasi tanggal 6 April 1998 atau sudah lewat batas waktu yang ditentukanmenurut peraturan Menteri Agraria

Padahal kenyataannya Surat Perpanjangan Izin Lokasiyang dikeluarkan oleh instansi tersebut hanyalah surat keterangan biasa,yang bisa saja salah, dan keluarnya surat perpanjangan izin lokasi ini(P.22) nyatanyata bertentangan dan menyimpang dari PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.22Tahun 1993, dan juga melanggar ketetapan Menteri Negara/Kepala BPNNo. 4622083 tanggal 30 Mei 1998, secara hukum Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No. 22/1993 dan Peraturan Menteri Agraria

Bahwa yang dijadikan dasar alat bukti hak oleh PenggugatSekarangTermohon Peninjauan Kembali hanyalah didasarkan pada Surat IzinLokasi No :08/BPN/Atim Tahun 1996 (Vide bukti P.21) yang habis masaberlakunya tanggal 20 September 1997, sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 22/Tahun 1993 (hanyaberlaku 12 bulan sejak dikeluarkan). Berdasarkan ketentuan sepuluh(10) hari sebelum habis masa berlakunya seharusnya pihakHal. 30 dari 37 hal. Put.

Jo KeputusanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 22 tahun 1993 tentang PetunjukPelaksanaan Izin Lokasi dalam Rangka pelaksanaan Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No.2 tahun 1997 Jo Keputusan Gubernur KepalaDaerah Istimewa Banda Aceh No. 01 tahun 1994 tentang Tata CaraMemperoleh lIzin Lokasi, dimana berdasarkan aturan tersebut diataspermohonan perpanjangan izin lokasi harus diajukan selambatlambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir dansatu hal yang lebih penting izin lokasi bukanlah

Dan lahantersebut dibeli/dibebaskan Tahun 1990/1991 dan sudah ditanamisawit, jauh sebelum izin lokasi yang cacat hukum tersebut dimilikioleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan sesuaidengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.22 tahun 1993surat keputusan izin lokasi tidak mengurangi hak keperdataandengan pemilik lahan dalam izin lokasi sesuai pula dengankeputusan Presiden No. 32/1979 Jo PERMENDAGRI No. 3/1979dan UU 5 tabun 1972 menyatakan : "Bahwa yang harus diberiprioritas untuk mengajukan

perkara ini adalah keliru sebabCamat Nanga Pinoh periode sekarang sebagai Tergugat I, bukan merupakanPejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk atau dilantik sebagai PPAT melainkansebagai Kepala Wilayah Kecamatan , sehingga Camat tidak mempunyaikewenangan dalam melaksanakan peralihan suatu hak atas tanah hal manadisebabkan kurangnya pemahaman penggugat terkait dengan peraturan perundangundangan yang berlsebagaimana yang tertuang dala Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 1998 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria

nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, pihak Penggugatdipersidangan telah mengajukan buktibukti surat yang telah diberi materai cukup yangterdiri dari :1 Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 972 tahun 1985,Desa Paal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Sintang, taqnggal 31 Oktober 1985, yang diberitanda (bukti P1 ).;1 Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 973 tahun 1985, Desa Paal, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Agraria

Bukti Surat Tergugat 3 : 1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 972, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.1) ; 2 Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 973, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.2) ; 3.

Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 00029, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.3)Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 00040, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.4)Foto copy kronologis terbitnya sertifikat Hak Milik No 973/Paal danNo.29/Paal, seluas masingmasing 20.000 m2 kedua sertifikattersebut Terdaftar An.