Ditemukan 17393 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 459/PID.Sus/2015/PN.Sim Tanggal 15 Desember 2015 — JANUARI TEGAR SAPUTRA SARAGIH
87 — 20
87 — 20
lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal duniaMenimbang bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaianya adalah mencakupkurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurangmenduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan muculnya) akibat fatal dari tindakanorang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan .Dalamlalu lintas misalnya kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan penggunajalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko
luka ringandankerusakaan kendaraan dan/atau barang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaianya adalah mencakupkurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurangmenduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan muculnya) akibat fatal dari tindakanorang tersebut , padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan .Dalamlalu lintas misalnya kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan penggunajalan raya lainnya terhadap kemingkinan risiko
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1494 B/PK/PJK/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. DEUTSCHE BANK, AG;
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan kredit;Menerbitkan surat pengakuan hutang;Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupununtuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:1. Suratsurat wesel termasuk wesel yang diakseptasi olehbank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari padakebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud;2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnyayang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaandalam perdagangan surat surat dimaksud;3.
Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendirimaupun untuk kepentingan dan atas perintahnasabahnya:1. Suratsurat wesel termasuk wesel yang diakseptasioleh bank yang masa berlakunya tidak lebin lamadari pada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud;Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1494/B/PK/PJK/20162. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnyayang masa berlakunya tidak lebih lama darikebiasaan dalam perdagangan surat suratdimaksud;3.
Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825/B/PK/PJK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
80 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1825/B/PK/PJK/2016distributor, sedangkan per 1 Oktober 2007 dan seterusnya, fungsi perusahaanPemohon Banding berubah menjadi fully fledge distributor;Bahwa sebagai fully fledge distributor, Perusahaan Pemohon Bandingmenanggung risiko yang jauh lebih besar, oleh karenanya hasil usaha lebihberfluktuasi dibandingkan dengan stripped distributor, namun demikian di sisilain, fungsi sebagai fully fledge distributor memungkinkan Pemohon Bandinguntuk mendapat margin yang jauh lebih besar jika
berpendapat bahwa harga belliPemohon Banding terlalu rendah, hal ini bertentangan dengan pendapat TimPemeriksa Pajak, di mana harga beli impor Pemohon Banding dianggap terlalutinggi;Bahwa keadaan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehinggamenimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;Ketidakkonsistenan hasil pemeriksaan pajakBahwa sebelum 1 Oktober 2007, perusahaan Pemohon Banding berfungsisebagai stripped distributor, sebagai stripped distributor, Pemohon Bandingdapat mengalihkan sebagian risiko
Putus : 28-09-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 28 September 2016 — PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
643 — 499 — Berkekuatan Hukum Tetap
643 — 499 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 101 PK/Pdt.SusPailit/201610.1112.13.Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003, tanggal30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 2 ayat (1) (bukti P6)mengatur:Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajibmemenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat darideviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban;Bahwa berdasarkan
timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atasperaturan perundangundangan di bidang Perasuransian;22.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas terbukti, Termohontelah tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundangundanganyang dapat dikategorikan sebagai utang yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor 424 Tahun 2003 beserta perubahannyayang pada intinya Termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitaspaling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko
Putus : 26-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 September 2016 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun atas implementasi Surat DirjenPajak Nomor S1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hinggatahun 2013.Skema Penugasan LNG berdasar tinjauan azaskeadilan & kepastian hukum menunjukkan ketidakseimbanganbeban, risiko dan benefit akibat putusan Pengadilan Pajaksebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM 1 Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN a=47* PERTAMINA Bebas Beban Operasi~ dan Risiko PajakRisiko hukum dan Komersial 5Sanksi P. i: bunga, kenaikanaa
Ketidakseimbangan Beban, Risiko dan Benefit Akibat PutusanPengadilan Pajak;KESIMPULAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALIBerdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.64446/PP/M.IIA/16/201 5tanggal 06 Oktober2015, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yangtelah dipaparkan,diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dandata sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan PeninjauanKembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali
Register : 16-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA DISINGKAT (DPP AABI) VS MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI;
1355 — 2086 — Berkekuatan Hukum Tetap
1355 — 2086 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan, tidak melampaui batas waktuyang disyaratkan;peralatan utama, memenuhi jenis, kapasitas, dan jumlah yangdisediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yangdisyaratkan;personel manajerial, memenuhi tingkat pendidikan dan pengalamansesuai dengan yang disyaratkan;bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, memenuhi ketentuanpekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yangdisyaratkan;dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi, memenuhi PaktaKomitmen Keselamatan Kerja dan manajemen risiko
Adanya perbedaan persyaratan yang semakin kompetitif antarasegmentasi pemaketan usaha kecil, usaha menengah, dan usahabesar adalah dalam rangka memastikan pekerjaan konstruksidilaksanakan oleh penyedia yang memenuhi kualifikasi dan memilikikompetensi sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan yang akandilaksanakan, yang dilihat dari risiko pekerjaan, kebutuhan teknologi,dan besaran biaya pekerjaan.Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan terbitnya PermenPUPR7/2019 tersebut, maka pengaturan
Putusan Nomor 64 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Namun apabila tidak naik kelas atau downgrade ke kualifikasi usahayang lebih kecil akan terkena risiko pidana sebagaimana diaturketentuan Pasal 40 UU 20/2008.Jawaban Termohon:a.
Register : 03-09-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 757/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 21 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
Sehingga apabila pernikahantersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akanmemberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi keduakeluarga calon pengantin yang istilah dalam adat bugis dikenal dengan siri.Hal. 10 dari 14 Hal.
Register : 27-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 836/Pdt.P/2020/PA.Kag Tanggal 10 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
XxXxXx berdasarkan surat NomorKua.06.13.05/Pw.01/03/2019 tertanggal 06 November 2019 menolak denganalasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihatkepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak paraPemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimanakehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikannasihat dan pandangan tentang risiko
Register : 21-07-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Skg Tanggal 30 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
Dan khusus kepada Indo Esa binti Ambo Ame yangmasih berumur 18 tahun 5 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga,hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagikesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknyakelak.
Register : 19-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 10
11 — 10
Sehingga apabilapernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif danmudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yangdalam istilah adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohonbernama Asna binti Muliyadi dan calon suaminya bernama Dalle Setiawan binKanna samasama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatupaksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah salingmengenal selama 1 tahun 2 bulan
Register : 09-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SANGATTA Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Sgta Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yangbernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan di bawahumur 19 tahun dengan seorang laki laki yang bernama Calon Suami Anakpara Pemohon Membebankan biaya perkara sesual dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohonyang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calonsuami tentang risiko
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/Pid/2011 Tanggal 10 Maret 2011 — NGATIMAN bin KASAN REJO
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNo. 22 Tahun 2009 ;Bahwa Ketua Majelis tidak sependapat dengan pengertian mengemudihanya sebatas menjalankan kendaraan bermotor akan tetapi berhenti/parkir darurat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa termasukserangkaian tindakan mengemudi juga dan karena parkir/oerhentidaruratnya malam hari bukan di tempat parkir, maka memasangsegitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bersiaga atau isyarat lainpada saat berhenti atau parkir darurat di jalan adalah wajib dilakukanuntuk menghindari risiko
Register : 15-02-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn Tanggal 21 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
36 — 27
36 — 27
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in yudicio);Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menundapernikahan anaknya tersebut Sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahunsesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Pemohon tetap dengankehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah pulamemberikan nasihat kepada Pemohon dan anaknya beserta calon suamidan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko
Putus : 24-06-2013 — Upload : 26-09-2013
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 235/Pdt.G/2013/PA.Sim. Tanggal 24 Juni 2013 —
14 — 9
14 — 9
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipunTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui JurusitaPengganti Pengadilan Simalungun sebanyak 3 kali panggilan;Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telahmenasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon dan berupaya rukun kembali membina rumah tanggasebagaimana biasanya dengan Termohon serta memberitahukan kepadaPemohon tentang risiko
Register : 12-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 601/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
19 — 10
19 — 10
Dan khusus kepada Selvi binti Kamaruddin, yang masihberumur 15 tahun 7 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakimmenasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisikdalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak.
Register : 26-06-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 12/Pdt.G.S/2018/PN Kbj Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
Koperasi Kredit Usaha Pelayanan Kaum Awam, UNAM
Tergugat:
Malem Pagi Ginting
48 — 13
Koperasi Kredit Usaha Pelayanan Kaum Awam, UNAM
Tergugat:
Malem Pagi Ginting
48 — 13
Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237ayat 2 KUH Perdata);4.
Register : 10-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA Malili Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Mll Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
14 — 5
Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.SUBSIDERAtau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ParaPemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakansurat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa hakim telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinanusia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor
Register : 12-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA Soreang Nomor 583/Pdt.P/2019/PA.Sor Tanggal 4 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
Selanjutnya dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan Pemohon II sebagai orangtua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calonmempelai perempuan dan calon mempelai laki perihal risiko perkawinan bagianak, yaitu mengenal:a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,c) belum siapnya organ reproduksi anak,d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pdt/2014 Tanggal 28 Mei 2015 — Per. KINA VS Per. JAWARIAH, dk
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
danpengambilalihan atas lokasi tanah terperkara tersebut yang dilakukan olehpara tergugat tersebut adalah tindakan secara melawan hak/hukum dansangat bertentangan dengan azas keputusan;Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanyaatas tanah terperkara tersebut untuk segera menyerahkan mengembalikankepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syaratapapun juga;Menghukum para tergugat tersebut karena perbuatannya untuk segeramenanggung/pembayaran atas segala risiko
Register : 02-12-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 53/Pdt.P/19/PA.Blu Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon
154 — 52
154 — 52
diajukannyapermohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesakuntuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangatdekat, telah menyampaikan keinginan pernikahan mereka kepada Pemohon, sudah3 tahun kenal dan serta sering pergi berduaan sehingga dikhawatirkan akanmenimbulkan bahaya yang lebih besar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saransaran kepada anak Pemohon dan calon suaminya tentang akibat dari perkawinandini, berakibat putus sekolah, risiko