Asindoindah Griyatamadan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atas tanahobjek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan secarasempurna kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban di atasnya;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna membayarbiaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung

Asindo Indah Griyautama dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atastanah objek sengketa untuk/mengosongkan dan menyerahkan secarasempurna kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban di atasnya;9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimengajukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;10) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna membayarbiaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara

Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi ;Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1119K/Pdt/20097.

Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkaraHal. 7 dari 10 hal. Put.

,Jumlah =Rp. 2.129.400,Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.239 K/PDT.SUS/2010Bahwa selama di skorsing untuk proses PHK sampai sekarang 23 bulan berjalanPenggugat rekonvensi menderita lahir dan batin karena Tergugat rekonvensihanya memberikan upah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan saja, makakami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela/provisisebagaimana dimaksud dalam pasal 96 UU No.2 tahun 2004 agar upah besertahakhak lainnya dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi meskipun nantinyaada upaya

hukum lain/kasasi ;Bahwa agar tuntutan Penggugat rekonvensi tidak menjadi illusoir Karena adanyakekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensiakan mengalihkan.

Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkanputusan sela/provisi agar upah beserta hakhak lainnya dibayarkan kepadaPenggugat Rekonvensi meskipun nantinya ada upaya hukum lain/kasasi ;Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), banding danupaya hukum lain ;8. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan serta menetapkan sita jaminan ;9.

Bahwa oleh karena Para Tergugat jelasjelas telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugatdan agar kerugian tidak bertambah lagi serta Gugatan ini berdasarkandalildalil dan buktibukti yang cukup OTENTIK, maka patut kiranyaGugatan ini dinyatakan dilaksanakan lebih dahulu dengan serta mertameskipun ada upaya Hukum Perlawanan, Banding dan Verzet(Uitvoorbaar Bij Voorraad);Berdasarkan halhal sebagaimana terurai diatas, maka Para Penggugatmohon perkenan kepada Ketua Pengadilan

Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoorbaar Bij Voorraad) meskipunada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;9.

Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan AgamaSOLE MPat n= nnn nn nnn nn nen nn nena enn enn nner nnn enna enn nnnnennenne encesMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah J urusitaPengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumumanpengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat danmemberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentinganterkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namunhingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksatidak ada pihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonantersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yangkeberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan olehpara Pemohon) 222 nnn nnn nnn nn nnn renee enn nnn nn nnn nce eneneMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon IIyang dilaksanakan menurut

Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugianyang di alami oleh Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah);23.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayaruang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan inisejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;24.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya

hukum baikbanding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;25.

Menjalankan putusan ini terlebin dahulu walaupun ada upaya hukum dari8.pada Tergugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:leTentang uraian dalildalil Perlawanan Pelawan yang Kabur (obscuur libellum);Bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak jelas kualifikasinya, apakah dalamHal. 4 dari

Nomor2928 K/Pdt/2008 telah selesai di eksekusi maka upaya hukum adalahmengajukan gugatan biasa; Bahwa dinyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dinilai tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi RUSTI BUTARBUTAR tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi

225.000,AL ssssssvervenensesamaccemenseceaess Rp. 25.000,Meterai... ......... cc ce eee eeeeeee Rp. 6.000,Jumlah .0..... eee cece eee cetttettteee cerned p 291.000,Dicatat di sini:1.Hakim Ketua Majlis Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Bdw. memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untukmemberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugatdijelaskan bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan upaya

hukum verzetdalam tempo 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan.Menurut relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan AgamaBondowoso Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Bdw., tanggal .............. putusan verstek tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat.Bahwa sampai tanggal ..............

Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, sehinggaputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.Panitera Pengadilan Agama Bondowoso,ZAINAL ABIDIN, S.H.

Majelis Hakim pemeriksa Perkaramemutuskan supaya putusan dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoebaar bij voorraad) meskipun diajukan upaya hukum (bandingataupun kasasi) ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar mohon kepada MajelisHakim Pemeriksa Perkara untuk melarang Tergugat untuk melakukanPembangunan atau pengurukan terhadap obyek sengketa

ASKAN adalah miliksah dari Moeslikhah ;Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan membangunBalai Desa dan Polindes serta melakukan pengurukan di atas tanah milikPenggugat tanpa seijin dari Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum ;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah menempati tanahsengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosongdan tanpa syarat apapun juga ;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun dilakukan upaya

hukum (banding maupun kasasi)oleh para Tergugat ;Hal. 3 dari 11 hal.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipunterdapat upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaarbij voorraad);9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Atau:Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);9.

Cipondoh, Kota Tangerang, ProvinsiBanten dengan batasbatas :e Sebelah Utara : Rumah Blok A 7/7e Sebelah Timur: Rumah Blok A 7/9e Sebelah Selatan : Jalan Seruni LautSebelah Barat : Jalan Wijaya Kusuma,Mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).7 Bahwa Penggugat mohon agar dilaksanakan Putusan serta merta, untuk dapatdilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada Upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.8 Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan ini, maka

seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;3 Menghukun Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar secaratunai dan sekaligus uang modal pokok dan keuntungan sebesar Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat;4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalamPerkara ini;Hal 3 dari 19 hal Putusan No.11 / PDT.G/ 2013 /PN.TNG.5 Menetapkan Putusan dalam Perkara aquo untuk dapat dilaksanakan terlebihdahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya

hukum Verzet,Banding dan Kasasi;6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom), apabilaTergugat lalai menjalankan Putusan ini kepada Penggugat perhari sebesar Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah);7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalamPerkara ini.Atau,Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon Keputusan yangseadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihakPenggugat dan pihak Tergugat hadir, dan oleh

Nomor 1375 K/Pdt/201611.Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum, bahwaTergugat s/d Tergugat XV akan menghalanghalangi Penggugat untukmendapatkan kembali hak atas tanah objek sengketa dengan cara akanmenggunakan upaya hukum banding maupun kasasi;12.Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti autentik berupa sertifikat hakmilik, maka menurut hukum Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yangdapat dijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbar bij vo orraad) meskipun adaupaya hukum verzet, banding

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij vo orraad) meskipun ada upaya hukum . verzet, banding ataukasasi;7.

Keterangan Tanah yang telah dibuat dan didaftarkan atasnama Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat V untuk menyerahkan hasil penjualantanah sebagian tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti otentik yangkuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan pengadilandalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secaraserta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya

hukum lain berupabanding, kasasi dan atau verzet;Bahwa oleh karena para Tergugat tersebut telah secara jelasjelas melakukanperbuatan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum jikaputusan pengadilan menetapkan biayabiaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada para Tergugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Lubuklinggau agar memberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

tanahyang menjadi objek sengketa kepada Penggugat;9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian ataupun keterlambatan paraTergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan inidiucapkan;10 Melaksanakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanahyang menjadi objek sengketa;11 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulusecara serta merta, meskipun ada upaya

hukum verzet, banding, dan atau kasasi;12 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:Hal. 5 dari 10 hal.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi, baik yang diajukanPara Tergugat, Turut Tergugat atau pihak lainnya;10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusanperkara ini;11.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi, baik yang diajukanPara Tergugat, Turut Tergugat atau pihak lainnya;10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Subsidair:Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI berpendapat lain, mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequoHalaman 9 dari 12 hal. Put.

Tidak ada upaya hukum apapun terhadap :1) Putusan PKPU Sementara (Pasal 235);2) Putusan PKPU Tetap (Pasal 235);3) Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Kreditur, kemudianDebitur dinyatakan Pailit (Pasal 290) ;4) Putusan Penolakan perdamaian dalam PKPU (Pasal 285 ayat (4))5) Putusan atas permohonan Rehabilitasi terhadap Debitor (ahliwaris) setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 220c.

Tentang Pengajuan Peninjauan KembaliLembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luarbiasa yang dapat diajukan hanya satu kali sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, namun dalam hal terdapat duaputusan peninjauan kembali yang saling bertentangan terhadap satuobjek sengketa yang sama dapat diajukan permohonan peninjauankembali untuk membatalkan putusan peninjauan kembali yangkedua, karena dalam sengketa tata usaha negara

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas buktibukti yang autentikkebenarannya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi ;Berdasarkan halhal yang terurai diatas Penggugat dengan segalakerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan sah dan berharga secara hukum SURAT KETERANGANMEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN

KptsII/90tanggal 10 April 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumaiyang terletak di Kota Administrasi Dumai.Bahwa dalam putusan Pengadilan TUN Pekanbaru dan Pengadilan TinggiTUN Medan menolak permohonan pembatalan tersebut, sehingg SuratKeputusan Menteri Kehutanan No.154/KptsII/90 tanggal 10 April 1990tentang Penetapan Kawasan Hutan Sungai Dumai yang terletak di KotaAdministrasi Dumai sampai sekarang masih berlaku secara efektif sah wajibditaati.Gugatan Penggugat Bentuk Menghalanghalangi Upaya

Hukum Termohon.bahwa jika upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat selama ini patutdiduga bagian dari skenario untuk menghalanghalangi bahkan cenderungmerupakan bagian dari untuk membatalkan upaya hukum yang dilakukanoleh Tergugat.bahwa upaya hukum yang dilakukan dengan alasan yang berulangulangtelah mendapatkan kepastian putusan hakim, baik hakim pidana melaluiputusan praperadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbarunomor:9/G/2015/PTUNPbr yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan TinggiMedan

Membebankan biaya perkara kepada negara;Bahwa Termohon Il mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusanperkara tingkat pertama tersebut, kemudian dalam tingkat Kasasi telahdiperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20Desember 2018 No.1147K/Pid/2018 yang amarnya tercantum dalamputusan a quo halaman 7 berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERIKOTAMOBAGU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

l 10 September 2018, kemudian termohonIl mengajukan upaya hukum kasasi dan dalam putusan Nomor1147K/Pid/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan amar putusan pemohonYANA NABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana, selanjutnya termohon II melaksanakan putusan Nomor :1147K/Pid/2018tanggal 20 Desember 2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap(melaksanakan Eksekusi), yang mana bahwa permintaan PK atas suatuputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupunmenghentikan

Akan tetapi Pasal 95 ayat (5)menunjuk pengkhususannya, bahwa gugatan perdata itu diperiksa mengikutiacara praperadilan, berarti harus tunduk kepada upaya hukum, seperti bandingdan kasasi.Hal 30 dari 31 Penetapan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2020/PN KtgMenimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agarHakim mengabulkan permintaan ganti kerugian oleh karena adanya PutusanMahkamah Agung No. 11/PK/Pid/2020 tanggal 23 Juli 2020;Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan olehPemohon

Selanjutnya olehkarena adanya upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum maka olehMahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang menyatakanPemohon/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana bersamasama melakukan penghinaan.

Selanjutnya atas putusantersebut, Pemohon/Terdakwa telah mengajukan upaya hukum peninjauankembali dan oleh Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan bebas terhadapPemohon/Terdakwa I;Menimbang bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dihubungkandengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan,menunjukkan kalau Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadapperkara yang telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan dengan Putusan yangtelah memproleh kekuatan hukum tetap, sehingga

Dan juga, terhadap putusan pidana korupsi yang tidakdikabulkan tuntutan pidana dendanya, Jaksa / Penuntut Umum juga tidakmelakukan upaya hukum banding atas perkara tersebut alias putusanHal. 25 dari 31 hal. Put.

Saiful Hasan bin Djuanidi (pekerjaanswasta).Bahwa, akan tetapi judex facti (Pengadilan Tinggi), telah salahmempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa / PenuntutUmum, malah judex facti (Pengadilan Tinggi) melampaui wewenangnya dansalah menerapkan hukum atas upaya hukum banding yang dilakukan olehJaksa / Penuntut Umum tersebut dengan memutus lainlain hal yangdimintakan banding tersebut ;.

No. 1890 K/Pid.Sus/2010Bahwa, dakwaan alternatif Pertama Primair telah dinyatakan tidak terbuktioleh judex facti (Pengadilan Negeri), maka atas dakwaan alternatif PertamaPrimair bebas tidak ada upaya hukum lagi, apalagi upaya hukum banding,maka judex facti (Pengadilan Tinggi) yang telah mengenyampingkan Pasal244 KUHAP adalah merupakan penerapan hukum yang salah, makasebagai konsekuensi yuridisnya, putusan judex facti in casu batal demihukum ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon

surat Tergugat tersebut(Bukti P1), Turut Tergugatmensomasi Penggugat = IIdengan surat tanggal 16 Maret2009 perihal somasi ataspenggunaan merek dagangSINARLAUT ABADI danSINARLAUT PERKAKASuntuk nama toko/usaha (buktiP7), yang isinya antara lainmenerangkan:Bahwa apabila dalam tenggang waktu 7 x 24 jam terhitung sejak tanggalsurat ini, saudara masih menggunakan merek SINARLAUT ABADI danSINARLAUT PERKAKAS kelas 35, kelas 06, kelas 07 dan kelas 0&8, makadengan terpaksa dan kami pastikan akan menempuh upaya

hukum, baiksecara perdata (Perbuatan Melawan Hukum) maupun pidana sebagaimanadiatur Pasal 9 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;b Bahwa Turut Tergugat telahmenggunakan surat tersebutsebagai dasar untukmelaporkan Penggugat II kePolda Metro Jaya dimanaPenggugat II mendapatkanSurat Penggilan Polri DaerahMetro.

hukum dan LembagaPenyelesaian Sengketa atas surat sedemikian tidak diatur secara khusus dalamUndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Pengadilan yangberwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan produkproduk TataUsaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan PengadilanNegeri/Pengadilan Umum;3 Apabila dicermati eksistensi Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugatdan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, 5 dan

hukum berupa pengajuan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Bandung yang didaftar dengan No. 13/G.TUN/2011/Bandung dan telah diputus dengan amar putusan:menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi dahulu paraPembanding dahulu Penggugat I dan Penggugat), dengan demikianpenundaan yang kami lakukan dapat dibenarkan secara hukum;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Eksepsi:I Majelis Hakim Pengadilan

No.152 K/Pdt/2012pertimbangannya mengenai Surat Direktur Merek yang bisadilakukan banding oleh komisi banding, padahal hal tersebut tidakmenjadi tugas dan fungsi Komisi Banding Merek, dengan demikianSurat Direktur Merek tersebut adalah jelas merupakan surat yangbersifat final karena dalam Undangundang dibidang merek tidakmengatur upaya hukum atas surat sedemikian rupa apalagi perihalsebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam tingkat banding, sehingga sengketa perkara a quo menjadikompetensi

Menyatakan mengenal penanggungan biaya pemeliharaan/nafkahAnakAnak, dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada upaya hukumperlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoorbaar bij voorrad).7.