Bole ..oleh Hakim dan pada hari PERNYATAAN TERDAKWASaya yang menerima Putusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya upaya hukum yang ada untuk PUtUSAN INI oe ccceeseeesseeeeeseeeneesesesetaeseseeaesecsesueeteaeeeeeseneneeteesOa sa A cucsyh) chepetesiwts Gece catpinesiso ssnesevesdbinsdeebatcbosseenssovsenednsnses NO rcsdsninsctt a NIE Bes sees divntiss ves eesserindanicineneetaerrae inne inenacicrianeio Neuse amaicigaeieta TANDA BUKTI EKSEKUSI1.

Tergugat II masingmasing pada tanggal 3 Juni 2013 dan Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2013, telah diberikan kesempatan untuk memeriksadan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara Banding, Nomor : 68/Pdt.G/2012/TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili parapihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat(1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya

hukum banding adalah 14 hari setelahputusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidakMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 68/Pdt.G/2012/PN.PL.

pada tanggal 23 Oktober 2013 Masehi,bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:MENGADILI1 Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitungsebesar Rp.291.000,0 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tegrs tanggal 1 November 2013, yang menyatakanbahwa Pembanding telah mengajukan upaya

hukum banding atas putusan PengadilanAgama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawannya pada tanggal 15 November 2013;Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 20 Februari 2014, yang menyatakan bahwa sampaidengan waktu yang ditentukan Pembanding tidak mengajukan memori banding;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan

(PenggugatIll);Bahwa ternyata di luar dugaan Para Penggugat, Tergugat memanfaatkanPutusan Kasasi tertanggal 26 Maret 2007 untuk mengajukan Gugatan kePTUN Semarang untuk membatalkan peralihan hak dari Tergugat Il kepadaPenggugat IV atas kelima bidang objek dalam posita 10;Halaman 5 , Putusan Nomor 382/Pdt/2017/PT SMG13.14.15.16.17.18.Bahwa Putusan PTUN Semarang mengabulkan permohonan Tergugat danmembatalkan proses peralihan hak jual beli dari Tergugat Il kepadaPenggugat IV;Bahwa selain upaya hukum

No. 776K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2007.Bahwa dalam proses penantian putusan terhadap upaya hukum kasasitersebut diatas hubungan antara Tergugat dan Tergugat Il semakin tidakharmonis dikarenakan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat Ilpada tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana laporan polisi No.

Pol: SPgl/04.a/Il/2005/Reskrim dengan tuduhan Tergugat telah melakukan tindakpidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.Bahwa dengan bergulimya proses pidana tersebut membuat Tergugat ketakutan dan tertekan dimana pada situasi tersebut Tergugat selaluditekan dengan adanya surat panggilan polisi untuk menghadap Briptu JokoPitoyo dan pada waktu yang sama upaya hukum kasasi perceraian yangdiajukan oleh Tergugat masih berjalan.Bahwa dengan kondisi Tergugat yang ketakutan dan tertekan tersebutselanjutnya

sedangbergulir pada tanggal 8 April 2004 Tergugat mendapatkan pemberitahuandari Mahkamah Agung terkait putusan kasasi perkara perceraian No. 776K/Pdt/2004 tanggal 26 Maret 2004.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat khususnyaPenggugat yang menyebutkan tidak mengetahui adanya upaya hukumkasasi yang diajukan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar danmenyesatkan.Bahwa yang fakta sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah secara nyatamengetahui jika upaya hukum Kasasi tersebut

hukum yaituHalaman 16 , Putusan Nomor 382/Pdt/2017/PT SMG26.dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan NegeriPemalang dan secara tata usaha negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang.Bahwa upaya hukum berupa gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dapatkami uraikan sebagai berikut:Dalam Perkara Perdata:* Putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.

untuk menjalankan putusan;Bahwa dikarenakan Tergugat sudah jelas dan nyata melakukan PerbuatanMelawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukummembayar biaya perkara yang timbul ;Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT ini didukung oleh buktibuktihukum yang authentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini makamohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk tidakdapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi,peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainya (Uitvoorbarbijvoorad).Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua /Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa telah terjadi Pemberitaan/oengumuman kepada Penggugattentang Peraturan

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upayahukum lainnya dari TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);10.Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dari perkara ini.SUBSIDAIR :Apabila Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yangmemeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat padafundamentum petendi angka 14 halaman 4 yang memohon agar putusan inidapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adaupaya banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya.Perlu Tergugat sampaikan bahwa ketentuan terkait dengan uitvoerbaar bijvoorraad (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu) diatur dalamPasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang esensinyamenentukan bahwa Pengadilan Negeri

hukum perlawanan,banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (U/tvoerbaar BijVorraad), Majelis berpendapat petitum ini tidaklah dapat dikabulkan karena syaratsyarat untuk dapat dipenuhinya adanya suatu putusan serta merta sebagaimanaketentuan dalam Pasal 180 H.I.R dalam perkara ini tidaklah terpenuhi sehinggadengan demikian petitum ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 (delapan) yang menghukumTergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini karena pokok daripermasalahan

Ketua/MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskanbahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali(uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000, yang dipertegas dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 ;23.

Menghukum dan Memerintahkan TERGUGATTERGUGAT untukmembayar uang paksa (dwangsom), masingmasingnya adalahsebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) per hari keterlambatandalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusanperkara ini diucapkan, walaupun ada upaya hukum perlawanan,Bantahan, Banding ataupun Kasasi, dan/ atau upaya hukum lainnya ;21. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan Sita Jaminan(conservatoire beslaag) dan/ atau Sita Tarik (revindicatoire beslaag);22.

Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun adaupaya hukum perlawanan, Bantahan, Banding ataupun Kasasi,Peninjauan Kembali dan/ atau upaya hukum lainnya ;23. Memerintahkan TERGUGATTERGUGAT untuk patuh dan tundukmelaksanakan isi putusan perkara ini dengan segala konsekwensinya,bila ingkar, dapat menggunakan bantuan dari kepolisian, dan/ atau TNI,dan/ atau aparat negara berwenang lainnya ;24.

Bahwa, gugatan rekopensi PENGGUGAT DR/ T I, T Il dan TIIl DKdidasarkan dengan buktibukti otentik dan telah memenuhi pasal 180HIR, untuk hal tersebut PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkaraini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun adanya upaya hukumHalaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2018/PN PdgBanding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ( Uit Voorbar Bij Vooraad)Berdasarkan halhal tersebut di atas , PARA PENGGUGAT (DR) mohon agarPengadilan Negeri Klas A Padang cq Majelis

Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupunupaya hukum lainnya ( Uit Voorbar Bij Vooraad );5.

sehingga dalam gugatanpenggugat secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehinggagugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dengan mencermati amar putusan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa substansi yang digugat oleh Penggugat dalamperkara aquo adalah sama (merupakan bagian dari) dengan PerkaraPerdata Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Sim.Bahwa suatu Putusan hukum dikatakan telah berkekuatan hukumtetap ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan, apabila telahtertutup upaya

hukum biasa ataupun tidak diajukan upaya hukum danterhadap Perkara Perdata Nomor 3 /Pdt.G/2018/PN Sim, telahberkekuatan hukum tetap pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2018.Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 3 /Pdt.G/2018/PN Simtersebut juga bersifat positip oleh karena dalam pertimbangan dan diktumputusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukumatas apa yang disengketakan, sehingga apa yang disengketakan tersebutsudah bersifat /itis finiri oppertet, telah berakhir dengan tuntas,

Bahwa atas hal tersebut kemudian Pelawan II mengambillangkah dan upaya hukum untuk melindungi apa yang memangmenjadi hak dari Pelawan II, yang mana atas tanah dan bangunantersebut diperoleh dari hasil jual beli yang beritikad baik dan telahsesual dengan ketentuan perundangundangan. Bahwa upaya hukuma quo ditempuh karena secara nyata dan terang hak Pelawan Ildirugikan / terlanggar.

PutusanPengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 18 Februari 2016, Nomor:119/PDT/2015/PT.YYK telah berkekuatan hukum tetap meskipunpada upaya hukum kasasi Pelawan berdalih tidak tahu proseshukum padahal pada waktu melakukan upaya hukum bandingHalaman 15 dari 40 putusan Nomor 67/PDT/2019/PT YYKPelawan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sehingga alasan ketidaktahuan ini adalah hal yang tidak berdasar;2.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 18Februari 2016, Nomor: 119/PDT/2015/PT.YYK juga tidak memenuhikewajibannya membayar biaya perkara padahal jelas dan tegas dalamamar putusan dihukum untuk membayar biaya perkara bahkan tetapmelakukan upaya hukum perlawanan dalam perkara ini;8.

hukum sebagai pihak Pemohon Banding,sehingga berdasarkan hal tersebut Pelawan II selaku istri yangsah dari Pelawan I/ Termohon Eksekusi dahulu Sebagai Tergugat / Pembanding sudah seharusnya mengetahui adanya sengketakeperdataan antara Terlawan 1I/ Pemohon Eksekusi dahuluPenggugat Asal dengan Pelawan I/ Termohon Eksekusi dahuluSebagai Tergugat / Pembanding, hal ini sekaligus menjawabperlawanan Pelawan II angka 1 sampai dengan 4;19.

Bahwa cacat hukum atas putusan Pengadilan dalamperkara a quo sudah dilakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta dan telah diputuskan denganputusan Nomor: 119/PDT/2015/PT.YYK yang amarnyamenguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31Oktober 2014 Nomor: 26/Pdt.G/2014/PN.Yyk sehingga hal inihanyalah alasan yang diulang ulang oleh Para Pelawan(Pelawan dan Pelawan II) apa lagi jelas dan terang Sertifikat HakMilik Nomor 00088 Mantrijeron Yogyakarta setempat dikenaldengan Jalan

Ngatmo;> Barat : Jalan Desa..Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugatharus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000, (SeratusRibu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untukmenjalankan putusan;12.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR menyebutkanbahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawananatau banding dan kasasi;13.Bahwa dikarenakan Tergugat telah

maupunadministrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidakmemihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaanyang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusanyang adil dan benar;,15.Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh buktibukti hukum yangotentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak dapat dibantahkebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakanterlebih dahulu meskipun ada upaya

hukum banding, kasasi, peninjauankembali dan Upaya Hukum Lainya (Uitvoorbarbijvoorad).Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini,memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadiliperkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Perobuatan Melawan Hukum ParaPenggugat untuk seluruhnya;.

Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupunupaya hukuman lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);8.

menyerahkanTanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpasyarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun, dan bilaperlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasanalasanyang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta dan buktibukti,maka beralasan bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad) meskipun ada UpayaHukum Verzet, Banding dan Upaya

Hukum Kasasi dari Tergugat , II danTergugat III serta Turut Tergugat ;Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dapat dilaksanakan denganbaik dan sempurna oleh Tergugat , Il dan Tergugat Ill, Penggugatmohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukumTergugat , Il dan Tergugat IIl dengan Uang Paksa (Dwangsom) secaratanggung renteng yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan

Sengketa kepada Penggugatdalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajibanlain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuanaparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menghukum Tergugat , II dan Tergugat III segera setelah Putusandalam Perkara ini diucapkan untuk membongkar dengan biaya sendiriBangunan Rumah dari kayu yang dibangun diatas Tanah Objek Sengketa ;Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(Uitvoerbaar Bij Voorad) meskipun ada Upaya

Hukum Verzet , Bandingdan Upaya Hukum Kasasi dari Tergugat , Il dan Tergugat Ill sertaTurut Tergugat ;Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat Ill secara tanggung rentengmembayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000, (Satu JutaLima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan IsiPutusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hinggadilaksanakan dengan baik dan sempurna ;10.

Bahwa petitum ini pun patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 8 adalah agar putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet,banding, dan upaya Hukum Kasasi Uitvoerbaar Bij Voorad.

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untukdiangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;Bahwa oleh karena Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan denganalas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohondinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant), Pelawanjuga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatunkan dengan amar dapatdilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para Terlawanmelakukan upaya

hukum banding atau kasasi;Berdasarkan Keseluruhan alasanalasan dan halhal tersebut diatas, maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum, PELAWAN memohon kepada Yth.

Menyatakan, memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan(Conservatoir Beslag) sebagaimana dalam Berita Acara Sita tanggal 11 Februari2015 dalam Perkara Perdata Nomor : 220/Pdt.G /2014/PN.Bdg;Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk tunduk dan patuhuntuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara ini;Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulusekalipun ada upaya

hukum Banding, Kasasi , Verzet ataupun upayaupayahukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di PengadilanNegeri Kelas 1.A Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohonputusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut,Terlawan Penyita telahmemberikan jawabantanggal 16 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.Bahwa perlawanan Pelawan nyatanyata tidak jelas dan

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulusekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi , Verzet ataupun upayaupayahukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dariPembanding/Pelawan, Kuasa Hukum Terbanding /Terlawan Penyita, telah pulamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2019, yang

yang Lebih Dibayar Rp (2.470.383.346,00)Bahwa atas permohonan tersebut pada butir b. di atas, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor KEP1727/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember2012 yang menolak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) (Bukti P.PK03);Bahwa karena merasa belum diberi keadilan, maka atas SuratKeputusan Nomor KEP1727/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember2012 tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan upaya

hukum berdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitumengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak denganSurat Tanoa Nomor tanggal 11 Maret 2013 dan diterima diPengadilan Pajak tanggal 11 Maret 2013 (Bukti P.PK04);Bahwa atas permohonan banding yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan SuratTanpa Nomor tanggal 11 Maret 2013 tersebut telah diperiksa dandiputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan NomorPut.54426/PP/M.XIIIA/15/2014

Interchem Plasagro Jaya, NPWP:01.654.366.2073.000;Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak a quo, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mencaridan memperoleh keadilan, melakukan upaya hukum luar biasadengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 77ayat (3) dan berdasarkan alasan Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan alasanutama sebagai berikut:1) Bahwa Judex Facti Pengadilan Pajak dalam pemeriksaandipersidangan telah mengabaikan Prinsip

hukum luar biasadengan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan dasar dan alasanalasan berikut ini:2.1.

Berdasarkan alasantersebut dan untuk memperoleh keadilan, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan upaya hukum luarbiasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 77ayat (3) dan dengan alasan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan alasan utamasebagai berikut:a.

Menyatakan pelaksanaan provisi terhadap Tergugat III dalam perkara inisah dan berharga;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat II dan Tergugat IV untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar masingmasing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari apabila Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengabaikan dan atau terlambatmelaksanakan isi putusan dalam perkara ini;Menyatakan dan menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya

hukum banding maupunkasasi dari Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Subsidair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan jual beli antara Michael Hendambo dengan Ny.

Menyatakan dan menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupunkasasi dari Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV;21.

kepadaketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq.Ketua Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan SitaJaminan (Conservatoir Beslag)atas harta kekayaan Tergugat dan untukdijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut;Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung denganbukti bukti yang jelas,oenar dan sah menurut hukum maka Penggugatmohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada upaya

Hukum Banding, Kasasi,atau Verset dari Tergugat (UitVoerbaar Bij Vooraad);Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohonkepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara iniberkenan memberikan Putusan Sebagai berikut :DALAM PROVISI :1.2.Menerima dan mengabulkan selurun Gugatan Provinsi Penggugat;Menghukum Tergugatyang menempati tanah dan bangunan yang ditempatiTergugat di Jl.Mangga 1.RT.89.No.09 RW.33 Tanjung Selor Hilir KecamatanTanjung Selor Kab.Bulungan

Dua Ratus JutaRupiah);Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa(Dwangsom) Sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) perhari terhitungsejak Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor hinggaTergugat menyelesaikannya semua kewajiban yang dituntut dalam perkara inikepada Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taatterhadap isi putusan ini;Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulumeskipun adanya upaya

Hukum Banding, Kasasi, atau Verset dari Tergugat(Uit Voerbaar Bij Vooraad);10.

Maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agungtersebut, sudah seharusnya gugatan Penggugat mengenai Uang Paksa(Dwangsom) patut untuk Ditolak;Bahwa permintaan Penggugat dalam Posita gugatan pada Hataman 4 No 13,yang menyatakan bahwa putusan datam perkara a quo yang diajukanPenggugat dapat dijatankan tertebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voraad) meskipunada diajukan perlawanan, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnyaHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.SMR.haruslah ditotak.

., yangdiputus menjadi pailit harus dikesampingkan seandainya kesemuanyadalil licik tersebut agar tidak ada upaya hukum akibat yang diputusadalah perkara PKPU quod non;9.

Bahwa, dalam pemohonan pailit dapat dimohonkan PKPU jika tidakmengajukan jawaban, dan permohonan PKPU tersebut akan menjadipailit demi hukum jika perjanjian ditolak, sebagaimana menjadi faktaharus diakui dalam permohonan a quo;Bahwa, permohonan upaya kasasi dan peninjauan kembali disediakanoleh undangundang walaupun ada PKPU yang diajukan oleh TermohonPailit;Bahwa, seandainya Majelis Hakim Niaga menyatakan permohonan pailittelah ditinggalkan dan permohon pkpu yang menjadi putusan akhir pailit,maka upaya

hukum kasasi harus dibuka oleh Pengadilan karena telahsangat mudah dibuktikan kelicikan dan perbuatan melawan hukum terjadisebagaimana bukti dan fakta hukum yang diuraikan diatas, sebagaimanaPermohonan Niaga Nomor 421 K/Pdt.SusPailit/2013 juncto Nomor10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.

Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilanitu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. (Krisna Harahap, 2003:114115);Pemohon Kasasi berdasarkan tanggal pendaftaran dan persidanganPermohonan Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/Niaga PN Sby. tanggal 6 Maret2017 dan persidangan pertama tanggal 20 Maret 2017 dihubungkandengan Permohonan Nomor 8/Pdt.Sus.PKPU/2017/Niaga PN Sby.

Nomor 1079 K/Padt.SusPailit/2017Bahwa Pasal 293 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukanbahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab Ill initidak terouka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap putusan PKPU Tetaptidak disetujui rencana perdamaian dan Debitur dinyatakan pailit, tidak terbukaupaya hukum, sehingga Mahkamah Agung berpendapat

oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agamasetempat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah Jurusita PengadilanAgama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilanperinal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohonselama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikankesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkaitpermohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namun hinggabatas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak adapihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut,oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilaksanakan menurut agama Islam tanggal 20 Nopember 1982 diKecamatan

Pemohon tersebut, MajelisHakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalilpermohonanya pada posita angka 9 (Sembilan); Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintah JurusitaPengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumumanpengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat danmemberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentinganterkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namunhingga batas waktu yang pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksatidak ada pihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonantersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yangkeberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh paraPemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas MajelisHakim berpendapat jika Pemohon hanya dapat membuktikan jika PemohonHal. 7 dari 13 halamandan suami Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami

Bahwa setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung mamaktergugat Ibrahim dan kawankawan tidak melakukan upaya hukum lagisehingga pada tanggal 4 Agustus 2011 Pengadilan Negeri Pariaman melaluiPanitera/Sekretaris Rosdiana, S.H., dengan surat keterangan memberi tahubahwa perkara perdata atas nama Penggugat Ibrahim dan kawankawanmelawan Tergugat Basyaruddin dan kawankawan Perkara Nomor05/Pdt.G/1994/PN.PRM. telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) sebab lbrahim dkk Penggugat/Pembanding/

Pemohon Kasasiyang merupakan mamak dari Sutrijon selaku Penggugat saat ini tidakmempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa (PK);Bahwa dengan dasar surat tersebut maka Tergugat A memohonkan kepadaTergugat B untuk melakukan serta pembuatan sertifikat, Tergugat A dan Bdengan bantuan pengamanan dari Kapolresta Pariaman pada tanggal 13November 2013 telah melakukan pengkuran kelapangan (objek perkara)sehingga Tergugat B memproses permohonan sertifikat dari tergugat A. halinilah yang digugat

, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Sangatta;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan memerintahkan JurusitaPengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumumanpengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh paraPemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat danmemberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentinganterkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya

hukum.

Namunhingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara aquo diperiksa tidak ada pihakpihak lain yang melakukan upaya hukum terkaitpermohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihaklain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukanoleh para Pemohon;Hal. 7 dari 14 hal.

., tanggal 22September 2020;Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, PenasihatHukum Terdakwa tidak ada menyampaikan memori banding, sehingga MajelisHalaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2020/PT MDNHakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasanalasan yang menjadi keberatanPenasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Nomor 1041/Pid.Sus/2020/PNMdn., tanggal 30 Juni 2020 tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telahmenyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara

tidakHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2020/PT MDNmemberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, oleh karena itu penjatuhanpidananya harus diperingan;Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan(voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapatdisparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor1041/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 30 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan upaya

hukum banding namun tidak ada menyampaikan MemoriBanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upayabanding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah keberatan terhadappenjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak memberikanrasa keadilan bagi Terdakwa.