LP/1169/V/2018/JBR/POLRESTABES, tanggal 25 Mei 2018, dengan Pelaporatas nama Rudi Suryawan tentang perkara tindak pidanapencurian biasa dan atau memasuki pekarangan tanpaseijin yang berhak dan atau tidak menyenangkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana danatau Pasal 167 KUHPidana dan atau Pasal 335KUHPidana atas tanah terletak di JI. Ir. H. Juanda No. 17Kel. Taman Sari Kec.

Kalimas BaruNo. 128 Surabaya, luas 1.702 M2, bertanda...........cececceseeceeeeeseeeeeeeeteeeeeees P.2 3.B;Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepada Kapolres Pelabuhan TanjungPerak No. 106/PTA/B/VV2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal: Pengaduan danmohon penindakan hukum atas dugaan tindak pidana Pengerusakan barang,memasuki pekarangan orang dan Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 335 KUHPberkaitan dengan tindakan Pemutusan Sambungan

jelas dalil gugatan TERGUGATREKONVENSI (dahulu PENGGUGAT KONVENSI) tidaklah berdasarkanHalaman 22 dari 61, putusan perkara nomor 262/PDT/2020/PT SBYpada suatu sengketa, sehingga tidak mempunyai dasar hukum, dan patutuntuk di Tolak;4) Bahwa dari bukti kepemilikan PENGGUGAT REKONVENSI(dahulu TERGUGAT KONVENSI) terhadap tanah seluas 783 m2adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 799, tertanggal 15 April 1991,sehingga siapapun pihakpihak lain termasuk TERGUGAT REKONVENSI(dahulu PENGGUGAT KONVENSI) yang memasuki

pekarangan tertutupseng dan mendirikan bangunan semen batubata cor untuk memasangpapan peringatan tanpa seijjin PENGGUGAT REKONVENSI (dahuluTERGUGAT KONVENSI) sebagai pemilik tanah yang sah adalahsuatu Perbuatan Melawan Hukum: 5) Bahwa Tanah seluas 783 m2 tersebut sedang dalam prosesberjalannya Perjanjian Kerjasama Usaha Pembangunan Rumah Makanoleh PENGGUGAT REKONVENSI (dahulu TERGUGAT KONVENSI)bersama rekan/mitra bisnisnya;6) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di sertai jugaadanya Gugatan

Ikrar Wakaf kepada Tergugat tersebut, adalah pihak ketiga(orang luar) yang tidak berhak atas tanah objek wakaf tersebut.Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2November 2007, Akta Ikrar Wakaf Nomor , tanggal 29 Desember 2011serta Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor , tanggal 12 Januari 2012,pada tanggal 14 November 2018, secara sepihak berusaha untukMenguasai tanah/benda wakaf, yaitu dengan cara memasang 2 (dua)buah plang merek di atasnya yang berbunyi:1 : Barang siapa yang memasuki

pekarangan orang lain tanpa izin dapatdipidana 9 bulan penjara Melanggar Pasal 167 KUHP 2 : Pekarangan dan Kolam Ikan ini milik Masjid Ar Rahmah BerdasarkanIkrar Wakaf Nomor W3.04/1 Tahun 2012 Kemudian Tergugat atas dasar yang sama, pada awal bulan Januari 2019dan tanggal 14 Februari 2019, memasukkan bahanbahan bangunanseperti batu air dan pasir, ke dalam lokasi tanah perkara, meskipun sudahPara Penggugat larang, padahal secara de facto, objek perkara saat iniberada dalam penguasaan Para Penggugat

Sehingga senyatanya Para Penggugat tidak berhakuntuk memasuki pekarangan atau tanah dan bangunantersebutyang nyatanyata milik Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat VI berdasarkanSHM No. 11091, SHM No. 11092, SHGB No. 3982 dan SHGB No. 8456;Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT DKI16.

Tumanggerberkaitan dengan perkara tindak pidana memasuki pekarangan tanpahak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;2. Bukti P 2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.174/K/S/2008/Res Jaksel tanggal 29 Januari 2008 dari Polri Daerah Metro Jayadan Sekitarnya Resor Metropolitan Jakarta Selatan kepada R.RichardW. Tumangger berkaitan dengan perkara tindak pidana memasukipekarangan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;3.

Bank berhak memasuki pekarangan, rumah berikut tanahyang menjadi agunan tersebut berada.Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 589/Padt.G/2018/PN Tngb. Bank berhak melakukan tindakan sebagaimana telahdisepakati dalam pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kredit ini.c.

situ dengan melawan hukumHalaman 45 dari51 PutusanNomor74/Pid.B/2015/PN.KdiMenimbang, bahwa menurut Sianturi dalam Tindak Pidana di KUHPpengertian memaksa masuk ialah memasuki (dalam rumah, ruangan ataupekarangan tertutup) yang bertentangan dengan kehendak orang lain sipemakai sekaligus yang berhak sedangkan yang dimaksud pekarangantertutup ialah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya(sekelilingnya) dan jelas ada tandatanda yang dimaksudkan bahwa tidaksetiap orang boleh memasuki

pekarangan tersebut;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mengemukakan faktahukum yang terkait dengan unsur ini sebagai berikut:e Bahwa pada sekitar tahun 2012, Terdakwa RIFAI Bin LAITO memakai suratketerangan pemilikan tanah yang ditandatangani oleh Drs.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasuki pekarangan atautanah tertutup tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MOK JOHANSETIAWAN dan tidak segera meninggalkan pekarangan atau tanahtertutup milik saksi MOH JOHAN SETIAWAN setelah mendapatkanperingatan dari saksi MOK JOHAN SETIAWAN, membuat Saksi MOKJOHAN SETIAWAN mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai danmembangun tanah miliknya tersebut.Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN MIqPerbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam

Atas tindakan Sani Limbur Kimah dan BinaLimbur tersebut, Tergugat telah melakukan pelaporan ke Polres MetroKota Bekasi, yang diterima sesuai dengan surat Laporan Polisi No.LP/1511/K/VI/2011/SPKT/Resta.Bks.Kota, tanggal 21 Juni 2011, tentangdugaan tindak pidana penyerobotan atau memasuki pekarangan tanpahak atau tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP.Setahun kemudian, karena Penggugat kemudian telah mendirikanbeberapa bangunan bedeng (warung) di tanah tersebut sejak 2012,Tergugat juga

pekarangan tanpa hak atautanpa izin), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, yang terjadi padatanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di tanah milik Penggugat dalamRekonvensi yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Jatiwarnadi Jl.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya karena paraTergugat dalam Rekonvensi kemudian telah mendirikan beberapa bangunan(warung) di tanah tersebut sejak 2012, Penggugat dalam Rekonvensi jugatelah melaporkan Tergugat dalam Rekonvensi kembali ke Kantor KepolisianResort Bekasi Kota, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda PenerimaanLaporan/Pengaduan Nomor TBL/2211/K/IX/2013/SPKT/Resta Bks Kota,tanggal 28 September 2013, juga dengan dugaan tindak pidana penyerobotan(memasuki pekarangan tanpa hak atau

Perbuatan melawanhukum atau pelanggaran hukum berupa penyerobotan atau penguasaantanpa hak atau tanpa izin tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat dalamRekonvensi berupa Laporan Polisi No.LP/1511/K/VI/2011/SPKT/Resta.Bks.Kota, tanggal 21 Juni 2011, karena paraTergugat dalam Rekonvensi telah memasuki pekarangan orang lain tanpa hakatau tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, yang terjadipada tanggal 16 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di tanah milik Penggugatdalam Rekonvensi.

(memasuki pekarangan tanpa hak atau tanpa izin), sebagaimana dimaksuddalam Pasal 167 KUHP.Bahwa, menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, setiapperbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkankerugian itu mengganti kerugian.

Anisah) mengirim Somasi kedua kepada Para Penggugat untukmencabut papan nama dalam jangka waktu 3 hari ( Bukti T11 ) ;Bahwa oleh karena Somasi/Teguran kepada Para Penggugat tidakdiindahkan , maka pada tanggal 12 Juni 2011 ,Tergugat ( Ny.Anisah) membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti LaporNomor : TBL/1999/VV2911/PMJ/DIT Reskrim Um tentang terjadinyatindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin atau secaratanoa hak /Pasal 167 KUHP ( Bukti T12 ) dan Hasil PenyidikanPenyidik

dilakukan secara sah menurut hukum dari almarhumH.AMING bin LEMAN kepada PARA PENGGUGAT, sebaliknya TERGUGAT dapat membuktikan bahwa pada awal bulan APRIL 2011 PARAPENGGUGAT,TELAH MEMAKASA MASUK KE DALAM PEKARANGANTERTUTUP YANG DIPAKAI ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM DANATAS PERMINTAAN YANG BERHAK ATAU SURUHAN NYA TIDAK PERGIDENGAN SEGERA, perbuatan PARA PENGGUGAT tersebut telah dilaporkanke Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/VV/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tentang terjadinya tindak pidana memasuki

pekarangan orang laintanpa izin atau secara tanpa hak/Pasal 167 KUHP.

tetangga(PARA PENGGUGAT) yang menggunakaan fasilitas Jalan/Gang (objeksengketa) dan tanpa seijin pengurus RT/RW setempat, dengan melawanhukum kembati menguasai dan menutup Jalan/Gang (objek sengketa)sehingga menghalangi/menutup akses jalan masuk satusatunya ketanah danbangunan milik PARA PENGGUGAT, dengan cara: TERGUGAT memasang pintu di batas depan jalan masuk ke arahjalan/gang objek sengketa, yang kuncinya hanya bisa dibuka olehTERGUGAT dan dipasang tulisan : "DILARANG MENGGUNAKAN,MEMBANGUN ATAU MEMASUKI

PEKARANGAN INI TANPA WIN DARIPEMILIK ATAU KUASANYA YANG SAH.

Sehingga sangatlah beralasan akibat perbuatantersebut kemudian Tergugat menutup dan dengan itikad baik membongkarkembali paving dan pintu gerbang permanen tersebut dan mengembalikankepada yang berhak yaitu Penggugat serta selanjutnya melakukan somasipada Para Penggugat bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalahHalaman 38 dari 101 Putusan No. 326/Pdt.G/2015/PN.BDG10.11.suatu upaya perbuatan melawan hukum yaitu upaya penyerobotan tanah milikorang lain dan telah memasuki pekarangan orang lain

olehTergugat buatkan Kavlingkavling dan di jual kepada pihakpihak lain,saat ini sudah banyak berdiri rumahrumah diatas tanah tersebut, tanahtersebut milik Tergugat bukan milik Penggugat, maka tidak perlu ijin atausepengetahuan Penggugat;Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmerusak /menghancurkan pondasi tanah dan Pondasi Pagar yangdibangun Tergugat I, yang telah dilakukan Laporan Polisi No.LP/35/1/2015/PMJ/Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengenai tindakpidana pengrusakan dan memasuki

pekarangan tanpa ijin dan suratDirreskrimum Polda Metro Jaya No.

yaitu tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 118/Menteng, yang beralamat di beralamat di JalanBanyumas No.2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, JakartaPusat dengan batasbatas sebagai berikut: Utara Taman KanakKanak Planet Kidz Preschool; Timur : Jalan Banyumas ; Selatan : Jalan Karawang; Barat : Jalan Karawang No. 2;termasuk namun tidak terbatas pada perbuatanperbuatan sebagaiberikut:(i) Agar Tergugat dan / atau pihak yang mendapatkan kuasa /hak darinya tidak mendekati, memasuki

pekarangan dantindakantindakan lainnya tanpa izin Penggugat;hal 15 Put Nomor 525/PDT/2017/PT.DKI(ii) Agar Turut Tergugat tidak melakukan atau menerimapendaftaran tanah pengalihan Objek Sengketa kepada pihakketiga lainnya manapun;3.

Aliansyah dan 4 orang lainnya turun menuju lokasi bangunansarang burung walet memasuki pekarangan yang disamping bangunanwalet ada rumah penjaganya dan Sdr Mujahidin hanya menjaga di atasklotok;Bahwa Saksi mengenali Terdakwa pada saat itu berambut gondrongmemakai jaket warna abuabu dan ada bolong dibagian pundaknya;Bahwa yang menyiapkan peralatan adalah 3 (tiga) buah bambu, 12 (duabelas) buah karet yang terbuat dari ban dalam, 3 (tiga) potong kayu galam,1 buah kantong plastik warna hijau, 2 (dua)

Dalil penggugat tersebutsemakin memperkuat bukti hukum bahwa justru penggugatlah yang telahdengan sengaja memaksa memasuki pekarangan tertutup atas sebidangtanah milik Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 43.271 M2kemudian penggugat menguasainya secara paksa seluas 23.034 M2 yangmenjadi obyek perkara ini, lalu membongkar seluruh bangunan yang adaHalaman 12 dari 51 PutusanNomor15/Pat. G/2016/PN.

nya PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI kepihak kepolisian secara berkalikali dengan tuduhan yangsama atas penyerobotan lahan dan atau masuk pekarangan rumah oranglain tanpa izin oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGATKONVENSI kali dan dipanggil berkalikali pula oleh Pihak KepolisianResort Metro Bekasi atas Laporan Polisi oleh TERGUGAT REKONVENSI /PENGGUGAT KONVENSI dengan Nomor: LP/1069/621SPKT/K/XI/2017/Restro Bks tanggal 07 November 2017 atas tuduhanmelanggar Pasal 167 tentang tindak pidana memasuki

pekarangan tanpajin yang berhak, LP/236/162SPKT/K/III/2019/Restro Bks tanggal 5 Maret2019 atas tuduhan melanggar Pasal 6 Ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960tentang tindak pidana menguasai tanah tanpa seijin yang berhak ataukuasa yang sah atas hak kepemilikan lahan berdasarkan Sertipikat HakMilik Nomor 2326, dan atas kejadian tersebut PENGGUGATREKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI merasa malu dengan saudaradan tetangga sekitar atas panggailan pihak kepolisian yang tak berdasaritu yang mengakibatkan PENGGUGAT

Apabila debitur Wanprestasi seperti dimaksud pasal 15Penanjian Kredit ini, maka Bank berhak setiap saat melakukantindakan terhadap barang agunan (rumah berikut tanah) yaitu:Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT BTNa.Bank berhak memasuki pekarangan, rumah berikut tanahyang menjadi agunan tersebut berada;b.Bank berhak melakukan tindakan sebagaimana telahdisepakati dalam pasal 15 ayat (2) Perjanjian Kredit ini;c.Bank berhak untuk melakukan pemeriksaan atas keadaanrumah berikut fasilitasnya

berikute Pihak Penggugat : e Melunasi seluruh hutang Pengrgugat kepada Tergugat I sebesarRp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah) ; e Pihak Tergugat I : 1 Menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.505/Kelapa Duakepada Penggugat (Kewajiban Tergugat II dan Tergugat2 Mencabut Gugatan Wanprestasi No. 595/Pdt.G/2009/PN.JKT.Bar tanggal 28 Desember 2009 kepadaPenggugat ; 3 Mencabut Laporan Polisi No.Pol 3630/K/TX/2006/SPKUnit I tanggal 25 September 2006 dalam perkara pidanapenipuan, penggelapan dan memasuki

pekarangan/rumahorang lain tanpa ijin kepada Penggugat sebagai Terlapor ;Halaman 3 dari 88, putusan Nomor : 63/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.MUHAMAD LUQMAN HAKIM SE.MM.3232Bahwa disamping kesepakatan bersama tersebut dalamkesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I gunamelaksanakan Kesepakatan Perdamaian, antara Penggugat danTergugat I telah sepakat untuk pengalihan balik nama dariDjohar Arifin (Tergugat II dan Tergugat III) dilakukan setelahPenggugat menerima Sertifikat 505/Kelapa Dua dan atasseluruh

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, PARAPENGGUGAT pernah melaporkan PARA TERGUGAT IlINTERVENSI ke Kepolisian Polda Metro Jaya yang mendugaadanya suatu tindak pidana memasuki pekarangan tanpa jinyang berhak dan atau penggelapan hak benda tidak bergerakdan atau pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkanketerangan palsu kedalam akta autentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 385 KUHPdan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yangterjadi pada bulan Maret 2015 di Jin.