Ditemukan 993 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tohari tuhari thoha
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-08-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Benny Rambe
Tergugat:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
395 — 394
  • Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat Hukum PerdataUmum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;. Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia;. Peggy Marin, Kepala Seksi Pendapat Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 14 Agustus 2015 — DRS. SLAMET UNTUNG IRREDENTA ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
78 — 24
  • olehSdr.Karyadi;32Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyisihan garam hasil produksiPT.Garam di tahun 2011 sebesar 10.000 ton yang sebelumnya tidakdimasukan sebagai asset hasil produksi dalam Laporan Tahunan 2011oleh PT.Garam yaitu setelah ada pemeriksaan atau audit internal dari SPI(Satuan Pengawasan Intern) pada pertengahan tahun 2013 dan jumlahsebesar 5234 ton telah dijual tanpa ada pemasukan uang ke kasPT.Garam.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.32,4 Saksi Drs.WIEFRIN THOHARI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/PDT.SUS/2011
1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.
67 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHSIN THOHARI, S.H., M.H., selaku Staf Direktorat TataNegara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;3. LANANG DWI KURNIAWAN, S.H., M.H., selaku StafDirektorat Tata Negara, Direktorat Jenderal AdmnistrasiHukum Umum ;Hal. 1 dari 95 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
707 — 686
  • Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia ;Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;Peggy Marin, Kepala Seksi Pendapat NHukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum danAdvokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/PID/TPK/2012/PNTK
Tanggal 6 September 2012 — JUMADI MUKMIN bin KHAMID
52 — 6
  • dipersidangan bukan tandatangan dan tulisantangan Saksi;e Bahwa didalam DIPA pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedungkantor DPRD KAB LAMSEL TA. 2010 tidak ada item pembelian sovenir,plakat papan nama senilai Rp. 79.000.000,e Bahwa tidak benar saksi merahasiakan DIPA pemeliharaan perlengkapandan peralatan gedung kantor DPRD;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa dana untuk pembelianplakat dan vandel sejumlah tujuh puluh sembilan juta rupiah lebih telah diserahkansemua kepada Thohari
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
536 — 655
  • Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia ;4. Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;5. Peggy Marin, Kepala Seksi Pendapat Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;6.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Januari 2011 —
69 — 25
  • AHSIN THOHARI, SH.MH. dan LANANG DWI KURNIAWAN, SH.MH.,Staf Direktorat Jenderal Adfministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAMRI, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 September 2010 dari DirjenAdministrasi Hukum Umum yang mendapat kuasa dari Menteri Hukum dan HAMtertanggal 7 September 2010 ;Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2010 telah masuk Peemohonandari MICHAEL HENDRY LUMANAUW dan Ny.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
101 — 39
  • RIZAL EFFENDI selaku WalikotaBalikpapan, ABDULLOH selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan,THOHARI AZIZ , SABARUDDIN dan SYARIFUDDIN ODDANGselaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan;Halaman 64 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa saksi menerangkan terdapat perubahan anggaran pengadaanlahan RPU dari Rp2.500.000.000, menjadi Rp12.500.000.000,sebelum dilakukan rapat gabungan tertanggal 24 November 2014.Bahwa rapat perubahan anggaran pembebasan lahan RPU sebesarRp2.500.000.000, berubah menjadi
    THOHARI AZIZ, SH (Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan)Halaman 67 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Smrono ss10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2ds22.23.24.25.26.2d.28.29:30.31.32.33.Drs. SYARIFUDDIN ODDANG, SH (Wakil Ketua DPRD KotaBalikpapan)H. SABARUDDIN, P,SS (Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan)H. M JOHNY NG, ST (Anggota DPRD Kota Balikpapan)FAISAL (Anggota DPRD Kota Balikpapan)H. SYAFRUDDIN, SH (Anggota DPRD Kota Balikpapan)Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
554 — 840
  • Putusan No. 139/G/2013/PTUNJKT.2 Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika dalam Sindonews.com, tanggal 9September 2013, mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi layak menjadi hakimkonstitusi karena cukup mumpuni dn memenuhi kualifikasi sebagai hakim.3 Hajriyanto Thohari, wakil Ketua MPR RI dalam Tribunnews.com, tanggal 9September 2013, menyatakan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai hakimkonstitusi tidak salah karena Tergugat II Intervensi mempunyai pengalaman yangmemadai dalam bidang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;
1400 — 1393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHSIN THOHARI, S.H, M.H., Kepala SeksiPenyelesaian Pewarganegaraan, Direktorat Hukum TataNegara, Direktorat Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;TJASDIRIN, S.H, M.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha,Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;ORYZA, S.H., Analis Pertimbangan Hukum dan AdvokasiPartai Politik pada Direktorat Tata Negara, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;Halaman 2 dari 115 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/20159.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
122 — 226
  • Saksimengaku baru mengetahui bahwa tanah tersebut untuk RPU setelahdisuruh menjadi saksi pada saat ada peninjauan dari pemerintahkota Balikpapan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan;THOHARI AZIZ, SH Bin H.
    RIZAL EFFENDI selaku WalikotaBalikpapan, ABDULLOH selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan,THOHARI AZIZ, SABARUDDIN dan SYARIFUDDIN ODDANGselaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan;Bahwa saksi menjelaskan terdapat perubahan anggaran pengadaanlahan RPU dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp12.500.000.000sebelum dilakukan rapat gabungan tertanggal 24 Nopember 2014.bahwa rapat perubahan anggaran pembebasan lahan RPU sebesarRp.2.500.000.000, berubah menjadi Rp.12.500.000.000, dilakukansebelum rapat gabungan komisi pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1912 K/PID.SUS/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — H. BUSRA, SH. ;
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahsin Thohari, salah seorang pendiri JudicialWatch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswa Program PascaSarjana (S2) llmu Hukum Universitas Indonesia.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-12-2020 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
Muhammad Arsyad Cannu
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Laskar Merah Putih
1326 — 3031
  • . :: AHSIN THOHARI: Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata3. NamaJabatanNIP.4. NamaJabatan: CAHYO RAHARDIAN MUZHAR: Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia: 19690918 199403 1 001Pangkat/Gol. :: SANTUN M.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4768/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 9
  • cellpadding="0" cellspacing="0">

    -

    Sebelah Utara

    :

    Rumah Siti Mursita

    -

    Sebalah Timur

    :

    Rumah Khamilatun

    -

    Sebelah Selatan

    :

    Rumah Amin Thohari

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
538 — 186
  • Ahsin Thohari, S.H.,M.H.;12. Tjasdirin, S.H.,M.H.;13. Oryza, S.H.;14.lmam Choirul Muttagin, S.H., M.H.;15. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;16.R. Tony Prayogo, S.H.;ll.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 234/Pid.B/2021/PN Amb
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.ARSITO DJOHAR,SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.ROZALI AFIFUDIN, SH
Terdakwa:
WAHYUDI BAHWAN
101 — 124
  • Chamim Thohari

    i. Sertifikat Keterampilan a.n. Anis Tangisalo

    j. Sertifikat Keterampilan a.n. Marinus Tahanora

    k. Sertifikat Keterampilan a.n. Pieter Lesnussa

    l. Sertifikat Keterampilan a.n. Amstrong Lodowyk Yusuf Benny

    m. Sertifikat Keterampilan a.n. Laminihati Ode Safiudin

    n.

Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Zenal Mahfud Falah
Tergugat:
1.Abdul Majid,
2.Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEc,,
3.Ir. Agus Haryadi,
4.H. Mahmud Ali zain,
5.Drs. Moch. Ikrom,
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Arminawan, SH,
2.Eksekutif IKNB syariah Otoritas Jasa Keuangan RI,
184 — 201
  • San Thohari selaku DirekturKeuangan PT. AsyKI tertanggal 4 Januari 2018, selanjutnya diberi tandawonnnn bukti P3;4. Fotokopi Surat Perihal Pengadministrasian Tenaga Ahli PT. AsuransiSyariah Keluarga Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) tertanggal22 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda buktiP4;5. Fotokopi Surat Perihal Pengajuan Kompensasi Dewan Komisaris,Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT. Asuransi Syariah KeluargaIndonesia (PT.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-11-2011 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 172/Pid.B/2011/PN.Prob
Tanggal 15 Nopember 2011 — MIARTO Bin PAIMIN
91 — 31
  • Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember2011 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan :KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MUSLIHHARSONO,SH.MH dan PHILLIP MARK SOENTPIET,SH masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal15 Nopember 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumoleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh EDI SURANTO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
537 — 443
  • Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;4. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;5. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum;6. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Juni 2012 — Tengku Agustin, DKK
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahsin Thohari, salahseorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswaProgram Pasca Sarjana (S2) IImu Hukum Universitas Indonesia.