Ditemukan 11841 data
15 — 1
Bahwa mengingat dua orang anak hasil perkawinan antaraTermohon/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon/TergugatRekonpensi tersebut diatas, saat ini tinggal bersamaTermohon/Penggugat Rekonpensi dan masih sangat membutuhkankasin sayang Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibu, karenabelum MUMAYYIZ, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 392 K/Sip/1969, tanggal 30 Agustus1969 jo.
47 — 13
Bahwa gugatan aquo kabur (obscuur libel), karena lelang yang sah tidak dapatdibatalkan, sehingga keinginan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka dariitu. sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;392.
53 — 5
,Keempatnya adalah Advokat dan Avokat Magang yang berkantor di KANTORLEMBAGA BANTUAN HUKUM LANENANG (LBH LANENANG), berkedudukandi Perumahan Puri Koperasi Asri Nomor 1 D Trimulyo, Jetis, Bantul, di Yogyakarta,Telepon (0274) 7853 177, yang telah didafkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSleman pada tanggal 25 Agustus 2015 No Regirter 392/Hk/VIN/SK/Pdt/2015/PN.Smn;~ Pengadilan Negeri tersebut ;~ Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sleman atasnama para terdakwa; Setelah membaca
4274 — 7098 — Berkekuatan Hukum Tetap
(satu) lembar fotokopi surat Nomor 730/C00000/2009S0 tanggal25 Mei 2009 perihal Rencana Perjalanan Dinas dari Dirut kepadaKomisaris PT Pertamina (Persero);1 (satu) rangkap fotokopi surat Dirut Pertamina kepada DewanKomisaris Nomor 223/K/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihalLaporan Rencana Investasi Non Rutin Project Diamond;1 (satu) rangkap fotokopi Agreement For Sale and Purchase BMGProject Production Licences Vic/L27, Vic L/27 and Vic/L28 tanggal27 Mei 2009:1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 392
73 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 7 Maret 2014 Atas Nama Casmahyang dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Pabuaran Wetan; Bahwa bukti surat T2 merupakan foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor474.1/394/DES/2014 tertanggal 7 Maret 2014 Atas Nama Siti Fatonah (Tonah)yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Pabuaran Wetan; Bahwa bukti surat T3 merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor474.3/391/Des/2014 Atas Nama Casmah dan Nomor 474.3/390/Des/2014atas nama Salem; Bahwa bukti surat T4 merupakan foto kopi Surat Kematian Nomor474.3/392
64 — 23
ketidak transparannyaTergugat sebagai penyelenggara PEMILUKADA sesuai surattertanggal 15 Februari 2011 ;Bahwa jika terjadi hal seperti ini maka seharusnyaTergugat tidak boleh tertutup dan tidak boleh memihak,namun partai yang ada Tergugat mengalihkan dukunganParpol yang telah mendukung Para Penggugat baik padatingkat kabupaten maupun dewan = pimpinan pusat ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa sudah mendapat protes dari DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia melalui surat Nomor : 392
M. Hadiyansah
Tergugat:
1.CV. Abadi Jaya Direktur Ramli Asna
2.Kanwil BPN Jawa Barat Cq. Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Kec. Tambun Utara
3.Nyonya Sri Murni
43 — 10
majelismenilai dalil tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara yang harusdibuktikan oleh Tergugat III, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasanhukum dan harus ditolak ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, padapokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjianmengenai Jual Beli Tanah Kavling secara angsuran atau tunai, yang terletakdi desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi denganNomor 392
21 — 11
No 1352/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Kota Pekanbaru,, dalam hal ini memberikan kuasa hukumkepada (MM, Advokat pada John Nurazman &Associates, alamat Jalan I Pekanbaru,bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 01 November 2016,yang terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarutanggal 01November 2016 Nomor 392/2016, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Keterangansaksi
148 — 23
Surat dari KPA Blora No.W11-A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora.30. Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Penetapan lokasi untuk keperluan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.31. Resum Akta Pelepasan Hak No.W11-A.32/483/Ku.1/VI/2008 tanggal 03 Mei 2008.32. Surat pernyataan Dwi Entari untuk Pembayarn Tanah.33.
W11A.32/87/OT.01.1/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencana danPelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .Surat dari KPA Blora No.W11A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor PengadilanAgama Blora./ 30.
W11A.32/87/OT.01.1/1/2008 tanggal 28 Januari2008 Tentang Pembentukan Tim2829.30.31.Perencana dan Pelaksanaan DIPAPada Pengadilan Agama Blora .Surat dari KPA Blora No.W411A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal05 Mei 2008 Tentang PenetapanLokasi untuk PembangunanGedung Kantor Pengadilan AgamaBlora.Keputusan Bupati Blora No. 1424tahun 2008 tentang Pemberian jinPenetapan lokasi untuk keperluanPembangunan Gedung KantorPengadilan Agama Blora di DesaSeso, Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.Resum Akta Pelepasan HakNo.W11A
W11A.32/87/OT.01.1/1/2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pembentukan Tim Perencanadan Pelaksanaan DIPA Pada Pengadilan Agama Blora .Surat dari KPA Blora No.W11A.32/392/Ks.01.1/V/2008 Tanggal 05 Mei 2008Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gedung Kantor PengadilanAgama Blora.Keputusan Bupati Blora No. 1424 tahun 2008 tentang Pemberian ljinPenetapan lokasi untuk Keperluan Pembangunan Gedung Kantor PengadilanAgama Blora di Desa Seso,Kecamatan Jepon,Kabupaten Blora.Resum Akta Pelepasan Hak No.W11A
34 — 9
No.392.K/Sip/1969 tanggal 31 Agustus 1969 junctoYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang kaidahhukumnya berbunyi sebagai berikut:"Dalam hal terjadi perceraian, anakanak yang masih di bawah umur/belumdewasa", membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu kandung yang diutamakansebagai wali dari anakanaknya ".Biaya (Nafkah) Pengasuhan Dan Pemeliharaan Serta Biaya Pendidikan AnakAnak12 Bahwa, permintaan Penggugat agar Tergugatmemberikan biaya pengasuhan, dan pemeliharaanserta
37 — 12
Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;392. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengankutipan Akta Nikah Nomor a tertanggal 5 November 1995;3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas anak Penggugat dan4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaksetiap bulannya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk dua oranganak;5.
71 — 17
Halaman 16 dari 392.
21 — 16
Hal 7 dari 392. Menolak uang mut'ah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/PenggugatRekonvnsi sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) karena sampaisaat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memilikipenghasilan tetap, serta mengingat uang mut'ah adalah kenangkenanganyang sufatnya tidak wajib (Sunnat) sebagaimana pasal 159 KompilasiHukum Islam;3.
65 — 7
Nganjuk sebagai mediator namun tidak mendapatkantanggapan semestinya dari Tergugat.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohonPengadilan Negeri Nganjuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : mohonPengadilan Negeri Nganjuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;halaman 5 dari 392 Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris sah almarhum Setro Pawiro DesaKarangsemi, Kec.
24 — 3
,SH.MH.PUTUSANNomor 392/Pdt.G/2015/PN TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata padapengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :VERA SOLICHIN, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di AnggrekLoka B2/ 25 Rt.002 /007 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan SerpongUtara, Tangerang selatan (sesuai KTP) selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;LawanSANTOSO TIRTA SAPUTRA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Dukungan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, DeputiBidang Perumahan Formal, Nomor RF.02.02DF/392, tertanggal 26Agustus 2009;f. Surat Keterangan Membangun dari Camat Neglasari, Nomor 647/SKM.EKBANG/2009, tertanggal 4 September 2009;g. Surat ljin Lingkungan dari RW 001 yang diketahui oleh KepalaKelurahan Karanganyar, Agustus 2009; dilampiri dengan;h.
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 330/B/PK/PJK/2014Bahwa berdasarkan produksi pakan ternak nasional tersebut diatas, maka kebutuhan CPO 3 tahun terakhir jika ratarata jumlahCPO yang digunakan dalam ransum (ayam) sebanyak 4% atau2,95,0%, maka CPO yang dibutuhkan 3 tahun terakhir berturutturut sebanyak 348, 372 dan 392 ribu ton;Bahwa dari hal telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan:CPO merupakan bahan baku pakan ternak;CPO mutlak ada dalam ransum karena karena merupakan asam lemakesensial dan sumber energy;CPO harganya
38 — 29
Perbuatan Tersebut Melawan Hukum ;392. Harus ada kesalahan pada pelaku ;3. Harus ada kerugian dan ;4.
393 — 19
Sus/LH/2017/PNBar 392 Ulin / Kayu 8,00 19 5 1 0,0760Besi393 Ulin / Kayu 7,00 20 4 1 0,0560Besi394 Ulin / Kayu 7,50 20 4 1 0,0600Besi395 Ulin / Kayu 10,00 20 4 1 0,0800Besi396 Ulin / Kayu 8,00 19 3 1 0,0456Besi397 Ulin / Kayu 8,00 19 4 1 0,0608Besi398 Ulin / Kayu 10,00 20 4 1 0,0800Besi399 Ulin / Kayu 11,00 19 5 1 0,1045Besi400 Ulin / Kayu 11,50 20 6 1 0,1380Besi401 Ulin / Kayu 8,00 20 4 1 0,0640Besi402 Ulin / Kayu 9,50 20 5 1 0,0950Besi403 Ulin / Kayu 7,50 19 5 1 0,0713Besi404 Ulin / Kayu 7,50 20
65 — 45
SPD TU untuk bulan Maret 2010 Asli8 18 Maret 2010 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 1.13.01/05/SPP-TU/DINSOS/I/2010 Untuk keperluan tambahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- Asli9 18 Maret 2010 Surat Perintah Membayar (SPM-TU) Nomor : 1.13.01/05/SPM-TU/DINSOS/I/2010 Untuk keperluan tambahan uang atas kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna sebesar Rp. 1.000.000.000,- Asli10 25 Maret 2010 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 392/SP2D-TU/KEU/I/2010 Keperluan untuk tambahan uang persediaan
pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJAuntuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah padaSekretaris Propinsi Maluku Utara dengan menanda tangani Surat PermintaanPembayaran (SPPTU) Nomor : 1.13.01/05/SPPTU/DINSOS/V/2010 tanggal18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPMTU) Nomor1.13.01/05/SPMTU/DINSOS//2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh KuasaBendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor : 392
pengeluaran yakni saksi MARWIA HAMDJAuntuk mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah padaSekretaris Propinsi Maluku Utara dengan menanda tangani Surat PermintaanPembayaran (SPPTU) Nomor : 1.13.01/05/SPPTU/DINSOS//2010 tanggal18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPMTU) Nomor1.13.01/05/SPMTU/DINSOS/V/2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh KuasaBendahara Umum Daerah maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor : 392
sekitar bulan Maret 2010 memerintahkan bendaharapengeluaran untuk mengajukan anggaran kegiatan Karang Taruna keBendahara Umum Daerah dengan menanda tangani Surat PermintaanPembayaran (SPPTU) Nomor : 1.13.01/05/SPPTU/DINSOS/V/2010 tanggal18 Maret 2010 dan Surat Perintah Membayar (SPMTU) Nomor1.13.01/05/SPMTU/DINSOS//2010 tanggal 18 Maret 2010 sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dan setelah disetujui oleh KuasaBendahara Umum Daerah maka terbitlan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor : 392
miliarrupiah) dengan nomor : 1.13.01/05/SPMTU/DINSOS/ 2010 tanggal 18 Maret2010 tentang keperluan tambah uang Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna ;Halaman 138 dari 198 halaman Putusan Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.TteMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARWIA HAMDAJA, saksiMUHAMMAD NASRUN, S.Pi Alias ACUN dan dibenarkan Terdakwa Drs.MUHAMMAD ASRIL AHMAD Alias KO AS Alias AS, anggaran pemberdayaankarang taruna masuk ke rekening Dinas Sosial berdasarkan surat perintahpencairan dana dengan Nomor : 392