Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Pencurian
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 474/Pid.B/2020/PN Jbg
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SULTONI, S.H.,M.H
Terdakwa:
AGUS DWI IRAWAN alias RUMAN bin SAUJI
30 — 13
  • melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwadari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.PLP
Tanggal 22 Oktober 2018 — JPU : IRMAWATI, S.H. TERDAKWA : AHMAD SYADLI Alias Aii BIN SAMSU
83 — 31
  • daripertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danHal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Plpoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 181/Pid.Sus/2014/PN.Pbm
Tanggal 21 Oktober 2014 — RISKA OKTA RINA BINTI IMRON YAKUB
44 — 8
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakik1;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 29-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 25 Mei 2016 — - Penggugat : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai - Tergugat : Lindawati Br. Siregar
83 — 49
  • ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan, dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuatsepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasayang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HERLAN J BUTAR BUTAR
Terdakwa:
Dadang Ibnu Windartoko, SE
274 — 110
  • Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Tim Pengawasan Bank 1-4 Otoritas Jasa Keuangan;
  • 3 (tiga) lembar Salinan printout file Sample Bukopin Sby.
    Pilar Mars Pratama tanggal 05 Maret 2020;
  • Salinan dokumen Exploration Team August 2012 Nickel Laterite Ore Exploration Report PT Cahaya Murni Sejahtera Concession;
  • Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
  • Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/KDK.01/2017 tentang Penetapan
    Mutasi, Rotasi dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Untuk Mengisi Lowongan Jabatan di lingkugan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Agustus 2017;
  • Salinan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017;
  • Barang bukti Nomor 71 sampai Nomor 111 yaitu:
  • Salinan dokumen Otoritas Jasa
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
AULIA FIRDAUS ALIAS AULIA BIN ALM IBRAHIM
37 — 4
  • AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
    AKUB Blangsung mengambil alat bong tersebut dari tanganTerdakwa dan langsung menggunakan shabu tersebut sebanyak 1 (satu)kali hisapan, setelah itu alat bong tersebut diserahkan kepada SaksiIRMANSYAH Als IMAN Bin Alm ILYAS AB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (Satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Tergugat:
FERYANTO TANUWIJAYA
Turut Tergugat:
1.POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
2.PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
109 — 22
  • wajar terjadi dalam hal perbankan sebagaimana customer bertanyakepada lembaga perbankan;Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak mengetahui Tergugat berselisin dengansiapa, namun saksi mengetahui kemarin setelah saksi diminta untukmemberikan keterangan mengenai Tergugat pernah datang kepada saksiuntuk menanyakan perhitungan bunga rekening koran;Bahwa saksi mengetahui cara perhitungan koran dan syarat bunga makasetiap bank ada memiliki kKebijakan pada masingmasing bank yang acuannyadikeluarkan oleh Otoritas
    ;Bahwa saksi menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) itu adalah acuan untuk tingkat suku bunga, kalau untukperhitungan dasarnya adalah ilmu matematika, yaitu sekian kali sekianpersen;Bahwa saksi Tergugat datang kepada saksi sebagai customer saksi, otomatissaksi berikan penjelesan dalam lingkup kacamata perbankan dengancustomer;Bahwa setahu saksi apabila hanya untuk bertanya perhitungan rekening korantidak selalu harus debitur, semua terbuka untuk masyarakat luas, jadi
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Ksp
Tanggal 31 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ROBY SYAHPUTRA, SH,MH
Terdakwa:
ABDUL AZIS ALIAS AZIS BIN FADLI
35 — 3
  • ZULFAHMI Als FAHMI Bin Alm SAIDI untuk mengantarTerdakwa pulang kerumah karena Terdakwa mau pergi bekerja;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas terkaitdalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenisshabu sisa pakai dengan berat keseluruhan sebesar 0,02 (nol koma noldua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisabercak
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALILI Nomor 48/Pid.B/2017/PN Mll
Tanggal 26 Oktober 2017 — JONLIS,DM
146 — 68
  • Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 adalahsertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjangPendidikan Formal atau Pendidikan Non Formal;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapatlah MajelisHakim menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud surat palsu dalam halini ljazah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum adalah suatu suratyang tidak memenuhi syaratsyarat ijazah sebagaimana ketentuan yang adadan dalam hal penerbitannya tidak dilakukan oleh otoritas
    Kemudian jika mencermati uraian diatasmaka baik lama jarak antara penerbitan SKHUN (surat keterangan hasil ujiannasional) dan ljazah Paket B maupun terhadap nomor seri dan Lembaga yangmenerbitakannya adalah Lembaga yang mempunyai Otoritas penuh makadengan keyakinan yang bulat dan penuh Majelis Hakim menyimpulkan bahwaijazah paket B milik Terdakwa tersebut asli;Putusan No. 48/Pid.B/2017/PN MIIHal. 56 dari 62Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalat bukti selebinnya dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-02-1017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2602 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 1017 — TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, ST bin WAJAT
146 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 danPenunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja di Lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
    Putusan Nomor 2602 K/PID.SUS/2016Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPTdan Satuan Kerja diLingkungan Dirjen Perhubungan Laut, pada bulan Januari2012 sampai dengan Desember 2012 pada Tahun 2012, bertempat di KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu atau Kantor AdministrasiPelabuhan (Adpel) Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 72/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 10 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : JULIA
Terbanding/Tergugat I : HENDRY EFFENDY
Terbanding/Tergugat II : LIA DAHLIA
Terbanding/Tergugat III : IRAWAN SOETARDJO
Terbanding/Tergugat IV : SIMON SUSANTO
Terbanding/Tergugat V : PT. BPR MAGGA JAYA UTAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : ENDANG KISWANTI, SH., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
Turut Terbanding/Penggugat II : ARIEF BUDIMAN
75 — 45
  • Bahwa pertama tama Tergugat V ingin menjelaskan terlebihdahulu posisi Tergugat V yaitu sebagai berikut :Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2021/PT.BTN Bahwa Tergugat V adalah suatu lembaga perbankan yang diawasioleh Otoritas Jasa Keuangan dan tundukan pada peraturan yang telahditetapkan oleh Bank Indonesia , dimana jasa yang diberikan olehTergugat V adalah simpan pinjam bagi nasabah yang ingin menabungdi BPR Magga Jaya Utama ataupun bagi debitur yang ingin meminjamuang untuk dipergunakan
    Bahwa perlu kami tegaskan kepada Para Penggugat, kamisebagai Tergugat V adalah suatu institusi perbankan yang manaselalu. diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana setiappenyalurkan kredit harus sesuai dengan prosedur yang telahditetapbkan oleh peraturan Bank Indonesia dan adalah suatukebodohan bagi Tergugat V yang harus melanggar ketentuan yangtelah ditetapbkan oleh Bank Indonesia dalam penyaluran kredit bagisetiap nasabah, apalagi nasabah Tergugat V bukan hanya ParaPenggugat akan tetapi melibatkan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 725/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
238 — 71
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014;9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentangPenerapan Manajemen Resiko dan Laporan Hasil Penilaian SendiriPenerapan Manajemen Resiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.IV. URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM.1.Bahwa PENGUGAT (ic.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 165/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : MARKUS MAS JAYA, S.E Diwakili Oleh : SIPRIANUS BANG LIWUN, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT. KEDAP SAYAAQ
Terbanding/Tergugat II : PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH R I cq MENTERI KEHUTANAN cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI cq MENTERI ESDM RI cq GUBERNUR PROV KALTIM cq DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV KALTIM
89 — 51
  • dalilPenggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan ini yaknimengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkaitUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2);Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II diikutseratakan dalam perkaraini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas
    dalilPenggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan iniyakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkaitUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)dan ayat (2);Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II diikutseratakan dalamperkara ini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama Perceraian
Register : 07-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 1
  • selain itu juga dihadiri oleh seorangpenghulu yang bernama Mat Salim, dua orang saksi nikah bernamaRusmi, sedangkan satu saksi lagi tidak diketahui namanya, danmaharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),kemudian posisi penghulu ditengah masyarakat merupakan orang yangdikenal paham agama Islam dan sering diundang untuk membaca doadalam momenmomen yang bersifat agamis, sehingga penghulu yangbernama Mat Salim mendapatkan posisi penting di tengah masyarakat,dan ia juga diberi otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JUMADI VS PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pematangsiantar
87 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan(3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) UndangUndangHalaman 26 dari 30 hal. Put.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Putus : 01-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Skt.
Tanggal 1 Desember 2016 — SRI HARJANI, SH vs YUSUF JAYADI dkk
74 — 22
  • keputusan RUPSLB tersebut di atas diambil tanpa adanyaundangan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan tentang Perseroan Terbatas, dan Penggugat tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPSLB tersebut ;Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Tergugat danTergugat Il sebagai pemegang saham dengan surat No. 001/PSBCI/X/2015 tanpa dibubuhi tanggal surat, perihal Pemberhentian DirekturUtama PT BPR Central International yang ditujukan kepada KepalaKantor Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
52 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1739/BPK/PJK/2017bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas perpajakan yang kompeten di Jepang tertanggal16 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari pejabatyang bersangkutan;bahwa meskipun form DGT1 tidak diisi dengan lengkap, Majelisberpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwalawan transaksi berdomisili di Jepang sehingga tarif yangberlaku adalah sebagaimana tarif yang ditentukan dalamPerjanjian
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-06-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN METRO Nomor 43/PID.SUS/2015/PN.MET
Tanggal 10 Juni 2015 — ADITYA PERMANA Alias KUMEL Bin SYAHRONI
32 — 10
  • tersebut ;e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakimmenganggap perlu untuk mempertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusanpemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kemanusiaan dan keadilan. makadipandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1227/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
Tjioe Tjiang Lung Alias Dani
54 — 17
  • Variabelvariabelpertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut : Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringanhingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 16-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 97/Pid.B/2021/PN Jbg
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
YAHYA MAULUDIN Bin AININ
33 — 25
  • melepaskanterdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskanTerdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan,bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas