Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun Rancangan an Rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan ait an pendapatan daerah yang telahrcntd. Mela kan/fungsi BUD; e. es laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanenaan APBD, dan; an Daerah; elaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehi,X Kepala Daerah; 2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b.

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusanbarang milik daerah; Bahwa mekanisme atau proses pengajuan pencairan anggaran adalah pertamatama Bendahara Pengeluaran SKPD membuat surat pengajuan pemintaan danayang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kmudiandikonfirmasi ke bidang Anggaran, apakah dana yang diajukan eanpencairannya tersedia atau tidak dalam anggaran. Apabila tersedia secara Otomatisdinput Surat Penyediaan Dana (SPD).

Bahwa benar buruh merupakan pekerja pada Tergugat yang statusselaku Buruh Harian Lepas dengan dibayar setiap minggu dan ParaPenggugat masuk kerja sebelumnya adalah Para Kuli Bangunan yangmembuat BangunanBangunan dan Kantor pada Tergugat, karena kerjabangunan telah selesai Para Penggugat meminta untuk bekerja di PabrikKaroseri, karena kasihan dan melihat mereka tidak bekerja lagi makaatas kebijakan Tergugat dimasukin bekerja dalam Karoseri tersebutdengan status Buruh Harian Lepas digaji setiap minggunya

kalaudalambekerja Para Penggugatseringkali melakukan Pelanggaranpelanggaran didalam perusahaanBahwa karena sejak masuk bekerja dengan status Buruh Harian Lepastelah disepakati oleh Para Penggugat tanoa adanya Buktibukti lamarankerja yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan kulibangunan, terlebih pembuatan Karoseri pada Tergugat bekerja sifatnyaTemporer yang kadangkadang ada kerjaan dan suka pula tidak adakerjaan selama ini... maka atas dasar itu Para Penggugat menjadi BuruhHarian Lepas dan itu pun atas Kebijakan

Bahwa Para Penggugat sebelumnya hanya pekerja Kuli BAngunan yangmembuat bangunan dan kantir pada Tergugat, karena karena ParaPenggugat tidak ada kerjaan maka atas kebijakan dari Tergugat merekameminta Bekerja di Persusahaan tersebut dengan sepakat dan setujuuntuk Buruh Harian Lepas yang dibayar setiap minggu dan kalau ParaPenggugat mengatakan dengan status Buruh Harian Lepas tidak adadasr hukumnya seperti kuli bangunan yang bekerja tanpa harus adaperjanjian Tertulis dan kalau Para Penggugat mengatakan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.

Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan

Bahwa yang terjadi adalah Tergugatmemberikan sanksi kepada Para Penggugatdengan alasan yang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan pimpinan kampus adalahtindakan yang tidak pantas tanpa menyebutkansecara jelas di mana letak ketidak pantasantersebut sehingga Tergugat mengabaikan faktadan alasan dalam mengeluarkan' ketetapanterhadap Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya, dalam Buku Il Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen inisebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orangbanyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat mengubah ataumemperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturanperundangundangan, BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihaki.c. Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo.4.

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Pasal 8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;menetapkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;menetapkan peraturan dan keputusan OJK;menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;menetapkan kebijakan

Nomor 774/Pdt/2017/PT.DKIg. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuterpada Lembaga Jasa Keuangan;h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dani. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, OJK mempunyai wewenang:a.menetapkan kebijakan

perundangundangan yang berlakusebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadiObjek Sengketa bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dimana Tergugat menerbitkan Objek perkara tidakmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, yang bersifatprosedural / formal dalam setiap kebijakan

Tergugat seharusnya mengeluarkan Sertipikat HakMilik berdasarkan peraturan tentang waris dengan demikian tindakanTergugat telah melanggar Azas Kecermatan, dimana Tergugat tidakmengutamakan landasan keahlian, kecermatan yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, fakta hukum(recht feitelijk) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkankeputusannya;b.

, dengan adanyakepentingan penguasa, bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestun),sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara diantarannya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalampengambilan keputusan mengutamakan landasan peraturan perundangHalaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUNBLundangan, kepatutan dan keadilan dalam setip kebijakan

proses tawar menawar ataunegosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidakdilakukan secara sembunyisembunyi (rahasia) ";"Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan ternyatakapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkunganpemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalah selakuKepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang KotaBekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikikewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan

Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagaipemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biayapengurusan perizinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahansemen (batching plan) di Kelurahan Jatiasih, Bekasi" dan "sekalipunjabatan Terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL PerumahanPemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalamkapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmembuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangdiurusnya berupa 14 dokumen

Nomor 114 K/PID.SUS/2015memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,menyatakan bahwa kapasitas Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota Bekasi, dan sekalipun jabatan Terdakwa adalahselaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata RuangKota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut Terdakwa tidak memilikiuntuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perizinan yangberupa 14 dokumen perizinan termasuk IMB (Izin Mendirikan

PLN (Persero) No. 055.K/020/DIR/2003 tanggal 17 Februari2003 tentang Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Kantor Pusat;3.Bahwa terhadap kebijakan Direksi PT. PLN (Persero) dimaksud dan oleh karenaPenggugat telah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk mendapatkanrumah/tempat tinggal karena telah berkarya, maka dibuat Perjanjian Sewa BeliTanah dan Bangunan (Perjanjian) No. 607.

PLN (Persero) membuat kebijakan terkait pengadaandan/atau pemberian dan penempatan rumah kepada para pegawai ataupun kepadapensiunan PT. PLN dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan UsahaMilik Negara dan Edaran Direksi PT.

PLN (Persero) Kantor Pusat ;bahwa terhadap kebijakan Direksi PT.

Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi Hoge Raadtahun 1919.Bahwa Yurisprudensi Hoge Raad Tahun 1919 tersebut, hingga sekarangmenjadi pedoman pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal1865 KUH Perdata, bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah normasosial dan normanorma yang lain;Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatadalah membuat kebijakan tidak memberikan ganti rugi kepada ParaPeatani Usaha

Daerah Kabupaten untuk menyusun Zonasi.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWPS3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan

Bukan saja terhadap perbuatan yang bertentangandengan undangundang, tetapi juga bertentangan dengan kaedahnorma sosial dan normanorma yang lain dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah kebijakan tidakmemberikan ganti rugi kepada para petani usaha Tambak antara lainterhadap diri Penggugat, dengan alasan adanya pendapat Hukum(Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, yang notabenePihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tidak mempunyai kewenanganmencampuri proses Pelaksanaan

Putusan Gugatan Nomor 146/Pat.G/2016/PN Watnegara atau pemerintah, meliputi lembaga/Badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha MilikNegara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untukmenyelamatkan, memulihkan kekayaan negara menegakkankewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayananhukum kepada masyarakat.Bahwa Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) merupakanmasukan dan pendapat yang menjadi bahan referensi tambahan bagi sipemohon LO dalam mengambil suatu kebijakan

Putusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.MdoMenjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana perbuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambiian suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masayarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan badan publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yangtrasparan, efektifdan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggung jawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publikuntuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas..

Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain,mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajibsyaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan padapertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuan pengadaanbarang dan jasa;3.

Apabila diambil kebijakan untuk dilaksanakan dengan metode lain,mempertimbangkan pendapat BPKP RI Perwakilan Jawa Timur, wajibsyaratnya kebijakan yang diambil tersebut didasarkan padapertimbangan objektif, logis dan tidak menyalahi ketentuanpengadaan barang dan jasa;3.

Bahwa Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari Ba FourierYonkav9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba Fourier Yonkav7/PSdan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003 membuatjadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersama yaitu naikjaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari atas persetujuandan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliran piket jagagudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI pada tanggal 28 s.d.30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan oleh Terdakwa.12

Bahwa benar Terdakwa sebagai penjaga gudang senjata dari BaFourier Yonkav9/SDK bersama dengan Kopda Rian Ba FourierYonkav7/PS dan Serka Chandra Ba Fourier Denarhanud Rudal 003membuat jadwal jaga gudang senjata sesuai kesepakatan bersamayaitu naik jaga 3 (tiga) hari kemudian turun/istirahat 3 (tiga) hari ataspersetujuan dan kebijakan Danki sebagai Pa Tertua dan jadwal giliranpiket jaga gudang senjata di Satpamwal Denma Mabes TNI padatanggal 28 s.d. 30 Juni 2019 adalah dijabat/dilaksanakan olehTerdakwa

Jadi tidak tepat dalilPENGGUGAT yang mengatakan pembayaran dilakukan dengan KURSTETAP pada saat pembelian.Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan permintaan TERGUGAT agarPENGGUGAT membayar kewajibannya dengan mata uang DOLARAmerika bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang mengharuskanTRANSAKSI di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk RUPIAH adalahPREMATURE.

Karena kebijakan ini dikeluarkan sekitar Pertengahan Tahun2015 sedangkan Transaksi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT teijadisebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan itu (hal ini sesuai denganazas RETRO AKTIF).Halaman 14 dari 49 Putusan No. 66/Pdt.G/2016/PN.Bdg.11.12.13.14.Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10, 11 dan 12 gugatannya harusditolak dalam perkara ini karena tidak beralasan secara hukum.

Permintaan TERGUGAT untuk membayar dengan DollarAmerika tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah RI yangmelarang transaksi perdagangan atau pembayaran dalam mata uangasing, dan meminta agar pengadilan menyatakan bahwa pembayarandari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dapat dilakukan secara mencicilsebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) setiap bulannya;Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih banyak dan agar tidakterjadi pemutusan hubungan kerja besar besaran maka PENGGUGATmengajukan

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (2)disebutkan bahwa : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. menetapkan PTPKD;C. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa; dane. melakukan tindakan yang mengakibatkan

Sekretaris Desa yang bertugas :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdesMenyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, PerubhanAPBDesa dan pertanggungjawaban Pelaksanakan APBDesaMelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesaHalaman 12 dari 121 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesab.

Sekretaris Desa yang bertugas :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdesMenyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, PerubhanAPBDesa dan pertanggungjawaban Pelaksanakan APBDesaMelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesaMenyusun pelaporan dan pertanggungjawaban = pelaksanaanAPBDesaMelakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesab.

Menyiapkan perumusan kebijakan bidang perbendaharaan, subbidang Kas Daerah3. Menyiapkan laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidangKas Daerah4. Menyiapkan laporan mutasi kas rekening Giro dan Deposito KasPemerintah Daerah Kabupaten Bogor5. Menyiapkan dokumen rangkuman anggaran kas dari SKPD6. Menyiapkan dokumen SPD (Surat Penyediaan Dana)7. Menyiapkan dan atau menandatangani dokumen SP2B untuk danaBOS dan dana FKTP JKN8.

Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokumtetap;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agungberpendapat bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenanganpengambilan kebijakan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifatsebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaianterbatas (marginale toetsing) terhadap penilaian pelaksanaan diskresionertersebut, yaitu

Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi,keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor KeuanganNomor; Kep.22 A/M.ekuin/05/2000 tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan hasilrapat komite Kebijakan sektor Keuangan tanggal 11 Mei2000.Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 5;7. Foto copy Surat Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor:IJK/8.5/4713 tanggal 14 Juni 2000 kepada PT.

MNB dan Direktur Utama PT.Jasa Marga.Selanjutnya diberi tandabukti T II 9;12.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang EkonomiKeuangan dan industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor: 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentangkebijakan Penyehatan Perbankan dan Resiruturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 15Pebruari 2001.Selanjutnya diberi tanda bukti T II 10;13.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator

Bidang EkonomiKeuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor : 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 27 April 2001 tantangKebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Sektor Keuangan Tanggal 27 April2001.Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 11;14.Foto copy Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang EkonomiKeuangan dan Industri selaku Ketua Komite kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) Nomor : 02/K.KKSK/02/2001 tanggal 27 April 2001

tentangKebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27April 2001;Selanjutnya diberi tanda bukti T II 12;15.Foto copy Keputusan Nomor : 276/KPTS/M/2005 tanggal 9 Juni 2005tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan jalan Tol Lingkar Luarjakarta Seksi Pondok Pinang Jagorawi (JORR S) Kepada PT JasaMarga ( Persero).Selanjutnya diberi tanda bukti T Il 13;Menimbang bahwa bukti bertanda T Il 1, 2,3,7,8,13 telah dicocokandengan

berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon IItelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'un nikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai denganPasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan normahukum dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi :drbacll byic us JI de pLoyl 9 paiArtinya : Kebijakan

Tergugat;Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, terlebih lagiTergugat khawatir apabila terjadi perceraian maka anakanak yang masih kecilyang masih sangat membutuhkan perhatian, pendidikan dan kasih sayang darikedua ortang tuanya akan menjadi korban;Bahwa Tergugat tidak akan mencerikan Penggugat tanpa ada alasan yang syarlterlebih lagi Tergugat masih sangat yakin untuk dapat menjalin rumah tangga yangharmonis menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, denganmengambil kebijakan

Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2017/PA.Pwd.berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilnya dipersidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tabir dalam kitabAl Asbah wa al Nadzoir : 128 sebagai berikut ;Arbatbl byio as JI de eLYl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga sependapat denganpendapat

Nomor 1348 K/Pdt/201718.19.20.21.kemampuan Penggugat saat ini, dibuktikan dengan adanyabuktipembayaran angsuran yang telah berjalan;Bahwa Tergugat berencana mendisposisikan kewenangan Koperasi CitraMandiri kepada BPR lain, dan dalam hal ini berarti Tergugat dapat dikatakanmelepaskan tanggung jawab, dan dalam hal ini akan menimbulkan hutangdan kebijakan baru terhadap Penggugat, dimana keadaan Penggugat akansemakin dipersulit dengan beban hutang tersebut;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan salinan

keterangan parasaksi, akan tetapi terdakwa menggunakan uang angsuran nasabahadalah untuk biaya menagih pinjaman yang macet dilapangan namunterdakwa mengakui bahwa ia tidak berhak menggunakan sendiri uangangsuran karena uang tersebut semuanya kepunyaan perusahaan yaituPT.BPR Sarana Utama Multidana; Menimbang, bahwa kemudian para saksi mengatakan bahwaterdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Syam AgusSyarif pada bulan April 2012, namun satu bulan setelah kejadian olehpimpinan mengambil kebijakan

Bahkan Konvensi Perserikatan BangsaBangsatentang Hak Anak Pasal 3 ayat (1) menyatakan dalam semua tindakanmengenai anak yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa adminstratif atau badanlegislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.Menimbang, bahwa kebijakan negara dalam menetapkan batas usiademi kemaslahatan anak ini relevan dengan kaidah fikih yang berbunyi:arbacoIb bois acl, de ell!