Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 13-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 4 April 2018 — Rinaldus Andry Suseno als Andry
813 — 202
  • Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 37. Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura; 38.
    Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;39.
    Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun2010 terakhir di ANZ Bank 2016;Bukti Surat No 36 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 37 : Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 38 : Pemberitahuan
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 159 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
    Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Susenoyang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;Bukti Surat No 39 : Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawatysebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)Halaman 255 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.40.41.42.43.44,45.unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m2 di Residence 8,Tower
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HERLAN J BUTAR BUTAR
Terdakwa:
Dadang Ibnu Windartoko, SE
274 — 110
  • Nomor 07841/DKR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Khusus sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK di Cabang Surabaya ditujukan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Tim Pengawasan Bank 1-4 Otoritas Jasa Keuangan;
  • 3 (tiga) lembar Salinan printout file Sample Bukopin Sby.
    Pilar Mars Pratama tanggal 05 Maret 2020;
  • Salinan dokumen Exploration Team August 2012 Nickel Laterite Ore Exploration Report PT Cahaya Murni Sejahtera Concession;
  • Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/KDK.02/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Tetap Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Desember 2016;
  • Salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/KDK.01/2017 tentang Penetapan
    Mutasi, Rotasi dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Untuk Mengisi Lowongan Jabatan di lingkugan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 23 Agustus 2017;
  • Salinan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PB.3/2017 tentang Penetapan Rotasi Pegawai Setingkat Deputi Direktur di Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 Oktober 2017;
  • Barang bukti Nomor 71 sampai Nomor 111 yaitu:
  • Salinan dokumen Otoritas Jasa
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 25-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 217/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 25 Mei 2016 —
26 — 4
  • (tiga puluh ribu meter persegi), karenamenurut Turut Tergugat II sebagai institusi yang memegang otoritas pengukuran/pendaftaran tanah menerangkan bahwa tanah yang diklaim kepunyaan Penggugatsebelah Timur telah terbit SHGB No. 4 a quo; dan dilain pihak memaksa Tergugatuntuk membayar sisa pembayaran Rp. 600. 000.000, (enam ratus juta rupiah) kepadaPenggugat, karena tanahnya berdasarkan hasil pengukuran BPN adalah seluas 12. 483M?
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN Bin RAHMAT
60 — 6
  • , bahwa sebagaimana didalam UndangUndang RI UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagaimana perubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksuddengan Pengelolaan Ikan adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi sertapenegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan,yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-02-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Pbm
Tanggal 14 April 2015 — 1. YULIANA BINTI HENGKI 2. JENEIE HENGKI BINTI HENGKI
36 — 8
  • Variabelvariabelpertimbangan itu antara lain sebagai berikut :e Bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengandipidana dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun;e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itusendiri;e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm
Tanggal 30 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DEDY PRANATA, SH.
Terdakwa:
DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI
60 — 17
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Penipuan
Register : 25-01-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Mgt
Tanggal 1 Maret 2016 — Terdakwa JOKO SISWANTO Bin (Alm) KASIRIN
32 — 28
  • haruslah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan alternatif Kedua tersebut yaitu PENGGELAPAN.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua tersebutdan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri danperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya.Menimbang bahwa, merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2017 — SUPRIANTO Als JIB Als JIBRIL Bin NISUN (Alm)
84 — 32
  • Narkotika)Ad.2 UnsurTanpa hak atau melawan hukum: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawanhukum dalam pengertian hukum baik secara formil maupun materiiladalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;> Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalamUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini mengandung pengertianbahwa pelaku tidak memiliki hak berupa izin dari pemerintah ataulembaga yang memiliki otoritas
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 913/Pid.Sus/2016/PN Blb
Tanggal 27 Desember 2016 — ASEP SENDI AMARULLOH bin ADE TARYAT ANDI
27 — 8
  • Menimbang bahwa perbuatan pidana atau delik dalam unsur ke duaPasal 112 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalahbersifat alternatif , sehingga terpenuhinya delik ini tidak harus seluruh jenisperbuatan , namun dapat salah satu saja jenis perbuatan sebagaimana disebutdalam pasal ini.Menimbang bahwa pengertian hukum , tanpa hak adalah suatu keadaandi mana pada diri Terdakwa tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang atautidak ada ijin dari pihak yang secara hukum sah memiliki otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 477/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat : MASRUKIN Diwakili Oleh : AFIF FAHRONI, S,Sy.
Terbanding/Tergugat I : PT.BFI Finance,Tbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
51 — 24
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas daiilPENGGUGAT pada Gugatannya yang mengkaitkan TERGUGAT dengan peraturan terkait dengan perbankan yang dikeluarkan olehBank Indonesia, mengingat faktanya TERGUGAT 1 tidakHalaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 477/PDT/2019/PT SMGmenjalankan kegiatan usaha perbankan, akan tetapi merupakanPerusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,dengan demikian dalildalil PENGGUGAT tersebut di atas sangattidak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 214/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat NURUL ANDIYAH alias NURUL ANDIYAN Tergugat Dra. Hj. Siti Marwiyatun
139 — 57
  • Satpol PP yang mempunyai otoritas penegakan ketertiban diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, haruslah membongkar pagartembok tersebut atau dengan memperhatikan tuntutan subsider, maka setidaktidaknya pembongkaran tembok tersebut dilaksanakan sesuai hukum acara yangberlaku (HIR);PADA REKONPENSIMenimbang, mengenai gugatan rekonvensi, oleh karena apa yang digugatdalam tuntutan pokok perkara dalam rekonvensi merupakan juga pokok perkara dikonvensi dan telah dipertimbangkan di pokok perkara konvensi
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
RIZKI NUZLY AINUN, SH.
Terdakwa:
PANJI JAYA Bin MACIK
30 — 7
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum Penipuan
Register : 25-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 19 /Pid.B/2017/PN.Mgt
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa MUSTOFA Bin Alm. DJUWAIR
25 — 5
  • Terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yaituPENIPUAN.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum tersebut dan dipersidangan tidak terungkap adanya alasanpemaaf dan pembenar bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang bahwa, merupakan otoritas
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 307/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHAN Diwakili Oleh : Tejo Hariono SPd SH
Terbanding/Tergugat : PIMPINAN ADIRA FINANCE
71 — 36
  • tidak maumelaksanakan secara penuh apa yang telah dinyatakandalam Surat Pernyataannya sendiri.5) Penggugat (Lessee) secara melawan hukum telahmenjual Barang Modal milik Tergugat (Lessor) kepada pihaklain.6) Penundaan pembayaran angsuran sewa guna usahadalam masa pandemi Covid 19 hanya bisa dilakukan kepadaPenggugat bilamana sebelum pandemi Covid 19pembayaran angsuran sewa guna usaha tidak mengalamitunggakan/macet sehingga tidak dapat ditetapkan sebagaikredit lancar. vide pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
202 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BankDanamon Indonesia, Tok. cabang Cayman Island mempunyailisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan diCayman Island sejak tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkanoleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT. BankDanamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili;8.6.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 69/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT. BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR, beralamat di Jl. Serdang N0. 173 A Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai EDWIN M MANURUNG,SP (Direktur PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur), sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan (semula teradu/pelaku usaha), dalam hal ini diwakili oleh: BOYLE FERDINANDUS SIRAIT,SH IRFAN A TARIGAN,SH Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Boyle F Sirait & Partners, yang beralamat di komplek perumahan Rorinata, tahap IX, Blok B, No 20, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal, 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan; LAWAN Drs, JANNES TAMBUNAN, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 14 Januari 1966: Jl. Siantar, Linkungan VI,Kel. Cemara, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Propinsi Sumatera Utara Pekerjaan : Wirausaha, No KTP :0201021401401660001, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) ;
67 — 55
  • Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru , tambahan, lanjutan dan / atau lanjutan yang dibuat sepihak olehPelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yangdibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak Tanggungan , hak gadai , atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran .Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tangan ataudiberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuaidengan kelaziman di negara mitra P3B; dane. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu denganpenyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnyapajak;bahwa Majelis dalam persidangan telah meminta PemohonBanding untuk menyampaikan buktibukti yang mendukungpernyataannya;bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan form DGT1;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap form DGT1,diketahui form DGT1 telah mencantumkan nama pejabat danjabatan otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1825/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WINCOR NIXDORF INDONESIA
79 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporan pemeriksaan pajak;4) Bahwa pada Tahun Pajak 2009, TP Documentation yang dipakaioleh Termohon Peninjauan Kembali adalah TP DocumentationTahun 2006 (berdasarkan penjelasan tertulis dan bermeterai dariTermohon Peninjauan Kembali pada scat pemeriksaan), TPDocumentation Tahun 2006 masih dipakai oleh TermohonPeninjauan Kembali karena masih relevan dengan Tahun Pajak2009, selain itu Termohon Peninjauan Kembali beralasan bahwauntuk Tahun Pajak 2009 belum ada kewajiban pembuatan TPdocumentation oleh otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 13-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 420/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2017 — ABDI SURYANTO LATIMIN melawan Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk
59 — 39
  • Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit yang diterbitkan olehTergugat Il yang dikirimk kepada dan telah disetujui oleh Penggugat,tindasannya dikirimkan kepada kami PPAT/Notaris maka setelah akadkredit dilaksanakan dan dokumen perikatan/perjanjian kredit selesaidoproses/terbit maka kewajiban kami PPAT/Notaris myerahkannya kepadaBank (dhi Tergugat Il) selaku Pemegang Otoritas dalam penyelesaianpekerjaan yang diberikan kepada kami, PPAT/Notaris selaku PejabatPublik..
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Senjata Api
Register : 08-11-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 6 Nopember 2019 — ANDI MULYA bin HASANUDIN Lawan Jaksa SURYAMAN TOHIR,SH
87 — 15
  • Menyerahkan,Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau MempunyaiDalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu SenjataPemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata PenusukMenimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasarhak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpaadanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atautidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas