Ditemukan 11051 data
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
PRAMEDA SELAYAR bin ADE MUTOLIB SELAYAR
102 — 7
sahmelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salahsatu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untukmenyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perludibuktikan semuanya;Menimbang, bahwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175176, bahwa suatuanggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (Zonder
51 — 22
pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengantanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder
SARIEF HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
HARI SOEPRIJADI, SH
44 — 11
orang lainsecara melawan hukum:Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat altenatif artinyajika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsurini dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalamdoktrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, yang diartikandalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(in striid met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht)atau tanpa hak (zonder
1.Iwan Setiadi, SH.
2.AR. Guntoro
3.Rahmat Effendi, S.H.
Terdakwa:
Oki Hageli bin Sukirno
53 — 7
Unsurunsur tindak pidana dalamilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsursubjektif, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana olehperaturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawanhukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan faktor kesengajaan dikenalasas hukum pidana yaitu Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisimens sir rea, sengaja berarti juga adanya kehendak
71 — 24
dengansepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalahperbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma hukum maupunnorma sosial dan dalam hal ini terdakwa menyadari denganpikiran yang sehat bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkanhilangnya nyawa orang lain;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telahterbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukumansebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum akibatperbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukumpidana Gen straf zonder
76 — 24
Polsek dan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya(vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
INDRI AFNITA MARS, S.H.
Terdakwa:
1.Tri Niko Putra Panggilan Niko
2.Mulfi Sandori Panggilan Dori
104 — 11
TRI NIKO PUTRA Panggilan NIKO, DkkHal 40 Dari 44terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agarSupaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidanadengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus adapertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;Menimbang, bahwa
116 — 53
Penggugat agar Tergugat mencabut kedua objek sengketa a quo,haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan keduaobjek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tuntutan Penggugat agarTergugat mencabut kedua objek sengketa a quo haruslah dikabulkan dan terhadap tuntutanagar Tergugat merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula pun haruslah jugadikabulkan ; Menimbang, bahwa terkait adanya fakta hukum dalam bukti T3, sesuai prinsipereen bevoegdheid zonder
87 — 23
TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanoa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te Zijn); 138Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian 'secaramelawan hukum' telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakanbahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
187 — 164
No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder schuld) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan Supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yangdiancamkan, maka pada diri terdakwaharus ada pertanggung jawaban pidana(criminal responbility);Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini
1.TRIMAN SANTANA, S.H.
2.OGY FABRIO MANDALA, S.H.
Terdakwa:
1.RAHMAT Alias RAHMAT
2.NOVI INDRA Alias BARAT
182 — 29
dimaksud dengan melawan hukum di dalamUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yangmengenal sifat melawan hukum sebagai wederrechtelijk yang dapat diartikandalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (instrjd met het recht) , kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain(in stryjd met het subjectief recht van een ander), ketiga yaitu tanpa kKewenanganatau tanpa hak (zonder
31 — 49
Unsur Secara melawan hukum.Bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana diartikansebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), ataumelanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan adajuga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend ophet recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid);Bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalam tindak pidana korupsiadalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan secara formil
transparan maupun akuntabelsehingga dana tersebut tidak memberi kesejahteraan pada masyarakat dan tidakdapat mempertanggung jawabkannya ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut daiatas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalahperbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yaitu sebagai suatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan sebagai perbuatanyang tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpahak (zonder
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
188 — 143
Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secaraeksklusif.Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidanatidaklah dapat dialinkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas GeenStraft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinyatak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang iaperbuat.Penanggung Pajak PT Hardys Retailindo in casu Penggugatbertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas kewajibanperpajakan dan pertanggungjawaban tindak
Bahwa menurut hukumpositif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkankepada pihak lain, hal ini Sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld /Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinya tak seorangpun dapatdijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
Anggi Putra Pradana Panggilan Anggi
58 — 7
terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yangseringanringannya, mengenai permohonan' terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
SANTY EFRAIM, S.H.
Terdakwa:
1.BELON PETRUS MARIUS TAPOIN Alias PIT SANBEIN
2.FRANSISKUS ALUMAN Alias PAK FRANS
71 — 44
saja, maka dari itu iatidak dapat dinukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut: 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan Pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatan itu karena terpaksa olehkekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48 KUHP; 3)Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalanan sama sekaliGeen straf zonder
86 — 17
Unsur Tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan,menquasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalambentukbukan tanaman;Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yangbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, makaunsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis memandanglebih tepat menggunakan istilah melawan hukum daripada istilan tanoa hak,mengingat bahwa tanpa hak (zonder recht
61 — 31
Namun terhadap hal tersebut tetapberpedoman kepada azas geen straf zonder schuld (tiada hukuman tanpakesalahan), dan terhadap hal ini Pengadilan Negeri tidak terikat ataspersesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sepanjang dapat dibuktikan lainoleh Terdakwa ;5.
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Tuan
44 — 28
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld);Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 43/Pid.SusPrk/2018/PN RanMenimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa
35 — 9
Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum menutut Prof.SIMONS dalam bukunya LEERBOOK halamn 175176 diartikan sebagai suatu anggapan umummenyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum(wederrechtelijk) sedangkan melawan hukum atau wederrechtelijk sendiri diisyaratan telahmelakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht).
72 — 3
Dan baru kalau initercapai, maka betulbetul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhihukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld).