Bambang Sungkonotidak memiliki hak untuk memberikan kuasa menjual dan sertifikat tanahyang asli hilang tersebut saat ini tidak dalam proses pembuatan yang baru,namun terdakwa tetap meyakinkan saksi Ari Andri Wibowo, selanjutnyadikarenakan saksi Ari Andri Wibowo suka dengan lokasi tanah tersebut dandikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwa tanah tersebut tidakbermasalah dan dapat diproses peralihan hak, membuat saksi Ari AndriWibowo tergerak hatinya untuk membeli tanah yang berada di DesaTimbulharjo

Bantul tidak dapat diproses peralihan haknya namun uangpembayaran tanah sebesar Rp. 75.000.000, = (tujuh puluh lima juta rupiah)yang diserahkan oleh saksi Ari Andri Wibowo tidak dikembalikan olehterdakwa namun uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayarhutang sebesar Rp. 45.000.000, (empat lima juta rupiah), untuk komisiperantara saksi krowok yaitu sebesar Rp. 3.500.000, , saksi Glindingsebesar Rp. 2.500.000, , untuk saksi Sugirah dan saksi Supraptiningsihsebesar Rp. 5.000.000, , diberikan

Bantul tersebut tidak bisa diproses dan tidak dapatdiproses peralihan haknya menjadi milik saksi dan uang sebesar Rp.75.000 .000, (tujun puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan olehterdakwa kepada saksi;Bahwa akibat perouatan terdakwa tersebut, saksi Ari Andri Wibowomengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimukapersidangan berupa1 ( satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) dari

Bambang Sungkono tidak memiliki hak untukmemberikan kuasa menjual dan sertifikat tanah yang asli hilang tersebutsaat ini tidak dalam proses pembuatan yang baru, namun terdakwa tetapmeyakinkan saksi Ari Andri Wibowo;Bahwa benar selanjutnya dikarenakan saksi Ari Andri Wibowo suka denganlokasi tanah tersebut dan dikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwatanahtersebut tidak bermasalah dan dapat diproses peralihan hak, sehinggamembuat saksi Ari Andri Wibowo tergerak hatinya untuk membeli tanahyang berada

Putusan No.2/Pid.B/2016/PN Btlini tidak dalam proses pembuatan yang baru, namun terdakwa tetapmeyakinkan saksi Ari Andri Wibowo;Menimbang, selanjutnya dikarenakan saksi Ari Andri Wibowo sukadengan lokasi tanah tersebut dan dikuatkan oleh perkataan terdakwa bahwatanah tersebut tidak bermasalah dan dapat diproses peralihan hak, sehinggamembuat saksi Ari Andri Wibowo tergerak hatinya untuk membeli tanah yangberada di Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul dengan luas tanah 159m?

aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) dan Saksi Marijon alias Jon Bob bin Amirsyam(Alm) baru mengetahui bahwa SHM Nomor 4602 atas nama Saksi Nurbaini aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) (pelapor) yang telah dijaminkan kepada saksiMardiana binti Ali Umar (Alm) terhadap sebidang tanah yang berada di JalanRajawali Sakti RT.01 RW.001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,Pekanbaru telah beralin hak kepemilikan atau di balik nama menjadi atas namaSaksi Mardiana binti Ali Umar (Alm);Bahwa terjadinya peralihan

Bahwa terjadinya peralihan hak SHM atas nama Saksi Nurbaini aliasBu Beni binti Sidi Naali (Alm) ke atas nama Saksi Mardiana binti Ali Umar (Alm)adalah pada tanggal 27 September 2012 pada saat melakukan penandatanganAkta Jual Beli di Kantor Terdakwa Notaris Puji Sunanto, S.H., S.P.N., bin SlametBasoeki.

Putusan Nomor 1175 K/Pid/2016berwenang, sedangkan Akta Pengakuan Hutang tidak dapat untuk pengurusanatau peralihan Hak atas tanah atau balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM). Dasarpengurusan Terdakwa Notaris Puji Sunanto, S.H., S.P.N., bin Slamet Basoekimengajukan permohonan Balik nama Nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28September 2012.

Putusan Nomor 1175 K/Pid/2016PPAT wajib mendaftarkan akte jual beli yang dibuat dihadapannya (rangkapke2) dan warkahwarkah pendukungnya kepada kantor pertanahansetempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani aktetersebut, untuk keperluan pendaftaran peralihan haknya, sesuai denganPasal 19 PP 24 Tahun 1997 Jo.

Pasal 40 PP 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa jika proses jual beli atau balik nama SHM tidak sesuai denganproses atau tata cara untuk jual beli yang objeknya atas tanah dan prosedurpendaftaran dan peralihan Hak di kantor Pertanahan setempat, maka prosestersebut merupakan pelanggaran administrasi dan keabsahannya jual belitersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (incrach).

Menyatakan barang bukti berupa := Legalisasi asli Perjanjian Peralinan Pengelolaan Hall dan Kantinyang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu,SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangberalamat di Jalan Gaya Baru No.20 Kelurahan Duri TimurKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;= Surat Asli Peringatan dan Penegasan Terakhir tanggal 16 Juni2014;= Legalisasi asli Perjanjian Peralihan Pengelolaan Hall dan Kantinyang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu,SH.M.Kn

saksi Jhon Kifli mengontrak KantinNOFFY tersebut selama 5 (lima) tahun dengan sisa kontrak selama 2 (dua)tahun 4 (empat) bulan lagi yaitu berakhir pada bulan November 2016.Kemudian memperlihatkan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengansaksi BACHTIAR, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan atau mengcopykan Surat Perjanjian Kontrak antara Terdakwa dengan saksi BACHTIARkepada saksi Jhon Kifli;Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi Jhon Kifli nilai ganti rugipembayaran untuk melakukan perjanjian peralihan

dan ditahan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan barangbarang bukti berupa:e 1 Legalisasi asli Perjanjian Peralinan Pengelolaan Hall dan Kantinyang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu,SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangberalamat di Jalan Gaya Baru No.20 Kelurahan Duri TimurKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;e Surat Asli Peringatan dan Penegasan Terakhir tanggal 16 Juni2014;e Legalisasi asli Perjanjian Peralihan

haruslah dipulihkan dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :1 Legalisasi asli Perjanjian Peralinan Pengelolaan Hall dan Kantinyang telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu,SH.M.Kn sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangberalamat di Jalan Gaya Baru No.20 Kelurahan Duri TimurKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;Surat Asli Peringatan dan Penegasan Terakhir tanggal 16 Juni2014;Legalisasi asli Perjanjian Peralihan

dalam tahanan;Memulihkan hakhak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa:Legalisasi asli Perjanjian Peralinan Pengelolaan Hall dan Kantin yangtelah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Rahayu, SH.M.Knsebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di JalanGaya Baru No.20 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau KabupatenBengkalis.Surat Asli Peringatan dan Penegasan Terakhir tanggal 16 Juni 2014;e Legalisasi asli Perjanjian Peralihan

jelas demi hukum, penggugat17intervensi memiliki hubungan hukum dengan perkara kepailitan No.28/Pailit/2010/PNNiaga.Sby. yang timbul karena hukum ; Bahwa bilamana ditinjau dari hubungan hukum antara penggugatintervensi dengan debitur pailit terjadi karena Perjanjian PengikatanJual Beli No. 04 tanggal 27 April 2009 dan kuasa untuk menjual No.05 tanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan SRI SUTIYAH, SH.Notaris di Jakarta, yang mana perjanjian pengikatan jual beli tersebutBUKAN merupakan bentuk peralihan

hak atau levering hak atas tanahdari debitur kepada penggugat intervensi, sehingga perjanjian jual belitersebut adalah perjanjian yang bersifat obligatoir ; Bahwa perlu diketahui, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur secara jelas dan tegastentang peralinan hak (levering) hak atas tanah (Hak Guna Bangunan)yang secara spesifik ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) yangmenentukan : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli

Bahwa karena tanah HGB No. 93/Desa Belik adalah HARTA PAILITdan terbukti bukan merupakan milik penggugat intervensi, makasudah sepatutnya gugatan intervensi No. 487/PDT.INT./2012/PN.SBY. yangdiajukan penggugat intervensi ditolak untuk seluruhnya ; REKOMPENS : 20 92202 one nnn nnn rence ence cece cee12 Bahwa dikarenakan penggugat intervensi mendalilkan telahmembuat perbuatan hukum peralihan hak atas tanah HGB No.93/Desa Belik pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana AktaJual Beli No. 540/2012 tanggal

Sintana Setya Wongso Deminang kepadapenggugat selaku pembeli yang sah ; 8 Memerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmencatatkan peralihan hak pada buku tanah karena Jual Beli tanah danbangunan (SHGB No. 93/Desa Belik) antara penggugat asal/tergugatintervensi dengan tergugat asal/tergugat intervensi Ill, segera setelahdibuatkan Akta Jual Belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berwenang ; nnn n nn nn nnn nn ene nn nn nen en enn nn ne nance nee9.

Belik atas nama In SintanaSetya Wongso Deminang) yang lama tidak berlaku dan/atau tidak memilikikekuatan pembuktian hak ; 20222 none n nen ere ene enn renner nnnMemerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmenerbitkan dan menyerahkan sertipikat pengganti atas SHGB No. 93/DesaBelik atas nama In Sintana Setya Wongso Deminang kepada penggugatselaku pembeli yang sah ; $ $ nne nnn nn nn nnn nn nn nn nnn eeeMemerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmencatatkan peralihan

Saksi Ely Sulistiani Binti Asmui :bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris PPAT ibu DwiMurti Setyowati,SH;e bahwa saksi yang mengetik akta jual beli tanah dan bangunan antara Daryanadan Rusminah dengan para Terdakwa dan saksi turut menandatangani akte jualbeli tersebut di kantor Notaris PPAT dengan kapasitas sebagai saksi;e bahwa akte jual beli tersebut digunakan untuk peralihan nama sertifikat darinama Daryana dan Rusminah ke atas nama para Terdakwa;e bahwa Sertifikat tanah yang sebelumnya

Danoni Bin Madi :16bahwa saksi adalah karyawan Notaris Dwi Murti Setyowati, SH;bahwa saksi ikut menandatangani akte jual beli tanah dan bangunan antaraDaryana dan Rusminah dengan para Terdakwa di kantor Notaris dengankapasitas sebagai saksi;bahwa Daryana dan Rusminah menandatangani akte jual beli antaraDaryana dan Rusminah dengan para Terdakwa di rumah Daryana danRusminah dengan ditemani oleh salah seorang karyawan Notaris yangbernama lksan Fajari;e bahwa akte jual beli tersebut digunakan untuk peralihan

Notaris menjadi percaya karena Terdakwa juga membawa sertifikataslinya;bahwa kemudian Terdakwa beserta istri bersama seorang karyawan Notarismendatangi rumah Daryana dan Rusminah sekitar menjelang maghribmembawa akte jual beli untuk ditandatangani oleh Daryana dan Rusminah,setelah bertemu dengan Daryana dan Rusminah, lalu Daryana dan Rusminahmenandatangani akte jual beli tersebut dan kemudian Terdakwa membawaakte jual beli tersebut kembali ke Notaris;bahwa setelah itu Terdakwa beserta istri mengurus peralihan

sertifikat hak milik atas namaDaryana dan Rusminah sebagai jaminan pelunasannya kepadaTerdakwa;e bahwa kemudian Terdakwa beserta suami berencana mengagunkansertifikat milik saksi Jalil tersebut ke Bank Mega Syariah Randudongkalsebagai jaminan pinjaman dan saksi Jalil menyetujuinya;e bahwa suami Terdakwa meminta persetujuan kepada saksi Jalil secaralisan;e bahwa oleh karena sertifikat tersebut atas nama Daryana danRusminah, pihak Bank Mega tidak menyetujui, kemudian Terdakwabeserta suami melakukan peralihan

Terdakwabersama suami juga membawa sertifikat aslinya;e bahwa kemudian Terdakwa beserta suami bersama seorang karyawanNotaris mendatangi rumah Daryana dan Rusminah sekitar menjelangmaghrib membawa akte jual beli untuk ditandatangani oleh Daryana danRusminah, setelah bertemu dengan Daryana dan Rusminah, laluDaryana dan Rusminah menandatangani akte jual beli tersebut dankemudian Terdakwa bersama suami membawa akte jual beli tersebutkembali ke Notaris; bahwa setelah itu Terdakwa beserta suami mengurus peralihan

Tergugat I menjual lepas objek sengketa kepada Tergugat I, kemudianTergugat II menjual lagi kepada Tergugat III oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ;5 Bahwa pewrbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I mengurus dan menerbitkanSertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I dan perbuatan para Tergugatmenjual balikan obyek sengketa oleh dan dihadapan Turut Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan sifat hak yangharus dimiliki/diwarisi oleh Penggugat; Bahwa karena peralihan

Girian Bawah Nomor : 295 Folio 74 adalahmilik/warisan dari HERMAN SIMON (almarhum);4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugatlah yang berhak mewarisi objeksengketa; 5 Menyatakan perbuatan para Tergugat memperjual belikan tanah kebun kelapa obyeksengketa dan perbuatan Tergugat I Turut Tergugat I mengurus dan menerbitkanSertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diatas ranah kebun kelapa obyek sengketa,adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala suratsurat/aktaaktayang sehubungan dengan peralihan

Demikianjuga terhadap Notaris Mintje Waani, SH sebagai PPAT yang membuat Akteperalihan hak dari Sonny Bohang kepada Tergugat III hal mana sangat urgensebab menyangkut tanggung jawab subyeksubyek dimaksud dalam perbuatanhukum peralihan hak atas tanah yang dilakukan/dibuat dihadapan Notaris yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut angka 1.1 dan 1.2 diatas, makadimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut : Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan

menjadikan tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat IJ, namun menurut Majelis Hakim bukan soalsiapa pemilik Toko Sinar Laut akan tetapi karena obyek sengketa di kuasai oleh Tergugat IIIdan telah hadir kuasa hukumnya, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah telah tepatdalam hal menarik Tergugat III dalam sengketa ; Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat I dalam eksepsinya menerangkanbahwa seharusnya Penggugat menarik juga para Notaris yang membuat surat wasiat dan yangmembuat Akte peralihan

Penggugat tentangkepemilikan tanh/obyek sengketa oleh Penggugat, sehingga terhadap tuntutan yang memohonagar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat harus ditolak, maka segala tuntutanyang bergantung dari kepemilikan obyek sengketa dimaksud haruss ditolak juga seluruhnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti TII4 register Desa Wangureryang memuat data kepemilikan tanh dari Adolpina Salilo, kemudian kepemilikan ituditeguhkan dengan Sertifikat Hak Milik, selanjutnya telah terjadi peralihan

Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan oleh Notaris Muttaqien, S.H dan SHM Nomor 377 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

dilakukan oleh para Tergugat, baiksendirisendiri atau secara bersamasama adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum dan oleh karenanya para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hak dan sangat bertentangan denganhukum serta sangat merugikan Penggugat;Bahwa, demikian pula oleh karena penguasaan obyek sengketa yangdilakukan oleh para Tergugat, baik sendirisendiri atau secara bersamasama adalah melawan hak dan bertentangan dengan hukum, makakonsekuensi yuridisnya semua pemindah tanganan serta peralihan

Banyuwangi, dan bukti P12berupa Foto copy Pencatatan Peralihan Hak, Hak lainlain DanPenghapusannya (perubahan), dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugattelah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Pak Hamid/Sudi kemudian oleh para ahli warisdihibahkan berdasarkan Akta PPAT yang dibuat oleh Mustagim SH. di GentengKab, Banyuwangi pada tanggal 4 Oktober 1997 No.77/42/KBR/10/1997dihibahkan kepada Supami Mega Sesanti;Bahwa disini ada Akta Jual beli tapi tidak di cantumkan PPATnya;Bahwa dalam catatan ini yang menjual tanah tersebut adalah PakSoemarni;Bahwa untuk peralihan hak milik itu identitas tanah tetap cuma nama yangdiganti;Bahwa ketika sudah muncul sertifikat yang baru maka sertifikat yang

Soemarni sangat tidak beralasanhukum oleh karenanya penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugattersebut merupakan perbuatan melawan hakum;Menimbang, bahwa petitum 7 dapatlah dikabulkan pula karenaPenggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa maka semuapemindah tanganan serta peralihan hak dalam bentuk apapun atas obyeksengketa, dan suratsurat, AktaAkta, Sertifikat ataupun bukti kepemilikan lainatas obyek sengketa yang muncul karenanya, tanpa ijin dan sepengetahuanPenggugat sebagai pemilik

Nasional Kabupaten Banyuwang;Menyatakan Akta Hibah Nomor 277/42/KBR/X/1997 yang dikeluarkan olehNotaris Muttagien, S.H dan SHM Nomor 377 Tahun 1999 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi adalah sahsecara hukum dan memiliki kKekuatan hukum mengikat;Menyatakan bahwa para Tergugat telan melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat adalahtanpa hak, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;Menyatakan semua pemindah tanganan serta peralihan

., pada saat initelah beralih hak / dijual oleh Tergugat Ill kepada pihak ketiga dan sedangdalam proses pencatatan peralihan hak menjadi atas nama pihak ketiga /pembeli pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo., sehingga dengantidak ditariknya pihak ketiga tersebut dalam perkara ini menyebabkan gugatankurang pihak (Plurium Litis Consortium)DALAM POKOK PERKARA :Untuk Terqugat II dan Tergugat III 1.Bahwa yang terurai pada jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuandan tidak terpisahkan dari jawaban

terpenuhidan berdasarkan hukum, maka dikabulkan dan ditetapkan jadwal lelangoleh Turut Tergugat Il, sehingga obyek jaminan tersebut pada tanggal 06Maret 2015 dilakukan penjualan lelang dan diperoleh pembeli / pemenanglelang adalah Tergugat III (Sabari).e) Bahwa Tergugaitlll sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah LelangNo. 167/2015, Tanggal 06 Maret 2015, telah melaksanakan seluruhkewajibannya dengan membayar harga barang yang dijual, bea lelangpembeli, pajak daerah (BPHTB) dan biaya pencatatan peralihan

Wonosobo,Luas 169 M2, Surat Ukur Tanggal 30 November 2002, No.101/Jaraksari/2002, milik atas nama Sabari (Tergugat Ill).f) Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi jual beliobyek sengketa dari Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan tidakberdasarkan hukum sehingga harus ditolak, dengan penegasan sebagaiberikut : Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, pasal 37 ayat (1) menyatakan Peralihan hak atastanah dan Hak Milik atas satuan rumah

Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta : SinarGrafika;)Menimbang, bahwa jual beli tanah menurut UUPA, meskipunketentuan mengenai jual beli tanah tidak diatur secara khusus didalamUUPA No. 5 Tahun 1960 namun dalam Pasal 26 ayat (1) menentukan Jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan,Jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yangberwenang menurut ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 1 (satu) yang menyatakan antara Tergugat danPenggugat telah terjadi transaksi Peralihan/Pengoperan/Penyerahan Hak Atas TanahNegara/Garapan yang terletak di RT.02 RW.11, Kelurahan Cilangkap, KecamatanCimanggis (sekarang Kecamatan Tapos) (selanjutnya disebut surat pernyataan) denganrincian pembayaran sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam surat pernyataan,tersebut, dimana dalam surat pernyataan tersebut tertulis :a.

dengan ini Tergugat mensomir Penggugat untukmembuktikan adanya pembayaran secara tunai dan sekaligus sejumlah tersebut diatassebagaimana yang tertulis dalam surat pernyataan tersebut diatas;Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 1, dihubungkan dengan dalil gugatan angka 2 (dua)yang menyatakan luas tanah adalah 5,5 ha dengan total harga yang sudah dibayarPenggugat sebesar satu milyar lebih, maka jika benar demikian quod non dengan iniTergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya transaksi Peralihan

Tergugat Rekonvensi seluas 2,4 hektar (Bukti PR1);Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berminat atas sebagian tanah milik PenggugatRekonvensi, dan bermaksud mengambil alih/nengambil oper garap tanah tersebut seluas2,4 hektar dari Penggugat Rekonvensi;Bahwa untuk merealisasikan keinginan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,tersebut maka dibuatlah transaksi yang dituangkan dalam bentuk Surat PernyataanPeralinan / Pengoperan / Penyerahan Hak Atas Tanah Negara / Garapan yaitu : Surat Pernyataan Peralihan

Surat Pernyataan Peralihan/Pengoperan/Penyerahan Hak Atas Tanah Negara/ Garapan,tanggal 28 Agustus 2002 untuk tanah seluas 10.000 M? seharga Rp.250.000.000, (BuktiPR.3). Surat Pernyataan Peralihan/Pengoperan/Penyerahan Hak Atas Tanah Negara/ Garapan,tanggal 28 Agustus 2002 untuk tanah seluas 10.000 M?

Bukti T1B : Foto copy Surat Pernyataan Peralihan/Pengoperan/Penyerahan Hak AtasTanah Negara/Garapan seluas 10.000 M2 (1 Ha) senilai Rp.225.000.000.(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Agustus 2002;3. Bukti T2 : Foto copy Pembayaran Cicilan dari Penggugat kepada Tergugat untuk tanahseluas + 24.000 M2 (2,4 Ha);4. BuktiT3 : Foto copy Peta Bidang Tanah Cicilan Hak Garap Milik Tergugat seluas +60.000 M2 (6 Ha);5.

Bahwa subyek hak sertipikat in casu, yakni yang menjadi pihak TergugatIntervensi bukanlah sebagai subyek hak pertama kali, melainkan sebagaiHalaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor :5/G/2020/PTUN.Mdopihak kelima yang memperoleh obyek sengketa a quo dari jual beli,sehingga terhadap obyek sengketa a quo tidak hanya menyangkutadministrasi penerbitan sertipikat pertama kali, melainkan juga terkaitadministrasi peralihan, hal mana dasar peralihan tersebut adalah peristiwahukum berupa pewarisan dan perbuatan

Bahwa oleh karena pewarisan adalah peristiwa hukum dan peralihan hakadalah perbuatan hukum perdata, yang untuk keperluan pemeriksaankeduanya merupakan lingkup peradilan umum melalui Pengadilan Negeri,sehingga tidak berlebihan apabila kami sebagai pihak Tergugat,memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, kiranyadapat mempertimbangkan tidak menerima gugatan Penggugat, karenaobyek sengketa a quo tidak hanya menyangkut penerbitan pertama kalimelainkan juga peralihan hak karena peristiwa

dibiarkan tanah itu tidak apa apakarena namanya hak milik hak terkuat dan turun temurun tidak ada istilahkadarluasa tidak ada istilah tanah terlantar kalau hak milik kalau hak gunabangunan atau hak lainnya yang berjangka pada saat itu diusahakan bisaditetapkan sebagai tanah terlantar oleh BPN tapi hak milik tidak;Bahwa apabila sertipikat diterbitkan tahun 1998, HGB kalau sudah diterbitkansertipikat itu sah apalagi diterbitkan oleh instansi yang berkompeten dalamhal ini BPN, kalau sudah terjadi peralihan

, peralihan itu pada saat dilayanioleh kantor pertanahan itu sah juga peralihnan peralihannya;Bahwa prosedur peningkatan hak atas tanah pada saat ini ada 2 aturan yaitukusus untuk rumah tinggal warga Negara Indonesia diatur dengan keputusanKepala badan pertanahan tahun 1998 sedangkan diluar itu diatur denganperaturan BPN No. 9 tahun 1999 namun tanah ini kalau saya lihat diadiproses berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 698 jadi didalampermohonan disebutkan ada 2 yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak

Jawaban Turut Tergugat Il :DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta TurutTergugat Il telah mencatat pendaftaran peralihan hak karena Lelangterhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1241/Rejowinangun, GambarSituasi No. 02300/89 Tanggal 28 Juni 1989 luas 510 m2, Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 1237/Rejowinangun, Gambar Situasi No. 02296/89.

Bahwa Turut Tergugat Il dalam memproses pendaftaran peralihan hakkarena Lelang terhadap Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 1241/Rejowinangun;.1237/Rejowinangun, ; 1238/Rejowinangun; dan 1932/Rejowinangun, atasnama Kartika Anggraini menjadi atas nama Steven Adriel Antonia,berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 443/2016 Tanggal 08122016yang dibuat oleh Arfiah Nurul Fajarini selaku Pejabat Lelang. telah sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran

Tanah yang menyebutkan :Pasal 41(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapatdidaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat olehPejabat Lelang.Jo.

Pasal 108 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangmenyebutkan :Pasal 108(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelangdiajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya dengan melampirkan :a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;b. 1) sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atastanah yang telah terdaftar, atau dalam hal sertipikat dimaksudtidak dapat diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi

Menyatakan sah pendaftaran peralihan hak karena Lelang terhdapSertipikat Hak Milik (GHM) No. 1241/Rejowinangun, Gambar Situasi No.02300/89 Tanggal 28 Juni 1989 luas 510 m2, Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 1237/Rejowinangun, Gambar Situasi No. 02296/89.

Bahwa menurut hukum seharusnyaPenggugat dan Penggugat II dalam Konpensi menunggu PutusanMahkamah Agung, sebab masalah peralihan hak Milik dariTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat Vtidak dilakukan menurut hukum kepada Penggugat danPenggugat II, melainkan dilakukan secara melawan hukum yaitumenyalahgunakan keadaan (misbruik) oleh Kepala Kantor LelangNegara Medan mengalihkan objek sengketa dalam perkara aquokepada Pembeli beritikad buruk incasu Penggugat dan PenggugatIl;Gugatan

BANK PERKREDITANRAKYAT DISKY SURYAJAYA secara melawan hukummembebankan Denda keterlambatan sebesar 3,5 % perbulankepada Para Tergugat, pembebanan Bunga sebesar 46 % Pertahun kepada para Tergugat tersebut bertentangan denganketentuan bunga sebagaimana diatur dalam KUHPerdata/KUHDagang yang menetapkan Bunga atas pinjaman kredit hanyasebesar 11 % pertahun.Bahwa prima causa peralihan objek sengketa dalam perkara aquoadalah Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasakepada Penggugat II sebagai Peserta

Ilronisnya Penggugat Ilselaku Kuasa dari Penggugat direkayasa oleh Penggugat Ilmenjadi Pemilik yang tidak sah juga atas Objek sengketa dalamperkara aquo, padahal tidak ada peralinan hak dari Penggugat kepada Penggugat II atas objek Sengketa dalam Perkara aquo.Para Tergugat dengan ini mensomir (memperingatkan) Penggugat dan Penggugat II untuk membuktikan Peralihan hak dariPenggugat kepada Penggugat Il atas objek sengketa dalamperkara aquo.. Bahwa tindakan PT.

Padahal masalah peralihan hak atasSertifikat Hak Guna Bangunan No: 1123 milik Penggugat I, PenggugatIl, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonpensiyang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo masih dalamsengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam PerkaraNomor: 10/G/2011/PTUNMDN Jo. Nomor:94/B/2011/PT.TUNMDNdan sekarang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.3.

Makamenurut hukum, seharusnya Penggugat selaku yang berkepentingandengan BPR tidak dibenarkan menjadi Peserta Lelang atas objek sengketayang dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMedan. lronisnya Penggugat II selaku Kuasa dari Penggugat direkayasaoleh Penggugat II atas Objek sengketa dalam perkara aquo, padahal tidakada peralihan hak dari Penggugat dan Penggugat II untuk membuktikanPutusan Perk.Reg.No. 396/Pdt.G/2012/PN.MdnHalaman 35 dari 52HalamanPeralinan hak dari Penggugat

secara materil Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, setelah diteliti dandianalisa, ternyata secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi,karena saksi sama sekali tidak mengetahui secara pasti cara perolehan, ukurandan letak harta terperkara yang tidak bergerak, apalagi untuk mengetahuibatasbatasnya, sebab saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiriapalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan

/perolehan harta terperkara, dan kalaupun saksi menerangkan bahwa hartaterperkara berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dibeli pada tahun1997, namun terjadinya jual beli sebelum Tergugat dan Penggugat sebagaisuami isteri sebab Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2004,sementara harta terperkara berupa sawah selain tidak pernah melihat ataumendengar sendiri apalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jualbeli atau peralihan/perolehan harta terperkara, juga pengetahuan saksi

satu unit mobil Fic up tidak termasuk dalam objekgugatan Penggugat rekonvensi, oleh karenanya kesaksian aquo sepanjangharta terperkara aquo harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga, setelah diteliti dandianalisa, ternyata kesaksian saksi terhadap harta yang tidak bergerak secaramateril dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi adalah orangyang tidak pernah melihat atau mendengar sendiri apalagi terlibat langsungatau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan

Masjid, Pasar VI, Desa Pematang Johar, KecamatanLabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dinilai memenuhi syarat materil saksi,karena saksi melihat langsung proses jual beli tanah terperkara antaraPenggugat rekonvensi selaku pembeli dengan Porang Nasution in casu ayahkandung saksi selaku penjual, sehingga saksi dinilai mengetahui langsungperolehan dan atau peralihan harta aquo kepada Penggugat konvensi danTergugat konvensi dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.meskipun saksi tidak mengetahui

Sedangkan hartaharta terperkara lainnya baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, saksitidak memberikan kesaksiannya;Menimbang, bahwa keterangan saksi ketujuh setelah diteliti dandianalisa, ternyata kesaksian saksi mengenai harta tidak bergerak berupa ruko,sawah, dan rumah, secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi,karena saksi adalah orang yang tidak pernah melihat atau mendengar sendiriapalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan/perolehan

;Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN TjgMenimbang, bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa dan /atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak seseorangterhadap tanah kepihak lain sehingga menyebabkan hilangnya kewenanganterhadap tanah tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut karena objek jual beliadalah menyangkut tanah maka jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuanyang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang

Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adatdan perbuatanperbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milikserta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkansetiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapatdidaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), sementara itu di dalam UndangUndang Pokok Agraria jugamenentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya denganhakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 yang merupakan pembuktian yang kuat mengenaihapusnya hak milik serta sahnya peralinan dan pembebanan hakhak konsumendari masyarakat ;Menimbang

Sedangkan sifat terang sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)maka jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang bertugas membuat aktanya;Menimbang, bahwa syarat jual beli tanan ada dua yaitu memenuhi syaratmateril dan syarat formil;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Peralihan hak atas tanah danpendaftarannya, karangan Adrian Sutedi, S.H, M.H pada halaman90 disebutkansyaratsyarat materiil

memutuskan setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima.EKSEPSI MENGENAI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGANSECARA HUKUM (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) YANG CUKUPUNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALANTsBahwa berdasarkan dalildalil yang termahktub serta diajukan dalamgugatan a quo, pada poin V mengenai alasan mengajukan gugatan padaangka 2 dalam posita gugatan a quo Penggugat menyatakan memilikihubungan hukum dengan objek sengketa, yang didaku oleh Penggugatadalah didasarkan adanya peralihan

yangdibuat oleh Notaris Muasli Rama, S.H., pada tanggal 15 Agustus 2002;Bahwa didasarkan pada ketentuan hukum pada Pasal 95 ayat (1) huruf aPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanana Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknyamenjelaskan terhadap peralinan hak atas tanah karena jual beli adalahdibuat dalam bentuk Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;Bahwa terhadap adanya suatu peralihan

hak atas tanah yang dibuat dalambentuk Perjanjian Ikatan Jual Beli, maka secara hukum adalah belum sesuaidengan ketentuan yang mengatur tentang formil atas suatu prosedur dalamHalaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 544 K/TUN/2017peralinan hak atas tanah, oleh karenanya secara hukum dapat dipandangbelum terjadi peralihan hak atas tanah;4.

Sementara, fakta hukumnya adalahbahwa pemohon hak atau yang memperoleh hak karena peralihan haksama sekali tidak menguasai atas tanah tersebut;Bahwa Judex Facti tingkat banding telah salah menerapkan hukum danmelakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya angka 1.3. dengan alasansebagai berikut:3.1.Atas dasar alasan apa, Judex Facti tingkat banding menyimpulkanpembukuan dalam buku Tanah serta pencatatannya pada surat ukuryang memuat data yuridis

Badarudin yang kemudiandialihkan berdasarkan akta peralihan tanggal 10 Nopember2009 Nomor 117/2009 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah18 Nopember 1912 berkedudukan di Yogyakarta luas5100 m?

~ dandemikian pula dengan pihak pembeli juga masih memiliki,menikmati dan mengerjakan tanah yang dibeli dari pihakPenggugat yaitu tanah tanah sebagaimanatanah yang dimaksud didalam obyek sengketa 1 dan obyeksengketa 2, dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa 1dan obyek sengketa 2 oleh Tergugat, baik Penggugat maupunpembeli tidak dapat mengajukan permohonan sertifikatmaupun melakukan peralihan hak lainnya diatas tanah hakmiliknya yang sah walaupun hingga saat ini masih dikuasaidan dimiliki oleh

Untukmengujinya berada dalam ranah keperdataan murni bukanlagi sengketa TUN karena adanya peralihan peralihansecara keperdataan tersebut ;5 Gugatan diajukan telah lampau waktu 90 hari(daluarsa) ; Bahwa sesuai pula surat gugatan khususnya posita angka 7Penggugat mendalilkan mengetahui secara kasuistiskeberadaan obyek sengketa pada tanggal 12 April 2010 padasaat H.

Untukmengujinya berada dalam ranah keperdataan murni bukanlagi sengketa TUN karena adanya peralihan peralihansecara keperdataan tersebut, yang harus diuji diPengadilan Negeri Mataram bukan di PTUNMataram ; c.

tertanggal 29 Maret 2001 yang padapokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah menerimapembagian yang seimbang atas harta peninggalan AlmarhumSALIM BUDI SANTOSO, dan karenanya Para Tergugat tidak akanmengusik dalam bentuk apapun terhadap Perusahaan Kecap yangdikuasai oleh Penggugat termasuk etiket / merek dagangnya.Bahwa beberapa waktu setelah surat pernyataanditandatangani dan disepakati bersama, Para Tergugatternyata beritikad buruk dengan melakukan suatu tindakanberupa menghalang halangi permohonan peralihan

Merek Terdaftar dalam hal ini PemohonKasasi berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada ParaTermohon Kasasi atas kerugian yang diderita oleh PemohonKasasi.Bahwa mengenai kepemilikan Pemohon Kasasi atas merek "IkanBandeng dan "2 Ikan Bader Mas", telah dinyatakan terbuktioleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkanbukti P1 s/d P4 (Halaman 48 Putusan Pengadilan NiagaSurabaya nomor' perkara 05 / WHAKI.MEREK / 2010 /PN.Niaga.Sby), dimana bukti P1, adalah merupakan dasar danawal dari terjadinya peralihan

Sehingga dengan demikian,sejak alat bukti P1 itu) ditandatangani oleh Para TermohonKasasi, pada saat itu pula telah terjadi' peralihan haktermasuk merek kepada Pemohon Kasasi. Bahwa hal demikianpada pokoknya juga diakui dan dibenarkan oleh Majelis HakimHal24 dari 23 hal. Put. No. 347 K/Pdt.Sus/2011Pengadilan Niaga Surabaya.

Sehingga dengan demikian adalahseharusnya Para Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepadaPemohon Kasasi terhitung sejak terjadinya peralihan hakmerek tersebut kepada pihak Pemohon Kasasi.Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi,terlihat jelas dalam kesaksian yang diajukan oleh saksiJapar Purnadjaya selaku mantan sales dari Para TermohonKasasi.

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan segala surat-surat, buku-buku atau daftar-daftar atas tanah sengketa / obyek sengketa yang dimiliki atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;7.

Bahwa karena penguasaan atas tanah sengketa dilakukansecara melawan hukum, maka segala bentuk peralihan hak atastanah sengketa beserta suratsurat yang menjadi turutannyaharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;22.

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidaksah dan batal demi hukum.8. Menyatakan segala suratsurat, bukubuku atau daftardaftar atastanah sengketa/obyek sengketa yang dimiliki atau atas namaTergugat ataupun atas nama orang lain adalah cacat hukum, tidaksyah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;9. Menetapkan bahwa ganti rugi yang harus dibayar kepadaPenggugat oleh Tergugat sebesar Rp.

Dirjo, maka segala bentuk peralihan tanah sengketa yangdilakukan oleh P. Dirjo kepada Aminah dan Karsiya dengan sendirinya bataldemi hukum karena (Alm) P. Dirjo sama sekali tidak berhak mengalihkanharta milik Gd.

Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa tidaksah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan segala suratsurat, bukubuku atau daftardaftar atastanah sengketa / obyek sengketa yang dimiliki atas nama ParaTergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;7.

Gugatan Kurang PihakBahwa gugatan tidak menyertakan sebagai pihak terhadap Notaris danPPAT yang membuat transaksi peralihan dari pemilik awal kepadaTergugat, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan adanyaPerbuatan Melawan Hukum, dimana tanah berdasarkan SHM Nomor3830 dan SHM Nomor 3831 yang menurutnya telah beralin menjadinama Tergugat sehingga pihak yang menerbitkan akta peralihantersebut harus ditarik sebagai pihak ;B.

Gugatan Kabur / Obscur LibelBahwa Penggugat dalam Positanya tidak menguraikan jelas dimanaletak Perbuatan Melawan Hukumnya, Penggugat menyatakan tidakmengetahui peralihan atas objek tanah berdasarkan SHM Nomor 3830dan SHM Nomor 3831 yang menurutnya secara tibatiba berubah namaTergugat, disini Penggugat gamang dan nampak tidak mengetahulpersoalan, bagaimana bisa seseorang yang tidak mengetahui perihalperalihnan objek dimaksud namun ia langsung menuduh perbuatanmelawan hukum, sementara ketentuan hukum

didasaripengakuan Penggugat dirugikan oleh Terguggat I, sementara tidakHalaman 15 Putusan Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN.Bgrada peran dalam posita keterkaitan dengan Tergugat Il, TurutTergugat dan Il, oleh karenanya gugatan salah satu pihak yangmenarik Tergugat II, Turut Tergugat dan II ; Penggugat tidak kompeten mengajukan gugatan aquo, dimanaPenggugat hanya sebatas ahli waris bukan sebagai pemilik awal atasobjek SHM Nomor 3830 dan SHM Nomor 3831 yang dialihkan keTergugat I, sehingga pantas pada proses peralihan

Jamhuryang belum dijualbelikan kepada Tergugat atau pihak lainnya ;Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat Il yang menyatakanPenggugat dalam gugatannya tidak menguraikan proses peralihan tanahtersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diuraikannya prosesperalihan tanah tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur,maka untuk membuktikan apakah benar telah terjadi peralihnan tanah tersebuttelah merugikan Penggugat memerlukan pembuktian lebih lanjut yang dapatHalaman

Bahwa yang dapat disimpulkan oleh Tergugat dari dalil gugatanPenggugat adalah peralihan Sertipikat Hak Milik No.336/Selongtercatat atas nama Nyonya Tini Kartini Subhan, seluas 939 M?,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21 Desember2012 No.00042/Selong/1992, yang terletak di JI. Sriwidjaja III No.28,Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya JakartaSelatan, dimana menurut Penggugat tidak pernah mengalihkantanah hak miliknya kepada Perseroan Terbatas PT.

bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004,tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cacat hukumdan harus dicabut serta dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, bahkan terkesanmengadaada dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat dalammelakukan peralihan

dataperalinan hak maupun data pendukung lain yang berkaitan denganperalihnan tersebut, namun demikian Penggugat tidak mempunyaikewenangan untuk menguji secara materil terhadap data dimaksud.Adapun adanya Akta Jual beli tanggal 20 Maret 2013 No.104/2013yang dibuat dihadapan PPAT Nathalia Alvina Jinata, S.H.merupakan perbuatan hukum peralinan hak, terjadi pada saatdilakukan dan ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah bukan pada Tergugat ;Perlu TERGUGAT jelaskan, bahwa pemohon peralihan

ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah, menyatakan : Akta PPAT adalah Akta yangdibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatanhukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik SatuanRumah Susun ;Dengan demikian Akta tersebut di atas yang dibuat dihadapan PPATNathalia Alvina Jinata, S.H., yang dilampirkan oleh Pemohon kepadaTergugat merupakan Akta autentik yang membuktikan telah terjadiperbuatan hukum peralihan