Penggugat merasa keberatan karena harusmembayar iuran bpjs untuk sekeluarga, menbayar listrik, Kebutuhan hiduppenggugat dan anakanak, biaya transportasi kerja serta memberikan uangbulanan untuk orang tua tergugat dan penggugat, sedangkan saat itupenggugat hanya seorang dosen honorer yang penghasilan nya tidakmenentu dan tergugat tidak memberikan uang sama sekali untukpenggugat bahkan tergugat menawarkan pinjaman jika penggugat butuhuang.c.

Karena selain penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadapTergugat di Kantor Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Penggugat jugamenghina dan merendahkan, harkat dan martabat Tergugat sebagaimanusia, Penggugat mengatakan kepada Tergugat Lo itu cuma pecundangyang ga pantas untuk mengasuh anak, Lo itu cuma tukang ojek yang gamampu menghidupi anak, Lo itu cuma tukang ojek yang ga akan mampubayar BPJS anak, Lo itu cuma orang miskin yang menyekolahkan anak ajaharus pake KJP, dan masih banyak lagi makian

Bukti surat tersebut telah bermaterai, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;Fotokopi Bukti Pembayaran BPJS oleh Penggugat atas nama Penggugat dananak anak. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diparafserta diberi tanda P.14;Fotokopi Surat Pernyataan Transaksi dari PT Heksa Solution Insurance.

tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi mengusir PenggugatRekonpensi dari rumah yang benar Penggugat Rekopensi sendiri yangpergi tanoa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi;Bahwa sakitnya Penggugat Rekopensi sebenarnya TergugatRekonpensi sudah pernah memberikan biaya pengobatan tetapiPenggugat Rekonpensi selalu menolak, tetapi secara fakta Termohonsudah lama mengidap penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi) sambilberobat jalan dan untuk berobat sudah ada kartu BPJS

Terus seperti itu .Terakhir bekerja di Jakartasejak tgl 15 januari 2018 sampai dengan tgl 10 Agustus 2019.Gaji Rp.11jutaan potong Pajak dan BPJS. Setiap bulan pada awalawalnyaPemohon kirim Rp.8.000.000. Semenjak Pemohon dipindahkan tugas kekarawang yang biaya hidup lebih mahal maka Pemohon kirimRp.7.500.000 setiap bulan.

merupakan satu kesatuan keluarga;Tehadap bukti T4 sebagai bukti otentik bahwa Pemohon sedangberduaan dengan wanita lain yang menurut Termohon adalah kekasihPemohon;Terhadap bukti T5 adalah sebagai bukti bahwa Pemohon pernahmelakukan pentransferan uang ke rekening lain namun Termohon tidak tahukerekening siapa;Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor :1829 /Pdt.G/2019PA.Ckr..Terhadap bukti T6 adalah fakta nyata bahwa Termohon pernah dirawatdirumah sakit Cibitung Medika yang biayanya ditanggung oleh BPJS

merasa kepalanyapusingpusing dan pendengarannya berkurang ;Bahwa benar, sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan terdakwa hanyasalah paham/tersinggung ;Bahwa benar, waktu saksi dipukul tidak melakukan perlawanan sama sekali ;Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa tonggak bambu yang dipakai untukmemukul saat kejadian memukul saksi ;Bahwa setelah kejadian saksi dirawat di Rumah Sakit umum Gambiran kediri, saksihabis berapa tidak tahu karena yang membiayai rumah sakit orang tua melalui BPJS

Surat1.Fotokopi Surat Keterangan Wakaf yang diketahui oleh Kepala DesaBenteng pada tanggal 01 November 2007, bukti tersebut telah diberimeterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T.1;Fotokopi Surat Rujukan FKTP yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatancabang Parepare pada tanggal 26 Oktober 2020, bukti tersebut telah56diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;rkaitPERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mengajukanbeberapa eksepsi, yang pertama adalah eksepsi tentang Penggugat tidak cakap(error in persona), yaitu eksepsi ini ditujukan kepada Penggugat VIII dengan dalilbahwa Penggugat VIII memiliki keterbelakangan mental;Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Tergugat telahmenyerahkan bukti Surat dengan kode T.2 yang berupa Surat Rujukan FKTPyang dikeluarkan oleh BPJS

Dari segi formil,bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilaisebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs), dan masih membutuhkan buktitambahan;menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Surat Rujukan FKTP yangdikeluarkan oleh BPJS Kesehatan cabang Parepare pada tanggal 26 Oktober2020, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam eksepsiyang diajukan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu untukmempertimbangkannya lagi;menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan

Karyawan Mahakam SawitPlantation Group ;Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Serikat Pekerja TingkatPerusahaan MSPG membalas Internal Memo dari Komisaris Tergugatyang pada pokoknya adalah ; segera membayarkan gaji tahap pertama,perbaikan Manajemen / Restrtukturisasi Organisasi dilakukan setelahpembayaran tahap (satu) direalisasikan, segera menentukan tempat /kantor sementara di Tenggarong agar bisa menjalankan lagi aktifitasPerusahaan dan Karyawan bisa masuk bekerja seperti biasa lagi,menempatkan BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaiprioritas untuk dibayarkan agar bisa digunakan kembali fasiltas tersebut,mendukung pihak Perusahaan untuk menjalin komunikasi yang baik sertamelibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara demimewujudkan Visi dan Misi Perusahaan ;Bahwa = sampai memasuki awal Pebruari 2018 dimanakaryawan,pekerja/ouruh dalam keadaan lemah dan mendekatikemiskinan, upah sudah delapan bulan tidak dibayarkan kepada ParaPenggugat dan pekerja/buruh lapangan juga tidak dibayarkan

hak nyabahkan sampai sebelas bulan termasuk THR 2017, anakanak sudahlama menunggak bayar sekolahnya, angsuran kendaraan macet danakan segera ditarik collector padahal waktu itu menjadi ojek online adalahpeluang paling bagus yang bisa diharapkan untuk bertahan hidup,tagihan Bank terus berbunga, karyawan yang sakit tidak bisa berobatsampai meninggal dunia karena BPJS kesehatan juga ikut tidakdibayarkan, dan banyak lagi yang terjadi kepada 1.131karyawan,pekerja/buruh MSPG ;Bahwa persatuan karyawan

Januari 2018 Serikat Pekerja TingkatPerusahaan MSPG membalas Internal Memo dari KomisarisTERGUGAT yang pada pokoknya adalah ; segera membayarkan gajiHalaman 97 dari 137 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN Smr67.68.69.tahap pertama, perbaikan Manajemen / Restrtukturisasi Organisasidilakukan setelah pembayaran tahap (Satu) direalisasikan, segeramenentukan tempat / kantor sementara di Tenggarong agar bisamenjalankan lagi aktifitas Perusahaan dan Karyawan bisa masuk bekerjaseperti biasa lagi, menempatkan BPJS

dan mendekatikemiskinan, upah sudah delapan bulan tidak dibayarkan kepada PARAPENGGUGAT dan pekerja/buruh lapangan juga tidak dibayarkan hak nyabahkan sampai sebelas bulan termasuk THR 2017, anakanak sudahlama menunggak bayar sekolahnya, angsuran kendaraan macet danakan segera ditarik collector padahal waktu itu menjadi ojek online adalahpeluang paling bagus yang bisa diharapkan untuk bertahan hidup,tagihan Bank terus berbunga, karyawan yang sakit tidak bisa berobatsampai meninggal dunia karena BPJS

Mesin : E3RZE-0354116;

Januari2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesar Rp.22.920.000, untuk Pinjaman Kades dari SILPA, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 07 Februari2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 135.775.000, untuk Kegiatan peningkatan jalan desa, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 16 April2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 25.600.000, untuk Pinjaman Kades dari BPJS

dan Musrembang,diterima dan ditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal28 Mei 2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 5.000.000, untuk Kegiatan Pinjaman Kades dari BPJS, diterimadan ditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 03 Juni2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 16.200.000, untuk Kegiatan peningkatan jalan desa, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 20 Desember2019.1 (satu) bundel berkas

Januari 2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 22.920.000, untuk Pinjaman Kades dari SILPA, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 07 Februari2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 135.775.000, untuk Kegiatan peningkatan jalan desa, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 16 April 2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 25.600.000, untuk Pinjaman Kades dari BPJS

dan Musrembang,diterima dan ditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 28Mei 2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 5.000.000, untuk Kegiatan Pinjaman Kades dari BPJS, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 03 Juni 2019;Kwitansi Penyerahan uang dari Bendahara Desa Cibentang sebesarRp. 16.200.000, untuk Kegiatan peningkatan jalan desa, diterima danditandatangani oleh Tersangka ASEP SUKANDAR tanggal 20 Desember2019.Halaman 88 dari 102

DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 : 2004;

73. 2 (dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT.

DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 :2004;2 (Dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT.

DITAPURI WARANAWA, ISO14001 : 2004;73.2 (Dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT.DITAPURI WARANAWA No. 03690853;74.1 (Satu) lembar foto copy Petikan Keputusan MenteriKetenagakerjaan RI Nomor : 143 TAHUN 2016 tentangpenetapan perusahaan penerima sertifikat system managemenkeselamatan dan kesehatan kerja tanggal 16 Mei 2016 berikut 2(Dua) lembar foto copy lampiran;75.1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan AuditorIndependen

DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 :2004;73. 2 (dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT.

Marga Husada 12062019Pembayaran Gaji 3 072019 s/d Rp.617.879.075.karyawan Rumah sakit 31082019Marga HusadaC. pembayaran premi 0607 2019 Rp.32.302.700.BPJS Kesehatan Rumahsakit Marga Husada d. Pembayaran 1852019,907 Rp.190.000.000.hemodialisa 2019,1072019,17719, 2082019,1982019.e. Pembelian darah 11072019 Rp.5.000.000. Petty Cash 13072019 Rp.5.000.000.g. Pembelian ObatObat 18072019 Rp.5.000.000.h Pembayaran Air Pam 1262019 Rp.40.901.200.Pembayaran 22082019 Rp.38.300.584.Telephone/airpamllistrik.

Klaim BPJS Rp. 1.250.937.543 (satu milyar duaratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus empat puluh tiga rupiah)." Biaya penyusutan dan amortisasi Rp.604.553.957(enam ratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribusembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)..

Klaim BPJS Rp. 1.250.937.543 (satu milyar duaratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus empat puluh tiga rupiah)." Biaya penyusutan dan amortisasi Rp.604.553.957(enam ratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribusembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)."

yaitu kode CR5388 atas nama Fathan danhal 23 dari 69 Putusan Nomor : 198/Pid.B/2021/PN Cbikode CR7450 atas nama Ryza dimana kedua kode CR5388 dan kode CR7450banyak transaksinya, saksi dapat mengetahuinya karena setiap transaksi tertera atasnamanya;Bahwa dari aplikasi corner payment terdapat banyak layanan yang dapatdigunakan salahsatunya dipergunakan untuk membayar penggunaan aplikasigojek, grab, mengisi gopay, mengisi ovo, shopee, pembayaran shopee pay,pembayaran tagihan listik, pembayaran tagihan BPJS

Siti Komariah dan saksi Dyana mulai merasa curiga;Bahwa benar aplikasi corner payment itu dapat mengisi saldo pulsa,penggunaan gopay, grab, pembayaran BPJS, pembayaran PDAM dan lainsebagainya;Bahwa benar dari keterangan saksi Hj.

SitiKomarnah dan saksi Dyana mulai merasa curiga;Bahwa aplikasi corner payment itu dapat mengisi saldo pulsa, penggunaangopay, grab, pembayaran BPJS, pembayaran PDAM dan lain sebagainya;Bahwa keterangan saksi Hj.

Surat Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ; . Bukti Setor Lunas Kwitansi BPJS ; . Surat Bukti Data Badan Usaha Tenaga Kerja ; . Bukti Setor Pajak PPh Pasal 21 ; . Bukti Setor Pajak CV DIORI Tx No. A19305649099 ; . Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Formulireae 6 eee . Bukti Penerimaan Negara atas Setor Pajak melalui BankBCA, 5 s $25 nn . Fotocopy KTP Pegawai Personil CV. DIORI ; . Surat Keterangan Pencatatan Terdaftar CV. DIORI olehKementerian Hukum dan HAM ; .

DIORIcece ee eee eae eeeaaeeesaaeeeaeeeeeseeeeseeeeeseeesseeeesaeeesaneeesaeeenaees (Bukti P12) ;Foto copy Surat Sertipikat Kepersertaan BPJS KetenagakerjaanNomor : 1500000016319 tetanggal 11 April 2017 atas namaCV. DIORI 00... cece cece eee eee ee eee eee ee essa eeeeaeseeaeaeeneaenes (Bukti P13) ;Foto copy Kuitansi luran Nomor : 181104404352 tertanggal 23 11 2018 atas nama perusahaan CV. DIORI ............... (Bukti P14) ;Foto copy Data Badan Usaha Tenaga Kerja atas nama CV.

dengan anak-anak tersebut;

li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah tutup botol pengait tali parang warna orange;
• 1 (satu) buah Helm standard Honda warna hitam;
• 1 (satu) lembar kartu BPJS

Agar pihak perusahaan dapat membayarkan iuran BPJSKetenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sampai dengan bulan September2019;4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis palinglambat 10(Ssepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihakyang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial;Bahwa terhadap Surat anjuran No.

kerja, Sisa tunjangan hari raya keagamaan tahun 2019yang belum dibayarkan, Sisa upah yang belum dibayarkan pada periodepembayaran upah pada bulan februari dan upah bulan Maret sampai denganSeptember 2019, agar pihak perusahaan dapat membayarkan hak hakpekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, pekerja yangmencapai usia pension dan pekerja yang meninggal dunia sesuai denganketentuan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dan agar pihak perusahaan dapat membayarkan iuran BPJS

Ketenagakerjaandan BPJS Kesehatan sampai dengan bulan September 2019;Bahwa oleh karena itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang mengadiliperkara aquo untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membayarhakhak Para Penggugat berupa pesangon, penghargaan masa kerja danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat ( 3 ) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 23.498.854.918 (duapuluh tiga milyar empat ratus sembilah puluh delpah juta delapah ratus limapuluh emapt ribu

Jakarta, 30 April 2018, umur 4 tahun;