terdakwa menawarkan 1(satu) unit Mobil jenis PickUp Suzuki Carry Furara 1.55 FD MC warnasuperior white No rangka MHYESL415JJ704520, Nomor Mesin G15AID1104878 dengan Nomor Polisi DM 8326 EB, kepada Andi Alias Sadewatetapi dalam kwitansi An.Agus Jibran Alias Ajis Lasarika dengan maksuddan tujuannya mengalihkan mobil tersebut kepada Andi Alias Sadewadengan cara menggadaikan dengan pembayaran sebesar Rp.12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kwitansitertanggal 29 Juli 2018 dan peralihan

terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Mobiljenis PickUp Suzuki Carry Furara 1.5 FD MC warna superior white Norangka MHYESL415JJ704520, Nomor Mesin G15AID1104878 denganNomor Polisi DM 8326 EB, kepada Andi Alias Sadewa tetapi dalamkwitansi An.Agus Jibran Alias Ajis Lasarika dengan maksud dan tujuannyamengalihkan mobil tersebut kepada Andi Alias Sadewa dengan caramenggadaikan dengan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,(dua belasjuta lima ratus ribu rupiah), disertai dengan kwitansi tertanggal 29 Juli 2018dan peralihan

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat2 dalam huruf a,b dan c telah ditentukan tentang pemberian suratsurat tanda bukti hak, sebagaimana Jual Beli tertanggal 18121960yaitu dari C.34 Persil 6 D.Il atas nama Chamim menjadi C DesaNo.419 atas nama Chamronah yang hanya meliputi dapur seluas+ 50 M2 ditulis seluas + 125 M2 ; peralihan C Desa No.34 Persil 6D.I menjadi C Desa No.419 tidak pernah ditulis dan ataudiungkap sesuai

fakta sebagai alat bukti yang harus didahuluidengan adanya pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,termasuk didalamnya tentang adanya peralihan hak, jual belli,pemberian menurut adat diatur dalam pasal 26 dalam ayat 1 danayat 2, sebagaimana tertuang dalam Jual Beli tertanggal 18121960yang tidak dituangkan dalam obyek sengketa oleh Tergugat,sehingga Tergugat telah melanggar AsasKepastian Hukumdan Asas Kecermatan serta merugikan para penggugat sebagaisesama ahli waris dari Chamim atas C Desa No.34

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3317/Desa Sungai Raya,Gambar situasi 965/1989 tanggal 28 Juni 1989 seluas 305 m2 atasnama Wiwik Mujiyati (Penggugat) yang terletak di Jalan Raya SungaiRaya Dalam Gang Raya 6 Nomor 5 A RT 3 RW 2 Desa SungaiRaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (sekarangditempati Penggugat dan Tergugat) dan berdasarkan lembaranpendaftaran peralihan hak, pembebenan dan pencatatan lainnyadisebutkan bahwa peralihak

Desa Kapur tanggal6 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1765/Kapur/2012 tanggal 13 Juni 2012seluas 130 m2 atas nama Sarjono (Tergugat), yang terletak di JalanRaya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425/DesaPal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22Maret 1999 seluas 252 m2 atas nama Sarjono (Tergugat), yangterletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten KubuRaya dan berdasarkan lembaran pendaftaran peralihan

sertauntuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapatterjadi karena alasanalasan antara lain huruf (f) yaituantara Suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tanggaserta huruf (h) yaitu peralihan

Tergugat, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidakingin mempertahankan perkawinannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 juncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugatjuga sudah tidak sejalan karena Penggugat yang telah kembali memelukagama Kristen Protestan, dimana peralihan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang Gunamendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat termasuk Statuskepemilikan tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No.202 tanggal 14062000milik Penggugat agar memiliki kKekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar hakpengurusan peralihan hak atau balik nama sertifikat di kantor Badan PertanahanNasional (BPN) Bontang.Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada yang terhormat BapakKetua Pengadilan Negeri Bontang

batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan alas hak berupaSertifikat Tanah Hak Milik Nomor 202 atas nama Samuel Tirayoh (Tergugat) dan saatini Penggugat hendak melakukan balik nama Sertifikat atas nama Samuel Tirayoh(Tergugat) tersebut menjadi Andarias (Penggugat) namun Tergugat sudah lamameninggalkan Kota Bontang dan tidak ketahui lagi alamat dan keberadaannya danproses balik nama tersebut menjadi terhalang sehingga akhirnya kini Penggugatmenuntut untuk Penggugat dinyatakan berhak melakukan peralihan

berikut :Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya ; DALAM POKOKPERKARA : 20222 0n enna1 Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah I dan Pembantah IIsebagian ;2 Menyatakan bahwa Pembantah I dan Pembantah II adalah Pembantah yang baikdan benar ;3 Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Jual Beli No. 0044/D125/SITPIK/ KJB/WAI/X/2007, untuk Gudang Three In One Blok D 1No.25, dan Akta Kesepakatan Jual Beli No. 0043/F08/SITPIK/WAT/X/2007, untuk Gudang Three In One Blok F No. 8, adalah sahsebagai peralihan

S.059/ F.08/SIT.PIK/Pengalihan/W AI/X/2009, tertanggal 29 Oktober Hal 3 dari 12 Halaman Putusan No.466/PDT/2012/PT.DKI 561).2).3).4).2009 adalah sah sebagai peralihan hak kepemilikan Gudang ThreeIn One Blok F No. 8 dari Terbantah kepada Turut TerbantahMenyatakan bahwa hutang Pembantah I, II kepada Terbantah telah lunas untukseluruhnya ;Menghukum dan/atau memerintahkan Terbantah untuk mengembalikan surattanah kepada Pembantah I, II, yakni berupa :SHGB No. 9091, luas 363 m, atas nama Linda Hasan, yang

Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dengan menghambat proses peralihan hak kepada Para Penggugat serta Para Tergugat tetap menguasai atas 6 (enam) bidang tanah pekarangan dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut point 2.1 s/d 2.6 posita, yang seharusnya diserahkan kepada Para Penggugat dengan telah dibayarnya secara tunai dan sekaligus lunas atas harga 6 (enam) bidang tanah pekarangan dan bangunannya, maka Akta

HERWIDHI, SARJANAHUKUM, Notaris / PPAT di Kabupaten Sleman termaksud, kemudianPara Penggugat kurang lebih pada pertengahan tahun 2012 memintabantuan kepada salah satu PPAT di Kabupaten Sleman untukmemproses Akita Jual Beli dan Peralihan Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Sleman berikut persyaratannya, sehingga kelengkapanproses persyaratan peralihan hak telah dilakukan oleh Para Penggugatsecara benar..

Bahwa oleh karenanya proses peralihan hak tidak dapat dijalankan,maka terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Para Penggugat yang tidak dapat memprosesPeralinan Hak atas 6 (enam) bidang tanah pekarangan dan bangunanobyek sengketa sebagaimana tersebut point 2.1 s/d 2.6 tersebut diatas,dari atas nama Para Tergugat (Haji Nafsir Fauzi, Sarjana Hukum)menjadi atas nama Para Penggugat serta Para Penggugat tidak dapatmenikmati barang yang dibelinya antara Para

G/2013/PN.SLMN.membantu proses balik nama keatas nama Para Penggugat dan/ataunantinya kepada orang lain yang mendapat hak dari Para Penggugatberdasarkan Akta Peralihan Hak atas 6 (enam) bidang tanah pekarangandan bangunan sengketa sebagaimana tersebut point 2.1 s/d 2.6 diatas,kepada salah satu PPAT di Kabupaten Sleman yang ditunjuk oleh ParaPenggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan alatNegara..

Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat denganmenghambat proses peralihan hak kepada Para Penggugat serta ParaTergugat tetap menguasai atas 6 (enam) bidang tanah pekarangan danbangunan obyek sengketa sebagaimana tersebut point 2.1 s/d 2.6 posita,yang seharusnya diserahkan kepada Para Penggugat dengan telahdibayarnya secara tunai dan sekaligus lunas atas harga 6 (enam) bidangtanah pekarangan dan bangunannya, maka Akta Perjanjian

Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Nomor 199 / 2004 tanggal 29 April 2004yang dibuat dihadapan Tergugat IV kemudian dilakukan pengurusan untukpendaftaran peralihan hak pada Kantor Tergugat VI sehingga Sertipikat HakMilik No.772 Desa/Kelurahan Labuh Baru Barattanggal 21 April 2004yangsebelumnya terdaftar dan tertulis atas nama pemegang hak KHAIRUL S(i.c. Tergugat I) Kemudian dicoret dan balik nama ke atas nama pemeganghak berikutnya yang terdaftar dan tertulis atas nama DJANIS dan RUDYHARTONO;5.

Bahwa peralihan hak dari nama pemegang hak KHAIRUL S / Tergugat keatas nama pemegang hak DJANIS dan RUDY HARTONO di kantorTergugat VI tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukumyang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:6.

Bahwa kemudian karena DJANIS orang tua dari Penggugat JONSEN,Penggugat HANGSEN WILIM dan Penggugat MINGSEN SALIM meninggaldunia, maka berdasarkan Surat Wasiat Nomor : 19 tanggal 25 September2009 dilakukan peralihan hak dari nama pemegang hak DJANIS dan RUDYHARTONO balik nama menjadi atas nama pemegang hak RUDYHARTONO, JONSEN, HANGSEN WILLIM dan MINGSEN SALIMHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 184 /PDT/2018/PT.PBRsebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 772Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat

* (Bukti T VI.2), diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 29Maret 2004 No. 03520, 105012004LC19 (Bukti T V1.3).> Telah terjadi peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor772/Labuh Baru Barat seluas 8.456 M? dari Khairul.

DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan dan peralihan hakSertifikat Hak Milik Nomor 722/Labuh Baru Barat tanggal 21 April 2004,Surat Ukur No. 1703/L.B.Barat/2004 tanggal 01 April 2004, KelurahanLabuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, seluas 8.456 M2 dahulu an.Khairul S. sekarang an.

./2020/PN.Skt. tanggal 9 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berakibat hukum surat-surat Turut Tergugat Konpensi II berupa :

) kaviing dan beberapa telahdibangun rumah oleh yang membeli kavlingan kepada orang tua saksi pada tahun1997 dengan cara mencicil, bahkan sekitar tahun 2010 2011 orangorang yangmembeli tanah kavlingan tersebut sudah ada yang lunas cicilannya, namun SHMHalaman 36 dari 44 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt.No.116 dan SHM No.117 tersebut sekarang tidak atas nama orang tuanya lagitetapi atas nama Zulhair Zisvar dan Depi Indra;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Tintan Dindyati menerangkanmembenarkan peralihan

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78 Tahun 2012tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, TIl, TIll, TIV, TVI 1) dan Akta JualBeli Nomor 79 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012 (Vide bukti T1, Tll, Tlll, TIV, TVI 2), namun peralihan dimaksud karena setelah orang tuanya meninggaldunia sekitar tahun 2011 datang anak Bapak Salman Syahril (pemilik pertama)kerumah saksi Tindtan Dindyati dan mengajak Saudara Zulhair Zisvar (Tergugat )yang mengatakan bahwa posisi tanah SHM No.116 dan SHM No.117 tersebuttertukar

membeli tanahkaviingan dengan cara mencicil;Menimbang, bahwa sedangkan bukti materil berupa keterangan saksi dariTergugatTergugat yang dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangandibawah sumpah, yakni saksi Hafiz dan saksi Yuslizal Hamid, tidak ada satupunsaksi yang mengetahui secara jelas dan tegas dengan dasar pengetahuannyamengenai letak luas dan batasbatas tanah milik Tergugat dan Tergugat Il dandari saksisaksi dimaksud tidak pula diperoleh keterangan lebih lanjut mengenaibagaimana proses peralihan

Tergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan antara SHMNomor 116 dan SHM Nomor 117 atas nama Tergugat dan Tergugat Il denganSertifikat Hak Milik Nomor 4214 Tahun 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 4259Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 atas namaPenggugat tidaklah tumpang tindih/overlaping, karena Tergugat dan Tergugatll lah yang yang memperoleh tanah sengketa dengan meletakkan posisi tanahSHM Nomor 116 dan SHM Nomor 117 kedalam tanah Penggugat, peralihan

manamenurut Majelis adalah merupakan peralihan yang tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena perolehan SHM Nomor 116 dan SHMNomor 117 oleh Tergugat dan Tergugat II dari Ahli Waris Dadang Sutarja berasaldari peralihan yang tidak sah, maka peralihan dimaksud tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas olehkarena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sementara darialatalat bukti yang diajukan Tergugat dan tergugat Il tidak berhasil membuktikandalildalil

Bahwa pada pokoknya kewajiban Pihak TERGUGAT sebesar Rp.710.000.000, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkankepada pihak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud tersebut diatas,sampai saat ini Sampai diajukan GUGATAN ini belum di laksanakan, baikdalam bentuk uang Cash ataupun dalam bentuk AKTA PERALIHAN HAKSERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 902/ Jatimelati dihadapan PenjabatPembuat Akta Tanah (PPAT), belum dilaksanakan sampai saat ini dan/ ataupada pokoknya TERGUGAT belum terlihat itikat baik secara

JualBeli dan Penyerahan Sertifikat kedua Kavling B 89 sebagaimana dimaksudsurat serah terima bangunan tersebut diatas kepada TERGUGAT danTERGUGAT Il, atau sebagaiaman bukti surat tuntutan PemerasanTERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2020, hanyadapat dilaksanakan apabila pihak TERGUGAT telah melaksanakan terlebihdahulu kewajiban pembayaran sisa Total pelunasan sebesar Rp.760.000.000, (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah kepada PENGGUGATatau dalam bentuk terlebin dahulu melaksanakan AKTA PERALIHAN

Herawan S.H., M.Kn., selaku Notaris, pada saatdibuatnya PPJB, yang selanjutnya terhadap tanah dan bangunan milikTergugat telan pula Tergugat serahkan kepada Penggugat dan telahTergugat kosongkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 September2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 8 September2017, dan selanjutnya untuk pembuatan akta peralihan hak Sertifikat Hak MilikNomor 902/Jatimelati a/n Tergguat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Tergugat dengan itikad baik telah beberapa

ke4 s/d butir ke6 jelas mengadaada dantidak berdasar.Bahwa merujuk uraian Jawaban para Tergugat pada butir ke4 dan ke5 diatas, terhadap dalil Pengugat pada butir ke6 yang pada intinya menyatakanproses akta jual beli dan penyerahan sertifikat B 89 hanya dapat dilaksanakanapabila pihak Tergugat telah terlebin dahulu melaksanakan kewajibanpembayaran sisa total pelunasan sebesar Rp. 760.000.000, (tujuh ratus enampuluh juta rupiah) kepada Penggugat atau dalam bentuk terlebih dahulumelaksanakan Akta Peralihan

Hak Sertifikat Hak Milik No. 902/Jatimelatidihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kepada Penggugat, tidak berdasardan beralasan hukum, bahkan Penggugat dalam hal ini cenderung beritikadburuk ingin menghindar dari kewajibannya sendiri untukmembuat/melaksanakan Akta Jual Beli dihadapan PPAT atas obyek tanah danbangunan yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan PPJBdengan alihalih menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajbannya,dalam bentuk melaksanakan Akta Peralihan Hak Sertifikat Hak

seluruhperalihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminanPenggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617mohon kepada Turut Tergugat (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agartidak melakukan peralihnan hak apapun baik secara lelang serta tidakHalaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT13.14.15.16.BDGmencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan

Dan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebutsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) sementarauntuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agarmemberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak melaksanakan lelangterlebin dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkrah);Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Para Tergugat telah masuk dalamkategori perobuatan melawan hukum

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkrah);.

dengandalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugatyang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahanTergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat dan Tergugat Il Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidakbenar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugatmengembalikan dua obyek jaminan ke posisi Semula, tidak benar pula petitumgugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIuntuk tidak mencatat peralihan

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutanyang tidak berdasar dan harus ditolak;6.

BPN No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara, juga ketentuan Pasal 9 sampai denaan Pasal 13, PeraturanMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, jugaketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 27, Peraturan Kepala BPNNo.7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, disamping ituTergugat telah bertindak Melaksanakan Pendaftaran Perubahan Hakatas tanah, dan Peralihan

Hak serta peralihan pemegang Hak, jugatidak mempertimbangkan kepentingan penggugat dengan alas hakatas tanah yang berstatus pemberian hak, yang sudah ada terdaftarsebelumnya atas Nama : Drs.

Muhammad Anwar, Penggugat In Casu; yangbersumber dari Pemberian Hak Milik menjadi Pengakuan Hak Milik,yang diwariskan kepada pemegang hak yang tidak memenuhiketentuan dan persyaratan administrasi yang sah, dalam prosesPendaftaran Tanah maupun Pendaftaran Peralihan Hak Atas tanahkepada atas Nama : Hj. Irmayanti, Dkk dan kepada atas Nama:Herman sentosa.

pemegang hak dalam pendaftaran pertama(Obyek sengketa) adalah diperoleh dari Pengakuan Hak OlehTergugat In Casu, tanpa dilengkapi persyaratan administrasi yangditentukan Peraturan, serta tanpa disertai Keputusan TUN InstansiAtasan yang berwewenang dan yang bermaksud mencabut alas hakPenggugat yang ada dan telah terdaftar terlebih dahulu pada InstansiTergugat, Sedangkan alas hak Penggugat adalah diperoleh dariPemberian hak berdasarkan Keputusan Instansi Atasan Tergugat yangSah dan berwenang, Sehingga Peralihan

Bahwa pasca peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi in casu HermanSentosa, atas sertipikat a quo saat ini menjadi obyek Hak Tanggugan padaPT.

Soewito kawin dengan Tergugat, dan selanjutnya untukmemperlancar proses peralihan hak atas obyek sengketa kepadaPenggugat maka pemberian kuasa serupa diperbarui lagi dengan Kuasasecara notariil yaitu Alm. Soewito dengan persetujuan Tergugat sebagaiisterinya telah membuat surat kuasa kepada Penggugat secara Notariildihadapan Notaris & PPAT Sapto Teguh Imam Busono, SH., yangberalamat di Jl. Jend. Sudirman No.54 Ambarawa tersebut dalam AktaNotaris No.03 tertanggal 27 Juni 2009.11.

Pasal 41 ayat(1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peralihan hakmelalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jikadibuktikan dengan kutipan risalah lelang yan dibat oleh PejabatLelang ;Bahwa, risalah Lelang berdasarkan Peraturan Lelang/Vendureglement (Peraturan Penjualan di MukaUmum di IndonesiaOrdonansi 28 Februari 1908 LN. 08198) maupun KUHPerdata/BWadalah perjanjianjual beli lelang yang memunyai kekuatan mengikatsebagai undangundang bagi para pihak yang mengadakannya dantidak

Menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa yang semula atasnama Raden Soedarmono PA (Tergugat d.r.) kKemudian dibalik namamenjadi atas nama Soewito (alm) berdasarkan Risalah LelangNo.33/19891990 tertanggal 26 Juli 1989 oleh Kantor Lelang NegaraSemarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum mengikat ;6. Menyatakan Tergugat d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat d.r.

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang causa halal sebagai salahsatu syarat perjanjian, karena dalam perjanjian antara Penggugat denganSoewito diketahui ternyata perjanjian tersebut dipergunakan sebagai alat olehPenggugat untuk mengakali ketentuan pelelangan dimana Penggugat selakuDebitur kredit macet pada BPD Semarang tidak diperkenankan mengikuti lelanguntuk mendapatkan hak Debitur kembali atas SHM yang dijadikan sebagaijaminan hutang ;Menimbang, bahwa terhadap P3,P4 dan P6 Majelis berpendapatbahwa peralihan

Hak ada 3 yakni melalui jual beli, hibah dan waris, terhadapperjanjian dibawah tangan sebagaimana P3, P4 dan akta otentik sebagaimanaP6 merupakan pemberian kuasa mutlak yang senyatanya dilarang karenabukan merupakan peralihan hak yang dibenarkan menurut undang undang,karenanya terhadap buktibukti tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hokum diatasMajelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwapenggugat memiliki hubungan hukum terhadap

Penggugat didalam Gugatannya lebih banyakmendalilkan tentang adanya Hibah yang melahirkan peristiwa hukumlainnya yaitu berupa Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah, sementaraPerinal Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Jual Beli Tanah.Sehingga menimbulkan absurd hukum terkait Dasar Hukum gugatan karenaTergugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa dan berhak untukmelakukan jual beli kepada siapa saja yang dalam perkara ini adalahTergugat Il.

Karena Tergugat sejakawal tidak mengetahui adanya Hibah atau Perjanjian Peralihan HakAtas Tanah (Surat Perjanjian/Amanat Orang Tua), sementaraTergugat ! berdalih tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik sahTergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1352. SehinggaTergugat menanyakan apakah perbuatan Tergugat dapat dikatakansebagai pebuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tertanggal 30 Agustus2016 antara Tergugat Konpensi (Mulyati) sebagai Penjual danPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II (Siti Uminanmi) sebagaiPembeli dengan harga Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) yang dibuat dihadapan Aris Bharoto, SH Pejabat Pembuat AktaTanah dijadikan dasar peralihan hak atas tanah dari Tergugat Konpensi (Mulyati) menjadi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Il (SitiUminanmi) pada tanggal 21092016 di Kantor Badan

Potensi keuntungan yang diterima apabila sejak peralihan hakatas tanah tersebut disewakan dengan perhitungan sebagiberikut:2 tahun X Rp. 7.500.000, = Rp. 15.000.000, (Lima BelasJuta Rupiah) Kerugian ImateriilKerugian atas waktu yang diderita oleh Tergugat KonpensiI/Penggugat Rekonpensi karena menyebabkan mengganggupekerjaan Tergugat Konpensi IIl/ Penggugat Rekonpensi danmenyebabkan beban pikiran sebesar Rp. 100.000.000, (SeratusJuta Rupiah)Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesarHalaman

Amri;

Sebelah timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah utara berbatas dengan Tofik;

Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

Adalah sah milik Penggugat;

1. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 11728 tertanggal 10 Oktober Tahun 2005 atas nama SUGIANTO menjadi TAHIR;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 11728 tertanggal 10 Oktober Tahun 2005

li>

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Mahbub Adam Pratama

Sebelah Barat : Saminah

Adalah sah milik penggugat dengan luas tanah 120 M² (seratus dua puluh meter persegi);

1. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 221 Tahun 2000 atas nama P.Limbong menjadi Sertifikat Hak Milik sekaligus balik nama/peralihan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Warisini bertujuan untuk mendapatkan dasar /atau alas hak sebagailandasan guna mempermudah dalam pengurusan peralihan hartawarisan dari Pewaris almh. Ibu Anak kepada anaknya bernama Anak dan untukdigunakan dalam halhal lainnya yang mempersyaratkan adanya bukti penetapan abhliwaris dari Pengadilan Agama;8.

pemberkasansekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sudah dibagisebagai honor POKMAS dimana masing masing anggotamendapatkan bagian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah).Sedangkan untuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah) sebagai biaya peralihan setelan digunakan untukoperasional, terdapat sisa dan telah dibagi kepada seluruhPerangkat Desa beserta dengan Kepala Desa, yang masing masing menerima sekitar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).Bahwa untuk biaya PTSL atau

Sedangkan untuk biayapenerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Terhadap keterangan Saksi SUYANTO tersebut, terdakwamembenarkannya.Saksi ROFIQ, diperiksa didepan persidangan dan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa yang saksi ketahui PTSL atau PRONA adalah ProgramPemerintah dalam penerbitan sertifikat tanah masal.Bahwa saksi selaku Kasun .

Dan saat itu Saksi SAMSULselaku Kepala Desa Trompoasri mengembalikan kepada ParaPemojon untuk besar biaya yang akan ditanggung dan dari hasilmusyawarah disepakati untuk besarnya biaya adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil rapat tersebutdituangkan dalam bentuk Notulen Rapat.Sedangkan untuk yang menentukan biaya sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya peralihan alas hak adalah hasilHalaman ke 50 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY12.keputusan internal

Sedangkan untuk biayaHalaman ke 59 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY14.penerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Terhadap keterangan Saksi NURIL ISWANTO tersebut, terdakwamembenarkannya.Saksi NURSALAM, diperiksa didepan persidangan dan dibawahSumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan salah satu warga peserta / pemohonPRONA melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)Kantor BPN Kabupaten

Sedangkan untuk biayapenerbitan surat peralihan tersebut tidak ada aturannya namunhanya mengacu kebiasaan sebelumnya.Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnyapenuntut unum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan PenuntutHalaman ke 88 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYUmum tertanggal 09 Oktober 2019 No.Reg.

Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 dan NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, keduanya masih dibawah umur ( belum berusia 21 tahun ), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus peralihan hak karena warisan ( turun waris ) dan ijin menjaminkan

yang merupakanhak Pemohon dan anakanak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang telahmeninggal dunia, dan oleh karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masihdibawah umur ( belum berusia 21 tahun ) sehingga belum bisa melakukantindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibukandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaansebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama ketiga orang anak Pemohontersebut untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengurus peralihan

kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan jugasebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua,bertindak untuk dan atas nama : PUTU KHARISMA AYU PANGESTUSUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995, MADE BILLYCHRIST LUKITO SUDINA, Lakilaki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 danNYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir diDenpasar, 26 Januari 2001, ketiganya masih dibawah umur ( belum berusia 21tahun ), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu mengurus peralihan

Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan jugasebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua,bertindak untuk dan atas nama : MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA,Lakilaki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 dan NYOMAN MUTIARA CITAANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, keduanyamasih dibawah umur ( belum berusia 21 tahun ), untuk melakukan tindakanhukum, yaitu mengurus peralihan hak karena warisan ( turun waris ) dan ijinmenjaminkan