Sedangkan Tergugat belummelaksanakan konversi kebun dan hingga saat ini Penggugat belummenandatangani akad kredit;Bahwa Tergugat telah menentukan secara sepihak jumlah pokokhutang tanpa merujuk pada pedoman untuk menentukan hutangpokok petani kelapa sawit yaitu dari hasil penilaian teknis kebun, yangmeliputi: jumlah pokok tanaman minimum 120 batang/ha (seratus duapuluh batang per hektar), sudah bersertifikat, dan tersedianyainfrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Surat Dinas PerkebunanKabupaten Batang Hari Nomor 050/268/PLPP/DisbunBH Mei 2010,pada kenyataannya hanya baru dilaksanakan sebagian untuk prapenilaian teknis oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari.Selain itu Tergugat juga hanya secara sepihak menentukan hargaTandan Buah Segar (TBS) tanpa mengacu pada penetapan hargayang ditentukan oleh pemerintah;Bahwa hingga tahun 2003 Tergugat belum melakukan konversilahan untuk memisahkan antara kebun inti dan kebun plasma sertatidak dilakukan

Putusan Nomor 1531 K/Pdt/2013duduk juga tidak dinilai oleh Tim teknis Dinas Perkebunan, dan hanyadilakukan penilaian di wilayah Desa Teluk Leban, Desa KembangSeri, dan Desa Teluk Rendah Pasar, yang mana itupun baru sebagiankecil yang disebut pra penilaian;11.6.

Dan bertentangan pula dengan Pasal 8dan Pasal 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang HariNomor 21 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 8:Petani peserta plasma mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:1.Kewajiban petani.a.i"Mematuhi dan menaati segala ketentuan yang telah ditetapkanberdasarkan kesepakatan;Petani wajib menandatangani akad kredit setelah kebun memenuhipersyaratan teknis;Melaksanakan pencicilan kredit dari pemotongan penjualan TBS brutomaksimal 30% setelah pengalihan

kebun/akad kredit;Menjual hasil produksi kebun plasma kepada perusahaan inti melaluikoperasi baik pada masa pasca pelaksanaan sampai peremajaan kebun;Menyerahkan sertifikat kavling kebun plasma kepada bank pelaksanamelalui perusahaan inti sampai kredit lunas;Bergabung dalam wadah organisasi kelompok tani;Hakhak petani:Menerima kebun plasma sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan timterpadu oleh pemerintah daerah;Memperoleh jaminan pemasaran hasil dari perusahaan inti;Memperoleh pembinaan teknis

untuk selengkapnya Majelis Hakim menunjukkepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapatdipisahkan dari Putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papanpengumuman Mahkamah Syariyah Bireuen pada tanggal 24 April 2012 untukdiumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal initelah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku IIEdisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasadirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohondan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikanketerangan secukupnya;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang padapokoknya Pemohon telah melangsungkan

bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apaapa lagi danPemohon memohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalahmemohon melakukan perubahan akta kelahiran dengan tanggal 25 Agustus 1989menjadi 23 Agustus 1989;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Ktb.Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yangditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,2008, him. 4348 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugasdan Administrasi Pengadilan;Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti Surat P1, dan P3 maka Hakimberpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Jalan Titian Beringin RT.007RW.003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehinggadalam

No.0098/Pdt.P/2014/MS Bir.diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku IlEdisi Tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia,akan tetapi sampai saat hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihakyang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

keberatan atas keterangan saksi;Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apaapa lagi danPemohon memohon Penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalahmemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama MuhammadRaffasya Abdul Jalil menjadi Muhammad Raffasya;Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yangditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008,hlm. 4348 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan;Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Ktb.Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat PI, PII dan PIII maka Hakimberpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Jalan Karya Utama RT.002/001,Desa Gunung Ulin Kotabaru

WonorejoIndah Timur Kav. 145 RT.04/RW.08, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, KotaSurabaya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya karenanyaPengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku Il tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negerihanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan

7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama joPasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan laintentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterimauntuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diadili;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.BotgMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkanpada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang tanggal 14 Desember2016 dalam tenggang wakiu 14 hari, hal ini sesuai dengan ketentuanPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku Il,Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonantersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, paraPemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya,para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan disertaiketerangan tambahan dan memohon= agar perkawinannya = yangdilangsungkan pada tanggal 14

Penetapan No.212/Padt.P/2020/PA.TgtMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogotsebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telahsesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan olehpermohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara

kekuasaannya.(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkanhak atau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belumberumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa Buku Il Mahkamah Agung Republik IndonesiaPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus, termasuk ke dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melaluiHalaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN SkyPengadilan Negeri adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasauntuk menjual harta warisan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmemohon agar ditetapbkan sebagai wali kuasa untuk mengagunkan hartawarisan yang diterima oleh anakanak Pemohon yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun, dengan

fotokopi yang telah dibubuhi materai yangcukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P4, yang telah disesuaikan denganaslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f danPasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadibahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722K/Pdv/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semuayang diminta dalam petitum secara utun dan menyeluruh;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon,maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankankepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan : Lampiran Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran Ill A. 2. a. dan A. 2.

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Lampiran Ill A. 3. a. 2). c) menegaskan HPS dikalkulasikansecara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;2.

Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas;8. Pembinaan terhadap kelompokkabatan Fungsional;9.

Lebih lanjut ahli berpendapat bahwa dalam penerapannya, perhitunganharga satuan pekerjaan harus disesuaikan dengan spesifikasi teknik yang digunakan,peraturanperaturan dan ketentuan yang berlaku serta pertimbangan teknis terhadapsituasi dan kondisi lapangan setempat. Demikian pula dengan ahli yaitu Ir.

Lebih lanjutahli berpendapat bahwa dalam penerapannya, perhitungan harga satuan pekerjaanharus disesuaikan dengan spesifikasi teknik yang digunakan, peraturanperaturandan ketentuan yang berlaku serta pertimbangan teknis terhadap situasi dan kondisilapangan setempat. Demikian pula dengan ahli yaitu Ir.

Negosiasi baik teknis maupun biaya;g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;h.

Nomor 80 Tahun 2003 .... penunjukkanlangsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukannegosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajardan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;Bahwa dalam Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga ditentukan :(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuanusaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyediabarang/jasa sebelum memasukkan penawaran;(4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk

Nomor 1935 K/Pid.Sus/2014melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh hargayang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.11.Bahwa dalam pasal 14 Keppres No. 80 Tahun 2003 juga ditentukan :(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuanusaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyediabarang/jasa sebelum memasukkan penawaran.(4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansidan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa

Bahwa Pasal 17 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ...metodapemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukandengan membandingkan sebanyakbanyaknya penawaran sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulusprakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harusdiumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk peneranganumum dan bila memungkinkan melalui internet.8.

Bahwa pasal 17 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ...penunjukkanlangsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukannegosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajardan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.9.

Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

28)29)30)31)32)33)dan UKM RI Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha TA. 2013tanggal 01 Agustus 2013;Fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang PedomanPenyelenggaran Program Bantuan Sosial dalam rangkaPengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tanggal 29 11 2012;Fotocopy Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 05/PER/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis

Republik Indonesia melakukan sosialisasi di PropinsiKalimntan Timur dilakukan sekira pertengahan Januari 2013 denganmemanggil seluruh kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasidan UMKM SeKalimantan Timur terkait dengan Program Bantuan SosialPengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha MelaluiKoperasi yang berpedoman pada Peraturan Debuti Menteri BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor: 05/PER/Dep.4/1/2013 tentangpedoman teknis

Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaliandan pengaturan teknis dalam bidang bina kelembagaandan usaha koperasi.Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smrd. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendaliandan pengaturan teknis dalam bidang bina SDM Koperasi.e. Monitoring evaliasi dan pelaporan penyelenggaraanurusan di bidang koperasi.f.

Pelaksanaan fungsi teknis pemberdayaan Koperasi, UsahaMikro Kecil dan Menengah di bidang sarana dan prasaranapemasaran.3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan laporankebijakan di bidang sarana, prasarana, dan pengembanganpotensi pemasaran.4.

Setelah dilakukan sosialisasi maka Pengurus Koperasi yangberminat dan memenuhi persyaratan mengajukan proposalkepada Dinas Koperasi sebagaiman Syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Diputi Menteri Bidang Pemasarandan Jaringan Usaha nomor: 05/PER/Dep.4/I/2013 TentangPedoman Teknis Program Bantuan Sosial PengembanganSarana pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi, padapasal 8 ayat (1) dan ayat (2).Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN Smrc.

(VidePedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 MahkamahAgung RI 2008 halaman 10.a);1819Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/ PN.BKS.tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau bukanlahsuatu putusan yang bersifat Penghukuman maka putusan tersebut tidak dapatdieksekusi (non executable) dan telah terbukti dari semua bunyi amar putusandalam semua tingkat peradilan yang telah Penggugat kutip di atas membuktikanbahwa terhadap tanah

Penggugat tidak dapat dilakukan suatu eksekusi atas tanahmilik Penggugat;Bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku ITEdisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 115 sampai dengan halaman 116,eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain:1 Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah PutusanPengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yangberperkara, Putusan Perdamaian, Putusan Verstek yangterhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, PutusanPengadilan

(Vide PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007Mahkamah Agung RI 2008 halaman 115 sampai dengan halaman116);Dari semua butir pedoman melakukan eksekusi putusan yang telah berkekuatanhukum tersebut tidak satupun memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi terhadapPutusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR.tanggal 16 Juli 2009 jo.

(VidePedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku IT Edisi 2007 MahkamahAgung RI 2008 halaman 104);10 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/ PN.BKS.11tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau bukanlahsuatu putusan yang bersifat Penghukuman maka putusan tersebut tidak dapatdieksekusi (non executable) dan telah terbukti dari semua bunyi amar putusandalam semua tingkat peradilan tersebut membuktikan bahwa terhadap tanahPemohon Kasasi/Pembanding

/ Penggugat tidak dapat dilakukan suatu eksekusi;Bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku IIEdisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 115 sampai dengan halaman 116,eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain:1Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan PengadilanAgama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, PutusanPerdamaian, Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet ataubanding, Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang

Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Januari 2015
1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.20/DSP/III/2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 tanggal 01 April 2015

1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.21/DSP/IV/2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 tanggal 06 April 2015
1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.29/DSP/IV/2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.20/DSP/III/2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 Tanggal 01 April 2015;
1 Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.07/DSP/I/2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas

Kpts.41/DSP/VII/2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 Tanggal 01 Juli 2015;
1 Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : Kpts.49/DSP/VIII/2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran

dan Pemakaman Kota Batam Nomor : KPTS.41/DSP/VII/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Tahun Anggaran 2015 1 Juli 2015
1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Nomor : KPTS.49/DSP/VIII/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sosial dan

harga;b. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa;c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuaidengan isi kontrak;d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);e. total total harga penawaran bersifat mengikat; danf, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.Dan setelah beberapa waktu, pada saat pelaksanaan pekerjaan dan dengandilaksanakannya rapat koordinasi antara PPK, Konsultan Pengawas, KonsultanPerencana, Pengelola Teknis

dan Pengelola Teknis bersama sama bersedia untuk13melakukan perhitungan atas progress pekerjaan di lapangan, namun PelaksanaLapangan PENGGUGAT sudah sejak lama tidak mau bekerjasama dengan KonsultanPengawas, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis dan secara arogansi membuathitungan progres sendiri atas Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi tersebut.Dan pada alinea (d) hal 2 pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket PekerjaanKonstruksi, dinyatakan: PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwasehubungan

.01.02/1.2/1418/2012 tanggal 30 Juli2012, untuk melengkapi pembuatan/menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)untuk PENGGUGAT. dan hal ini tidak menjadi bagian permasalahan dikarenakanPENGGUGAT telah mengetahui kondisi di lapangan.Mengingat proses pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sedang berlangsung,serta terdapat beberapa keterlambatan pekerjaan dan tidak memenuhi progresdari Jadwal yang sudah ditentukan maka TERGUGAT I mengundang beberapa kaliKonsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pengelola Teknis

untuk menyelesaikan seluruh kontrak pekerjaan yangsudah dibuatnya, hal ini tergambar pada seluruh rangkaian pengawasan melaluirapatrapat pertemuan selalu PENGGUGAT menjanjikan akan mampumenyelesaikannya namun sampai adanya teguran I sampai dengan Teguran IIIyang dilakukan oleh pihak TERGUGAT I juga tidak diindahkan. bahkan pelaksanadilapangan dari pihak PENGGUGAT bersikap sangat arogan dan tidak mau tahudengan saran atau masukan dan desakan oleh Konsultan Pengawas, Konsultan15Perencana, Pengelola Teknis

;Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan waktu selama 50 hari kerjaterhitung dari tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan 18 Pebruari 2013, Penggugattelah melanjutkan pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Keperawatan dan GedungPendidikan Jurusan Kebidanan dan ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikansesuai kontrak, namun pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selama 50 haritersebut hingga kini belum dibayar, dimana menurut Tergugat I hal tersebut belumdihitung oleh Konsultan Pengawas Teknis

Takalar.Hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK akan tetapiterdakwa tidak melaporkan hal tersebut secara berjenjang dalambentuk analisa teknis yang dilakukan oleh tim teknisterkaitpemindahan lokasi tersebut.Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautandan Perikanan Kab. Takalar yang akhirnya berubah di Desa Galesongtersebut telah diklaim milik pihak perorangan yakni saksi saksi MUH.YUSUF DG BOKO.

Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSlaporan tentang perubahan lokasi yang dituangkan pada administrasisecara teknis dan tidak melibatkan Tim Teknis, serta pemindahan lokasipekerjaan tersebut tidak diusulkan dan dibahas di DPRD Kab.

Spesifikasi teknis barang/ jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri;3. Rancangan kontrak; Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Him. 18 dari 49 hlm.

Hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku PPK akan tetapiterdakwa tidak melaporkan hal tersebut secara berjenjang dalam bentukanalisa teknis yang dilakukan oleh tim teknis terkait pemindahan lokasitersebut.Bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Kelautandan Perikanan Kab. Takalar yang akhirnya berubah di Desa GalesongHim. 21 dari 49 hlm. Put.Nomor 31/PID.SUS.TPK/2018/PT MKStersebut telah diklaim milik pihak perorangan yakni saksi saksi MUH.YUSUF DG BOKO.

Takalar.Bahwa pemindahan lokasi pekerjaan tersebut tidak sesuai denganDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tanpa adanya usulan sertalaporan tentang perubahan lokasi yang dituangkan pada administrasisecara teknis dan tidak melibatkan Tim Teknis, serta pemindahan lokasipekerjaan tersebut tidak diusulkan dan dibahas di DPRD Kab.

Pasal 17 sampai 21 dan Pasal 65 ayat (3)Peraturan Bupati Bangkalan No. 89 Tahun 2020 tentangPetunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan No. 89 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihnan Kepala Desa,menyatakan: Untuk membuktikan sahnya surat undangan yangdibawa pemilih pada saat menggunakan hak pilihnya, panitiapemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan kartutanda penduduk (KTP) atau bukti lainnya yang sah sebagaiidentitas diri berupa surat izin mengemudi

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilinhan Kepala Desa;.

Pasal 17 sampaiHalaman 32 dari 113, Putusan Perkara No.: 155/G/2021/PTUN.SBY.10.Pasal 21 dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilinan Kepala Desa;.

PeraturanBupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PemilihanKepala Desa.

BuktiT16 : Surat Bupati Bangkalan Nomor: 141/245/433.110/2021,Perihal: Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pilkades Serentak2021, kepada: 1. TFPKD Kabupaten, 2. Camat, 3.

Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan danPertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan OperasionalSekolahTahun Anggaran 2015;Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan danPertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan OperasionalSekolah Tahun Anggaran 2016;Halaman 6 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.Pedoman Pelaksanaan

Sekretaris sebagai pengelola administrasi teknis pembangunansekolah;d. Bendahara adalah bendahara sekolah pada sekolah penerimabantuan yang bersangkutan;Administrasi Keuangan sebagai pengelola keuangan;f.

Ketua adalah guru tetap pada sekolah penerima bantuan yangbersangkutan;Sekretaris sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah;d. Bendahara adalah bendahara sekolah pada sekolah penerima bantuanyang bersangkutan;e. Administrasi Keuangan sebagai pengelola keuangan;f. Pelaksana teknis bertanggungjawab dalam implementasi teknispembangunan.Tugas dan tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)1.Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan;2.

Penggunaan DAK bidang pendidikan untuk SMP/SMPLB dalamrehabilitasi ruang belajar termasuk perabot mengacu padaspesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Ilperaturan ini. Sedangkan dalam pengadaan peralatanlaboratorium IPA, peralatan laboratorium bahasa, dan peralatanIPS mengacu pada spesifikasi teknis sebagaimana tercantumdalam lampiran Ill.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakanacuan minimal dalam pelaksanaan rehabilitasi/poengadaan.3.

Jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis)4. Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada angka VI huruf butir Bbutir 1 adalah merupakan harga satuan paket rehabilitasi.5.

GUNAWANRASID menanyakan paket yang di duga shabushabu tersebut kepada terdakwa,terdakwa mengatakan paket shabushabu tersebut miliknya yang dipesan oleh saksiAGUS TOMI, selanjutnya paket shabushabu, terdakwa, JULI SANTOSO dan saksiAGUS BUSTOMI di bawa ke Polresta jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan keterangan hasil pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.891.09.13.1511 tanggal 04 September 2013 yang di buat dan di tandatanganioleh TESSI MULYANI Nip. 19651119 199503 2 001 selaku manager teknis

PM.01.05.891.09.13.1511 tanggal 04 September 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI Nip. 19651119 199503 2 001 selakumanager teknis, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1(satu) klip plastic bening berisi Kristal putih bening, seberat 0,3740 g Bruto,(0,1710 g Netto) adalah benar mengandung METHAMFETAMIN (bukantanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) padalampiran undangundang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.3.

PM.01.05.891.09.13.1511 tanggal 04 September 2013yang di buat dan di tandatangani oleh TESSI MULYANI Nip. 19651119199503 2 O01 selaku manager teknis, yang pada kesimpulannya bahwabarang bukti berupa (satu) klip plastic bening berisi Kristal putih bening,seberat 0,3740 g Bruto, (0,1710 g Netto) adalah benar mengandungMETHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk NarkotikaGolongan (satu) pada lampiran undangundang No.35 tahun 2009 tentangnarkotika.