2010400.000.000,001.600.000.000,002.000.000.000,00 2011120.000.000,00480.000.000,00600.000.000,00 Jumlah 2.170.000.000,007.980.000.000,00 10.150.000.000,00 Bahwa realisasi pencairan dana bantuan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) berupa Bantuan Sosial dengansumber dana APBN dan APBD sesuai dengan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kegiatanBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai

Gading Kabupaten Hulu SungaiUtara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan AmuntaiUtara sejak tahun 2009 periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yangdisalurkan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebesar Rp.4.726.000.000, (empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yangterdiri dari : Dana Reguler sebesar Rp. 1.433.500.000, (satu milyar empat ratus tigapuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumbernya dari dana HibahBantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN dan APBD

No. 699 K/Pid.Sus/201526disebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.= Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Ketua UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP), namun bertentangan dengan Uraian Tugasdan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai UtaraKabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c,d, e dan f yakni :Hurufa =: Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.Hurufc

No. 699 K/Pid.Sus/2015 30sumber dana APBN dan APBD sesuai dengan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kegiatanBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Amuntai Utara KabupatenHulu Sungai Utara berupa Kegiatan Sarana/Prasarana dan Kegiatan SimpanPinjam Perempuan (SPP) sebagai berikut : No.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan pemerintahdaerah Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2012, sesuai dengan surat SekretarisDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/12323/40II/Keu Tanggal 27Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA.2012,Kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara , yang kemudian dimasukkandalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU ;Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam

perusahaan yang didukungnya(CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) ;Selanjutnya, atas permintaan Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SHmaka Saksi Suwandi selaku direktur utama PT.Gelora Megah Sejahteramemberikan kuasa direksi pada Saksi Jamal Muinzi selaku direktur CV.DwiMutiara F.M tanggal 04 Juni 2012 di depan notaries Meissie Pholuan,SHNotaris di Jakarta dengan Akta No.05 Tanggal 04 Juni 2012 dalam hal : Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan interactive whiteboard dengan sumber dana APBD

Pasal 18 (3) menyatakanbahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud ;Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 SebagaimanaDiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Keuangan daerahdikelola

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan pemerintahdaerah Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2012, sesuai dengan surat SekretarisDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/12323/40Il/Keu Tanggal 27Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA.2012,Kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkandalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU ; Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam

memperhatikanazas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;36Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa :secara tertib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secaratepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan ;Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atasbeban APBD

Sebesar sekitar Rp. 4.920.000.000, (empat milyar sembilan ratus duapuluh juta rupiah) untuk membiayai program Recovery Fund yang tidakdianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan terpidana UNTUNGSARONO WIYONO SUKARNO, SH.c. Sebesar sekitar Rp. 20.600.700.000, (dua puluh milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang secara bertahap diterima oleh terpidana SRIWAHYUNI, SE, MM dan terpidana Drs. KUSHARDJONO dipergunakanuntuk : a.

deposito atasnama BUPATI SRAGEN QQ BPKD pada BPR Djoko Tingkir dilakukan tanpapersetujuan DPRD dan tidak ditandatangani oleh Bupati Sragen selaku Halaman 13, Putusan No. 79/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smq.pemegang otoritas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sragen.Bahwa uang hasil pinjaman ADI DWUANTORO untuk dan atas nama BPKDpada tahun 2005 dengan menggunakan agunan berupa bilyet deposito atasnama BUPATI SRAGEN QQ BPKD pada BPR Djoko Tingkir dikelola dandigunakan tanpa melalui mekanisme APBD

.2) Pasal 11 Ayat (4) Bab V PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang PinjamanDaerah Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjamanBahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas telah memperkaya orang lainkarena keseluruhan hasil pinjaman dari BPR Djoko Tingkir yangmengalami macet tersebut fdak dimasukkan ke kas daerah sebagaipendapatan yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Sragen dan tidakdikelola melalui mekanisme pengelolaan APBD

, perubahan APBD dan perhitunganAPBD, serta Pengendalian Pelaksanaan APBD; 5) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;6) Menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan daerah; 7) Menyiapkan Rancangan produk hukum yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah;8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangandaerah; 9) Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas;10) Memberikan penilaian DP3 kepada bawahan; Halaman 26, Putusan No. 79/Pid.Sus

Sebesar sekitar Rp. 4.920.000.000, (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk membiayai program Recovery Fund yang tidakdianggarkan dalam APBD atas dasar Kebijakan terpidana UNTUNGSARONO WIYONO SUKARNO, SH.c. Sebesar sekitar Rp. 20.600.700.000, (dua puluh milyar enam ratusjuta tujuh ratus ribu rupiah) yang secara bertahap diterima olehterpidana SRI WAHYUNI, SE, MM dan terpidana Drs. KUSHARDJONOdipergunakan untuk : a.

;

.;14.1 (satu) lembar fotocopy berwarna rekomendasi pemberian belanjahibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung, hari Kamis tanggal17 Mei 2018;15.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbanganhibah Pemerintah Kota Bandung TA.2019, hari Rabu tanggal 30 Mei2018;16.1 (satu) lembar Disposisi Kepala BPKA Kota Bandung Nomor :900/1969BPKA tanggal 9 Mei 2019;17.1 (satu) lembar faktur HF Group ING Collection Konveksi SablonPercetakan Jl.

Kota Bandung, HENRYCO ARIESAPIE Sekertaris Ill : Kabag TU Pimp SETDA Kota Bandung ANDRIDARUSMAN Anggota : 18 Kepala Dinas Pemkot Bandung, Sekertaris BadanPengelola KEuangan Kota Bandung, Kabag Kesejahteraan Rakyatdan Kemasyarakatan, Kabag Pemerintahan Umum, KabagPerekonomian, Kabag Umum, Kabag Hubungan Kemasyarakatan,Inspektur I, Il, Ill, IV, Camat sekota Bandung, Lurah sekota Bandung.Hal ini menunjukan seluruh TIM PERTIMBANGAN Pembelian Belanja HibahDan Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari APBD

Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgbukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupabarang/jasa.0 Peraturan walikota Bandung nomor 567 tahun 2018 tentang Tata caraPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawabandan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan BelanjaBantuan Sosial yang bersumber dari APBD kota Bandung;1) Pasal 24 ayat (1) : Penerima Belanja Hibah wajib menggunakanHibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD;2) Pasal 24 ayat (2) : Penerima Belanja Hibah

Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktuwaktuapabila diminta oleh Walikota Bandung melalui SekretarisDAerahselaku ketua TAPD.Bahwa untuk mekanisme pengajuan proses belanja hibah danbantuan sosial yang dananya berasal dari APBD Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota No. 567 tahun 2018;Bahwa untuk prosesnya pemohon mengajukan proposal pengajuandana Hibah dan Bantuan sosial kepada Wali Kota Bandung melaluiKAbag. Tata Usaha Setda (Kabag.

NURMASAFARINI, MM.;14.1 (satu) lembar fotocopy berwarna rekomendasi pemberian belanjahibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung, hari Kamis tanggal17 Mei 2018;15.1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan hibahPemerintah Kota Bandung TA.2019, hari Rabu tanggal 30 Mei 2018;16.1 (satu) lembar Disposisi Kepala BPKA Kota Bandung Nomor :900/1969BPKA tanggal 9 Mei 2019;17.1 (Satu) lembar faktur HF Group ING Collection Konveksi SablonPercetakan Jl.

pembayaran atas beban APBN/ APBD. Dalam konseppengelolaan keuangan negara, pembayaran yang dilakukan Pemerintahatas beban anggaran pemerintah harus dilakukan setelah barang danjasa yang diperjanjikan diterima oleh Pemerintah.

Fasilitas ABRIMaka dari buktibukti surat berupa Berita AcaraPembebasan/Pembayaran oleh Tim9 tersebut dapat dilihat ternyata di dalamperkara a quo justru APBD dan Kerja Tim9 sangat tidak sesuai dengan Normayang ada dan memperhatikan pendapat saksi Ahli Prof.

Hermawan dan Dr.Elektison, di mana APBD tersebut harusnya digunakan untuk kepentinganPUBLIK yaitu dengan parameter:a).untuk kepentingan umum,b). dimiliki Pemerintah sertac). tidak digunakan untuk mencari keuntungandan d). bidangnya tertentu,tetapi justru di dalam perkara ini malah sebaliknya, APBD TA 1994/1995tersebut dan Kerja Tim9 ditujukan untuk kepentingan Privat (pembangunanRuman PNS) dan hal ini jelas melanggar kaidah / Norma yang ada yang telahmenentukan secara limitatif bidangbidang apa saja

seyogiayanya dapatdibenarkan dalam penggunaan dana APBD TERSEBUT ;Menimbang, bahwa memperhatikan fase 4.

PENATAUSAHAAN/PENSERTIFIKATAN DAN 6.PEMELIHARAAN, baik dari keterangan seluruh saksisaksi yang dihadirkan didalam persidangan dan seluruh bukti surat yang diperlihatkan dalampersidangan, ternyata tidak ada satupun yang memberi keterangan danpenjelasan bahwa fasefase ke4, ke5 dan ke6 ini di dalam kegiatanpelaksanaan APBD Pembangnan Kodya Bengkulu T/A 1994/1995 dalamperkara a quo telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa quod non ada APBD TA 1994/1995 dan ada Tim9yang sudah bekerja, namun hasil pekerjaannya

Pasal 1 angka 6 menyatakan penguatan permodalanadalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalanusaha mikro dan kecil melalui modal pinjaman lunak dana bergulir.Sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan modal pinjaman lunakadalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakartamelalui APBD Kota Yogyakarta untuk membantu permodalan usahamikro dan kecil yang tergabung dalam suatu kelompok sebagaiHalaman 3 dari 78 Putusan Nomor:1/PID.SUSTPK/2016/PT YYKpinjaman melalui Bank Pelaksana.

Pasal 1 angka 7menyatakan modal pinjaman lunak adalah dana yang dialokasikanoleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD Kota Yogyakartauntuk membantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabungdalam suatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana.Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) pemberdayaan ekonomi berbasiskewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan UMKyang bukan Pedagang Kaki Lima (nonPKL) di Kelurahan denganmemberikan penguatan permodalan usaha.

Pasal 1 angka 6 menyatakan penguatan permodalanadalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalanusaha mikro dan kecil melalui modal pinjaman lunak dana bergulir.Sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan modal pinjaman lunakadalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakartamelalui APBD Kota Yogyakarta untuk membantu permodalan usahamikro dan kecil yang tergabung dalam suatu kelompok sebagaipinjaman melalui Bank Pelaksana.

Terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan merupakantanggungjawab PPK berdasarkan undang undang nomor tahun 2004tentang perbendaharaan Negara dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun2005 tentang pengelolaan APBD yang dengan permendagri 13 tahun 200642kemudian diubah dengan permendagri 15 tahun 2007 yang terakhir adalahpermendagri nomor 21 tahun 2011, itu disebutkan bahwa pengelola APBDkewenangannya di gubernur ;Bahwa menurut Ahli jika terjadi peristiwa dimana suatu proyek yangdibiayai oleh APBD dengan

beberapa mekanisme pembayaran kalau itu memang menjadibebannya APBD bisa diDPALkan (Daftar Pelaksanaan AnggaranLuncuran) tetapi harus memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkandalam permendagri nomor 21 tahun 2011 atau permendagri nomor 37tahun 2013 Tentang Pengelolaan APBD ;Bahwa alternatif kedua adalah jika suatu proyek tidak terbayar di tahunanggaran sebelumnya, dapat ditampung ke dalam yang disebut utangdaerah non rekening.

Jadi melaluiperubahan APBD disepakati tapi tentu ini menggunakan mekanisme yaitumeminta ijin kepada DPRD untuk alokasi anggarannya ;Bahwa menurut Ahli, kontrak harga satuan harusnya instrument yangdigunakan untuk membayar itu namanya montly certificate, montlycertificate itu dihitung setiap tanggal 25 untuk prestasi sampai dengantanggal 20 begitu seterusnya sampai selesai ;Bahwa khusus mengenai jaminan pelaksanaan suatu proyek dapatdiperpanjang dengan dasar adanya addendum kontrak.

Namun khususproyek yang dianggarkan dalam APBD hanya ada Permendagri 37/2012 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.Pada Permendagri 37/2012 tentang langkah akhir tahun dituangkan pada Romawi V. HALHAL KHUSUS LAINNYA angka 28.

Sementara pasal 13 Perpres 54/2010tegas menyatakan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatanganiKontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukuptersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersediauntuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Bagaimana apabila pekerjaan tidak bolehterhenti karena menyangkut hajat masyarakat luas atau karena kondisi mendesak lainnya?

PertamananKota Ternata Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate terdapat anggaran sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang di alokasikanuntuk Pembangunan Taman Kota Kayu Merah Kelurahan KayuMerah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan AnggaranRp. 248.675.000, (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratustujuh puluh lima ribu rupiah) yang di alokasikan untuk pengadaanTiang Listrik dan Kabel yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD

PertamananKota Ternata Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate terdapat anggaran sebesarRp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk Pembangunan Taman Kota Kayu Merah KelurahanKayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate danAnggaran Rp.248.675.000, (dua ratus empat puluh delapan jutaenam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di alokasikan untukPengadaan Tiang Listrik dan Kabel yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD

dan jasa pemerintah adalah kegiatan untukmemperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangkatDaerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampaidiselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dan hal itudiatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 ; Bahwa untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2012 dalam halini Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada PERPRES RINomor 54 Tahun 2010 ; Bahwa SKPD merupakan pengguna APBD

untuk itu telah diatur pada Pasal 1Ayat 2 perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu Kementerian/Lembaga/Satuan KerjaPerangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; Bahwa yang dimaksud dengan Barang dalam pengertian pengadaan barang /jasa pemerintah dalam PERPRES RI Nomor 54 Tahun 2010 adalah setiapbenda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

atau APBN ; Bahwa bahwa untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2012 sumber Dananyadari APBD mau APBN wajib harus mengacu dengan Perpres 54 Tahun 2010 ; Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa yang para Pihaknya terdiri dari PAadalah Kepala Dinas dan KPA adalah Kuasa dari Kepala Dinas dan akanmenunjuk PPK yang mempunyai tugas untuk menetapkan Harga PerkiraanSendiri (HPS), membuat Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak yangaksirnya di serahkan kepada ULP atau Panitia Lelang, dan Panitia lelangmembuat

SetelahPura Rentaja dikerjakan, oleh karena saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. telah mengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabananterdapat anggaran dana Hibah, lalu saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sosmenyuruh terdakwa I MADE WARDANA ALS.

Selemadeg Timur, Kabupaten Tabananmenyetujui permintaan dari saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos.selanjutnya saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. datang ke Pura Desadan Puseh Munduk Pakel dan bersumpah untuk membangunanPura tersebut kemudian Panitia pembangunan disuruh membuatProposal dikarenakan saksi I WAYAN SUKAJA,S.Sos. telahmengetahui bahwa dalam APBD Kabupaten Tabanan akandianggarkan anggaran kegiatan peningkatan sarana danprasarana sosial dan tempat ibadah.

;Pasal 2 : (1)Pihak pertama bertugas memberikan danalangsung berupa stimulant kepada pihak keduasebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) bersumber dari dana APBD Kab. Tabanandengan No.Rek. 5.2.2.19.23 yang pengeluarannyadiatur sebagai berikut :c. Tahap pertama sebesar 50 % dari jumlahanggaran apabila pihak kedua telah siapmelaksanakan pekerjaan, Hal27dari63 hal Put.No. 2/Pid.S us/2013/PT.TPK.Dpsd.

Penggugat (sebagaiPenerima Bantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai PemberiBantuan Hukum) tertanggal 14 Agustus 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Hal. 3 dari 13 Hal.

dari Penggugat (sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 1 Juli 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

dari Penggugat (sebagai PenerimaBantuan Hukum) Kepada LBH PANGLIMA (sebagai Pemberi BantuanHukum) tertanggal 9 Juli 2019.Bahwa ADVOKAT/KUASA HUKUM dari LBH PANGLIMA tidak menerimabayaran dari Penggugat alias Gratis dalam memberikan bantuan hukumkepada Penggugat (Penerima Bantuan Hukum);Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD

Tsmdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutusperkara ini sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatunkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (xxxxx) kepadaPenggugat (Xxxxx);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau, Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH PANGLIMA dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana BantuanHukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Tahun 2000 menyebutkan Setiap orang yangdiberi wewenang menandatangani atau mengesahkansurat bukti, yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBD, bertanggung jawab ataskebenaran dan akibat dari penggunaan buktitersebut ; Terjadinya penyimpangan penyimpangantersebut disebabkan adanya perbuatan dan / ataukerjasama yang tidak sehat antara PimpinanProyek (terdakwa), saksi Drs.

;Pasal 39 ayat (3) KEPPRES Nomor : 16Tahun 1994 menyebutkan terhadap pejabat, orangatau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan23(2) yang karena kelalaian / kesalahannyamenimbulkan kerugian bagi Negara dikenakantuntutan ganti rugi dan / atau tuntutan lainnyamenurut peraturan perundang undangan yangberlaku ; Pasal 27 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor : 105 Tahun 2000 menyebutkan SetiapOrang yang diberi wewenang menandatangani ataumengesahkan surat bukti, yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBD

(Kemenkumham) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Baratdan APBD Kabupaten Tasikmalaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Thalaqg Satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxx) kepada Penggugat(Xxx);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau, Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq.

Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unitbagang apung dengan nilai pagu anggaran' sebesarRp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok)berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)Nomor 523/28//DKPKONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 179 PK.

Pid.SUS/2017Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132ayat (1): Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukungdengan bukti lengkap dan sah.Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV.

CV.Mata Allo) untuk melaksanakan pembangunan 5 (lima) unitbagang apung dengan nilai pagu anggaran' sebesarRp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Pokok)berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)Nomor 523/28//DKPKONT/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523/28//SPMK/X/2013tanggal 25 Oktober 2013, yang mana masa pelaksanaanHal. 27 dari 72 hal.

Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017ayat (1): Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukungdengan bukti lengkap dan sah.Bahwa setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. MataAllo tersebut dengan cara saksi BAHARUDDIN selaku direkturCV.

Putusan Nomor 179 PK.Pid.SUS/2017Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi setiappengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Setiap pencairan pembayaran yang diterima CV. AkbarMaulana tersebut dengan cara saksi H. ANDI SADDAWEROselaku direktur CV.

.512DPPK/2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor : 978/Kep.109DPPK/2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung TahunAnggaran 2012, yang pada bagian Belanja Tidak langsung menetapkansebesar Rp. 257.179.694.610, (dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sepuluhrupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

ratus tigapuluh satu juta enam ratus enam ribu sebelas rupiah).Bahwa Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepadaPemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak TerdugaDi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 931.606.011,(sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu sebelas rupiah) yangdigunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebutadalah uang milik Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD

Nomor : 978/Kep.109DPPK/2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Bandung TahunAnggaran 2012, yang pada bagian Belanja Tidak langsung menetapkansebesar Rp. 257.179.694.610, (dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuhHalaman 16 dari65 Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdgpuluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sepuluhrupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepadaPemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak TerdugaDi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 931.606.011,Halaman 23 dari65 Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg(sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu sebelas rupiah) yangdigunakan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi tersebut adalah uang milik Negara yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Tekhnis Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Masjid pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar alam sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pagar alam Nomor. 59 tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Peribadatan Masyarakat (Pembangunan Masjid) pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagar alam yang dana pembangunan tersebut bersumber dari APBD

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam adamenganggarkan dana untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan (Masjid)Masyarakat yang berasal dari APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah ) kota Pagar Alamtahun 2013 yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggran (RKA) Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pagar Alam dengan kode kegiatan 1.13.1.14.01.21.17 Peningkatan Saranadan Prasarana Peribadatan Masyarakat (pembangunan Masjid) sebesar Rp.5.000.000.000,(Lima Milyar Rupiah).e Bahwa

Masjid di Kelurahan Nendagung di alunalun, 2. diSimpang Padang Karet, 3. di Tanjung Cermin, 4. di Kebun Kopi;Bahwa biaya pembangunan masjid tersebut berasal dari APBD Kota Pagar Alam;Bahwa saksi tidak ikut pada proses pelelangan sampai penetapan pemenang lelang,proses pengawasanpengawasan dan di proses pembangunan;Bahwa saksi hanya ikut pada proses penerima hasil pekerjaan;Bahwa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Tim Penerima hasil pekerjaan adalahmemeriksa hasil pekerjaan, menerima hasil pekerjaan

Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, makaapabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sumber dana daripembangunan 3 (tiga) unit masjid di Kota Pagar Alam yakni masjid Terminal Nendagung, masjidPadang Karet dan masjid Tanjung Cermin adalah dari APBD Kota Pagar Alam, sehingga uangtersebut adalah merupakan uang negara.

Tanjung Jabung Timur dengan SKBupati Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2002 s/d 2006 dengan gaji yangditerima bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah) Kabupaten Tanjab Timur telah menyalahi SK Honorer BupatiTanjung Jabung Timur yang bertugas sebagai Operator komputer danadministrasi pada dinas Koperindag Kab.

Tanjung JabungTimur dengan SK Bupati Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2002 s/d2006 dengan gaji yang diterima bersumber dari APBD (AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tanjung Jabung Timurmemiliki Tugas dan tanggung sebagai Operator komputer danadministrasi pada dinas Koperindag Kab.

Tanjung Jabung Timur dengan SKBupati Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2002 s/d 2006 dengan gaji yangditerima bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)Kabupaten Tanjab Timur telah menyalahi SK Honorer Bupati TanjungJabung Timur yang bertugas sebagai Operator komputer dan administrasipada dinas Koperindag Kab.

TanjungJabung Timur dengan SK Bupati Tanjung Jabung Timur sejak tahun2002 s/d 2006 dengan gaji yang diterima bersumber dari APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Tanjung JabungTimur dan selaku Menager Koperasi Karya Harapan Tani tahun 2006dengan SK Ketua Koperasi Karya Harapan Tani dengan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi dalam hal ini saksiMuin Bin H.

dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1)2)Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan

hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Pasal 132 (2), yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud;Pasal 184 (2), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD

KUPANGNOMOR 04/PID.SUS/2012/PN.KPGe) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1)2)Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbuktimelakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana

dan (huruf (g)) mengawasipelaksanaan anggaran;Pasal 18 (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf(a)) menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihak penagihdan (huruf (b)) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;Pasal 18 (3), yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD

Amiruddin, S.H, M.Hum, Korupsi dalam Pengadaan Barang danJasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.35).Menimbang, bahwa dalam perkara ini, bahwa untuk merealisasikanRencana Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao dengan AnggaranBelanjia APBD Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp302.500.000,00 PanitiaPengadaan melaksanakan pelelangan yang dimenangkan oleh CV ValeryKontraktor, yakni, peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan syaratteknik serta yang mengajukan harga penawaran terendah