Ditemukan 16314 data
13 — 6
Olehkarenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka proses mediasitidak dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkaraberpegang pada azas audi et alteram partem atau eines mannes rede istkeines mannes rede, man soll sie horen alle beide, yang pada pokoknyamenggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihaksebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untukmembantah
8 — 0
Pasal 15UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dipenuhi;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antarawarga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islammaka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2018/PA.Tnk1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang
ALI S
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA MEDAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN
2.PEMERINTAH KOTA MEDAN
40 — 12
., selanjutnya oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Medan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018menyatakan telah mengirimkam surat tertangagal 12 Desember 2018 Nomor01/S.P/BBHDPD PDI P/XII/2018 perihal pencabutan Gugatan Perkara Reg.
6 — 0
telah ternyatamemenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan,dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum PengadilanAgama Tulungagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isidari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tandatangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masihberlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggisetempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor01
10 — 5
Upaya perdamaian melaluimediasi tersebut telah sesuai dengan PERMARI Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2016 ;59.
47 — 16
Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Sqgr.Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor01/V1/2021, tanggal 15 Juni 2021;. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badandan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama diKabupaten Buleleng selama 14 tahun;. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yangmasingmasing bernama :1.
20 — 2
: menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya; Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telahditetapbkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimanaPenggugat dan Tergugat masingmasing hadir secara pribadi; Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihakberperkara bahkan dalam rangka upaya perdamaian dan guna untukmemperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara ini sertamemenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01
34 — 9
Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor01 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agarkembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga denganbaik, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan olehPeraturan Mahkamah Agung RI (PERMA
10 — 8
Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patult,tidak pernah datang menghadap di
54 — 32
bandingtertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pelalawan tanggal 27 September 2017, kontra memori bandingHalaman 13 dari 16 halam Putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PBRtersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding , ll semula Tergugat ll,V tanggal 5 September 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugattanggal 3 Oktober 2017 dan Para Pembanding semula Tergugat , Ill, dan IVmelalui Kuasa Hukumnya tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor01
16 — 7
Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Unadengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan telah dilaksanakannya isi putusan perkara nomor01/1983/Pd/G maka separoh tanah nomor C. 139 Blok G patok 59 yangterletak di selatan Dusun Jongkang, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu,Kabupaten Karanganyar adalah sah milik Suparno (sekarang Tergugat ) ;. Sengketa Ketiga ;Pada tahun 1995 Nyonya Sutiyem bertempat tinggal di Genengan Rt. 02 Rw.
UCOK YOANTHA.SH
Terdakwa:
ALFRIDO NACOLLA
14 — 3
tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial danadanya Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang PenangananPecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke DalamLembaga Rehabilitasi, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata persyaratansebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Nomor01
38 — 7
putusan ini ditunjuk hal ihwalnyayang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat danTergugat agar masalah ini diselesaikan secara damai dankekeluargaan dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuhproses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor01
8 — 5
kektikadihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan permikahan usia diniseringkali menggunakan jalan kekerasan;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahananaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkarapermohonan dalam pengertian Voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yangharus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualiansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor01
25 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersifat Unified /egal framework dan unified legal opinion, maka sesuai dengan ketentuan dari UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004, serta demi tegaknya supremasi hukum,kiranya alasan/keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di atas,cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim MahkamahAgung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini s.o.r. untukmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/PDT/2008/PT.MDN, tanggal 6 Pebruari 2009 Jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor01
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siswanto Ryadi di atas lokasi seluas 12 x7 meter dengan status hak Pakai yang diberikan oleh TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi (GTM) berdasarkan perjanjian Nomor01/JS/W/V/1985 tanggal 1 Mei 1985;Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi izin membangun rumahkarena statusnya sebagai Pendeta di Jemaat GTM.
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 11 Agustus 2014 diberitahukan kepada Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbandingdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 November 2015sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/PK/Pdt.G/2015/PN SPN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri SungaiPenuh, permohonan
67 — 6
18 November 1969;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jorong Pasar Baru, Kenagarian PsKecamatan Pangkalan Koto Baru, KabupePuluh Kota;Agama > Islam;Pekerjaan : Tukang ojek;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan(Rutan) oleh:TsPenyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 JarNomor : SpHan/01/l/2017/Reskrim, sejak tanggal 18 Januaritanggal 06 Februari 2017 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan SurPenahanan tanggal 28 Januari 2017 +Nomor01
31 — 9
telahdinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugatharus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah,sehingga masingmasing memiliki /egal standing atau persona standi inJudicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yangdiajukan Penggugat.Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkanpokok gugatan cerai Penggugat.Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, ProsedurMediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor01