Ditemukan 275136 data
13 — 7
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
pergi meninggalkan tempat tinggalbersama Penggugat dan Tergugat dan saat ini Tergugat tidakdiketahui di mana keberadaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
7 — 5
hal inisesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yangcukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhialternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1
No. 1002/Padt.G/201 7/PA.Pra.yal ate jb erg jJ arg jll of) oo Biallilgaa loArtinya : Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminyadisitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya lakilaki dengantalak satu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat danTergugat
5 — 3
Pasal154 ayat (1) RBg, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganyadan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasimelalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat danmendengar keterangan orangorang dekat Penggugat, maka pada pokoknyaHal. 7 dari 13 hal.
dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah seringterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tanggasebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
12 — 1
Put.No: 0091/Pat.G/2016/PA.Mnkuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun mediasi
Put.No: 0091/Pat.G/2016/PA.MnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah maveddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
47 — 37
disebabkan karena sikap Termohon yang telah pergimeninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya; Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarangtidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor1
terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telahterjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 atau sekitar 3 tahun8 bulan dan Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumahtangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulanbahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (brokenmarriage) dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraiansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor1
18 — 14
Hal. 6akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, jo.
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehinggatujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimanadimaksudkan al Quran Surat ar Rum 30 ayat 21, telah tidakterwujud;6.
18 — 14
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 10
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumPutusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 7 dari 13 hal.Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindakPutusan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 8 dari 13 hal.sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
8 — 2
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 6
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 13 hlm.
yang disebabkan perihal ekonomi keluarga, dimana Termohonkurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerjaburuh, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selamakurang lebih 8 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 6
Pasal 1 huruf (6) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalamkompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masambaberwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quolMenimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohondan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuaiPasal 66 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana diubah
resmi dan patut;Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohonmenyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, laluatas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang padapokoknya tetap pada jawabannya;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonPemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
17 — 12
gugatan Penggugat dan bukti P.1ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Cikarang yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yangmengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkanmenurut hukum;Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1410/Padt.G/2021/PA.CkrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menuruttata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1
Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2021hingga sekarang; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, antara Penggugatdan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerussejak April 2020 dan puncaknya April 2021, Penggugat dan Tergugat telahberpisah rumah, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suamiistri, Sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor1
74 — 20
wakilatau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halaltetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai denganHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.SakTermohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohondan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daalilpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
50 — 18
Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapatdiputus dengan verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : barangsiapa yang dipanggil olehHakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan
Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihnan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1
18 — 14
., pada tanggal01 Juni 2016 dan tanggal 01 Juli 2016 dan ternyata ketidakhadiran Tergugattersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadirdi persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapatdilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakimtetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalammembina rumah tangganya dengan
sejak Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, bahkan meski telahdiupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat tetapbersikeras bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka patutdiduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dankekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang Nomor1
11 — 1
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 10
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
12 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 8
Putusan No. 2522/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2019 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1