rumahtante Penggugat;bahwa sejak bulan Januari 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugatdan tidak diketahui tempat tinggalnya;bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah salingberhubungan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Penggugatmembenarkan dan menerimanya selanjutnya dalam tahap kesimpulanPenggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohonputusan ;Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidanganselengkapnya telah dikutip

tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupunbatin kepada penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai denganpendapat Ibnu Sina yang dikutip

No: 1186/Pdt.G/2019/PA.Krs2017 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kantor UrusanAgama Kota Probolinggo.

selama itu pula antara penggugat dengan tergugatsudah tidak pernah berhubungan lagiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal UndangUndang Nomor Tahun 1974tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai denganpendapat Ibnu Sina yang dikutip

Semula sebagai Penggugatsekarang Terbanding ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding tersebut;DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2021/PTA.JprMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan MajelisHakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Mimika Nomor176/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 11 Nopember 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 06 Rabiul akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya dikutip

Fotocopy Surat Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :a tanggal ff bermaterai cukup diberikode ( bukti P.2 ) ;Kemudian surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksimasingmasing di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya dapat dikutip sebagai berikut :umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman diP Kabupaten im Jrocc ence ence nc cen nnn n enn nn nen nnn nnn nnn n nese

Oleh sebab itu mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa Penmohon mengajukan permohonan cerai talak denganmendalilkan, bahwa sebagaimana terurai di atas yang untuk singkatnya dianggap telahterkutipdalam pertimbangan ini ;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menerangkan sebagaimana tersebut diatas, yang untuk singkatnya dinyatakan sebagai telah dikutip ulangdalam pertimbangan ini ; Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Termohon

sejahtera lahir batin sebagaimanamaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaisuami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan makatujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai denganpendapat Ibnu Sina yang dikutip

tidakmempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan dipenuhinyaketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibatPutusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan ;(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebaimanadimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam Putusan ;(4) Dalam Putusan ditetapkan suatu jangka waktuPutusan tersebut harus dilaksanakan.Dua (2) lembar kertas yang diberi judul Award of Arbitration (P1) tersebut jugaTIDAK MEMENUHI SYARAT suatu PUTUSAN sebagaimana diatur di Pasal 25UU Kehakiman, yang dikutip

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadipenyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran(matrimonial guilt), Majelis Hakim berkesimpulan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriagebreakdown) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanyatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagadnitaf myI(reera satusatunya adalahperceraian;Menimbang, perlu mengemukakanpendapat Imam Malik sebagaimana dikutip

selama itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidakpernah berhubungan lagiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai denganpendapat Ibnu Sina yang dikutip

mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 UU No. tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukunkembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal UndangUndang Nomor Tahun 1974tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai denganpendapat Ibnu Sina yang dikutip

Putusan Nomor 121/Pat.G/2015/PAPspSelanjutnya Pengguat Rekonvensi mohon kepada Majelis agargugatannya di kabulkan untuk seluruhnya;Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon (gugatanRekonvensi) tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atasgugatan balik tersebut secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2015 yang padapokoknya dapat dikutip sebagai berikut:A.Dalam Pokok Perkara1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohonsemula;2.

B ahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan buktibukti yanglain; Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya dapat dikutip bahwa Pemohon tetap pada permohonannya danmemohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan; Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yangpada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutannya dan mohonagar perkara ini segera di putuskan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Bahwa Pengguat Rekonvensi meminta belanja (nafkah) anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaHANIFAH HASIBUAN (pr) umur 3 tahun kepada Tergugat Rekonvensisebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktesebut dewasa/mandiri;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi di atas,Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya secara tertulis tanggal5 Agustus 2015 pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;1.

kepergiannya meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersamatelah berlangsung dengan jarak dua bulan atau paling tidak lebih dari satubulan jarak pertengkaran yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi sebelumakhirnya Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensidengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri denganmeninggalkan rumah kediaman bersama tanpa suatu alasan yang dibenarkanseperti yang telah dikemukakan diatas,Menimbang, bahwa pengertian Nusuz sebagaimana yang dikutip

Penggugat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan TinggiSurabaya dalam perkara ini tidaklah dapat dipertahankan dan menelitipertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak salah dalammenerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, makaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan mengambil alihpertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri serta memberi amarsebagaimana tersebut di bawah ini;Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Judex Jurissebagaimana telah dikutip

peristiwa jual beli sebagaimanadimaksudkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, fakta ini dapat dijumpai dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaMadiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn tanggal 12 November 2001, yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagaimanaputusannya Nomor 12/PID./2002/PT SBY tanggal 11 Februari 2002, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir sebagai Lampiran pada bagian akhirMemori Peninjauan Kembali ini), yang bilamana dikutip

Nomor 71 PK/Pdt/2016termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 12 November2001, Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn yang telah dikuatkan dengan perbaikanamar oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Februari 2002,Nomor 12/Pid/2002/PT SBY bilamana dikutip berbunyi sebagai berikut: Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri denganmelawan hak:Bahwa dari halhal tersebut di atas ternyata Terdakwa yang meminjamSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 785 Tahun 1996 tersebut

Sitanggang, MRITP.dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalamDakwaan Kesatu Primair dan Subsidair serta Dakwaan Kedua Primair danSubsidair, dan selanjutnya Terpidana yang bersangkutan dibebaskan dariseluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, putusan mana kini diajukansebagai bukti baru (novum) diberi tanda sebagai bukti PK1, oleh PemohonPeninjauan Kembali (terlampir), di mana telah dipertimbangkan halhal yangbilamana dikutip

Maksud pembuatanperjanjian tersebut adalah sebagai solusi dari konflik antara para pemegang saham,( yaitu Tergugat dengan Penggugat I s/d Penggugat ITV (Mohon lihat Bab 1.4 dan1.5 Latar Belakang) ;Hal ini juga diakui dengan tegas oleh para Penggugat dalam butir 8, baris kelima,gugatannya dikutip sbb, "... meminta kepada Sutrisno Hadi Kusumo, IgnatiusHendratno Kusumodihordjo, Suhartono Kusumodihardjo, Benyamin WiratnoKusumodihardjo, (Penggugat I sampai dengan Penggugat IV), yang semuanyadalam kedudukan

dibuat secara sahDalam butir 11 gugatannya, Para Penggugat menjelaskan secara panjang lebarmengenai teori sahnya perjanjian, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata.Bahwa dasar pasal 1320 KUHPerdata yang digunakan oleh para Penggugat dalamgugatannya untuk menjelaskan mengenai syaratsyarat sahnya perjanjian,sesungguhnya telah tepat, namun sayang Para Penggugat justru secara gegabahmenyimpulkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut dalam perkara ini.Butir 11, baris ke delapan, gugatan Para Penggugat, dikutip

Hal mana diatur secara tegas dalam pasal 1338 KUHPerdata,dikutip:"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belahpihak, atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukupuntuk itu,Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Intermasa, 1995, cetakanXXVII, halaman 147, dikutip:"Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai ?Pertama, ... dstKedua, ... dstKetiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantiankerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya perjanjian."

Bahwa kebenaran fakta hukum Penggugat telah dipekerjakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku juga sesuai dengan anjuran yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor. 795/1.831 tertanggal 09 Maret 2018yang dikutip sebagai berikut:Bahwaterkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah disepakatioleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Bogasaridengan pekerja Sdr.

Skp.54/BGS/PER.FAMI/17tertanggal 12 Juli 2017.Bahwa kebenaran fakta hukum Penggugat telah dipekerjakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku juga sesuai dengan anjuran yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor. 795/1.831 tertanggal 09 Maret 2018yang dikutip sebagai berikut:Bahwa terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telahdisepakati oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk DivisiBogasari dengan pekerja Sadr.

Dalam hal ini perpanjangan yangdilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaituPasal 59 ayat 4 UndangUndang 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang dikutip sebagai berikut:(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktutertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanyaboleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.Bahwa dikarenakan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku memungkinkan dilakukannya pembaharuan

Bahwa kebenaran fakta hukum Penggugat telah dipekerjakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku juga sesuai dengan anjuran yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor. 795/1.831 tertanggal 09 Maret 2018yang dikutip sebagai berikut:Bahwa terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telahdisepakati oleh perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk DivisiBogasari dengan pekerja Sadr.

demikian Putusan Judex Facti haruslahdibatalkan dan ditolak dengan alasan dan dalildalil sebagai berikut:e Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Medanpada bagian Konvensi ini adalah sangat keliru dan bertentangan denganhukum acara perdata yang berlaku, dengan alasanalasan sebagai berikut:Dikutip Putusan Judex Facti pada hal 38 alinea 2, mempertimbangkan bahwa surat bukti T.1.13 adalah putusan PTUN Medan tanggal 18 Januari2012 Nomor 65/G/2012/PTUNMdn yang amarnya berbunyi dst..Dikutip

Surianto yang telah dibatalkandan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, maka peralihan hak denganAkta Jual Beli Nomor 36/2009 tanggal 4092009 dan telah dilakukan baliknama SHM tersebut atas nama Surianto menjadi atas nama RonnyPenggugat/Terbanding tidak mempunyai hak atas tanah perkara (SHMNomor 1545/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009) tersebut ..... dst;Dikutip Putusan Judex Facti pada halaman 40 alinea 1,memepertimbangkan Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggiberkesimpulan bahwa Pemnggugat

/Terbanding tidak dapat membuktikandalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harusditolak untuk seluruhnya.....dstBahwa atas pertimbangan Judex Facti sebagaimana dikutip di atas,Pemohon Kasasi memberikan tanggapan sebagai berikut:Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Tentang Pembatalan Hak Tanahe Bahwa berdasarkan faktafakta, hingga proses perkara diajukan tingkatpemeriksaan kasasi, SHM Nomor 1545/Titipapan tanggal 2552009Halaman 17 dari 32 hal.Put.

tersebut masih dalampersengketaan dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 131 ayat (1) s.d. ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehinggadengan fakta yang demikian SHM Nomor 1545, adalah masih berlaku sahsebagai bukti yang kuat atas tanah/objek perkara atas nama PemohonKasasi, sehingga dengan fakta yang demikian pertimbangan Judex Factisebagaimana dikutip

Golat Naibahobagian Naibaho Siahaan (tanah terperkara sekarang) serta pada halaman8 (delapan) angka 4 (empat) keterangan saksi menerangkan bahwa tanahterperkara berbatasan dengan tanah Naibaho Sitakkaraen dikutip sebagaiberikut Saksi adalah Naibaho Sitakkaraen yang mempunyai tanahberwatasan dengan Naibaho Siahaan (tanah terperkara).

Mdn juncto Putusan3494K/Pdt/1983 disebutkan bahwa tanah Golat Naibaho Siahaan adalahbersebelahan dengan tanah Golat Naibaho Sitakkaraen milik Penggugataquo yang pada halaman 11 alinea 10 dikutip : Tanah terperkaraletaknya adalah dilingkungan Raja Simbolon; Yang menerimaturpukdilingkungan Pintusona adalah Naibaho Sitakkaraen;Bahwa sedemikian jauh penguasaan dan pengusahaan tanah GolatNaibaho tersebut yang dilakukan keturunan Oppu Bona Naibahoalmarhum dan anak cucunya serta Laenya (ipar atau saudara

(vide : Yurusprudensi MARI No.437 K/SIP/1973, tanggal 9Desember 1975 : karena tanah sengketa sesungguhnyan tidak hanyadikuasai oleh Tergugat sendiri, tetapi bersamasama dengan saudarakandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Tergugat bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat sendiri, sehingga olehkarena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. dikutip dariBuku Rangkuman Buku Jurisprudensi MARI II Tahun 1977 halaman180.

Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata oleh Olden Bidara,S.H. Penerbit PT.Pradnya Paramita Jakarta, cetakan II tahun 1987halaman 3. Jo. Putusan MARI No.184 K/Ag/1996, tanggal 27 Mei 1998Jo. Putusan MARI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.):;Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor 98/Padt/2020/PT MDNI.

Dikutip dari Buku HukumAcara Perdata oleh Olden Bidara, S.H. Penerbit PT.PradnyaParamita Jakarta, cetakan II tahun 1987 halaman 3. Jo. Putusan MARINo.184 K/Ag/1996, tanggal 27 Mei 1998 Jo. Putusan MARI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985.)BAHWA PENGUASAAN ATAS OBJEK TERPERKARA BUKAN SAJAHANYA ATAS DIRI PEMBANDING AKAN TETAPI SELURUH AHLIHalaman 26 dari 67 Halaman Putusan Nomor 98/Pat/2020/PT MDNWARIS ALM.

Betsyeba Ndun Sombusebagaimana bukti T. sampai dengan IV.2 ( vide Peraturan Pemerintah RINomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 dan 27);Saksi Kornelis Mbua, yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat Bandingyang menyatakan: Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa sejaktanggal 6 Mei 1991, padahal jika dibaca keterangan saksi Kornelis Mbuapada halaman 27 garis datar () ke5 Putusan Pengadilan Negeri KupangNomor 128/PDT.G/2014/PN.KPG, yang berbunyi: Bahwa saksi tinggaldidekat tanah sengketa sejak tanggal 6 Mei

Bahwa dari keterangansaksi Kornelis Mbua tersebut ternyata bertentangan antara keteranganyang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan keterangan saksidalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 128/PDT.G/2014/PN.KPG, di mana yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat Banding(Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT.KPG halaman 47 angka 4 baris datar ()ke1) yaitu ...tinggal di atas tanah sengketa... sedangkan dalam PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 128/PDT.G/2014/PN.KPG halaman 27baris datar () kKe5

Putusan No .1/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jkt.Pstbulan, dipotong sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),sehingga upah terakhir yang Penggugat terima hanya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan,Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dansangatmengadaada sebab Tergugat telah mengatur ketentuanmengenai KPI yang dimaksud oleh Penggugat, yang dituangkan didalam Pasal 9 PP Tahun 2015 sebagaimana dikutip sebagai berikut:Pasal 9 PP Tahun 2015:(1) Perusahaan menerapkan penilaian prestasi kerjaKaryawan

Putusan No .1/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jkt.PstTEMUAN HASIL AUDIT YANG DILAKUKAN PENGGUGAT PADAKANTOR TERGUGAT CABANG LAMPUNGBahwaPenggugat sangat mengadaada dan tanpa dasar yang jelasdengan menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan sewenangwenang dalam melakukan demosi dan pemotongan upah Penggugatsebagaimana dikutip pada butir 12 Gugatan bahwa:... perlakuan sewenangwenang yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat melalui HRD Manager, Tergugatmemberitahu Pengugat melalui surat keputusan yangditandatangani

Putusan No .1/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jkt.Pst22.23.24.Bahwa kompensasi sebesar Rp. 84.862.500 (Delapan Puluh Empat JutaDelapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebutdibayarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat(2) huruf e, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c UU 13/2003sebagaimana dikutip sebagai berikut:Pasal 156 ayat (2) huruf e UU 13/2003:(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:e. masa kerja 4 (empat) tahun