Putusan Nomor 33 P/HUM/2018tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut denganUndangUndang Nomor 7 tahun 2017);Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan,bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:A.

PENJELASAN TERKAIT KEWENANGAN TERMOHONMENYUSUN PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2018:Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018adalah sebagai berikut:1)Bahwa pembentukan peraturan perundangundangandidasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkanperintah undangundang dan/atau melekat pada tugas dankewenangan yang dimiliki (atrbusi);Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam PenyelenggaranPemilinan Umum khususnya terkait dengan PencalonanAnggota DPD RI diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf

Putusan Nomor 33 P/HUM/2018(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitandengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajibberkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapatdengar pendapat;4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas,Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 telah dibentukberdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan olehundangundang yang melekat pada Termohon;PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNANPERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2018.Bahwasebelum memberi penjelasan terhadap

isu pokokpermohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentangtahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunanPeraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 baik secara formil maupunsecara materiil yang tersusun sebagai berikut:1) Bahwa sesuaikewenangan atribusi sebagaimana diuraikan diatas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagaipedoman penyelenggaraan Pemilu;2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohontelah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturanyang partisipatifsecara

Putusan Nomor 33 P/HUM/2018Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan,Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadilipermohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentangPencalonan Perseorangan Peserta Pemilihnan Umum Anggota DewanPerwakilan Daerah, dapat memberikan putusan sebagai berikut :a.

Setelah Bapak Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari TanjungBonai memberikan penjelasan kepada kami kedua belah pihak, tentangsampai dimana tugas dan wewenang Pemerintah Nagari mengenaipenyelesaian sengketa Pusako di Nagari, akhirnya Lismawarti danYusmaniar (Tergugat 1 dan 2) meminta waktu selama 10 (sepuluh) hariuntuk bermusyawarah guna mencari kesepakatan di dalam kaumnyatentang keinginan kami dari anakanak almarhum Zubir untuk menebusiharta almarhum Zubir yang tergadai kepada Para Tergugat

Maka dengan demikian Bukti T.1 tersebut jelas tidak mempunyaikekuatan, namun oleh Judex Facti dijadikan sebagai dasar untuk menolakgugatan Pemohon Kasasi;Berdasarkan penjelasan tersebut, terbukti bahwa Judex Facti telah salahdan keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini berkenaandengan Bukti T.1 tersebut;3.

Sehingga keterangansaksi yang diperoleh dari orang lain tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansecara hukum;Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut, jelas Judex Facti dalammenolak gugatan Pemohon Kasasi telah salah dan keliru menerapkanHukum Pembuktian;.

Sementara saksi Zulfaldi di bawahsumpah menerangkan, bahwa Zubir dengan Tergugat/Terbanding satupersekuan saja;Berdasarkan penjelasan alat bukti tersebut, jelas bahwa banyak fakta yangmembuktikan bahwa Zubir almarhum tidak lagi mempunyai anggota kaumkarena sudah punah, namun alat bukti mana tidak dipertimbangkan samasekali.

Sehingga putusan ini tidak memberikan kepastian hukum;Berdasakan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut, jelas Putusan Judex Factikurang cukup' pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd)(insufficient judgement), karena tidak jelas nasib dari tanah sengketa dantidak jelas pula status hutang piutang antara Zubir almarhum denganTermohon Kasasi;8. Bahwa seharusnya Judex Facti mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi,karena brdasarkan P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta berdasarkan keterangan SaksiM.

yang diterima sebagai TKS penggantinya adalah dari keluargaterdakwa, kemudian saksi Al Azhar Bin Anang Cik menjelaskan jika masalahkekurangan gaji nanti pasti dibayarkan apalagi terdakwa sebelumnya jugasudah diberikan pinjaman hutang dari bendahara sembari menunggudibayarkannya gaji terdakwa sedangkan permasalahan saksi Al Azhar tidakmengetahuinya karena belum ada TKS yang mengundurkan diri danmemberitahukannya kepada saksi Al Azhar;Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Lig Bahwa atas penjelasan

kemudian mengejar saksi Al Azhar Bin Anang Cik hinggake depan pintu keluar kantor dan berusaha untuk memukul saksi Al Azhar BinAnang Cik akan tetapi dihalangi oleh saksi Sidulhadi Bin Harun sehinggatidak jadi kemudian terdakwa masuk kedalam kantor kembali dan mengambilberkas yang ada didalam kantor kemudian membawanya keluar kantor danmembakarnya akan tetapi tidak sampai selesai dikarenakan sudah dileraioleh pegawai yang lainnya; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terimadengan penjelasan

depan pintu keluar kantor dan berusaha untuk memukul saksi Al Azhar BinAnang Cik akan tetapi dihalangi oleh saksi Sidulhadi Bin Harun sehinggatidak jadi kemudian terdakwa masuk kedalam kantor kembali dan mengambilberkas yang ada didalam kantor kemudian membawanya keluar kantor danHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 583/Pid.B/2019/PN Ligmembakarnya akan tetapi tidak sampai selesai dikarenakan sudah dileraioleh pegawai yang lainnya; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak terimadengan penjelasan

yang kemudian terdakwa memintaagar nanti yang diterima sebagai TKS penggantinya adalah dari keluargaterdakwa, kemudian saksi Al Azhar Bin Anang Cik menjelaskan jika masalahkekurangan gaji nanti pasti dibayarkan apalagi terdakwa sebelumnya jugasudah diberikan pinjaman hutang dari bendahara sembari menunggudibayarkannya gaji terdakwa sedangkan permasalahan saksi Al Azhar tidakmengetahuinya karena belum ada TKS yang mengundurkan diri danmemberitahukannya kepada saksi Al Azhar;Menimbang, bahwa atas penjelasan

Al Azhar Bin Anang Cik hingga ke depan pintu keluar kantor danberusaha untuk memukul saksi Al Azhar Bin Anang Cik akan tetapi dihalangioleh saksi Sidulhadi Bin Harun sehingga tidak jadi kemudian terdakwa masukkedalam kantor kembali dan mengambil berkas yang ada didalam kantorkemudian membawanya keluar kantor dan membakarnya akan tetapi tidaksampai selesai dikarenakan sudah dilerai oleh pegawai yang lainnya;Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebutkarena tidak terima dengan penjelasan

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 5758:bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas buktibukti yangdisampaikan oleh Pemohon Banding serta penjelasan Pemohon Bandingdalam persidangan dapat diketahui bahwa hubungan antara PemohonBanding dengan PT. Mitra Selaras Hutama Energi adalah merupakanhubungan sebagai konsorsium untuk melaksanakan proyek dari PT.

bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (le) UndangUndang Pengadilan Pajak:alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim , yang di Pasal 75 disebutkanadalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;bahwa menurut pasal 78 UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasilpenilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim "bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, penjelasan

Berdasarkan penjelasan dan alasanalasan di atasTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mohon agar koreksi positif tersebut dibatalkan.3.4.

jenis pekerjan yang dikerjakan dan jumlah kontrakjuga telah secara jelas disepakati dalam Supplement ConsortiumAgreement maka keberadaan kontrak untuk sub kontraktor tidakmutlak harus ada;Pembayaran kepada PT MSHE sejumlah Rp 61.126.090.258,00sudah dipotong PPh Pasal 23 oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) (sebagai ConsortiumLeader), begitu juga penyetoran dan pelaporan PPNnya sudahdilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, penjelasan

Energi (PT MSHE) telah didukung dengan buktibukti yangmemadai di antaranya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali (sebagai Consortium Leader),begitu juga penyetoran dan pelaporan PPNnya sudah dilaksankan sesuaidengan ketentuan perpajakan dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan

hukumnya, dan olehkarenanya pula, tidak ditemukan adanya isi atau materi gugatan yang salingbertentangan satu dengan yang lain;Bahwa, di sisi lain, dalam perkara a quo, pihak PEMBANDING samasekali tidak mempermasalahkan hak TERBANDING atau hak TURUTTERBANDING yang telah memanfaatkan Nota Kredit Debet tertanggal 02Desember 2014 sebagai alat bukti gugatan untuk mempertahankan dalildalilbantahannya, akan tetapi pihak PEMBANDING mempermasalahkan atasketidaksediaan pihak TERBANDING untuk memberikan penjelasan

1991, halaman 121);Bahwa, dalam perkara a quo, kiranya pihak PEMBANDING dapatmembuktikan bahwa perbuatan TERBANDING adalah benarbenar telahmemenuhi kriteria perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap diIndonesia, yaitu benarbenar telah memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum PEMBANDING; atau1). merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diaturdalam pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan UUHT Nomor : 4 tahun1996Hal 10 dari 22 hal, putusan Nomor 477/PDT/2020/PT SBYpasal penjelasan

kepada TERBANDINGtentang dari mana pihak TERBANDING memperoleh Nota Kredit DebetHal 11 dari 22 hal, putusan Nomor 477/PDT/2020/PT SBYtertanggal 02 Desember 2014 sebagai bukti setoran pembayaran sisahasil penjualan lelang asset pihak PEMBANDING sebesar Rp.522.552.637, (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh duaribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan di sisi lain menjadikewajiban bagi TERBANDING untuk memberikan penjelasan kepadapihak PEMBANDING tentang dari mana / dari siapakah

pihakTERBANDING telah memperoleh Nota Kredit Debet tertanggal 02Desember 2014 tersebut;Atas dasar halhal tersebut di atas, maka perbuatan TERBANDING yangtelah tidak bersedia untuk memberikan penjelasan konkrit kepadapihak PEMBANDING tentang dari mana / dari siapakah pihak TERBANDINGtelah memperoleh Nota Kredit Debet tertanggal 02 Desember 2014 sebagaibukti setoran pembayaran sisa hasil penjualan lelang asset pihakPEMBANDING sebesar Rp. 522.552.637, (lima ratus dua puluh dua jutalima ratus lima puluh

dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebutsecara jelas dan tegas telah bertentangan dengan kewajiban hukum pihakTERBANDING; melanggar hak subyektif PEMBANDING; ataumasih bersinergi dengan uraian tentang perbuatan TERBANDING yangsecara jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukumpihakTERBANDING di atas, maka atas perbuatan TERBANDING yang telah tidakbersedia untuk memberikan penjelasan kepada PEMBANDING tentang darimana / dari siapakah pihak TERBANDING telah memperoleh Nota KreditDebet

yang kontradiktif dengan metode penyelesaian perselisihanhubungan industrial sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini terlihat dariItikad kurang baik yang dilakukan oleh pekerja dengan melakukan mogok kerjasebagaimana tertuang dalam surat FSPPPSPSI nomor 001/FSPPPSPSI/IV/2008;Bahwa setelah keluarnya penetapan Nomor 005/356/DisnakerKP/IV/2008 tertanggal 8 April 2008 yang ditandatangani kepala Dinas Sangattayang memberikan penjelasan

dan kepastian UMK Kutim dan sebelumnyapekerja pun telah mendapat penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigarsi Kabupaten Kutai Timur nomor 560/246/DisnakerKP/IlV2008tertanggal 17 Maret 2008;Bahwa pada tanggal 20 April 2008 telah dilakukan perundingan Bipartitantara Penggugat dengan Tergugat namun tidak tercapai kata sepakatmengenai pelaksanaan upah minimum yang akan diterapkan untuk tahun 2008.Selama belum ada keputusan, disepakati diberlakukan perhitungan upah adalahGaji pokok, yang besarnya

Penggugat mengalami kerugian materil danimmateriil yang cukup besar;Bahwa atas aksi mogok kerja tersebut, Penggugat telah melakukanpanggilan/ajakan bekerja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 8 Mei 2008 dan13 Mei 2008;Bahwa mogok kerja tersebut tidak dilakukan secara prosedural karenasesuai Penjelasan Pasal 137 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja dapat melakukan mogok kerja akibatgagalnya perundingan yang disebabkan karena pengusaha tidak maumelakukan perundingan

maupun perundingan mengalami jalanbuntusedangkan dalam hal ini pihak Penggugat justru mengalami sikap proaktif dalammenyelesaikan perselisihan, serta hal ini tidak mengalami jalan buntu karenamasingmasing telah mendapat penjelasan dan kepastian melalui SuratDisnaker Nomor 005/356/DisnakerKP/IV/2008 tertanggal 8 April 2008 yangditandatangani kepala Dinas Sangatta maupun Surat Nomor: 560/246/DisnakerKP/IIV2008 tertanggal 17 Maret 2008;Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI

Dengan demikian bahwa UpahMinimum sudah termasuk harga beras;Bahwa perihal UMK Kutim PT Kresna Duta Agroindo dan PT TapianNadenggan maupun pekerja telah mendapat penjelasan dan kepastian dariDinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Kabupaten Kutai Timur sebagaimanatertuang dalam surat Nomor: 005/356/DisnakerKP/IV/2008 tertanggal 8 April2008 yang ditandatangani kepala Dinas Sangatta maupun surat nomor560/246/DisnakerKP/IlV2008 tertanggal 17 Maret 2008 yang sama sekalidiabaikan oleh pekerja dengan melakukan

Bahwadalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomer 3 tahan 2006yang berbunyi, ayat (1),dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketalam dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khususmengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu olehpengadilan dalam lngkup Pengadilan Umum. ; Bahwa dalam penjelasan pasal 49 UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006,dinyatakan pula apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik ataukeperdataan lain tersebut bukan menjadi subyek bersengketa

DPSX/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat 2 Undang UndangNo. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,makakonsekuensinya seluruh sengketa perbankan syariah (dalam jalur Iitigasi)harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai keketentuan pasal 55 ayat 1Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yangberbunyi : Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan olehPengadilan dalam lingkungan

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan UndangUndang No.21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah secara yuridis,smeskipun penjelasan pasal 55 ayat(2) UndangUndang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmembuka fruang opsi penyelesaian perkara ekonomi syariah melaluimusyawarah,mediasi perbankan syariah, Basyarnas dan PeradilanUmum,dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU X/2012 yang ditafsir normative yuridis atas UndangUndang tersebutditegaskan bahwa proses litigasi penyelesaian

DPSTergugat, menurut Majelis Hakim rumusan petitum dan positayang demikian didasarkan pada posita angka 7 dan petitum angka3 jika dikaitkan dengan sengketa perbankan syariah denganmerujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitust No : 93/PUUX/2012, yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 ayat 2Undang Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankansyariah bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dantidak memiliki kekuatann hukum mengikat, maka konsekuensinyaseluruh sengketa perbankan syariah ( dalam

jalur Iitigasi) harusdiselesaikan di Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 55 ayat1 Undang Undang Nomor ; 21 Tahun 2008 tentang perbankansyariah yang berbunyi : Penyelesaian sengketa perbankansyariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lngkungan PengadilanAQama ; n nn n> vn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen3.Bahwa berpegangan pada ketentuan Undang Undang Nomor : 21 tahun2008,tentang perbankan syariah, secara yuridis, meskipun penjelasan pasal 55Ayat (2) Undang Undang Nomor : 21 Tahun 2008

UndangUndang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN pada Pasal 4 ayat (1)huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: Penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Penjelasan huruf c:Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajakmeliputi baik pengusaha yang telah dilakukan sebagai Pengusaha KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupunpengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak, tetapi belum dikukuhkan.

Pasal 69 ayat (1e) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak menyatakan:Alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim", yang di Pasal 75disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;Bahwa Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyebutkan:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Bahwa menurut memori penjelasan

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur:Pasal 16CPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangunsendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanoleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri ataudigunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur denganKeputusan Menteri Keuangan;Penjelasan

pembuatanbangunan pada bulan Juli 2010 sebesar Rp840.000.000,00;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon PeninjauanKembali menetapkan biaya pembangunan 2 unit barak 8 pintu diDivisi II dan Divisi IV merupakan objek PPN KMS dengan DasarPengenaan Pajak sebesar Rp336.000.000,00 (DPP PPN KMS =40% x biaya yang dikeluarkan);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dasarhukum yang berkaitan dengan pokok sengketa ini adalahsebagaimana diuraikan pada Butir V.2. di atas, yaitu: Pasal 16C dan Penjelasan

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapatMajelis Hakim tersebut di atas, dan Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa amar pertimbangan MajelisHakim tersebut keliru;Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim yang memutusperkara a quo dengan putusan mangabulkan bandingTermohon Peninjauan Kembali atas sengketa a quo tidaksesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, danPasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karenanyadiajukan Peninjauan

Bahwa para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sertaPenggugat IV baru mengetahui kalau sebidang tanah yang diatasnyaterdapat sebuah bangunan rumah tersebut sebagaimana yang tertera padapoint 12 diatas dalam gugatan ini telah dijadikan agunan pinjaman kredit diBank Pembangunan Daerah (Tabalong) Tabalong setelah Tergugatmendatangi Penggugat IV dan memberitahukan bahwa sebidang tanahyang diatasnya ada bangunan rumah sebagaimana penjelasan pada poin12 diatas telah dijadikan agunan pinjaman kredit

Bahwa Tergugat menemui Penggugat IV selain memberitahukanhal sebagaimana penjelasan pada poin 13 diatas dalam gugatan ini jugamempunyai maksud untuk meminjam uang kepada Penggugat IV untukmembayar angsuran yang belum dibayar/macet selama tiga bulan;16.

Bahwa beberapa hari atau satu minggu setelah kedatanganTergugat menemui Penggugat IV, Penggugat IV mendatangi pihak BankPembangunan Daerah (BPD) Tabalong untuk minta penjelasan dankonfirmasi apakah benar Tergugat telah melakukan pinjaman kredit sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan sebidang tanahyang ada diatasnya terdapat bangunan rumah dengan bukti kepemilikanSHM No. 600 dan apakah Tergugat sudah melakukan pembayaran atasangsuran pinjaman kredit yang belum dibayar/macet

Bahwa atas hal sebagaimana penjelasan pihak BankPembangunan Daerah (BPD) Tabalong yang akan menyita yang telahdijadikan agunan pinjaman kredit oleh Tergugat yaitu sebidang tanah yangdiatasnya terdapat bangunan rumah dengan bukti kepemilikan SHM No.600 tersebut maka Penggugat IV yang membayar tunggakan angsuranpinjaman kredit Tergugat tersebut sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluhenam juta rupiah) kepada pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD)Tabalong serta Penggugat IV mengambil alin pembayaran angsuran

Soetrimo;23: Bahwa atas hal sebagaimana penjelasan pada poin 22 diatasdalam gugatan ini itulan yang menjadi alasan utama selain alasan yanglainnya sehingga para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill serta Penggugat IV membuat dan malayangkan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung;24.

Putusan Nomor 1009/B/PK/Pjk/2015Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009)tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 35dan 36 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UUPP);Alasan dan Penjelasan Permohonan Banding :Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon bandingadalah sebagai berikut:Formalitas SengketaKronologisBahwa Berikut adalah kronologis sengketa

S3055 yang dianggap bukan merupakan Surat Keputusansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU KUP.Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang PenandatanganBahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry GWibiksana telah ditunjuk sebagai President and General Manager untukperusahaanperusahaan AWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkanExecutive Service Agreement ("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8)dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE

Menandatangani suratsurat formal/dokumen Jega/, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memilikiotoritas dan wewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 ayat 4 UU KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam Pasaltersebut.

Surat Kuasa tersebut dibuat hanyauntuk keperluan internal AWE (NWN);Oleh karenanya, tanpa melampirkan Surat Kuasa tersebut AWE (NWN)mengakui bahwa Herry G Wibiksana merupakan orang yang berwenanguntuk menandatangani Surat Keberatan sesuai ketentuan Pasal 32 UUKUP.Surat Keberatan memenuhi ketentuan formalBahwa berdasarkan fakta dan penjelasan diatas, Surat Keberatan AWE(NWN) telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal32 dan Pasal 25 ayat 4 UU KUP.S3055 seharusnya dinyatakan sebagai

Dengan demikian, AWE (NWN) yakin bahwa pemeriksa pajak telah secaratidak tepat mengkoreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean sehubungan dengan alokasi biaya Kantor Pusat ini danbahwakoreksi atas objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean tahun 2008 seharusnya menjadi Nihil;Mengacu pada alasan dan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agarkoreksi yang dilakukan pemeriksa dapat dibatalkan sehingga perhitungan objekPPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa

sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut berdasarkan relaas Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.AdlI. tanggal 06 Januari2022 dan tanggal 13 Januari 2022 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam penjelasan

Islam (MajelisHakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasukorang zalim, dan gugurlah haknya",;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

;Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.AadlMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka dapatditerapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti daripihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itumenyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugattelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55403/PP/M.VB/16/2014, tanggal 22 September 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa melalui surat in) Pemohon Banding mengajukan permohonanbanding sebagaimana pokok surat dengan penjelasan

Banding adalah sebesarRp 10.562.000,00 sedangkan sisanya Rp 1.878.815.500,00 bukan merupakanpenjualan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milik customer,sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer;Bahwa jelas dilinat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikian besarsebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan

adalah sebagaiberikut:1.Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UUPengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:Surat atau tulisan;Keterangan ahi;Keterangan para saksi;Pengakuan para pihak, dan/atauooo FPengetahuan Hakim.Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan palingsedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan

Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPNnyaharus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.878.815.500,00 berupapenyerahan scrap yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;1.Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quohalaman 27 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan dan buktibukti yang disampaikanoleh Pemohon Banding dalam persidangan dapat diketahui jumlahserap yang

Bahwa dalam Pasal 26A UU KUP disebutkan:Pasal 26A ayat (2):Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentangpemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikanketerangan atau memperoleh penjelasan mengenaikeberatannya;Pasal 26A ayat (3):Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapatdiselesaikan;6.15.Bahwa kemudian pada saat banding, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon

709.456.201,00 648.974.285,00Sanksi Adm Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 2.187.489.954,00 2.001.004.046,00 Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP154/WPJ.19/2012 tanggal 22Februari 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00177/207/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Masa Pajak Februari 2009, Pemohontidak koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesarBanding setuju atasRp1.352.029.762,00 dengan penjelasan

Hal ini jelasjelastertera pada penjelasan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000,dimana dalam contoh disebutkan adanya nilai penyerahan. Artinya makna yangterkandung dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 didasarkan atas adanya PENYERAHAN Barang Kena Pajak danatau Bukan Barang Kena Pajak, dan bukan didasarkan kepada unit kegiatanmenghasilkan;Halaman 7 dari 42 halaman.

"ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPPdomisili PKP Penjual;Halaman 21 dari 42 halaman. Putusan Nomor 264/B/PK/PJK/2015.221.4.1.3.21.4.1.3.3b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkanoleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan."

tidak ada" dengan penjelasan bahwa FakturPajak tersebut belum dilaporkan oleh PKPPenjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/ SKPKBT atas FakturPajak yang belum dilaporkan PKP Penjualtersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan;"tidak ada" dengan penjelasan bahwa FakturPajak tersebut tidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajaktersebut belum dikukuhkan sebagai PKP;atau PKP Penjual tidak pernah melakukanpenyerahan

Hal ini jelasjelas tertera pada penjelasan Pasal 9ayat (6) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, dimana dalam contohdisebutkan adanya nilai penyerahan.

Koreksi Positif Biaya Usaha, yang berupa biaya lainlain dengan nilai koreksisebesar Rp375.906.240,00;Bahwa selama proses penelitian atas keberatan, Pemohon Banding telahmemberikan penjelasan tertulis berupa:a. Tanggapan atas Surat Permintaan Keterangan Pertama NomorS3578/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 14 April 2011 melalui Surat PemohonBanding Nomor 008/BKR/FIN/V/2011 tanggal 4 Mei 2011;b.

Bahwa penjelasan ayat (3) dari Pasal 18 UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain menyatakan:maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinyapenghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubunganHalaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2015istimewa.

Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2015Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Penjelasan Pasal 78:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesualdengan peraturan perundangundangan perpajakan;A. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp17.282.022.115,00 yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;1.

Bahwa selanjutnya, atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimanatertuang dalam Halaman 34 alinea ke4 Putusan a quo, yangmenyatakan:Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000,antara lain menyatakan: "maksud diadakannya ketentuan ini adalahuntuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadikarena adanya hubungan istimewa.

Bahwa dengan demikian maka pendapat dan kesimpulanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal29 ayat (2) UndangUndang KUP, karena telah didasarkanpada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan padaketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;12.5.

Setelahmendapatkan penjelasan dari RINA WITA, SE tentang Asuransi Kesehatanyang premi pembayarannya akan hilang (Lost Premi) di akhir masa pertanggungan selama satu tahun serta manfaat Asuransi Jiwa yang uangpreminya akan dikembalikan setelahn masa pertanggungan selesai kepadapemegang Polis Asuransi Jiwa serta pula Polis Asuransi Jiwa setelah satu tahunsejak diterbitkan telah dapat ditukar uangkan dengan nilai sesuai dengan yangditentukan oleh pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912

mungkin juga mengenai asuransi jiwa namun saksi tidak dapatmemastikannya ;Bahwa saksi terlebin dahulu menandatangani permintaan asuransi jiwabaru kemudian ada penjelasan mengenai asuransi jiwa ;Bahwa saksi mau menandatangani permintaan asuransi jiwa setelahRinawati, SE menjelaskan bahwa Ketua sudah menandatangani pengajuan asuransi jiwa ;Hal. 18 dari 40 hal.

No. 1213K/Pid.Sus/2009mana mereka tahu tentang dana asuransi yang ada dalam APBD KotaTebing Tinggi ;Bahwa saksi mengatakan kepada petugas asuransi agar dibicarakandengan anggota DPRD lainnya dan kedatangan yang ketiga bersamasama dengan RINA WITA, SE dan saksi ada menyuruh untukmemberikan penjelasan tentang asuransi kepada anggota DPRD TebingTinggi ;Bahwa karena penjelasan tentang asuransi tidak bersifat formal, makadilakukan diruangan Sekwan, dan ruangan Ketua DPRD dan hanya adabeberapa anggota

Dewan yang hadir pada saat itu ;Bahwa seingat saksi anggota Dewan yang hadir mendengarkan penjelasan tentang asuransi dari RINA WATI, SE adalah antara lain JONISINAGA, H.

dari RINA WITA, SE ;Bahwa Saksi tidak pemah memberikan penjelasan kepada Ketua DPRDtentang asuransi jiwa tidak ada dalam APBD ;Babwa Saksi tidak pernah memberikan penjelasan kepada anggotadewan bahwa untuk asuransi jiwa tidak dibenarkan karena tidak adadasar hukumnya ;Bahwa beberapa minggu kemudian setelah saksisaksi lain dan ahlimemberikan keterangan di persidangan, Penasehat Hukum terdakwamenunjukkan surat pernyataan dan pada persidangan berikutnya, saksiSUTOYO dengan dihadirkan Penasehat Hukum

upaya damai melalui proses mediasi telah tidakberhasil mencapai kesepakatan damai, majelis hakim dipersidangan tetapmengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangankepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun kembali, namunPenggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya;Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan telah tidak berhasil,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanyang Isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan

tambahansecara lisan olehnya sendiri yang disampaikan dalam sidang tanggal 16 JuniHalaman 4 dari 29 Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Crp.2020, penjelasan Penggugat menambah dalildalil permohonannya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa yang Penggugat maksud dengan Tergugat malas mencari nafkahyang mana apabila Penggugat tidak pergi bekerja ke kebun, Tergugat tidakmau pergi bekerja sendiri ke kebun; Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali mengusir Penggugat dan yang keduakalinya terjadi pada tahun 2016

dan kami rukun lagi setelan didamaikan olehpihak keluarga bersama aparat desa setempat; Bahwa setelahn Penggugat dan Tergugat rukun lagi tetap terjadi perselisinandan pertengkaran, namun Penggugat tetap bersabar hingga bulan Marettahun 2020;Bahwa penjelasan tambahan dalil gugatan Pengugat selengkapnyatelah tercatat dalam berita acara sidang mutatis mutandis selebihnya dianggaptelah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagiandudukperkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatan angka 5.bitu. tidak benar, Tergugat sebenarnya menerima nasehat orangtuaPenggugat, tetapi Tergugat hanya memberi penjelasan saja kepadaorangtua Pengugat dan tidak bermaksud menentangnya;Halaman 5 dari 29 Putusan No. 188/Pdt.G/2020/PA.Crp.5. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada posita gugatan angka 5.citu tidak benar, Tergugat tidak pernah mengatakan hal yang sepertidikemukakan Pengugat tersebut;6.

alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana a quo didalilkanPenggugat didalam gugatannya mutatis mutandis dianggap termuat danterulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukanperceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak adaharapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pulaberdasarkan atas alasanalasan yang diatur dalam penjelasan

Namun saat itu Tergugat tidak menerima penjelasan dariPenggugat dan lebih mendengarkan perkataan dari Koordinator Securitybahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah untuk mencelakakan oranglain (lebih tepatnya sebagai bentuk gunaguna);3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Tergugat mengambil keputusan yangsangat mengejutkan dan tidak masuk akal, yaitu memPHK Penggugat secarasepihak karena dianggap telah melakukan kesalahan berat dengan dituduhmelakukan tindakan penyerangan teman sekerja.

Erwan), jadiapa yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan bukti tertulis yangada;2.3.Hal lain yang disampaikan penggugat adalah tidak benar kalau kamilebih mendengarkan perkataan dari koordinator security saja, buktinyabahwa kami sepakat untuk mengundang orang yang memilikikompetensi / keilmuan tentang penanaman barang tersebut yaitu UstadRahmat untuk mendengarkan penjelasan dan klarifikasi atas barangtersebut, tetapi yang bersangkutan mengingkari kesepakatan tersebut,dimana semestinya kami

Erwan Hermawan tidak kooperatif (ingkar janji pada prosesklarifikasi);* Berdasarkan penjelasan dari pihak yang berkompeten perbuatansejenis perbuatan yang berniat jahat dalam bentuk tindakan /penyerangan secara halus;* Bahwa sebelumnya yang bersangkutan sudah dapat SP 2 (SuratPeringatan ke 2) yang masih berlaku;4.

Sukabumi, maupun jawaban OPSI atas anjurandari Disnakertrans tersebut telah kami terima, sebagai catatan kami untukmenunggu proses PHI sebagai lanjutan dari upaya damai yang tidak tercapaiseperti pada penjelasan point 7 dan 8 diatas;Menjadi haknya penggugat untuk melanjutkan ke PHI;Mengenai penerapan pasal 158 ayat 1 hurup e, yang dianggap tidakberdasar dan bertentangan dengan hukum sepenuhnya kami serahkan kePengadilan PHI, namun ada pertimbangan lainya yaitu seperti yang kamijelaskan pada point

Asep minta penjelasan dan saksi menjelaskanbahwa dalam pandangan saksi telur busuk menggambarkan keburukan Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 21Pdt.SusPHI /2017/PN.Bdgdan mengundang jinjin kafir lalu untuk kepala kunyit bisa membahayakankepalakepala/pimpinan dalam perusahaan; Bahwa menurut ajaran agama Islam itu mengarah pada kemusyrikan; Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada Sdr.

Putusan Nomor 326/B/PK/PJK/2017terutang PPN 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPOdan PK, maka menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh PajakMasukan yang dikoreksi oleh Pemeriksa tersebut dapat PemohonBanding kreditkan;Bahwa menurut Pemohon Banding, Koreksi atas Pengkreditan PajakMasukan dengan DPP PPN Rp10.003.963.810, dan PPN Masukansebesar Rp1.000.396.381,00 seharusnya dibatalkan;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas,maka perhitungan PPN yang masih harus

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 39.072.880 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undanganMajelis untuk memberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukandalam persidangan permohonan banding.

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lainmenyebutkan:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alatbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukankebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalamUndangUndang Perpajakan;Halaman 12

Putusan Nomor 326/B/PK/PJK/20172. 2Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yangadil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yangterungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada faktadan halhal yang diajukan oleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasilpenilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan, sertaberdasarkan keyakinan Hakim;Memori penjelasan Pasal

Putusan Nomor 326/B/PK/PJK/20178.2.atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Penjelasan Pasal 16B ayat (3):Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanyaperlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanyaPajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitandengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak

Permohonan Keberatan PemohonBanding Nomor 001FN/V08/CCDPN tertanggal 19 Mei 2008 atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00057/406/06/431/08 tanggal 27Maret 2008 untuk Tahun Pajak 2006;Bahwa dengan ini Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima hasilkeputusan tersebut yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingsehingga perhitungan semula tetap dipertahankan yaitu Pajak yang Lebih Bayar tetapsebesar Rp 160.923.166,00;Bahwa adapun dasar hukum dan penjelasan

Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00057/406/06/431/08 tanggal 27 Maret 2008 dengan jumlah Pajak yang Lebih Bayarsebesar Rp 160.923.166,00;Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayartersebut, kemudian Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor 011FN/V08/CCDPN tertanggal 19 Mei 2008 dan telah memenuhi Pasal 25 UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor 448/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 24Februari 2009;Penjelasan

Apabila tidak dilaksanakan,Chang Chun Plastics akan mendapatkan penalty daripemerintah setempat;b Bunga Pinjaman kepada Chinatrust sebesar Rp112.256.585,00 dan Biaya Lainlain sebesar Rp53.243,00;Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, maka Pemohon Banding mohonKeputusan Terbanding Nomor 448/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 24 Februari 2009tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Nomor 00057/406/06/43 1/08 dapat dibatalkan, sehingga Pajak Yang Lebih Bayarsebesar Rp

Sengketa atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesarRp 819.536.558,00;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 19 alinea ke7:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) di atas Majelisberpendapat bahwa atas Production Expenses, Utility Expenses danWarehouse Expenses yang merupakan pengeluaran yang mempunyaimasa manfaat kurang dari tahun dapat dibebankan pada Tahun

UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP), menyatakan:Pasal 28 ayat (7):Pembukuan sekurangkurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan danpembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;Penjelasan Pasal 28 ayat (7): Halaman 11 dari 31 halaman.

perkebunan kelapa sawit) dan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (pabrik CPO).Terbanding berpendapat bahwa maksud yang atas penyerahannya padaPasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 tersebut adalah yang apabiladiserahkan, sehingga dalam konteks Pasal ini tidak diartikan Pemohon Banding harus melakukan penyerahanyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain).Hal ini juga sesuai dengan penjelasan

Pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKP melakukan penyerahan yang terutang dan tidakterutang pajak yang PM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungan dilakukan berdasarkan PMKNomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000.

melakukan10.penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (kepada pihak lain), menurut Majelis tidak benar,karena ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.04/2010, hal tersebut harusdibuktikan telah terjadi *penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009;bahwa berdasarkan penjelasan

Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.bahwa berdasarkan surat perjanjian jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT Astra Agro LestariNomor : FinTax/044 tanggal 03 November 2003 dan Surat Penjelasan Tertulis dari Pemohon Banding Nomor:Tax/B/324/CPN/EXT/VII/2014

Menimbang Urtahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti, penjelasan Pemohon Banding danJerbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas Majelis 4dengan suara terbanyak berdasarkan Pasal 79 Undangundang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajakberkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga Jumlah Pajak yang dapat Tadiperhitungkan PPN Masa Pajak Mei 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :DORp 190.640.332,00Jumlah