Ditemukan 12044 data
66 — 18
Dev danbendaharanya atas nama Natalia Bago, SH telah melakukankegiatan dengan mengadakan penerimaan mahasiswa baru, hanyaberdasarkan MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten NiasSelatan dengan pihak USBM Medan, telah melaksanakanperkuliahan di Teluk Dalam sejak bulan September tahun 2012dengan sistim pembelajaran tatap muka dengan para dosen, stafdan tenaga administrasi yang diangkat sendiri oleh saksi SozisokhiSihura, SE, M.Ec.Dev selaku ketua tim pengelola USBM TelukDalam, tanpa ada melakukan kordinasi
diperoleh ternyata tim pengelola USBM Medan di Teluk Dalam yangdibentuk berdasarkan SK Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor : 5881/2012tanggal 29 Agustus 2012 yang di ketuai oleh saksi Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec.Dev dan bendaharanya atas nama Natalia Bago, SH telah melakukan kegiatandengan mengadakan penerimaan mahasiswa baru, hanya berdasarkan MoUantara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan pihak USBM Medan,telah melaksanakan perkuliahan di Teluk Dalam sejak bulan September tahun2012 dengan sistim
82 — 175
Bahwa Proses evaluasi penawaran dengan sistim gugur sehingga ada 3 (tiga) penyediaHalaman 41 dari 158 Putusan No.164/Pid.SusT PK/2015/PN.Smg.barang dan jasa yang mengikuti proses selanjutnya yaitu : CV.
genjah danpupuk organik.Bahwa yang menang lelang adalah CV Pesona Hijau, direkturnya saksi Imam Setiawan.Bahwa saksi tidak ikut melakukan verifikasi kepada saksi Muhtadi (yang memberikandukungan ketersediaan barang kepada CV Pesona Hijau, CV Utami dan CV DhainzaMandiri) karena yang melakukan verifikasi adalah saksi Agus Sutanto dan Hari PrihatmokoBahwa saksi ikut menyusun dokumen lelang, kemudian saksi ikut melakukan aanwizjing,melakukan pembukaan penawaran, melakukan evaluasi penawaran dengan sistim
gugurdan menetapkan pemenang lelang.Bahwa proses evaluasi penawaran berlangsung dengan sistim gugur, sehingga ada 3 (tiga)penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses selanjutnya (evaluasi kualifikasi) yaitu :CV.
119 — 49
menerima atau menguasaipenempatan / transfer atas harta kekayaan dari hasil tindak pidana yangdilakukan ;Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang ini kalau dalam pasal 3 itudisebut setiap orang tapi kalau dialam penjelasan pasal I UU tersebutbisa perorangan atau koorperasi jadi tidak ada kategori baik itu swastaatau Pemerintahan ;Bahwa dalam tindak pidana money laundring tidak disebutkan batasminimalnya ;36Bahwa yang dimaksud dengan diluar dari sitem lembaga keuangan bilaUang itu belum masuk ke sistim
63 — 16
Faktur : GRT7/SC/0058531, terdiri dari 6 itemnamun ada satu item yang belum diterima oleh toko senilai Rp.2.475.000,Bahwa, sistim pembayaran yang dilakukan oleh toko langganan ada duacara yaitu :Ada sebagian toko yang melakukan pembayaran dengan cash, yaitu barangsampai langsung toko tersebut menyerahkan pembayaran.Secara TOP/Kredit yaitu pihak toko yang menerima melunasi barang yangsudah dikirim setelah 14 hari barang diterima.Bahwa, salesman khususnya sdr.
tangki,terdakwa datang kekantor lalu saudaralyly membuat bon minyak ditanda tangani saudara Lylydengan saksi,bon minyak tersebut dibawa ke PT.SIuntuk mengambil BBM ;111212Bahwa terdakwa berkerja sebagai oilment sejak bulanPebruari 2012 ;Bahwa permintaan minyak dengan recuiest melaluiPT.IBMP mulai Juni 2012 sampai dengansekarang,sebelumnya langsung melalui saksi melaluiSistim ;Bahwa permasalahan pemalsuan yang dilakukan terdakwamulai bulan Agustus 2012 sampai Januari 2012 ;Bahwa permintaan BBM dengan sistim
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL FALAH SATU
Terbanding/Turut Tergugat I : JARWOTO, S. Ag., MM. Pd.
Terbanding/Turut Tergugat II : SITI HASANAH
Turut Terbanding/Penggugat III : H. IYAN SOFYAN
Turut Terbanding/Penggugat IV : SUMARYONO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUKARDI
74 — 32
., MI, SMPI PI Al Falahmenjadi Asset dan Amal Usaha Tergugat, pada hal sistim dataDapodik tersebut adalah Milik dan Domain Pemerintah R.I. dalamhal ini Kantor Dinas Kependidikan dan Kementrian Agama KotaDepok;c. Tergugat telah membuat fitnah dan tuduhan yang telah menyebarluas kemanamana, termasuk media sosial, bahwa Bapak DR. Ir. H.Sudarto, M Sc. telah merampas uang pribadi Bapak H. ArifinSukarso sebesar Rp. 159.878.375.00.Halaman.15 dari 60 halaman put. No. 440/PDT/2019/PT.BDGd.
86 — 73
Juni2011.Personil yang sering di lapangan jika dilihat berdasarkan struktur organisasiproyek adalah Saksi sendiri, SYAMSUDIN (kordinator pelaksanaa), EVYSOPYAN (surfeyor), HERMAN (pelaksana 1), NOPRI (logistik dan peralatan)dan mandor serta pekerja harian lepas yang tidak tetap jumlahnya namuntenaga tersebut masih bisa mengcover material yang ada.Material yang ada jumlahnya tidak sesuai dengan yang diminta, sebabnya :1) Material tersebut ada yang didatangkan dari Muaro Bungo;2) Dalam bekerja menganut sistim
Hal inimengapa terjadi karena sistim top manajemen tadi dimana semuakeputusan berada di tangan direktur utama yaitu H. ISMAILIBRAHIM,MBA. Bahwa yang mewakili pihak PT. Merangin Karya Sejati mengajukan terminjn , Ildan Ill yaitu :a.
SolokSelatan karena tidak sesuai dengan spek yang ada sebab sistim pembayaranpekerjaan adalah unit price maksudnya ; pekerjaan yang terpasang menurutspek adalah itu yang dibayar.Bahwa Tindakan yang diberikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr.BURAHMAN,SST terhadap PT.
SolokSelatan karena tidak sesuai dengan spek yang ada sebab sistim pembayaranpekerjaan adalah unit price maksudnya ; pekerjaan yang terpasang menurut spekadalah itu yang dibayar.Bahwa benar Saksi selaku General Superintenden (GS) atau selaku pimpinanproyek di lapangan pada pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan LubukMalako Abai Kampung Baru sebagaimana kontrak Nomor : 620 / 01.03 / SPK /PJJK / DPU/ VI 2011 tanggal 21 Juni 2011 menerangkan sebagai berikut :a. yang menandatangani surat permohonan
155 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian seterusnyakeberatan pembuktian; sejauh mana keberatan itu mengandung kebenaran,ditinjau dari segi sistim hukum pembuktian, baik yang berkenaan dengankeabsahan alat bukti yang diterapkan PN ditinjau dari syarat formil dan syaratmateriil pembuktian, serta batas minimal pembuktian dan penerapanpembebanan pembuktian;Supaya peradilan tingkat banding memperoleh penilaian yang komperhensifmengenai keberatan yang diajukan pembanding mengenai pembuktian, tidakHal.31 dari 54 hal.
98 — 24
Bahwa berdasarkan faktafakta yang melekat pada diriTerdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tatakehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI,Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untukdipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetapdipertahankan dikhawatirkan akan menggangu danmenggoyahkan sendisendi disiplin dan tata tertib dalamkehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata danterbina dengan baik.Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwadidakwa
103 — 34
danTerbanding l/Tergugat Il tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akanmengadili sendiri tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat danTerbanding II/Tergugat II, dengan pertimbangan hukum seperti dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat Il pada point A tentang gugatan kurang pihakdengan alasan yang pada intinya bahwa karena masalah pemberian ganti rugi dalampemerintahan itu tidak dapat dilepaskan dari sistim
75 — 34
hukum terhadap hakhak sipil warga Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara aquo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orangyang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akanmenjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam43konteks Criminal Justice Sistim
237 — 29
batubara", sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menganut sistim
tentang asal usul batubara", sebagaimanadalam dakwaan kedua penuntut umum;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan pasal193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yangadil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor : 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menganut sistim
111 — 26
akibat dari tidak akuratnya data baikpada gambar maupun RAB akibat dari kesalahan perencanaan;Bahwa dari awal memulai pelaksanaan/pengukuran lokasi dan bowplankdisepakati dengan Tergugat II pimpinan konsultan perencana dan pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) antara lain :Ketinggian atau peil + 0 (Nol) lantai berpatokan sama dengan peil trotoarsisi pagar batas bangunan IGD lama Jalan Diponegoro artinya berkisar 60sampai 70 cm dari tanah asli halaman depan arah Jalan Sudirman;Sehubungan dengan sistim
45 — 16
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang digunakanPenggugat bahwa uang hasil petani kacang ijo sebesarRp.17.000.000,namun yang benar adalah uang hasil petani kacang josenilai Rp.7.200.000 dan dibagi dua dengan yang merawat danmenjaga lahan masingmasing seniali Rp.3.600.000, (tiga juta enamratus ribu rupiah) sistim bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapJadi dari semua poin di atas maka sisa uang pembayaran utangbersama Penggugat dan Tergugat masih Rp.17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah
187 — 138
Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amru bin Auf:Artinya: ...dan kaum muslimin itu terikat dengan syaratsyarat mereka (yangtelah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram.Menimbang, Sistim Limit telah dilaksanakan oleh KPKNL telahdirencanakan secara Independen tidak ada rekayasa , telah dilaksanakan secaraHalaman 61 dari 63 hal. Put.
65 — 16
Terhadap alasan eksepsi Subyek Penggugat kurang lengkap (Plurium LitisConsortium): Bahwa setelah Majelis mencermati uraian eksepsi Para Tergugatdihubungkan dengan Hukum Adat Manggarai mengenai kewarisan yangmenganut sistim patrilinial yaitu ahli waris hanyalah anak lakilaki dan ataulakilaki keturunannya dengan tidak menutup kemungkinan anak perempuanbisa juga memperoleh harta warisan melalui syaratsyarat dan tata cara adattertentu.
103 — 47
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan ...........ceeeeeeemenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; 84Menimbang, bahwa kaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang Tergugat bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakimakan memberikan penilaian dan pendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 31 Undangundang Dasar 1945 junto Undangundang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SistimPendidikan Nasional menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansatu sistim
HOFIYAH alias HOFIAH
Tergugat:
corpriyono ongko wijoyo
49 — 10
dan digaji dengan upah secaraharian yang mana statusnya para pekerja tersebut adalah sebagaipekerja harian dan bukan statusnya sebagai perkerja/karyawan tetapyang mendapat upah/gaji tetap setiap bulannya meskiipun berhalangantidak masuk berkerja dalam beberapa hari tidak berkerja yang tetapharus mendapatkan gaji/upah setiap bulannya;Bahwa, oleh karenanya para pekerja ataupun para Penggugat tersebutstatus sebagai pekerja adalah sebagai buruh/pekerja harian, makagaji/upah yang diterimanya adalah sistim
79 — 72
aparatpenegak hukum terhadap hakhak sipil warga Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara aquo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orangyang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akanmenjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalamkonteks Criminal Justice Sistim
55 — 19
Bukti P 14 : Foto Copy dari Frint Out Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:5/22/DNP, tanggal 23 September 2003, Perihal ; PedomanStandar Sistim Pengedalian Interm Bagi Bank Umum ; 15. Bukti P 15 : Foto Copy dari copy Surat dari Gantino P. Siregar (Penggugat)tertanggal 01 Juli 2013 yang diajukan kepada Group Audit InternPT.Bank DKI (Turut Tergugat) yang mencantumkan tanda terimaoleh Turut Tergugat melalui staffnya bernama Atuti tertanggal1 Juli 2013 ; 16.