(dua milyar tiga ratus limapuluh juta rupiah)Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran DireksiNo.048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Pedoman PelaksanaanKredit Menengah dan Korporasi Bab VII Standby loan butir 1.(8)menyatakan bahwa KMK adalah fasilitas kredit modal kerja yangdiberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabahyang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debiturmemperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyekkonstruksi/pengadaan barang/jasa

Budi DarmawanNIP. 19710203 200212 1 005.Fotocopy legalisir keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ponorogo nomor: 800/021/405.14/20012 tanggal 03Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat KomitmenPada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo TahunAnggaran 2012.Fotocopy legalisir Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari LembagaKebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor:120503410010805 tanggal 02 Februari 2010 a.n.

Budi Darmawan,ST. kategori L4 yang ditandatangani oleh Deputi BidangPengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (EikoWhismulyadi).Fotocopy legalisir Sertifikat Ahnli Pengadaan Nasional dari LembagaKebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor:120503410010805 tanggal 20 Maret 2014 a.n. Budi Darmawan, ST.kategori Tingkat Dasar yang ditandatangani oleh Deputi BidangPengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (Dr.

Huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau. kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;d) Huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau) menerima hadiah,imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa pemakaian Pupuk Organik Non Subsidi tidak sesuai denganStandar

Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PTBGL.d) Huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa pemakaian Pupuk Organik Non Subsidi tidak sesuai denganStandar Mutu dan Efektifitasnya, hal ini berdasarkan RUKK yangdibuat oleh Tim Teknis, pemakaian pupuk Organik Non Subsididirencanakan 20 zak per kelompok dengan kemasan

Huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untukkeuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan negara; dan;d) Huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa pemakaian Pupuk Organik Non Subsidi tidak sesuai denganStandar

Prosedurlelang/Pemilihan Langsungnya semestinya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukandalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kenyataannya, semua tahapantahapan tersebut tidak ada yangdilaksanakan. Tibatiba saja saksi ditelepon dan kadang dipanggil oleh Edi Sutoyo,Kepala Bidang Bina Marga yang sekaligus juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmenpada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kab. Jepara, untuk menghadap keruangannya.

Saksi tidak pernah menandatangani kontrak tersebutdan tandatangan saksi sangat berbeda dengan yang tertera diatas nama saksi padakontrak tersebut;e Bahwa saksi tidak pernah menandatangani lampiran kontrak kontrak No : 050/34/Kontrak/ Pemel/APBD/2009 berupa surat No : 13/ITV/AP/2009 tanggal 23 April2009 yang dipersidangan ini diperlihatkan pada saksi, yakni lampiran surat yangditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kegiatan APBD Kab. Jepara tahun2009 Dinas PU dan ESDM Kab.

Jepara Tahun 2009) dandalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).Bahwa pada tahun 2009 itu, yang menjadi Pengguna Anggarannya adalah Ir. Soegiarto,MT, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmennya adalah Edi Sutoyo, ST.MT;Bahwa Proyek pekerjaan yang diadakan pada tahun 2009 itu cukup banyak, diantaranyaadalah PENGADAAN BAHAN/MATERIAL KEC. BANGSRI (PAKET.17),PENGADAAN BAHAN/MATERIAL, PENGECATAN MARKA JALAN (PAKET. 1)KEC.

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikisasi teknis barang/jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Rancangan kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa;Cc. Menandatangani kontrak;d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;e. Pengendalian Pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;63g.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita Acara Penyerahan;h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiaptriwulan1.

sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 Terdakwa diangkat sebagai BupatiLampung Selatan periode tahun 2016 2021 sesuai dengan Keputusan MenteriDalam Negeri RI No 131.18293 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016.Halaman 4 dari 161, Putusan

dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5angka 6 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76ayat (1) huruf a dan e UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.nonn= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun

Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;2. Copy Nota Dinas Nomor : 26/Prod/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa3. Copy Nota Dinas Nomor : 49/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;4.

Mulia Pratama, sehingga hal tersebut tersebutbertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial padakementrian Negara/Lembaga tanggal 01 Juni 2012 menyatakan : "BelanjaBantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan olehpenerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara Swakelola ;Bahwa dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan FiberPada

Menetapkanrencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : Spesifikisasi teknis barang/jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Rancangan kontrak;b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa;c. Menandatangani kontrak;d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;e. Pengendalian Pelaksanaan kontrak;f. Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;63g.

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita Acara Penyerahan;h.

(Satu miliartujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 540 (limaratus empat puluh) ton tawas (aluminium sulfat) selama 1,5 (satusetengah) tahun terhitung setelah kontrak ditandatangani yakniAgustus 2010 s/d Februari 2012 yang seharusnya sesuai ketentuanKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal10 ayat 1, pasal 13 ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20ayat 1, pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran

Perbaikan instalasi 3.500.000,00 318.182,00 3.181.818,00listrik sebanyak 10 titik Jumlah 13.580.144,00 1.234.558,00 12.345.586,00 ** Pengadaan barang /jasa di Bidang Umum dan Kepegawaian melibatkan pihakke3, tidak melalui proses pengadaan melalui panitia atau pejabat pengadaanbarang / jasa.** Buktibukti / dokumen pendukung biaya penggandaan / fotocopy dan makanminum berupa harga Perhitungan Sendiri, Surat Perintah Kerja, Berita AcaraPemeriksaan Barang, Berita Acara serah Terima Barang, Berita AcaraPembayaran

Perbaikan 3.500.000,00 318.182,00 3.181.818,00 Jumlah 13.580.144,00 1.234.558,00 12.345.586,00 + Pengadaan barang /jasa di Bidang Umum dan Kepegawaian melibatkan pihakke3, tidak melalui proses pengadaan melalui panitia atau pejabat pengadaanbarang / jasa.Putusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.

Perbaikan instalasi 3.500.000,00 318.182,00 3.181.818,00listrik sebanyak 10 titikJumlah 13.580. 144,00 1.234.558,00 12.345.586,00 ** Pengadaan barang /jasa di Bidang Umum dan KepegawaianPutusan No.08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm.melibatkan pihak ke3, tidak melalui proses pengadaan melaluipanitia atau pejabat pengadaan barang / jasa.Hal. 176 dari 196 Halaman>,Buktibukti / dokumen pendukung biaya penggandaan / fotocopydan makan minum berupa harga Perhitungan Sendiri, SuratPerintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan

MuliaPratama sehingga terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dapatmemperoleh dana segar sehingga hal untuk memenuhi kewajibankewajiban sebelumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuanPasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementrianNegara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: Be/anja BantuanSosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan olehHalaman 63 dari 254 Putusan Nomor 12/PidSusTPK/2015/PN Bjm.penerima bantuan sosial untuk pengadaan

barang/ jasa, dikerjakan /dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara Swakelola.Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar Rp.4.993.440.000 (empat milyarSembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah)tersebut sebanyak Rp.1.632.000.000, (Satu milyar enam ratus tiga puluhdua juta rupiah) sudah terealisasikan dalam bentuk fiber dengan total81.600 meter atau 1.632 roll fiber, Rp.1.813.250.000, (satu milyardelapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beradadalam

MuliaPratama sehingga terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dapatmemperoleh dana segar sehingga hal untuk memenuhi kewajibankewajiban sebelumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuanPasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementrianNegara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: Be/anja BantuanSosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan olehpenerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan /dihasilkan sendiri oleh

BASA ALIM TUALEKA ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo sejak bulan Maret 2012 s/dsekarang dengan Jabatan sebagai Sekretaris ;Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang oleh Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Pendidikan Kab. Situbondo tahun 2011 Nomor. 021/29.8/ ULP.PokjaBB.PAN.II/ 431.212/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan Surat Pedanjian atau KontrakKerja Nomor. 027/1040/431.212.2/PPK/2011 tanggal 9 November 2011 Pemenang tenderadalah M. ROFFI' selaku Direktur CV.

Bin SANDIRI MANTARI yang berperan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas kegiatan pekerjaan tersebut, Adapun barang bukti yang dimaksud yakni :

1. 1 (satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentang petunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo (selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----

2. 1 (satu) rangkap copy sertifikat

2. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait SK (Surat Keputusan Bupati Enrekang) Nomor : 207/KEP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, tentang penetapan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2016.

1. 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait Surat penugasan Anggota pokja ULP untuk paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang, tanggal 19 Agustus 2016.

Catur Mitra Ruminan pada AsuransiAskrindo, karena terdakwaSYAIFUDDIN HELINGO selaku Direktur PT.Catur Mitra Ruminan tidak melakukan perpanjangan waktu terhadapkedua surat jaminan tersebut hal ini bertentangan dengan Perpres RINomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 93ayat 5 yang menyebutkan dalam hal pemutusan kontrak dilakukankarena kesalahan penyedia barang/jasa :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;b.

biaya yangefesien, mutu yang baik dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4;f Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;g Menyerahkan laporan, informasi dan halhal lain yang terkait dengan kegiatanpembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang diperlukan olehPihak Pertama;h Dalam melaksanakan pengadaan

barang/jasa wajib mengikuti ketentuan dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011;i Mendukung dan membantu Pihak Pertama serta Instansi yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk melakukanpemeriksaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, baik fisik hasilpekerjaan, dan non fisik seperti dokumen pertanggungjawaban dandokumentasi

Kepala kantor Dinas dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap sekaligus selakuKuasa Pengguna Anggaran pada Dana Tugas Pembantuan Program Perluasandan Pengembangan Kesempatan Kerja kegiatan Padat Karya Produktif tahun2009 dengan surat keputusannya nomor : 900/27.b6/17 tanggal 5 Februari 2009telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Cilacap untuk menunjuk Penyedia Barang dengansistim Pemilihan Langsung, yang mana meskipun telah ditunjuk PanitiaPengadaan Barang

kerjadibayarkan langsung kepada tenaga kerja melalui ketua kelompok;Bahwa dalam kegiatan Padat Karya Produktif tahun 2009 saksi sudahmelaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi saksi sebagai KuasaPengguna Anggaran maupun sebagai Pengarah Kegiatan yaitudiantaranya dengan membuat Surat Keputusan Nomor: 560/44/17tanggal 16 Februari 2009 tentang Penunjukkan Pengangkatan danPemberian Insentif petugas pelaksana kegiatan PKP, membuat SuratKeputusan nomor: 900/27.b/17 tanggal 5 Februari 2009 tentangPenunjukkan Panitia Pengadaan

Barang/Jasa, membuat SuratKeputusan Nomor: 900/60/17 tanggal 16 Februari tentangPenunjukkan Badan Pengawas Pembangunan, Pemeriksa danPenerimaan Barang;Bahwa peran masingmasing didalam pelaksanaan kegiatan PadatKarya Produktif tahun 2009 yakni terdakwa Sidharta sebagaiPenanggung Jawab Kegiatan Padat Karya Produktif berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Cilacap Nomor: 560/44/17 tanggal 16 Februari 2009Tentang Penunjukkan Pengangkatan dan Pemberian Insentif

SESAMA, hal tersebut bertentangandengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Panitia pengadaan wajibdibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah). Selain itu PT. SESAMA dalam melakukanpengadaan bibit sawit belum memperoleh Sertifikasi sebagaimana yangtelah ditentukan, sebab PT.

anggaran APBD Tahun 2008, dengan nilai sebesarRp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa pengadaan bibit kelapa sawit di Desa Bukit Rayaseharusnya terdakwa Sarno Abdul Rahman bin Tarmudi dalam membuat PeraturanKepala Desa Bukit Raya Nomor 001 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 TentangPedoman teknis pelaksanaan bantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit RakyatDesa Bukit Raya telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah dan uang bantuanuntuk program pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa Bukit Raya yang diterimaDesa Bukit Raya sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) dimanaTerdakwa Selaku Kepala Desa tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan uangtersebut kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara APBD Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahmenyebutkan

Panajam Paser Utara yangdilakukan melalui pertemuanpertemuan.Bahwa terdakwa mengetahui aturan tentang tata cara atauprosedur pengadaan barang/jasa pemerintah karena padasaat bimbingan teknis tahun 2010 oleh Bagian HukumPemkab Panajam Paser Utara bahwa ada aturan tentangpengadaan barang/jasa pemerintah namun aturannyaterdakwa lupa ;Bahwa PT. Sesama bertindak selaku perusahaan pengadaanbibit kelapa sawit untuk 9 (Sembilan) Desa se Kec. SepakuKab.

Semoi Dua Nomor 001 tahun 2008 tanggal 09 Desember 2008 tentangPedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Perkebunan SawitRakyat Desa Semoi Dua;Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Desa SemoiDua tersebut menjadi dasar Penunjukan Langsung kepada PT Sesama untukmelakukan pengadaan bibit kelapa sawit tanpa melalui proses pelelangan, haltersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan denganKeppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatasRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;179Menimbang, bahwa dengan adanya Penunjukan Langsung yang dilakukanoleh Terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua bersamasama dengan 8 (delapan)Kepala Desa lain di Kecamatan Sepaku kepada PT SESAMA maka selanjutnyasaksi Isnan Waliudin selaku Direktur Operasional melaksanakan pengadaan bibitsawit untuk

SESAMAuntuk melakukan pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 280.000 (dua ratusdelapan puluh ribu) bibit dengan total dana sebesar Rp.7.280.000.000, (tujuhmilyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (1)menyatakan " Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaandengan nilai diatas Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ".

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa.14. Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0 revisi2;Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa.Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.B001/100020/2010S0 revisi2;13.Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang /Jasa.14.Fotocopy legalisir cap stempel PT.

Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No.BO001/100020/2010S0 revisi2;13.Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu)lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul:Pengadaan Barang/Jasa.14.Fotocopy legalisir cap stempel PT.