pemeriksaan auditing secara teoritis di bagi dua yang namanyaauditing eksternal dan auditing internal yang berhak mengaudit keuanganadalah audit yang independen bukan organisasinya kalau ituorganisasinya itu. namanya internal auditing itu sebabnya mengapapemeritah Daerah itu harus di audit oleh BPK karena dia adalah lembagayang lain yaitu lembaga ekseminasi karena ada Eksekutif yang di auditoleh BPK itu adalah sebagai eksternal dulu BPK itu kekurangan orangmaka pemerintah mempunyai kebijakan maka ada BPKP

, BPKP lahsebelum reformasi yang banyak melakukan audit keuangan itu setelahBPK sudah kuat menurut Undang Undang Dasar itu BPKP tidak berhaklagi mengaudit keuangan, BPKP itu) melakukan audit internalnyapemerintah menyangkut dengan Inspektorat itu pemerintah Daerah yangbersangkutan terkait dengan perhitungan di bisnis yang berbeda dariKantor a dan b berbeda itu bisa terjadi mungkin mereka beda Hal 48 dari 87 Hal (Putusan No 40/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)menentukan resiko, ada yang berani mengambil resiko

sebesar Rp571.375.000,00 (limaratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus dugaanpenyimpangan pengadaan bibit karet polyobag dan saprodi (Paket Ill) padaDinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 NomorSR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat oleh auditordari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybagdan Saprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera SelatanTahun Anggaran 2011 Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September2012 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporanhasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (LHPKKN)atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet Polybag danSaprodi (Paket III) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2011 Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012yang dibuat oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan Negara, sesuai hasil audit BPKP Provinsi SumateraSelatan Nomor SR3916/PW07/5/2012 tanggal 10 September 2012 sebesarRp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor

ada laranganpenyitaan terhadap barang dan uang negara yang berada dalam pihakketiga, dalam Pasal 50 , apabila terjadi penyitaan terhadap penyidik,maka dalam KUHAP setiap penyitaan harus mendapat izin dari PNapabila terpenuhi penyitaan dari PN, maka hal ini diperbolehkan karenaMajelis Hakim yang mempertimbangkan;Bahwa ada dana negara yang akan disita maka Pihak Kejaksaan harusseharusnya berkorrdinasi dengan pihak penyidik untuk melakukanpenyitaan negara;Bahwa yang menentukan kerugian negara adalah BPKP

untuk menentukan kerugian negara;Bahwa apabila penyidik melakukan perhitungan sendiri, maka disini110akan hilang jika perbuatan melawan hukum materiil tidak dapatdibuktikan;Bahwa apabila menyimpang dad administrasi negara tidak adakerugian negara, maka perbuatan formalnya dilanggar, dilihat dari segikemanfaatannya maka jika tidak ada kerugian negara, maka harusnyahal ini hanya melawan hukum administrasi.Bahwa tolak ukur dari menentukan kerugian negara dalam hitungannegara harus ada perhitungan BPKP

aturan yangdicabut maka aturan tersebut tidak mengikat lagi;Bahwa Yurisprudensi adalah Aturan hukum, apabila ada kebijakan dantindakan urgent harus tetap memenuhi aturan administrasi negaranya;Bahwa penitipan sebagai solusi untuk penyelamatan pembangunankampus PIP, semuanya itu harus diuraikan dulu apakah dia mempunyaiitkikad balk atau itikad buruk;Bahwa ada nota kesepahaman dimana hal itu mengikat para pihak,apabila tidak dilakukan dan bukan dijadikan alasan;Bahwa kedudukan Surat Dakwan tanpa audit BPKP

oleh para pihak;Bahwa dilihat dari isi Surat Kesepahaman sifatnya mengikat.Bahwa untuk mengukur niatnya adalah dalam teori ada sikap batin daripembuat untuk perbuatan itu dikehendaki;Bahwa ukuran niat ini untuk mengukur apakah perbuatan ini melawanhukum atau tidak melawan hukum, harus digali dilihat dari112Bahwa niat nya balk, dan aturan yang dilanggar, maka dikategorikanmasuk melawan hukum formal;Bahwa penyidik selalu mengacu 184 KUHAP, peranan BPKB yangharus ada dan nyata, apakah perhitungan BPKP

RUSLAN S.H., M.H., dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi ahli dalam Hukum Administrasi Negara;Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Negara maka harus bersifatimperaitif;Bahwa dalam instansi ada Inspektorat Jenderal dimana tugasnyamengawasi laporan dan penggunaan instansi yang bersangkutan,apabila ditemukan atau tidak ditemukan audit internal, dimanaditemukan atau tidak ditemukan ada kerugian, apabila adapenyimpangan maka tindakan selanjutnya melakukan koordinasi untukdilaporkan pada BPKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang =berwenang' danbertanggungjawabatas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbukti dimaksud.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyimpanganPemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas Kesejahteraan Sosial,Hal 11 dari 146 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN.DpsTenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015dari BPKP

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyimpangan Pemberian Dana Santunan Kematian pada Dinas KesejahteraanSosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor : SR180/PW22/5/2017 tanggal03 Mei 2017, Kegiatan Pemberian Dana Santunan Kematian pada DinasKesejahteraan Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten JembranaTahun Anggaran 2015 menimbulkan

didugafiktif sebanyak 301 (tiga ratus satu) berkas dan setiap berkas santunankematian yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah) sehingga Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Jembrana mengeluarkan uang sebesar Rp. 451.500.000 (empatratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksimasihmenolaknya karena pada saat dilakukan pemeriksaan di inspektoratkabupaten Jembrana jumlah kerugian Negara tidak sebesar yang dinyatakandari BPKP

ganda yangdiajukan oleh Saniyahkepada Dinas Kesejahtraan Sosial, tenaga Kerja dantrasmigrasi Kabupaten Jembrana dan barang bukti berupa 2 ( dua ) bukuHal 80 dari 146 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN.Dpsregister catatan penerima dana santunan tahun 2015 yang Saksitandatangani selaku penerima santunan kematian.Bahwa tas semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkan.Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 1 (Satu) orangAhli AGUS WIBOWO, SE, Ak., CA., dari BPKP

AHLI AGUS WIBOWO, SE, Ak., CAe Bahwa Tim BPKP Provinsi Balitelahn melaksanakan audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsipenyimpangan pemberian dana santunan kematian pada Dinas KesejahteraanSosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun anggaran2015 dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016 dandiperpanjang sampai dengan 19 Desember 2016.o Bahwa prosedur Audit yang kami lakukan adalah :=" Memperoleh pemaparan/ekspose hasil

perbuatan Terdakwa Fajar Siddik telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. .413.220.466,59 (empat ratus tigabelas juta duaratus duapuluh ribu empat ratus enam puluh enam limapuluh sembilan sen)dengan perhitungan sebagai berikut :Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan dan Pengelolaan DanaDesa dan Alokasi Dana Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan KabupatenMandailing Natal TA 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP

bersedia untukdiperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;Bahwa bidang keahlian Saksi adalah akuntansi dan auditing dengansertifikat keahlian yang Saksi miliki adalah Auditor Ahli Madya;Bahwa dasar pemberian keterangan ahli karena adanya permintaan dariKapolda Sumut Nomor : K/905/II/RES.3.3./2020/ Ditreskrimsus tanggal 28Pebruari 2020, Perihal Permintaan Keterangan Ahli dan tidak lanjut ataspermintaan tersebut Saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan abhioleh Kepala Perwakilan BPKP

Madina adalah adanya Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : S47/PW02/5.2/2020tanggal 16 Januari 2020 perihal Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiHal 98 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.

Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal melakukan ekspose atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan PengelolaanDana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Pasar BatahanKecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016.Dari hasil ekspose tersebut diperoleh informasi yang cukup untukditindaklanjuti Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara denganmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.Hal 99 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara:a. Mengumpulkan data dan melakukan riviu serta penilaian kecukupandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersamaPenyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara yang dipergunakansebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuanyang berlaku;Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersamaPenyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara;.

= 2 meter, kolam tersebut didugadibuat dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012.w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP

2 meter, kolam tersebut didugadibuat dengan cara penggalian dengan menggunakan alat berat hal ini bertentangandengan pengertian dari Dam/ embung sebagaimana tercantum didalam pedomanteknis/ petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air tahun 2012. w Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah yang dibuatdan ditanda tangani oleh Drs.Posma Simanjuntak, MM.CfrA, Adi Wibowo.AK,Suryono Heru Prastowo, Yasmi, dan Heru Nugroho dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan BPKP

2005tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal angka 62 menyatakan bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Bahwa sejalan dengan definisi keuangan negara dan perekonomian negara diatas, dalam persidangan diperoleh fakta bahwasanya berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

keuangan negara untuk pembuatan embung parit dianggaptotal loss artinya kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya uang negara telahdikeluarkan, sehingga kerugian negara dianggap sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah);Bahwa terhadap pencairan dana perluasan areal perkebunan yangdikeluarkan sekaligus sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah), seharusnya menagih PPK meminta SPJ nya;Bahwa diperlihatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara yang dikeluarkan BPKP

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pencairan dana Proyektalud beton penahan ombak di desa Baja Kec. Loloda Kab.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan terdapat kerugian Negara ;Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pengawas lapangan padaProyek talud beton penahan ombak di desa baja Kec. Loloda Kab.Halmahera Barat tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan dariKadis PU Kab. Halmahera Barat;e Bahwa saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagaiPengawas lapangan pada Proyek talud beton penahan ombak di desabaja Kec. Loloda Kab.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugianNegara dalam proyek tersebut;Bahwa Sdr. Wahyudi, ST digantikan dengan Sdr. Abubakar Adam,STsebagai PPTK pelaksanaan pembuatan talud beton penahan ombak didesa baja Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat karena Sdr.

Halmahera Barat tersebut sudahdi audit oleh BPKP dan saksi juga tidak mengetahui tentang kerugianNegara dalam proyek tersebut;Bahwa di bulan Agustus saksi sudah diganti oleh Sdr. Abubakar Adam,ST sehingga saksi tidak mengetahui lagi mengapa pekerjaan tersebutterhenti;Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar adanyapergantian PPTK antara saksi dan Sdr.

Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan sesuaiSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor S2952/PW25/5/2011 tanggal 23 Agustus 2011;Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttee Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugianKeuangan Negara atas penyalahgunaan dana proyek pembangunantalud beton penahan ombak Desa Baja Kecamatan Loloda KabupatenHalmahera Barat Tahun Anggaran 2009, terdapat pembayaran melebihikemajuan fisik pekerjaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Oleh BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor 483.B/S/XVIILMDN/11/2011 ;BARANG BUKTI:1. SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a. Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d.

ASMINWATI SUKARDJO ; Bahwa menurut keterangan ahli SUMARSANA, dari BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara perbuatan Tterdakwa telah merugikan keuangan Negarasebesar Rp.569.225.840, dengan perincian sebagai berikut :e Saldo kas/sisa UYHD di Bendahara Pengeluaran TA.2009 Rp. 2.781.019.00e Sisa dana tambah uang (TU) TA.2010 :Rp.301.754. 799.00e Sisa dana ganti uang (GU) TA.2010 :Rp.206.397.047.00e Pemungutan pajak TA.2010 Rp. 58.292.975.00+Jumlah Rp.569.225.840.00Bahwa adapun rincian dari sisa dana

Penataan Ruang Daerah Rp 405.550Bahwa pemotongan pajak berdasarkan Rekapitulasi Pajak PPN/PPh periode 1Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 sebesar Rp. 58.292.975 yang dipungut dariPage 70Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnkegiatankegiatan TU/GU/UP TA. 2010, namun pajak yang telah dipotongsejumlah Rp. 58.292.975 ;Bahwa Keterangan ahli SUMARSANA bersesuaian dengan Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan pada unsurkedua dan ketiga yang telah terpenuhi tersebut di atas, apakah perbuatanTerdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu dari saksisaksi, surat, barang bukti, keterangan ahli dari BPKP

Batubara hingga saat ini dan telah dipergunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi Rahmat dan untuk orang lain, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara TA.2010oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : 483.B/S/XVIILMDN/11/2011 tanggal 30Nopember 2011;Page 86Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K

dengan addendum), haruslah berdasarkan laporandari Penggugat dan disetujui oleh Tergugat Metro dan disetor pada bulanDesember, tapi pada bulan NovemberDesember Penggugat tidak melaportentang kemajuan fisik karena di lapangan memang belum tergarap, makanilai Rp233.375.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluhlima ribu rupiah) ditolak, selain itu nilai tagihan datang dari sepihak yaitu daripihak Tergugat;Bahwa tekanan politik dari DPRD terhadap Penggugat diperlinatkan dalamPansus, BPKP

DPRD pada tanggal 7 Januari 2010 mengirimPerjanjian Kerjasama dan addendum antara Penggugat dan Tergugat, profilMetro Mega Mall dan Suratsurat Keputusan Walikota kepada BPKP danHalaman 11 dari 10 hal. Put.

Bersamasama untuk membuatAddendum Il, isinya dengan jelas memperbaiki, (setelah mendapat sarandari BPKP) tata cara dan pasalpasal yang salah;Bahwa lagilagi pada tanggal 20 Desember 2010, Tergugat memintaPenggugat untuk bersedia duduk bersama melakukan Addendum Il;Objek yang dibangun adalah di atas lahan seluas + 2,53 hektar (Sesuai hasilukuran BPN dan Penggugat) yang terdiri:" Tahap Pertama: 70 unit ruko 3 lantai ukuran (4,5x16) m 1 unit ruko 3 lantai ukuran (5 x 16) m 2 unit ruko 3 lantai ukuran

Desember 2010, karena pengosongan lahanbaru dilakukan pada tanggal 11 November 2010, kemudianpihnak pertama memberikan tambahan waktu kepada pihakkedua (vide Pasal 10 ayat (2) Addendum Perjanjian KerjasamaNomor 20/KSDDD/07/2009, Nomor 267/PKS/NJ/2009, tanggal19 Oktober 2009) dengan membuat Addendum II yaitu melaluiAddendum Perjanjian Nomor 18/KSDDD/07/2010, Nomor011/LGL01/NJ/1210, tanggal 20 Desember 2010;Bahwa sebelum dilakukan Addendum ll, pihak pertama(Tergugat) juga telah berkonsultasi kepada BPKP

November2010, kemudian pihak pertama memberikan tambahan waktu kepada pihakkedua (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) (vide Pasal 10 ayat (2)Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 20/KSDDD/07/2009, Nomor267/PKS/NJ/2009 tanggal 19 Oktober 2009), dengan membuat AddendumIl, yaitu melalui Addendum Perjanjian Nomor 18/KSDDD/07/2010, Nomor011/LGL01/NJ/1210 tanggal 20 Desember 2010;Bahwa sebelum dilakukan Addendum ll, pihak pertama (PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi) juga telah berkonsultasi kepada BPKP

, tidak sesuai kontrak;Halaman 24 dari 141 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.(3) Kondisi hasil pembangunan yang tidak dapat difungsikan karema jalan danjembatan tidak menyatu/tidak dapat dilewati, dapat dikatakan proyek initelah terjadi Kegagalan Bangunan;Bahwa hasil penghitungan Tim Ahli Teknik dari Jurusan Teknik Sipil PoliteknikNegeri Semarang (POLINES) tersebut diperhitungkan lagi secara akuntansioleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan JawaTengah dengan Ketua Tim

tidak sesuaikontrak;(2) Pekerjaan bronjong diperoleh volume sebesar = 653,83 m, ketentuanaddendum 947,63 m%, tidak sesuai kontrak;(3) Kondisi hasil pembangunan yang tidak dapat difungsikan karema jalan danjembatan tidak menyatu/tidak dapat dilewati, dapat dikatakan proyek initelah terjadi Kegagalan Bangunan; Bahwa hasil penghitungan Tim Ahli Teknik dari Jurusan Teknik Sipil PoliteknikNegeri Semarang (POLINES) tersebut diperhitungkan lagi secara akuntansioleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

CA: Bahwa Ahli adalah Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah; Bahwa Ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atasperkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan PekerjaanGamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan pada Dinas PUKab.Pekalongan TA 2014;Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam audit penghitungan kerugiankeuangan negara adalah sebagai berikut:Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.=" Menghitung jumlah pembayaran kepada

tidak dapat difungsikan karena jalandan jembatan tidak menyatu/tidak dapat dilewati, dapat dikatakan proyekini telah terjadi kegagalan bangunan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSTAKIM, SE,Ak.CA dan bukti Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam KegiatanPelaksanaan Peningkatan Jalan Kandangserang, Kab.Pekalongan padaDinas PU Kab.Pekalongan TA 2014, tanggal 16 Juni 2017, oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Bahwa Terdakwa selaku staf di Bidang Pemerintahan Desa padaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab KonaweKepulauan sejak Tahun 2016 sampai sekarang dalam kegiatanpelatinan Siskeudes Tahun 2019 memiliki tugas yaitubertangungjawab mengarahkan para peserta, membantu parapeserta pada saat dilaksanakan pemberian materi oleh pihak BPKP,dan melakukan pembayaran kepada pihak baik di Hotel AthayaKendari maupun di Hotel Dblitz Kendari, sehingga dalam hal iniTerdakwa sebagai pengelola keuangan dalam

Firdaus menyerahkan uang tersebut yang sudahdibungkus kantong plastic warna hitam kepada Terdakwa; Bahwa ada punuang yang terkumpul untuk kegiatan pelatihansiskeudes Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 445.000.000,(empat ratu sempat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwakelola untuk pembayaran hotel dan biayabiaya yang dibutuhkanuntuk kegiatan tersebut salah satunya pembayaran honoriumpemateri dari BPKP yang dibayarkan oleh Saksi Keis RosmiyatiLawude.

Bahwa yang membuka untuk kegiatan tang dilakukan di Hotel AthayaKendari adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudiandilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkankegiatan pelatinan gelombang ke2 yang dilaksanakan di Hotel Dblitz Kendaritidak lagi dilakukan lagi pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP ProvinsiSulawesi Tenggara kemudian di hari ketiga dilaksanakan penutupan kegiatanHalaman 118 dari 353 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN KdiPelatinan Sistem Keuangan

Bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provisi Sulawesi Tenggara danberdasarkan keterangan saksi KEIS ROSMIYATI LAWUDE menerangkanbahwa saksi ALUDIMAN memberikan uang sebesar Rp.31.250.000, (tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KEISROSMIYATI LAWUDE untuk membayar honor narasumber/pemateri.6.

Bahwa fasilitas yang diberikanhotel terhadap penyelnggara yang menggunakan paket meeting Fullboard yaitu Fasilitas menginap di kamar hotele Standard meetingroom yang dilengkapi dengan paketsoundsystem dan Layar LCDe Sarapan/Breakfast Coffee break 2 kali dalam seharie Makan Siang / lunche Makan malame Alat tulis berupa ballpoint dan memo padMenimbang, bahwa Pemberi Materi Kegiatan Pelatinan Sistem KeuanganDesa (SISKEUDES) TA 2019 adalah dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara sebesar Rp. 801.545.490, (delapan ratus satu juta lima ratusempat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu (BPKP

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaan;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

M.HIDAYAT;Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernahmemeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orangyang melakukan pemeriksaanBahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulumelakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satupersatu;Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun2011;Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwapelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa di 21 SMP diKab.

Hidayat.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalamLaporannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh limaribu empat ratus sembilan puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa Asri Komsani, SIP, M.Si Als Asri Bin M. Rasidi,terdakwa Zainal Arifin, M.Pd.

ERPAN danZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugianNegara berdasarkan Perhitungan Ahli dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Jambi Nomor SR308/PW05/5/2013tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan DanaAnggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD30Sekretariat Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 20082010 sebesar Rp 4.968.484.108,(empat milyar Sembilan ratus enam puluh delapanjuta empat ratus delapan puluh empat ribu seratusdelapan rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

NASIR selaku staffpelaksana PPTK.Akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan IDA NURSANTI yangdilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah menguntungkanterdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaktidaknya IDA NURSANTI, Ir.ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negaraberdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR308/PW05/5/2013 tanggal7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan MinumanDi

uang pengganti sebesarRp. 1.299.052.500, (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) ; nnn nnn nemesisoon Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam memori bandingnya tersebut, majelis hakim tingkat bandingmempertimbangkan sebagai berikut :oon Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwaserta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terjadinya kerugiannegara, yang menurut Laporan Hasil penghitungan BPKP

Pemalang ;Menimbang, bahwa terlepas dari soal berwenang atau tidakberwenangnya Itwilkab menghitung kerugian negara, perlu dipahami olehTerdakwa, bahwa Majelis Hakim mengadili dan menetapkan jumlah kerugianNegara dalam hal ini kerugian Desa Ujunggede tidak sematamata berdasarkepada LHP Iwilkab, BPKP, bahkan dari BPK itu sendiri, akan tetapi MajelisHakim menghitungnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan denganbukti yang cukup dan meyakinkan Majelis.

Selain itu perlu dipahami pulaoleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa persidangan inisama sekali tidak dalam rangka menguji kewenangan Itwilkab, BPKP,ataupun BPK, melainkan memeriksa, mengadili serta memutus perkaraTerdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini.Jika Terdakwa hendak menguji apakah lItwilkab, dan BPKP berwenang atautidak berwenang menghitung kerugian Negara maka hedaknya diajukanmelalui proses peradilan yang lain.

Pemerintah Kabupaten BaritoKuala sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus ribudelapan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi12Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sugiharto selaku Pembantu Penanggungjawab, Mashud selaku Pengendali Teknis, Karlie selaku Ketua

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratustiga belas juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani olehSugiharto selaku Pembantu Penanggung jawab, Mashud selaku PengendaliTeknis, Karlie selaku Ketua

Harapan Maju 500.000,Jumlah 23.650.000, bahwa berdasarkan hasilperhitungan Badan Pengawas Keuangan dan 63Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR2669/PW16/5/2012 tanggal 12 April 2012, kerugian keuangan negara dalamperkara ini sebesar Rp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus ribudelapan ratus enam puluh lima rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwaSALEHAH binti GUSTI ABDUL HAMID telah menikmati keuntungan sebesarRp.313.700.865, (tiga ratus tiga belas juta

Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincianperhitungan 136 KK X Rp 4.461.154,55, = Rp .620.100.481,82 (enam ratusdua puluh juta seratus ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapanpuluh dua sen), kerugian keuangan negara tersebut disebabkan yangHalaman 22 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidakbertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua,sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor

Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincianperhitungan 136 KK X Rp 4.461.154,55, = Rp 620.100.481,82 (enam ratusdua puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluhdua sen), kerugian Keuangan negara tersebut disebabkan yang menerimapaket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidak bertempattinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua, sebagaimanaLaporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN306/PW15/5/2013 tanggal 23Agustus 2013 ;Perbuatan Terdakwa

Rincian Kerugian Negara yang diserahkan dipersidangan darisaksi ahli BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Sirajudin pada hariKamis tanggal 13 Pebruari 2014 ;38. Tanda terima pembayaran uang pengganti pada tanggal 27Maret 2014 dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebesar totalRp.31.229.000, (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluhsembilan ribu rupiah) an.Berlin Tubil Jarung ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara an.Berlin Tubil Jarung ;8.

ratus lima puluh tujuh juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dikurangi senilai Rp. 21.573.500 yangmerupakan kuitansi pertanggungjawaban NPD II yang sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp. 405.945.317, (Rp. 170.145.317, + Rp. 235.800.000,) atau setidaktidaknya sebesar Rp. 235.800.000, (dua ratus tiga puluh lima delapan ratus riburupiah) yang mengau pada laporan Hasil Audit Investigatif Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakankuitansi pertanggungjawaban NPD Ilyang sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negarasebesar Rp. 405.945.317, (Rp. 170.145.317, + Rp. 235.800.000,) atau setidakHal. 18 dari 106 Putusan No.23/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgtidaknya sebesar Rp. 235.800.000, (dua ratus tiga puluh lima delapan ratus riburupiah) yang mengacu pada laporan Hasil Audit Investigatif Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP

raga tahun 2010 itu Saksi tidak tahu,tapi saat itu Saksi pernah menerima baju dan sepatu untuk kegiatanJambore di Lubuk Basung;Bahwa Saksi tidak mengetahuitetang pengadaan baju dan sepetu yangSaksi terima;Bahwa selain Saksi, dari luar Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh juga adayang menerima baju dan sepatu yaitu PKBM dan PBM dan itu dalam bidanglomba;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum jugamenghadirkan Ahli ZAHEDI, SE dari BPKP

bertambahnyaharta orang lain, atau bertambahnya harta suatu korporasi dan telah menjadikanTerdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, demikian juga dengan tingkatkemampuan Terdakwa, orang lain, atau suatu korporasi oleh perbuatan Terdakwa,dimana tidak satupun yang dapat dibuktikan dipersidangan ini adanya secaranyatanyata yang menjadi kaya atau bertambah kaya;Menimbang, bahwa melihat kepada hasil perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh ahli ZAHEDI, SE dari Badan Pengawasan KeuanganPembangunan (BPKP

Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;Menimbang, bahwa penggunaan uang ldentifikasi Bakat dan PotensiPelajar dalam Olahraga penggunaannya tidak sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya tersebut nyatanyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara,yang berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

PN.Smg39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihalPenyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor3 Tahun 2004tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati BoyolaliNomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Kesehatan (Asuransi) 2/.758.000,JUMLAH 3.235.711. 158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

Kesehatan (Asuransi) 27.758.000,JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi JawaTengah Nomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnyaberjumlah Rp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuhratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam

SLAMET, Akt: Bahwa Ahli adalah anggota Tim Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi JawaTengah yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas kasusdugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Anggaran DPRD dan SekretariatDPRD Kab.Boyolali TA 2004; Bahwa metode/cara Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negaraadalah sebagai berikut:1. Menguji kebenaran formal atas bukti pertanggungjawaban keuangan;2.

Sedangkan untuk pemilihan program asuransi yangtidak benar dan hasil klaim asuransi tidak disetorkan ke Kas Daerah terjadipada tanggal 28 September 2004 yaitu pada saat hasil klaim asuransi dariPT.AJB Bumiputera dibagikan kepada anggota DPRD Kab.Boyolali;Bahwa berdasarkan keterangan ahli SLAMET, Akt dan Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah Nomor: S1351/PW1 1/5/2006 tanggal 24 Maret 2006,bahwa dalam penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD

Pulau Morotai.30. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening : 1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.31. 16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.32. 16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PP Kab.

Racman yang merupakansudara kandung Aisah A Rachman (Mira) untuk di mutasikan ke KotaMakasar Propinsi Sulawesi Utara; Bahwa setelah dimutasikan di Samsat Kota Makasar oleh Zulkifly A.Racman, selanjutnya Nomor Polisi mobil yang awalnya DD 111 1 RA berubahmenjadi DD 1116 QO dan dalam STNK maupun BPKP tetap atas nama H.Muhammad Sidik, SH.Halaman 43 dari 87 HalamanPts.No.11/Pid.SusTPK/2016/PT TTEPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 Jo pasal

Pulau Morotai.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari2014 s/d 31 Desember 2014.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TBPP Kab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TBPP Kab.

Pulau Morotai.30.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari2014 s/d 31 Desember 2014.31.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PPKab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.32.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TBPP Kab.

Pulau Morotai.2 (dua) lembar foto copy rekening Koran nomor rekening1500007853300 Nama Bendahara PUMK BPKP periode 1 Januari 2014s/d 31 Desember 2014.Halaman 77 dari 87 HalamanPts.No.11/Pid.SusTPK/2016/PT TTE31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.16 (enam belas) lembar foto copy Daftar pembayaran BOP THL TB PPKab. Halut mulai Januari 2014 s/d September 2014.16 (enam belas) lembar Foto copy Daftar pembayaran Honor THL TB PPKab.

Dasma sebagai upah tandatangan saksi tidak tahu;Sisa anggaran perjalanan dinas yang selebihnya dipegang olehBendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yakni saksi Indrajaya;Selama Terdakwa menjadi PPTK saksi tidak lagi melakukan perjalanandinas fiktif;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan Benar dan Tidak Keberatan;Menimbang, bahwa telah didengar Keterangan Ahli LIA AMALIA, AKdibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Ahli bekerja di Kantor BPKP

Perwakilan Provinsi Jambi selaku auditor;Ahli bersama Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pernahmelakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindakpidana korupsi dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yangmenggunakan dana APBD Prop.

melakukan tindak pidana korupsi anggaran perjalanandinas Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJambi No. 654/PID.B/2010/PN.JBI tanggal 19 April 2011, dimana dalamkedua perkara pidana tersebut telah dilakukan penyitaan atas uangperjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau penyimpangan sebesarRp. 211.713.000, (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7. 350.000, (tujuh juta tigaratus lima puluh ribu rupiah) hasil temuan BPKP

tindakpidana korupsi dalam perkara a quo.;136Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasanPenasihat Hukum tersebut, karena tidak semua perintah atasan harusdilaksanakan bilamana perintah tersebut melawan hukum, maka si PenerimaPerintah harus menolaknya, mengingat setiap orang wajib menghormati danmentaati hukum dibanding loyalitasnya kepada atasan;Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwapada halaman 13 huruf b yang menyatakan, Apakah keterangan Saksi Ahlidari BPKP