Abdul Khaliq Fachrudin Rana (orang tua Pemohon Kasasi I/Tergugat I) hubungannya dengan Negara yang diwakilikepentingannya oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I,yaitu Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat;Kemudian mengenai penempatan dan penguasaan tanah sengketaoleh orang tua Pemohon Kasasi I/Tergugat I antara lain didasarkanatas Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan Dinas Perumahan DKIJakarta;Sesuai ketentuan yang berlaku, hanya terhadap bangunan di atas tanahNegara yang dikuasai Pemerintah

tersebut sejak tahun 1934,berdasarkan SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta,dengan SIP terakhir No.TS.1.01/00003/09.05 tanggal 15 November 2002 untuktempat tinggal dan SIP No.US.1.01/00004/09.05 tanggal 15 November 2002untuk tempat usaha yang keduanya atas nama Pemohon; Bahwa SIPSIP tersebutmasih berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2005;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka semua penghunian bangunan rumahberdasarkan SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Provinsi DKIJakarta

penelitian status tanahnya terkena Keppres No.32Tahun1979 dengan riwayat Perolehan tanah yang tidak jelas (tidak runtut) terputushistorisnya dengan bekas pemegang hak/para ahli waris pemegang hak (sertifikat)dan terhadap hal tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi, jikadikemudian hari ada gugatan/sanggahan dari bekas pemegang hak ataupun ahliwarisnya baik secara Perdata ataupun Pidana tanpa melibatkan instansi terkaitterutama Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Pusat dan Pemerintah Daerah DKIJakarta

Tertanggal 26 Januari 2018, Nomor018/PT.B/TAH.SUS/PP/ 2018/MAS. sejak tanggal 31 Januari 2018sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta tersebut:Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

dalam tingkat bandingsebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) (bukti P9);bahwa tidak puas atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut,maka Tergugat dan Tergugat Il (pada saat itu sebagai para Penggugat)mengajukan upaya kasasi, namun permohonan kasasinya tersebut tidak dapatditeruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena paraPemohon Kasasi (dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il) tidak menyerahkanmemori kasasi, sehingga dengan sendirinya putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta

mengadilisendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan perkara ini:Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru, karenatindakan Judex Facti/Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatanrekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Termohon Kasasitersebut adalah suatu kesalahan/kekeliruan yang sangat fatal;Hal ini disebabkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sama sekalitidak mempertimbangkan dan mengesampingkan begitu saja putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta

Jika menggunakan perspektif sistem manajemen pemerintahanyang baik maka, meskipun Tergugat bukan pejabat instansipemerintahaan akan tetapi Tergugat yang tidak lain merupakanbadan milik sekaligus kepanjangan tangan pemerintah daerah DKIJakarta dalam bentuk BUMD yang pada akhirnya juga berkaitandengan hajat masyarakat DKI seharusnya dalam memperlakukanpegawainya juga sepatutnya senantiasa memperhatikan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagai acuan penggunaanWewenang dalam mengeluarkan Keputusan

Bukti P1 : KARTU TANDA PENDUDUK atas nama Harwin UtamaTenggano (Penggugat), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Kota Jakarta Barat2. Bukti P2 : PERJANJIAN KERJA NOMOR: 001/ UT2000/ 106/ XII/2014 BERTANGGAL 1 Desember 2014 ;3. Bukti P3 : SURAT PT. JAKARTA PROPERTINDO NOMOR: 073/UT2000/ 110/ XI/ 2015 bertanggal 23 NOPEMBER 2015 PerihalPEMBERITAHUAN PENGAKHIRAN MASA KESEPAKATAN KERJA,ditujukan kepada Penggugat4. Bukti P4 : PERATURAN PERUSAHAAN PT JAKARTAPROPERTINDO5.

Sebagai "Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKIJakarta" (selanjutnya disebut Pelaksana Program Advokasi");Kedua entitas kedudukan kuasa Para Penggugat tersebut, nyatanyata bukanmerupakan suatu kedudukan yang sah untuk menjadi pihak pemberi "jasahukum" menurut ketentuan Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat ( Undang Undang Advokat");Bahwa Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UndangUndang Advokat"), secara tegas

Dan Advokat juga bukanmerupakan legal standing dari "Pelaksana Program Advokasi dan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKIJakarta" ("Pelaksana Program Advokasi"), dan karenanya antara Advokat danPelaksana Program Advokasi memiliki kedudukan yang berbeda;Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan pemberian "Jasa Hukum"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Advokat, makapihak pemberi Jasa Hukum tersebut adalah harus dalam kapasitas, kedudukan

Brt dan halaman 3 angka 2 Gugatan PTUN DKIJakarta tertanggal 13 Agustus 2014 dengan perkara Nomor162/G/2014/PTUNJKT bahwa : karena almarhum tidak bisa nwmbavar14hutang sebagaimana ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor8 tertanggal 18 Maret 2009, maka dibuatiah Akta Pengikatan Jual BeliNomor 11 tertanggal 24 Juni 2011, dari uraian diatas maka jelasapabila Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 tertanggal 18 Maret 2009sudah terbukti palsu dan isinya secara SEMPURNA dinyatakan bataloleh Pengguoat sendin,

Dari seluruh Fakta Hukum yang ada dan PENGAKUAN Penggugatbahwa Penggugat adalah PEMBOHONG dan atau PEMALSU.sebagaimana ternyata di Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta dalam Perkara TUN Nomor: 162 /G.TUN/2014/PTUN.JKT,yaitu Penggugat dalam REPLIK nya pada intinya mengakui bahwaIS! AKTA yang menjadi dasar gugatannya yaitu Akta PengakuanHutang Nomor 8 tanggal 18 Maret 2009 adalah PALSU, karena28adanya BUKTI OTENTIK dari Bank.

., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JalanPuskesmas RT 005, RW 011, Kelurahan Kalisari,Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta,R.A.

WISNU RAJASA SS, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Balai PustakaIV Nomor 14, RT 011, RW 010, Kelurahan Rawamangun,Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta;Dalam hal ini Para Termohon Kasasi 1 s.d. 3, 5, 6, 8 s.d. 17,memberikan kuasa kepada: ARWANI, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan K.H.

Putusan Sela Nomor 634/Pdt.GInt/2016/PN.Jkt.Pst.kepada Gubernur DKI Jakarta, melalui Kepala Kantor Wilayah BPN DKIJakarta;5. Bahwa Kepala Kantor Wilayahn BPN Provinsi DKI Jakarta, telahmengeluarkan Surat No. 1.711.52/341/31/SIPPT/1998, tanggal 14 Mei 1998,Perihal : Rekomendasi SIPPT atas tanah seluas 18.175 M2, yang terletak diJalan Pramuka Ujung, Kec. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota AdministrasiJakarta Pusat, an. PT.

Bumi Tentram Waluya (Penggugat), kepada GubernurDKI Jakarta, melalui Kepala Dinas Tata Kota selaku Sekretaris BPUT DKIJakarta;6. Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, telahmengeluarkan Surat No. 06/09/SIPPT/PPT. tanggal 27 Februari 2006,Perihal : Laporan Pembaharuan Rekomendasi Dalam Rangka SIPPT atastanah seluas 18.175 M2, yang terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kec.Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, an. PT. Bum!

.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalildalil Para Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IlIntervensi;Bahwa dalil Para Penggugat dalam dalil gugatannya poin 6 dan 7halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa lahan yang terletak di Komplek BNI (dahulu disebut Kav BNI /Jalan Wijayakusuma) Blok DD No. 6 RT. 008 / RW. 004, KleurahanWiljaya Kusma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Baratberdasarkan kartu perpetakan yang telah diterbitkan oleh Gubernur DKIJakarta

Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor:534/1982/PT tertanggal 15 Desember 1983 Jo.Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:161/1981 G tertanggal 9Juni 1982 telah dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Penetapandari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:044/1986 EKS JoNo.161/1981.G tertanggal terhadap tanahtanah milik Ali Bin AbdulSalam seluas 44 Hektar dan adanya Berita Acara Penyerahan HasilEksekusi Pengosongan tanggal 11 Agustus 1989.2.5.

Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor:534/1982/PT tertanggal 15 Desember 1983 Jo.Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:161/1981 G tertanggal 9Juni 1982 telah dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Penetapandari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:044/1986 EKS JoNo.161/1981.G tertanggal terhadap tanahtanah milik Ali Bin AbdulSalam seluas 44 Hektar dan adanya Berita Acara Penyerahan HasilEksekusi Pengosongan tanggal 11 Agustus 1989;5.5.

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara aquo ;Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusans seadil adilnya( ex aqou et bono).Menimbang, bahwa Pembanding Ill semula Tergugat W telahmengajukan Memori banding dengan alasan selengkapnya tertuang dalammemori bandingnya dan bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini,agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :DALAM BANDING KONPENSI.1.

Menghukum Terbanding Rekonpensi untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul ;Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohonkan putusanyang seadil adilnya ( ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukanKontra Memori banding dengan alasan selengkapnya tertuang dalam Kontramemori bandingnya dan bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta Cq.

MH., dan DAHLIABRAHMANA, SH.MH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 662/Pen/Pdt/2017/PT DKI tanggal 14 Pebruari 2018 sertadibantu oleh HEYMAN SEMBIRING, SH.MH Panitera Pengganti PengadilanTinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH., SUDIRMAN WP.SH.MH.,2.

Kemudian Gubernur Provinsi DKIJakarta membentuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PertahananDKI Jakarta/Suku Dinas di Tingkat Kota Administrasi.

, RAK baru, GSJ, GSB, Koefisienbangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan beberapaketetapan lainnya, selama tidak merubah apapun maka tidak akandiberlakukan hal tersebut, selama tidak mengganggu kepentingan umum.Perda 1 Tahun 2014 adalah produk hukum yang dikerjakan bersamakesepakatan antara DPRD dan Pihak Eksekutif dalam hal ini Gubernur danjajarannya, sehingga mau tidak mau kita semua harus patuh pada aturan itumengenai tata bangunan dan tata perkotaan di wilayah Provinsi DKIJakarta

Bahwa dari hasil konsultasi dengan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kec.Pademangan disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 618 ayat (2) Perda DKIJakarta No.1 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan Bangunan, dinyatakanbahwa tanah Penggugat terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB) sepanjangHalaman 48 dari 56 halaman. Putusan Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT.8 meter (Sebelah timur/Jl. Pademangan VIII), selain yang semula 5 meter(sebelah selatan/ Jl.

., 4, Hasan, kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Paralegal yangtergabung dalam Tim Advokasi Tolak Upah Murah (Tatum),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, RT.01 RW.02,Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520, DKIJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 18, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah

Putusan Nomor 5 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.pengupahan provinsi bukan atas dasar hasil kesepakatan antaraasosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektoralyang bersangkutan, seperti contoh yang terjadi di provinsi DKIJakarta adanya fakta hukum berupa Peraturan Gubernur DKIJakarta Nomor 207/2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsitahun 2013 (vide Bukti P29) dan Berita Acara Keputusan

berkenan memberikan Penetapan yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.DeMengabulkan permohonan Pemohon ;Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepada KantorSuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta entangkematian kedua orang tua para Pemohon yang bernama MOHAMAD ARIFGELAR SUTAN NEGERI meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1977 danSITI ROHANNA meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1969 ;Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKIJakarta

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepadaKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Proponsi DKIJakarta tentang kematian ke2 (dua) orang tua para Pemohon yangbernama MOHAMAD ARIF GELAR SUTAN NEGERI meninggal duniadi Jakarta pada tahun 1977 dan SITI ROHANNA meninggal dunia diJakarta pada tanggal 4 Juli 1969 ;3.

BANK DKI sehinggaTURUT TERGUGAT , membuat surat kepada KEJAKSAAN TINGGI DKIJAKARTA dan mendapatkan balasan dari KEJAKSAAN TINGGI DKIJAKARTA dengan nomor surat B.4385/0.1.5/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni2016 dan isi dari surat tersebut adalah Bahwa H. SUPENDI bin AMIR.(TERGUGAT) oleh KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA telah ditetapkansebagai Tersangka dalam Kasus Penyaluran Kredit Modal Kerja PT.

,M.H. masingmasing selaku HakimAnggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 64/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan TingkatBanding, putusan mana pada hari SENIN tanggal 26 MARET 2018, diucapkandi muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakimhakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut, yang berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 64/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 30 Januari 2018, tanpa dihadiri olehkedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. ESTER SIREGAR, S.H.,M.,H.2. H.AMIR MADDI, S.H.,M.H.PANITERA PENGGANTI,Hj.SRIIRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.Hal. 38 dari 39 hal Put. No.64/Pdt/2018/PT.DKI.Rincian biaya perkara :1. Meterai Rp. 6.000,2.

Muslim Tamsin ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang selanjutnya Kantor Badan Pertanahan Wilayah DKIJakarta menerbitkan Sertifikat Hak Milik Ajudikasi No. 05162 atas namaPenggugat. Melihat riwayat tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebuttidak mempunyai kaitan atau hubungan hukum terhadap Tergugat ,seharusnya Penggugat adalah menggugat Rimin bin Pandjul, H.

perkara dimaksud, sehingga putusan tersebut tidak mengikatterhadap keduanya ;Hal. 34 Putusan No:722/PDT/2017/PT.DKI Selain dan pada itu sebelum timbulnya perkara yang telah diputusberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 461/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel tersebut, pada tanggal 27 Juni 1990 telah didaftarperalinannya menjadi atas nama Ariel Suhatris Munir berdasarkanRisalah Lelang dan Kantor Lelang Negara tanggal 10 Maret 1988 No.274/198788 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKIJakarta

,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan NYOMAN SUTAMA, SH.

tanahyang dijual kepada Halim Wibawa adalah bukan tanah milik parapenjual berdasarkan Surat Izin dari Pemerintah DKI Jakara Nomor91/A/K/BKD/71, tertanggal 9 Januari 1971, karena Akta Jual Bellidibuat jauh hari sebelum dikeluarkan pemberian hak oleh TurutTergugat ;Pihakpihak yang menjual tanah kepada Halim Wibawasebagaimana diuraikan pada butir 11.3 tersebut diberikan hak untukmenggarap kepada masingmasing penjual terjadi pada tanggal 9Januari 1971 setelah diterbitkan Surat Izin dari Pemerintah DKIJakarta

Kantor Inspeksi Agraria DKIJakarta tanggal 21 Juni 1971 Nomor 16/PH/DT/III/HM/71 dengan alashaknya Akta Jual Beli Camat Pulo Gadung tanggal 11 Mei 1970 Nomor088/1970; SK Gubernur Kepala DKI Jakarta Cq.

Kantor Inspeksi Agraria DKIJakarta tanggal 21 Juni 1971 Nomor 17/PH/DT/III/HM/71 dengan alashaknya Akta Jual Beli Camat Pulo Gadung tanggal 24 April 1970 Nomor084/1970, Nomor 095/1970 dan tanggal 6 Juni 1970 Nomor 0138/1970;Berdasarkan hal tersebut di atas, Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini KantorInspeksi Agraria kemudian berubah menjadi Direktorat Agraria DKI Jakarta,(sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakartaberdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1988, Direktorat Jenderal

Fatchatun Binti Abdul Basir mempunyai hartapeninggalan lain baik objek bergerak maupun objek tidak bergerakyang secara de jure maupun de facto dikuasai oleh para pihakdalam perkara ini, oleh karena itu dapat kita jelaskan sebagaiberikut: Barang tidak bergerak; Hal. 60 dari 48 halaman Putusan Nomor 0979/Pdt.G/2016/PA.Pml3.1 Satu bidang Hak Milik atas satuan rumah susun nomor:2944/X1I/Amarilis/Karet Tengsin yang terletak di Propinsi DKIJakarta, Kabupaten Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang,Desa/Kelurahan

Fatchatun Binti Abdul Basir yakni: Barang tidak bergerak; 2.1Satu. bidang Hak Milik atas satuan rumah susun nomor:2944/XI/Amarilis/Karet Tengsin yang terletak di Propinsi DKIJakarta, Kabupaten Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang,Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Jalan KH. Mas Mansyur Kav.35,lantai 12, nomor. A/12/CF Blok Amarilis, Rusun Hunian & NonHunian Apartemen Sudirman Park.

perkara ini diperiksa dandiputuskan yang seadiladiinya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:EKSEPSIGugatan Bantahan Ne bis in Idem1.Bahwa dailildalil Gugatan Bantahan Para Pembantah serupadengan dalildalil Gugatan Para Pembantah yang pernah diajukanoleh Para Pembantah/ dahulu Penggugat pada GugatanPerbuatan Melawan Hukum di Pengadiian Negeri Jakarta UtaraNomor 66/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut jo Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta

Bahwa menurut Pemohon Kasasi bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 466/Pdt/2012/PT.DKI jo Putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 307/PDT/BTH/2Oli/PN.Jkt.

LATAR BELAKANG PERMOHONANBahwa semenjak terbitnya peraturan yang membatasi kendaraandengan mekanisme sistem ganjil genap, dikeluarkan oleh Gubernur DKIJakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurNomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Sistem Ganjil Genap, dandikemudian hari diterbitkan juga Peraturan Gubernur Daerah KhususHalaman 4 dari 47 halaman.

Bahkan Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 8.827 kasuskejahatan atau pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat di DKIJakarta sepanjang tahun 2018 antara lain pembunuhan, pemerkosaan,penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penculikan, pembakarandengan sengaja, pengerusakan, pencurian dengan pemberatan,Halaman 9 dari 47 halaman.