LILI HAMBALI HASAN, Msi selaku Pihak Pertamadengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh saksi Ir.DADAN KOMARUL RAMDAN selaku Pihak Kedua dengan Surat Perjanjian BantuanBelanja Hibah Nomor : 410/30/SPBH/PEMDA/XI/2007 tanggal 26 Nopember 2007 Pasal 3ayat (4) berbunyi : pihak kedua berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) atas penggunaan Bantuan Belanja Hibah Kepada Pemberi Hibah.Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan belanja hibah dari Pemerintah Daerah

Bdg tanggal 20022008Surat No. 280.1/603Keu/KPUPwk/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihalpertanggung jawaban SPJ bantuan hibah dan LHP Pemeriksaan terhadappengelolaan dana bantuan Hibah APBD Kab. Purwakarta 2007 untuk kegiatanPilkada Tahun 2007 / 2008 pada KPU Kab.

.,.Surat perjanjian Bantuan Belanja Hibah antara pemerintah kab. Purwakartadengan KPU Kab.

(empat ribu sembilan ratus meter persegi)maka menurut Tergugat Il yang menjadi alas hak dan dasar permohonanTergugat kepada Tergugat II untuk terbitnya sertifikat tersebut adalah SuratKeterangan Hibah tanggal 25 September 1996 dimana Pemberi Hibahadalah Marasahan Siahaan (ayah Tergugat I) dan Penerima Hibah adalahMarudut Tohap Parsaoran Siahaan (Tergugat ) dan tidak berdasarkanSurat Penyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat PenyerahanHalaman 5 dari 26 hal. Put.

Nomor 364 K/Pdt/201621.Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996yang menurut Tergugat II sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor3 Desa Pohan Tonga Tahun 1998 atas namaMarudut Tohap ParsaoranSiahaan seluas 7.036 m? (tujuh ribu tiga puluh enam meter persegi) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas + 4.900 m?

berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996,padahal tanah terperkara adalah bagian almarhum Mangaman Siahaansedangkan almarhum Mangaman Siahaan selaku pemilik tanah terperkaratidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada almarhum MarasahanSiahaan baik dengan hibah jual beli atau cara apapun yang bersifat pengalihanhak milik sehingga menjadi pertanyaan atas dasar apa almarhum MarasahanSiahaan dapat menghibahkan tanah terperkara kepada Tergugat !?

(empat ribu sembilan ratus meter persegi) adalah berdasarkan SuratKeterangan Hibah tanggal 25 September 1996 membuktikan bahwa asalusul kepemilikan Tergugat atas tanah terperkara tidak jelas;24.Bahwa mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 DesaPohan Tonga Tahun 1998 atas nama Marudut Tohap Parsaoran Siahaanseluas + 7.036 m?

Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 25 September 1996, SuratPenyerahan Jadi Hak Milik tanggal 13 Mei 1986 dan Surat Penyerahan JadiHak Milik tanggal 16 Oktober 1986 serta segala suratsurat yang diterbitkanatas tanah terperkara untuk kepentingan Tergugat ataupun orang lain yangmendapatkan hak daripadanya adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatanhukum;8.

pada tanggal 9 Januari 2008Nomor : 38/PD/I/2008 kepada Terdakwa selaku Bupati Jembrana sebesarRp2. 300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah), permohonantersebut disetujui oleh Terdakwa berdasarkan Nota Persetujuan Nomor :500/18/ Ekbangsosbud/2008 perihal menyetujui untuk dibayar sebesarRp2.300. 000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan dituangkandalam Naskah Perjanjian Hibah : Nomor : = 500/27/Hal. 11 dari 87 hal.

/2008, tanggal 15Januari 2008, perihal mohon dana hibah untuk mengatasi kekurangandana operasional pengelolan sampah organik.Surat Naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Jembranadengan Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 500/27/Ekbangsosbud/2008, tanggal 16 Januari 2008.Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, yang menerima Direktur PerusdaKabupaten Jembrana senilai Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratusjuta rupiah).Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04/LS/SETDA/2008,tanggal

Dinas Setda Kabupaten Jembrana Nomor 500/19/ekbangsosbud/2008, tanggal 15 Januari 2008, perihal mohon tanda tanganBupati (telah dilegalisir) ;63 Foto copy surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 44/Ekbangsosbud/2008, tentang pemberian dana hibah kepada Perusda Kabupaten Jembrana(telah dilegalisir) ;Hal. 51 dari 87 hal.

No.176 PK/Pid.Sus/201452646566676869707172737475Foto copy surat nota persetujuan Nomor 500/18/Ekbangsosbud/2008,tanggal 15 Januari 2008, perihal dana hibah untuk mengatasi kekurangandana operasional pengelolan sampah organic (telah dilegalisir) ;Foto copy surat naskah perjanjian hibah antara Pemerintah KabupatenJembrana dengan Perusda Kabupaten Jembrana Nomor 500/27/Ekbangsosbud/2008, tanggal 16 Januari 2008 (telah dilegalisir) ;Foto copy kwitansi tanpa nomor dan tanggal, yang menerima DirekturPerusda

Sedangkan peran PULH selaku SKPD yang menerimaDana Hibah adalah selaku Pengguna Anggaran, apabila ada penyimpangan yangberindikasi Kerugian Negara sebagaimana yang telah dilakukan audit oleh BPKPPerwakilan Propinsi Bali pertanggung jawabannya ada pada Pengguna Anggaranbukan kepada Pengelola Anggaran.Begitu pula dalam penerapan peraturan perundangundangan bahwa MajelisHakim Mahkamah Agung dalam pertimbanganya atau pernyataannya yangberhak melakukan audit terhadap Dana Hibah yang menjadi obyek terjadinyapenyimpangan

Hasane Barat dengan dengan tanah Ibu Midi ;Tanah tersebut Penggugat peroleh dari pemberian / Hibah orang tua Penggugat bernamaHajjah Nyak Cut, sesuai Akta Hibah tanggal 18 Nopember 1985 Nomor : 11 /XI/K.A/1985 yangdibuat oleh Asmara Nasution BA Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh ;10Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut diatas perlu Tergugat tanggapi bahwasanya asalusulkepemilikan tanah yang sebagian besarnya terletak di Gampong Kuta Alam (disekitar objeksengketa, termasuk tanah yang telah disertipikatkan

tanggal 18 Nepember 1985, bahwa terhadap dalil gugatantersebut Tergugat dengan tegas menyatakan dalam jawaban ini sejauh hibah yangdilakukan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat total luasnya 3.285 M2 yangdiklaim oleh Penggugat termasuk didalamnya objek tanah milik mertua Tergugatseluas 400 M2 dalam objek tanah hibah tersebut, dalil gugatan demikian merupakansuatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Penggugatdan pihak yang mengeluarkan akta hibah secara sepihak tersebut

(kalau memangakta hibah itu ada), Tergugat/ahli waris merasa keberatan dan merasa dirugikan atasadanya hibah tersebut, karena pada dasarnya tidak ada alasan hukum orang tuaPenggugat untuk menghibahkan tanah milik mertua Tergugat yang jauhjauh haritelah dikuasai oleh mertua Tergugat.

perkaraAtau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dipesidangantertanggal 01 Agustus 2013 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik dipersidangantertanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yang telahdikemukakan semula ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :e 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Hibah

JAFAR BINIBRAHIM, Majelis Hakim meneliti dengan seksama ternyata terhadap bukti surat 1 (satu)lembar Foto Copy Akta Hibah Nomor : 11/XI/KA/1985, dan 1 (satu) lembar Foto CopyPutusan Pengadilan Tinggi Aceh No. 157/Pend/1989/PTAceh, tanggal 10 Pebruari 1990serta 1 (satu) lembar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2508 K/Pdt/1990,tanggal 30 April 1994, mempunyai legalitas yang kuat tentang kepemilikan terhadap objeksengketa dan dalam hal ini Pihak tergugat tidak dapat membuktikan ketidak benaran

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini yang nantinyadapat digunakan untuk kepentingan kepengurusan (JualBeli, Waris, Hibah, danlainlain) Sertipikat Hak Milik No. 1685 milik Pemohon.9. Bahwa karena Pemohon Berdomisili di Wonogiri maka untuk memperolehPenetapan Persamaan Nama tersebut, Pemohon harus mendapatkan PenetapanPengadilan Negeri Wonogiri.Berdasarkan halhal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksadan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaiberikut :1.

Bahwa Saksi mengetahui pemohon mempunyai sebidang tanahpekarangan atas nama Parno (nama kecil Pemohon);Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan iniadalah nama Suparno lahir pada tanggal 23 Mei 1961 (sesuai datahalaman 4 dari 8 Penetapan No.50/Padt P/2019/PN Wng2.kependudukan asli) dan atau Parno (17/071958 data dalam Sertifikat Nomor1685) adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;Bahwa alasan Pemohon mengajukan Penetapan akan digunakanuntuk kepentingan kepengurusan (Jual beli, Waris, Hibah

dikaruniai anak yang bernama Dony Rizqi DwiPrihantoro;Bahwa Saksi mengetahui pemohon mempunyai sebidang tanahpekarangan atas nama Parno (nama kecil Pemohon);Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan iniadalah nama Suparno lahir pada tanggal 23 Mei 1961 (sesuai datakependudukan asli) dan atau Parno (17/071958 data dalam Sertifikat Nomor1685) adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;Bahwa alasan Pemohon mengajukan Penetapan akan digunakanuntuk kepentingan kepengurusan (Jual beli, Waris, Hibah

danlainlain)Sertifikat Hak Milik Nomor 1685 milik Pemohon;Bahwa Penetapan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kepengurusan(Jual beli, Waris, Hibah dan lainlain) Sertifikat Hak Milik Nomor 1685 milikMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Kuasa Hukum Pemohonmenyatakan membenarkan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan penghibahan yang dilakukan oleh Djanah atau Hj.Djanah kepada Pasri/kini Tergugat dengan Akta Hibah Nomor4328/428.65/IX/94 terhadap obyek sengketa seluas + 3000 M?,yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, dengan batasbatas : Sebelah Utara dengan Jalan Soekarno Hatta; Sebelah Timur dengan tanah milik H.

Nomor 891 PK/Pdt/2017kepada Pasri/kini Tergugat dengan Akta Hibah Nomor4328/428.65/X/94 terhadap obyek sengketa seluas + 3000 M?, yangterletak di Jalan Soekarno Hatta, dengan batasbatas : Sebelah Utara dengan Jalan Soekarno Hatta; Sebelah Timur dengan tanah milik H. Riyatin; Sebelah Selatan dengan rumah milik Saumi/Saimun/Tari; Sebelah Barat dengan pom bensin;adalah tidak sah dan cacat hukum;4.

Pasri Djanahberdasarkan Akta Hibah Nomor 4328/428.65/IX/1994 tanggal 13 September1994 telah dihibahkan oleh B. Pasri Djanah kepada Pasri (Tergugat ) danatas hibah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1874/KelurahanMojolangu, Gambar Situasi Nomor 2933 tanggal 4 Mei 1995 atas namaPasri/Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali 1. SWEDIASTUTI, S.E., 2.

BONAVENTURA HARDJONO seolaholah dengan Hibah, tanpa musyawarah rapat pleno Yayasan PendidikanTUJUH BELAS Yogyakarta dan tanpa adanya imbalan bersifat cumacumaBahwa dengan hibah tersebut Sertifikat SHM 374/Bmj semula atas namaDrs.FX.M.SAJAR SOEPRAPTO dan Drs.M.SOETOPO, dicoret namanyasejak 13 81994 menjadi untuk dan atas nama Yayasan PendidikanTUJUH BELAS Yogyakarta, akan tetapi pinjam namanyaDrs.BONAVENTURA HARDJONO (P8. P9) ;Selanjutnya Sertifikat asli tersebut oleh Drs.

Namun demikian faktanya, tanah hak milik No. 374 / Bumijo, SuratUkur No. 161/ 1977 GS tanggal 13 Agustus 1994 No. 9284 / 1994 luas5558 m2 sudah menjadi atas nama doctotarandus BonaventuraHardjono dengan cara hibah yang dilakukan di hadapan Notaris / PPATyang dilakukan berdasarkan prosedur yang obenar~ dan.

Nomor 28/ VI/ HB/BMJ/PPAT/ PPAT/1994 tanggal 23 Juni 1994 dihadapan Notaris DALISORUDIANTO, SH yang memperoleh hibah dari Yayasan PendidikanTujuh Belas yang berkedudukan di Yogyakarta.

Penghibahantersebut meliputi rumah serta fasilitas yang ada di atas tanah tanpadikecualikan, sebagaimana dalam Pasal 3 Akta tersebut, antarapihak yang menghibahkan (Yayasan Pendidikan Tujuh Belasberkedudukan di Yogyakarta) dengan penerima hibah (DoctorandusBONAVENTURA HARDJONO) sudah saling melepaskan darisegala gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun, sehinggaperalihan hak atas tanah dan bangunan obyek hibah tersebut sahmenurut hukum.

Tentara Pelajar No. 24 26 Yogyakarta adalahTIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, lebihlebih tanah danbangunan tersebut sudah dilepaskan haknya oleh yayasanPendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dan beralih kepada Drs.BONAVENTURA HARDJONO karena hibah.

P2SEMSP2D.17277L 400.000.000pembuatan SpupukBokhasi2 27 Nop. 2008 Hibah SP2D.17481L 400.000.000Program SP2SEMDEMLOTBudidayaPertanianOrganik3 02 Des. 2008 Hibah P2SEMSP2D.17746L 250.000.000 17 pembuatanPupukOrganik Ss JUMLAH TOTAL: Satu Milyard lima puluh juta rupiah1.050.000.000 e Bahwa sesuai dengan Data Rekening Koran Bulanan yang dibuat oleh PT.Bank Jatim Cabang Kediri dapat diketahui LP3M Universitas Kadiri telahmelakukan penarikan tunai terhadap uang/ Dana Hibah P2SEM PropinsiJawa Timur tahun

Sasaran LokasiSasaran lokasi P2SEM adlah lokasilokasi yang memerlukanpenguatan ekonomi dan sosial.Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh LP3M Unik Kediri telah dilengkapimeliputi : (i) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), (ii) Kwitansi,(iii) Fotocopy KTP, (iv) Foto Copy Rekening di Bank Jatim, (v) SuratPermohonan Pencairan Dana, (vi) Proposal, (vii) Susunan Pengurus/LegalitasLembaga, (viii) Rencana Anggaran Biaya(RAB) ;Bahwa mekanisme penyaluran dan Penciran Dana Kegiatan Dana Hibah P2SEMkepada LP3M

P2SEMSP2D.17277L 400.000.000Pembuatan SPupukBokhasi2 27 Nop. 2008 Hibah P2SEMSP2D.17481L 400.000.000DEMLOT SBudidayaPertanianOrganik3 02 Des. 2008 Hibah P2SEMSP2D.17746L 250.000.000Pembuatan SPupukOrganikJUMLAH TOTAL: Satu Milyard Lima Puluh Juta Rupiah1.050.000.000 Bahwa sesuai dengan Data Rekening Koran Bulanan yang dibuat oleh PT.

EdyKustiani pada bulan juli 2009.3838Bahwa pencairan dana bantuan hibah Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 telah diambildengancara dicairkan melalui cek oleh Ir.

itudananya langsung diterima oleh rektor, sedangkan dana hibah P2SEMdananya tidak pernah lewat rektor dan saksi juga tidak pernah menerimasurat dari Bapemas ;Bahwa rekening di LP3M itu baru, kalau duludulu selalu pakai rekeninguniversitas dan untuk rekening LP3M tersebut, saksi belum pernah dilaporidan mengenai pelaksanaan kegiatan dana hibah P2SEM, sama sekali tidak adalaporan masalah pencairan dananya ;Bahwa apa peran Yuli Susanto dalam P2SEM selaku ketua pelaksana saksitidak tahu, karena yang

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada penggugat konvensi terhadap harta yaitu 1 (satu) unit motor Honda Merk Vario Techno sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tergugat konvensi;Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi membantah dalil penggugat rekonvensi sebagai harta bersama dengan menyatakan bahwa motor tersebut adalah pemberian atau hibah

Atika melaui hibah kepada Tergugat danTergugat Il serta pengakuan Para Penggugat dalam repliknya terhadapjawaban Para Tergugat yang menyatakan sebagian objek sengketa jugadipindahtangankan oleh Hj. Atika melaui hibah kepada Penggugat Il, makaharus dinyatakan terbukti semasa hidupnya Hj.

, maka Majelis hakimmempersangkakan Buku Tanah No. 561 merupakan bukti kepemilikan tanahPenggugat II hasil hibah Hj. Atika kepada Penggugat Il, karena buku tanahNo. 560 merupakan bukti kepemilikan tanah Tergugat hasil hibah Hj. Atikakepada Tergugat , sedangkan hibah almarhumah Hj.

hibah yang dimaksudpada pasal tersebut jika hibah diberikan kepada orang lain sangat banyakdikhawatirkan akan menyengsarakan ahli waris namun karena hibah tersebutdiberikan Hj.

Atika maka Majelis hakim berpendapat tidak adapermasalahan dari ahli waris mengenai pelaksanaan hibah oleh Hj.

Atikakepada anakanaknya;Menimbang, bahwa karena tidak ada permasalahan dari para abhliwaris terhadap pelaksanaan hibah tersebut, maka Majelis hakim berpendapattidak perlu memperhitungkan harta yang dihibahkan tersebut sebagaiwarisan, karena menurut ketentuan Pasal 714 ayat (3) Kompilasi HukumEkonomi Syariah (KHES) hibah orang tua kepada anaknya dapatdiperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati ahliwaris lainnya;Menimbang, karena seluruh pelaksanaan hibah tersebut sah menuruthukum

Safrudin Tudok; Pemerintah Desa Biak Leoknya, Kecamatan Luwuk, KabupatenBanggai telah menerbitkan surat Kode Bukti T.3 dan menjadi dasarpemberian hibah Kode Bukti T.1 merupakan bukti Sah dan belumdibatalkan; Sdr. Maria S. Lasean adalah pihak yang menempati dengan caramembangun rumah didalam objek sengketa dan dibenarkan saksiTerbanding/Penggugat bernama Siti; Sdr.

Bahwa Pemerintah Desa Biak Leoknyo turut andil dalam perkara aquo,selain telah menerbitkan Surat milik Pembanding Kode Bukti T.3 jugatelah menerima hibah dari Pembanding Kode Bukti T.1 sehingga dapatdiartikan hak kepemilikan objek sengketa oleh Pembanding diperolehdengan cara yang benar dengan alas hak, maka pentingnya PemerintahDesa Biak Leoknyo dalam perkara aquo dikarenakan dasar kepemilikanPembanding masih mengikat dan belum dibatalkan, adapun keterangansaksi Terbanding A.n.

SafrudinTudok dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, selain ituobjek yang dipersengketakan tidak sama dengan dalil GugatanTerbanding dan diakui pula oleh saksisaksi di persidangan tentangadanya jalan raya atas pemberian hibah dari Pembanding namun BuktiT.1 Pembanding tidak dipertimbangkan Hakim Judex Facti serta tidakmenerapkan hukum pembuktian;4.

Lasean dan Sadr.Safrudin Tudok yang membangun rumah namun tidak dipertimbangkanoleh Hakim Judex Facti;Bahwa Judex Facti tidak cermat dalam menilai buktibukti suratPembanding selain tidak dipertimbangkan satu persatu juga tidakmenjelaskan tentang dasar kepemilikan Pembanding dengan Kode BuktiT.3 yang dibenarkan melalui Pemerintah Desa Biak Leoknyo Kode BuktiT.1 tentang pemberian Hibah dan dari bukti inilan menjadi dasar bagiPembanding dan belum dibatalkan sehingga masih tetap mengikat sejaksemula

Penilaian aktif terhadap perubahan batasbatas suatu tanah;Bahwa pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dan tidakberlasan hukum halmana tanda batas itulan yang menjadi dasarTerbanding untuk menentukan objek sengketa namun tidakdipertimbangkan Judex Facti hanya berpatron pada peralihankepemilikan tanah di sekitar objek sengketa dengan dibuatnya jalan Desaatas Hibah dari Pembanding Kode Bukti T.1 sehingga tidak beralasanhukum bagi Judex Facti dalam pertimbangannya merujuk pada Batasbatas tanah

Peruntukan Dana Hibah ini akan dibagi 70% (tujuhpuluh persen) kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% (tiga puluhpersen) kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi bagian dalam ProgramPenanganan Dampak Ekonomi dan Social dari Pandemi Covid19 terutamapada Sektor Pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya. Dalam Lampiranhuruf G alokasi Besaran dan Peruntukan Dana Hibah, angka 2. PeruntukanDana Hibah Sebesar 30% (tiga puluh persen).

Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIPDaerah maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Pagu Hibah Pariwisatabagian Daerah dalam bentuk kegiatan yaitu Penyelenggaraan rapatkoordinasi, Pelaksanaan review oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangkaPerencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan HonorariumPelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalamKegiatan Hibah Pariwisata tahun 2020.Bahwa sebelumnya Kepala

Tanah tersebut merupakan milik Penggugatberdasarkan hibah dari Paman Penggugat sedangkan rumah di atasnya dibangunbersama oleh Penggugat dan Tergugat; dan (2) Sebidang tanah seluas % Hektar ( satusetengah hektar) dengan tanaman sawit diatasnya sejumlah 167 batang yang terletak diKecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

Tanah kebuntersebut merupakan milik Penggugat berdasarkan hibah dari Paman Penggugat,sedangkan pohon sawit di atasnya adalah hasil usaha Penggugat dan Tergugatsebagaimana posita angka 3 huruf a dan b surat gugatan Penggugat. Kedua objek manaberdasarkan keterangan Penggugat diakui merupakan harta bersama antara Penggugatdan Tergugat, namun bersamaan dengan itu Penggugat juga mendalilkan bahwa duaobjek tersebut yaitu tanah merupakan milik Penggugat berdasarkan hibah dari pamanPenggugat.

Terhadap hal ini Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakimmemperbaiki gugatannya dengan memperjelas status objekobjek yang disengketakantersebut, namun Penggugat telah mencukupkan dengan positanya tersebut tanpa adanyaperbaikan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis Hakim menilaiterdapat ketidakjelasan atau kekaburan tentang objek terperkara dalam dalil gugatanPenggugat, di mana di satu sisi Pengugat mengakui sebagian objeknya adalah milikPenggugat berdasarkan hibah

KRISTINAH dalam kedudukannyaSebagai Pembeli, Namun anehn nggal 12 mber 1sebelum Obyek Sengketa menjadi Sertifikat, Obyek Sengketa telahdirubah berdasarkan Akta hibah No. 45 /16/ HB / Kt/ 1985 dimanaRADEN SOEGIJONO telah menghibahkan Obyek Sengketa tersebutkepada Ny. R. Ngt. Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) Alias Rr.Kristinah dan langsung seketika itu terdaftar dan juga dirubah ObyekSengketa tersebut menjadi atas nama R.Ngt.Prodjosastrosiswojo(Siswadiningrat) Alias Rr.

Kristinah, yakni Ibu Tiri Penggugat ;Bahwa berdasarkan Akita hibah Nomor : 388/202/HB/VI/KT/1993,tanggal 25 Juni 1993 yang dibuat dihadapan Camat Kraton selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada waktu itu dijabat olehSUTARNO, BSc Turut Tergugat (Kesatu) telah memindahkan ObyekSengketa dari Nama R. Ngt. Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) AliasRr. Kristinah ke atas nama Ny. MR.

Namun betapa sangat kagetnya ketika dengantiba tiba Tergugat telah mengaku bahwa Obyek Sengketa tersebutadalah miliknya yang merupakan Pemberian / Hibah AlmarhumahR.Ngt.Prodjosastrosiswojo (Siswadiningrat) Alias Rr. Kristinahyang merupakan kakak Kandung satuBapak beda Ibu denganTergugat atau Ibu Tiri (Sambunq) Penggugat ;15.Bahwa segala bentuk Pendaftaran Hak dan Peralihan dengan Hibahyang pertama dari RADEN SOEGIWJONO ke R. NGT.PRODJOSASTROSISWOJO (SISWADININGRAT) Alias Rr.

KRISTINAHdan juga Hibah yang Kedua dari R. Ngt. Prodjosastrosiswojo(Siswadiningrat) Alias Rr.

Nomor 2150 K/Pdt/2017yang berwenang pada tanggal 09 Mei 2005 berdasarkan Akta Hibah Nomor86/BU/IIMVI/1995 tanggal 22 Juni 1995 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT,sehingga menurut hukum Tergugat IV harus dianggap sebagai pemilik satusatunya yang sah yang dapat melakukan perbuatan hukum apapun atastanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1605/Kel.

Gunung Sari Ulusepanjang perbuatan hukum hibah yang dibuat secara notarial dan baliknama tersebut belum dibatalkan berdasarkan putusan Hakim yang telahberkekuatan hukum tetap;2.

., (Tergugat II) selakuPemegang Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 772/2007 tanggal 07 November 2007yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Yuni Astuti, S.H. di Balikpapan,diketahui tidak pernah ada keberatan apalagi pembatalan terhadapperbuatan hukum hibah yang menjadi dasar balik nama Sertifikat Hak MilikNomor 1605/Kel. Gunung Sari Ulu ke atas nama Dra.

Bahwa dengan tidak pernah terjadinya pembatalan terhadap perbuatanhukum hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 86/BU/IIMI/1995tanggal 22 Juni 1995 berikut mutasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor1605/Kel. Gunung Sari Ulu ke atas nama Dra.

Bahwa karena di satu sisi terhadap perbuatan hukum hibah dan baliknama Sertifikat Milik Nomor 1605/Kel. Gunung Sari Ulu ke atas nama Dra.Halaman 12 dari 23 hal. Put.

DAENGSITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523/DKPSet/ 2012/592.

besaran hibah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya;perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu

DAENG SITOBO dan SYAFRIZAL,A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN tersebut di atas bertentangan dengan ketentuansebagai berikut:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, pada Bab III Hibah, bagian kedua penganggaran, pasal 11 ayat (3)yang berbunyi : Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah;Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Bab III bagian kesatu Umum yaitu :Pasal 5 : Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya;perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan.Pasal 6 ayat (4) : Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalambidang perekonomian, pendidikan, kesehatan

dan Penatausahaan yaitu:Pasal 13 ayat (1) berbunyi:Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama olehkepala daerah dan penerima hibah.Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir.

Nuping bin Prawira Atmaja tidak bisamenunjukkan adanya Surat Hibah dan Penghibahan dari H. Kosasih bin MasAdipura (almarhum) kepada menantu angkatnya R. Nuping bin Prawira Atmaja(almarhum), oleh karena itu terjadinya Hibah dan Penghibahan dalam hal ini jugahanya rekayasa, cacat secara hukum karena menghilangkan seluruh hakhak daripara Penggugat, oleh karenanya dapat dibatalkan secara hukum;Bahwa oleh karena R.

yang menerima penyerahan itu;Undangundang tidak mengakui lainlain hibah, selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup;Dimana menurut bunyi Pasal 1666 KUHPerdata (BW) ini pada intinya mengaturbahwa hibah harus dibuat dengan Akta Autentik/Akta PPAT dan terjadinya Hibahjuga harus dibuat sewaktu si penghibah dan penerima hibah samasama masih hidupdalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IX tidak bisa menunjukkan adanya AktaHibah secara Autentik seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 1666 KUHPerdata

(BW) tersebut;Jelas dalam hal ini terjadinya Hibah dan penghibahan dari H.

Nuping Kartini antara lain hibah Segelhilang dan hibah rekayasa akan tetapi disisi lain tidak jelas sebagaimanaperubahan perubahan No. Persil tanah tersebut terjadi dan hal tersebut terjadipada Administrasi tanah pada kelurahan dan kecamatan selalu demikian ituadalah premature atau tidak jelas perbuatan melawan hukum yang dimaksud;b. Bahwa tidak terdapat persamaan antara Sertifikat Hak Milik 52 No. 68 No. 69yang hanya kurang lebih 6000 M?

Bukti Zegel asli dari tanah Kohir Leter C No. 432 Persil 125D.IV sampaisekarang masih disimpan/dipegang oleh para Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding, tetapi hanya berdasarkan pengakuan lisan mendapat hibah dari H.Kosasih dapat berubah menjadi Kohir Leter C No. 815 atas nama R. Hayat (ayahkandung Tergugat I s.d. X), sedangkan menurut KUHPerdata Hibah harusdilakukan dengan suatu Akta Otentik;b.

Herry Sujitnopernah memberikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 806/JatiMulya kepada Tergugat melalui surat hibah yang dibuat tanpa aktanotaril. (Bukti P3)5. Bahwa Pada dasarnya hibah dikatakan sah dan akibatnya berlaku bagipara pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberiantersebut dengan akta notaris. Hal ini diaturdalam :a.

Pasal 1683 KUHPerdata:Tiada suatu. penghibahan pun mengikat penghibah ataumengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan katakata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telahdiberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akandihibahkannya itu.Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu makapenerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian,yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal ituterjadi waktu penghibah

masih hidup; dalam hal demikian maka bagipenghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itudiberitahukan dengan resmi kepadanya.6.

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Ckr817/Jatimulya seluas 500 M2 (huruf cdand poin 7 diatas) secara hibah(CumaCuma).8. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik membeli tanah milik Drs.

dan sebidang tanahsebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 817/Jatimulya seluas 500 M2(hurufc dan d poin 7 diatas) secara hibah (CumaCuma).. Bahwa TERGUGAT dengan itikad baik membeli tanah milik Drs.

yang terletak di KM 10, Kampong Nenak (dahulu) sekarang DesaSungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Jalan Sintang Pontianak denganukuran panjang 500 meter dan lebar 100 meter atau seluas lebih kurang50.000 m2 dengan batasbatas semula sebagai berikut: Sebelah utara dengan tanah jura; Sebelah timur dengan hutan belantara; Sebelah selatan dengan tanah Paimin; Sebelah barat dengan tanah jalan Negara;Bahwa asalusul tanah sebagaimana dimaksud pada posita 1 (satu) di atas,yaitu almarhum Mashudi dapat hibah

dari Abdullah Bin Kalid sesuai denganAkte Hibah Nomor 84//1981 tanggal 20 Juli 1981 yang dibuat oleh dandihadapan PPAT/Camat kepala wilayah Kecamatan Sintang yaitu GustiBadaruddin;Bahwa ahli waris (Para Penggugat) telah menyerahkan sebagian tanah yangdimaksudkan dalam posita 1 (satu) di atas yakni dengan lebar 100 meterdan panjang 246 meter atau seluas lebih kurang 24.600 m?

Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan segala tuntutanhukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun............ bahwa jika pun benar ada akta hibah tertanggal20 Juli 1981 dan dilakukannya pengajuan gugatan tanggal 18 Pebruari2013 berarti sudah 32 tahun 7 bulan;4.2.

Nomor 1055 K/Pdt/2016 Bahwa didalam posita para Penggugat mendalilkan jika Tergugat sampai dengan turut Tergugat X telah melakukan Perbuatan MelawanHukum atas tanah yang terletak di KM 10, kampong Nenak (dahulu)sekarang Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, jalanSintang Pontianak, sementara didalam petitum para Penggugatmeminta pengadilan untuk menyatakan sah akta hibah milik paraPenggugat; Bahwa gugatan para Penggugat tersebut sangatlah bertentangandengan Hukum Acara Perdata, karena antara

Nomor 1055 K/Pdt/2016(recht tittle) berupa Akta Hibah sesuai dengan Bukti P.4 dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugattidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan luas tanah dalamposita point 3 dikaitkan dengan petitum point 3 gugatan Penggugat + 25.400m?

NAWIR;Bahwa hibah yang dilakukan oleh sdr. ABDUL WAHID Als.BEDDU kepada saksi WAHMI Binti ABD WAHID tersebutkemudian dituangkan dalam sebuah AKTA HIBAH Nomor54/GTAI/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapanCamat Gantarang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengandisaksikan oleh saksi WAHBA, saksi H. KAMARUDDIN dansaksi AMBO NAI.Bahwa setelah mendapatkan hibah atas pekarangan tanahsawah tersebut kemudian digarap oleh sdr. MAKMUR (suamisaksi WAHMI) dan kemudian karena sdr.

diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.127/5082/7/2015 Tanggal 10 Juli 2015, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 36.769.451- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);