berturutturutselama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangansecara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir,maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya

Sehingga sisa hutang seluruhnya adalah sebesarRp.69.768.500, Rp.39.755.000, = Rp.30.013.500, + Rp.420.000, (nilaibarang dagangan yang dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi )+Rp.19.982.500, = Rp.50.416.000, ;Bahwa atas semua sisa hutang tersebut ditambah bunganya Rp.4.537.440,oleh Penggugat Rekonpensi kemudian dilunasi dengan menggunakan Giroyang nilainya sebesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) sehinggaatas pelunasan hutang tersebut Penggugat Rekonpensi mempunyai sisapembayaran sebesar

saksi tersebut diatas, di persidangantelah pula dibacakan keterangan saksi Eva Sofia Binti Ismail, dimana keterangansaksi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidikan perkara ini;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagaimana tercantumdalam BAP Perkara ini yang dibacakan di persidangan, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketetntua pasal 162 KUHAP, maka keterangansaksi didepan penyidik yang sudah disumpah dibacakan dipersidangan makaketerangannya disamakan nilainya

, (Sembilan puluh lima juta Rupiah)karena yang Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah) untuk menebussertifikat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu.Bahwa benar yang Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah) dibayarkanke Bank BRI Cabang Sekayu dalam 2 minggu setelah pembayaran yang Rp.95.000.000, ( sembilan puluh lima juta Rupiah).Bahwa benar yang pegang Sertifikat adalah Penggugat.Bahwa benar Pembayaran uang tersebut dilakukan di Rumah saksi.Bahwa benar hutang sudah lunas, ada 2 Kwitansi yang nilainya

menunjukkan surat persetujuan penggunaan Nomor02/11/2012 atas nama PEMBANDING; dalam petitum masuk poin3.4;Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan setempat tersebutMajelis Hakim Banding mempertimbangkan untuk memberikan keteranganmengenai status apartemen seharusnya pejabat yang berwenang yangmemberikan keterangan pada 4 apartemen tersebut, bukanlah seorangresepsionis/petugas yang tidak berwenang memberikan keteranganmengenai status apartemen tersebut; sehingga oleh karena ituketerangannya tidak ada nilainya

biayabiaya yang telah dipergunakanoleh Penggugat untuk membeli saranasarana pembuatan jalan (bahanbangunan berupa besibesi untuk tulang beton, semen, pasir, batu kerikil,goronggorong tempat saluran air, aspal dan IainIain) dan untuk upah pekerjaserta jaminan kesejahteraan para pekerja yang melaksanakan pembangunanjalan di "jalan ban" atau "jalan pengganti" yang terletak di dekat MesjidAssalam RT. 003 004, RW. 002, yang telah selesai dibangun oleh Penggugat,akan tetapi kemudian "disiasiakan dan tidak ada nilainya

koordinasiKelembagaan danKPMD pada tanggal 04 Juli 2013;e Bahwa Dana yang disimpangkan sesuaihasilinvestigasi dan telah diakui oleh Terdakwa adalahsebanyak Rp. 295.000.000,( dua ratus sembilanpuluh lima juta rupiah ), yang rinciannya :1.Penerimaan angsuran dari kelompok yang tidak disetorkan ke bendaharayaitu sebesar Rp.119.517.800, ( seratus sembilan belas juta lima ratustujuh belas ribu delapan ratus rupiah ).2.Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapihanyasebagian saja yang diberikan, nilainya

menyusul..3.Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif,nilainya menyusul Sehinggajumlah sementara yang diakui oleh terdakwa adalah sebesar Rp.295.000.000.tersebut dilakukan didepan Musyawarah Antar Desa( dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah ), pengakuan( MAD ) yangdiadakan pada tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.2.Saksi SIT AMINAHBahwa atas penyimpangan tersebut saksisegera melakukan rapat koordinasidengan PJOK Srihayati, dan ditindaklanjuti dengan rakor kelembagaan danKPMD

Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapi hanyasebagian saja yang diberikan, nilainya menyusul.3.

Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif, nilainya menyusul.Bahwa jumlah sementarayang diakui oleh terdakwaadalah sebesar Rp.295.000.000, (dua ratussembilan puluh lima jutarupiah), pengakuan tersebutdilakukan di depanMusyawarah Antar Desa(MAD) yang dilakukan padatanggal 31 Juli 2013bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.56Bahwa langkah yangdilakukan oleh UPKKecamatan Bansari adalah,sebelum saksi mengetahuiadanya penyimpangan yangdilakukan oleh Terdakwa,karena Terdakwa tidak masukkerja selama 8 hari berturutturut

terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya

membuat laporan kepacta Kalakgiat (Kababek TNI)dengan tembusan ke pihak rekanan bahwa barang telah diterimadalam keadaan baik sesuai kontrak Pihak rekanan membuat suratpermohonan pembayaran ditujukan kepada Kababek TNI, kemudianKababek TNI selaku Kalakgiat mengeluarkan surat permintaanpembayaran (SPP) ditujukan kepada Papekas TNI Wilayah Jakarta IIIyang besarnya sesuai nilai kontrak;b) Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta Ill yang nilainya

terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardhika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kKerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya

No. 461 K/MIL /2017Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta III yang nilainya didapat clanpenghitungan dasar pengenaan pajak = 100/100 x harga pengajuanbarang, hasil tersebut didapatkan nilai PPN dengan penghitungan =10% x dasar pengenaan pajak;Baurcoklit melakukan pemeriksaan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, setelan lengkap dilakukan pengecekan administrasiKauryar Pekas TNI dilanjutkan pemotongan pajak PPN sebesar 10%dari nilai

Bahwa setahu saksi untuk sewa kontrakan kurang lebih 500sampai 600 ribu perbulan; Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menerima apapun daripengelolaan tanah tersebut sudah sekitar 4 sampai 5 tahun dan tidak adayang menceritakan berapa nilainya pertahun kepada Penggugat; Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut; Bahwa setahu Saksi Uyardi pernah tinggal di situ tapi sekarangsudah pindah ke Ciracas; Bahwa setahu Saksi yang membangun bangunan diatas tanahtersebut Uyardi dan Sutiana

Saksi tahu ada gugatan waris yang diajukanoleh Penggugat, dan Penggugat punya tanah di daerah Cikaret seluas 1.791M2, tanah yang menjadi harta waris belum dibagi, karena masih ada sangkutan,ada bangunan berupa kontrakan dan bengkel yang katanya milik kakakPenggugat, ada 6 unit kontrakan dan 3 unit kios, untuk sewa kontrakan kuranglebin 500 sampai 600 ribu perbulan, dan Penggugat tidak menerima apapun daripengelolaan tanah tersebut sudah sekitar 4 sampai 5 tahun dan tidak ada yangmenceritakan berapa nilainya

kepada Turut Tergugat V ikut pulamembagi uang hasil sewa Kontrakan/Petakannya secara rata untuk ahli waris 7(tujuh) orang, untuk itu pembayaran kerugian materil berupa uang hasil Bengkel,Warteg sejumlah dan hasil Ssewa Kontrakan/Petakan sebesarRp.41.857.142,9,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribuseratus empat puluh dua rupiah sembilan sen) patut dikabulkan, namun untukpembayaran kerugian berupa tanah warisan, oleh karena tidak disebutkansecara jelas dalam petitum ini berapa nilainya

dibuktikan secarahukum PENGGUGAT juga mendapat fasilitas kredit dari TERGUGAT dan bahkansaat ini kondisi kredit tersebut telah macet.Bahwa oleh karena itu sangat tidak benar pula dalil PENGGUGAT dalam angka11 yang menyatakan akibat pendebetan yang dilakukan oleh TERGUGATmenimbulkan kerugian sejumlah uang pada PENGGUGAT.Bahwa lagilagi gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas, dan tidak berdasarhukum sama sekali karena PENGGUGAT hanya dapat menyebutkan kerugiansejumlah uang tanpa merinci atau menyebut nilainya

Sebagailembaga perbankan PENGGUGAT REKONPENSI dalam melaksanakanusahanya berdasarkan kepercayaan yang diperoleh PENGGUGATHalaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2018/PN JmbREKONPENSI dari masyarakat dengan melakukan banyak hal danmengeluarkan biaya yang tidak sedikit.Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana angka 42 di atas,telah merugikan PENGGUGAT REKONPENSI secara materiil dan immaterialyang nilainya sebesar Rp. 500.000.000.000, (lima ratus miliar rupiah).44.

ini.Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diderita PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu berupa kerugian secara materiil dan immaterialyang nilainya sebesar Rp. 500.000.000.000. (lima ratus miliar rupiah). Sebagaimanadisebutkan dalam 283 RbG, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensiberkewajiban membuktikan secara nyata dengan alat bukti, sehingga terjadi totalHalaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2018/PN Jmbkerugian tersebut.

Bahwa Pihak (Para TERGUGAT) setuju untuk melunasi hutangnyabeserta bunganya yang nilainya telah disepakati para pihakseluruhnya sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah)nilai ini harus dilunasi oleh Pihak I(Para TERGUGAT )selambatlambatnya 30 (Tiga Puluh hari) kalender sejak tanggalSurat,jika Sampai dengan tanggal jatuh tempo pihak pertama (ParaTERGUGAT) tidak mampu melunasi nilai yang telah disepakati makaHalaman 7 dari 48 Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bon26.20:jaminan

menggugat Tergugat, sehinggapenempatan Para Pihak dalam gugatannya kabur (abscur libel);Bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi diambil acuan perjanjianperjanjian dari Notaris Winarti Wilami;Oleh Karena itu utang Para Tergugat sudah lunas seluruhnya sesuaikwitansi yang sah, sebagai bukti pembayaran Para Tergugat dengannominal keseluruhan sudah mencapai + Rp. 1. 321. 372. 000 (satumilyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua riburupiah) dan ini dibungakan terus menerus sampai nilainya

.750.000.000, dengan jatuh tempo 30 harikalender, akan tetapi sampai saat ini para Tergugat belum jugamembayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka ParaTergugat telah mengemukakan dalildalil bantahan yang pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa hutang Para Tergugat sudah lunas seluruhnya sesuai kwitansiyang sah, sebagai bukti pembayaran Para Tergugat dengan nominalkeseluruhan sudah mencapai + Rp1.321.372.000,00 dan ini dibungakanteruSs menerus sampai nilainya

tentang Permohonan Putusan SertaMerta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionil yang ditujukankepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/HakimPengadilan Agama di seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalambutir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminanyang nilainya

(iv).Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.4/2001 tertanggal 20Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim PengadilanNegeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruhIndonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan SertaMerta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilabarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan TingkatPertama.Halaman

No. 4 Tahun 2001 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil,dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta mertatersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA R.I.No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkanputusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, DanaPension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga JasaKeuangan Lainnya.Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat gugatan a quo,telah jelas terlihnat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkaraa quo adalah terkait perjanjian kredit antara Para Penggugat denganTergugat Berta adanya penentuan harga limit jaminan perjanjiankredit yang menurut Para Penggugat nilainya

pertanggungjawabanatas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan SuratPertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat SuratPermintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) yang nilainya

KETIGA, NOTABALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA,KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makanminum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanyaabsensi pegawai;Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Danayang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh PenggunaAnggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku BendaharaPengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU)yang nilainya

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah lampau per bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hinggaperkara ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan selama 37bulan Termohon Konvensi lalai kewajiban, sehingga nilainya sebesarRp 1.000.000 x 37 bulan = Rp 37.000.000, ditambah Rp 50.000/harihingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;b. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkahiddah sebesar Rp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;&.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampauper bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hingga perkara ini berkekuatanhukum tetap, yang diperhitungkan selama 37 bulan Termohon Konvensi lalaikewajiban, sehingga nilainya sebesar Rp 1.000.000 x 37 bulan = Rp37.000.000, ditambah Rp 50.000/hari hingga perkara ini berkekuatan hukumtetap;2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesarRp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;3.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta20Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap' kali akanmelaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar BijVoorraad ) harus disertai dengan penetapansebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberianjaminan yang nilainya sama dengan nilai/objekeksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata dikemudian

Dengan demikianjelas bahwa permohonan provisi tanpa adanyajaminan yang nilainya seimbang dengan objeksengketa tidak boleh ada pelaksanaaan putusanprovisionilnya.Maka, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas,Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekalongan berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup' beralasan dan dapatditerima; Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabiladihitung adalah sbb :Hal 5 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGBiaya pengurusan perkara selama perkara ini diajukan ke PengadilanNegeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebesar:1. Biaya Gugatan : Rp 5.000.000,2.Biaya Ako,odasi dan Transportasi Para : Rp 15.000.000,3. Penggugat sebesar RpA.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendirisendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatanmelawan hukum~ yang dilakukanya yang nilainya sebesarHal 7 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGRp35.000.000,00 (terbilang : tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontandan sekaligus tanpa diangsurangsur ;9.

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enampersen) perbulan atau 6% x Rp67.123.757.984, = Rp4.027.425.479,04 x33 bulan (2008=12 bulan; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) =Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/dSeptember 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitunganHal. 6 dari 31 hal.

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enampersen) perbulan atau 6% #=X Rp67.123.757.984, =Rp4.027.425.479,04 x 33 bulan (20008=12 bulan ; 2009=12 bulan;2010=9 bulan) = Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejakJanuari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT.

Mohon menjadi pertimbangan bahwa kenaikan harga emasdihitung dari tahun 2011 yang nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)pergram, pada saat ini nilai emas mencapai Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah) pergram atau mengalami kenaikan 70 % (tujuh puluh persen).Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilandalam Tingkat Kasasi yang meniadakan bunga hanya dengan alasanhubungan tersebut hanya merupakan hubungan dagang karena hubungandagang inilah yang menjadi dasar timbulnya

Nomor 368 PK/Pdt/2016sebagai asset bersama para pemegang saham yang merupakankomponen paling utama dalam perhitungan ganti rugi yaitu tanah danbangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E,Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (SHGBNomor 6574), oleh Pengadilan ditentukan nilainya adalah Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) penilaian harga tanah dan bangunan ini adalahsangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut: Berdasarkan bukti baru PK 1 yaitu

uang diderita Penggugat totalnya sebesarRp 891.865.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratusenam puluh lima ribu rupiah) ; kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita Penggugatsebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat , yaitu. kehilangan anak Penggugat, harga diri,kehormatan, kedudukan, waktu, tenaga, pikiran dantergganggunya usaha dan kegiatan Penggugat seharihari yangtidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara iniPenggugat akan menentukan nilainya

PengadilanNegeri Cibinong sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ; Kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Il sebagai akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telahmencemarkan nama baik seluruh keluarga dan menanggung malu kepadaMitra Kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II yang tidak dapatdinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II menentukan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana TelahBeberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah hal yangpasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah halyang pasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yangditetapkan oleh Menteri Keuangan nilainya