Ditemukan 13188 data
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (2) bagi pengeluaran untuk:b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;Penjelasan Pasal 9 ayat (8)Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan PajakKeluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayatini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, diantaranya:Huruf bYang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatankegiatanproduksi, distribusi, pemasaran
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO
2.AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI
112 — 50
juta rupiah), dan pencarian kredit tersebuttanggal 27 Maret 2020; Bahwa setelah dilakukan pencocokan dan pengecekan oleh Staff PT.BPR Berlian Bumi Arta dengan mencocokan data KTP asli dengan FotoKopi KTP yang diajukan pemohon dan mengecek BPKB yang digunakanjaminan ke DIT LANTAS Yogyakarta ternyata KTP tersebut berbedafotonya dan BPKB dinyatakan palsu oleh pihak DIT LANTAS Yogyakarta;Bahwa nasabah atas nama Heru Bantolo mengajukan kredit untukdipergunakan modal kerja EO (Event Organizer), biaya pemasaran
67 — 7
ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki suratpersetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perikanan sebagaimanadalam ketentuan pasal 1 angka Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalahsemua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayaalam ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampaidengan pemasaran
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1608/B/PK/PJK/201 7Pertambahan Nilai, kecuali Pajak Masukan seperti yang telahdiuraikan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;Bahwa lebih lanjut, penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang yang sama menyebutkan bahwa Yang dimaksud denganpengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatanusaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,pemasaran, dan manajemen.
114 — 43
Rekonvensi sebagai pembeli yangberitikad baik namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikadbaik untuk menyerahkan suratsurat berupa sertipikat dan suratsurat pendukung ataskeempat bidang tanah tersebut yang telah dibeli oleh Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karenamengelola perusahaan di atas tanah yang suratsuratnya masih dipegang oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menggangu pengelolaan dan pemasaran
Sri Madona Rasdy, SH
Terdakwa:
NAZIBUL AMRI Als AJIB Bin MAILIZAR
506 — 71
penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dantempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagaibukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang R.I Nomor 18 tahun2013, Tentang Pencegahab dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal1 angka 11 menentukan bahwa /zin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalahizin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupakayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran
65 — 22
Jangkar Delta Indonesia tidak mendistribusikan dan tidak memproduksiminuman Mansion House.Bahwa untuk pemasaran produk dari PT. Jangkar Delta Indonesia di wilayah Kalimantanyang bertanggung jawab adalah saksi Heintje Albertus Lapiane.Bahwa saksi Heintje Albertus Lapian bekerja di PT. Jangkar Delta Indonesia seingatsaksi sudah 3(tiga) tahun yang lalu sebagai Regional Sales Manager region 4 khususwilayah Kalimantan.Bahwa sebagai karyawan PT.
188 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selama ini Penggugattelah mengeluarkan biayapromosi, pemasaran sertapenjualan produk Mesin Boilersejak tahun 1991 sampai dengandiajukannya gugatan ini sebesarRp 5.237.467 .356,43, (limamiliar dua ratus~ tiga puluhtujuh juta empat ratus enampuluh tujuh ribu tiga ratus limapuluh enam rupiah empat puluhtiga sen) (Bukti P27) ;Dengan adanya biayabiaya tersebut di atas,Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX dan/atau Tergugat
38 — 6
KURNIAWANWIJAYA, Manajer Pemasaran Kantor Cabang PT.Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk.Surakarta Sudirman; 2. HENGKY LISTYOSUBROTO, Account Officer Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Surakarta Sudirman, 3. M.LHIDAYANTO NUGROHO,Account Officer Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Surakarta Sudirman, 4. AMBAR R.YUSMAWATI Pj.Group HeadHukum Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Yogyakarta; 5.
100 — 362
Bahwa = Saksi tidak mengetahui hasil daripenjualan DVD/CD dan kemana saja pemasaran DVD/CDtersebut Saksi di dalam pembuatan film tersebutmendapatkan honor sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu) rupiah).7. Bahwa dalam pembuatan = film tersebut adamenggunakan pakaian dan atribut INI dengan carameminjam dari orang lain, yang meminjam pakaian danatribut TNI adalah Sdr. T. Emi SF. Pasee namunSaksi tidak mengetahui kapan dan pada siapa pakaiantersebut dipinjam.8.
Terbanding/Terdakwa : UMAR HUSNI
193 — 395
TOWN HOUSE PURWOKERTO dan SAPHIRERESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 2.511.889.200, (dua milyar lima ratussebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), tidakHalaman 2, Putusan nomor 177/PID/2020/PT SMGmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari hasil penjulanrumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL PURWOKERTO dan SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO sebesarRp.549.200.000, (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah),dan bertempat di kantor pemasaran
171 — 98
satumiliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Amir Rabik (WNI) sebanyak880 (delapan ratus delapan puluh) lembar saham dan/atau sebesar Rp.880.000.000, (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dps9.10.11.12.Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjatersebut, Penggugat bekerja dan mengabdikan diri sepenuhnya untukTergugat, yaitu dengan menunjukkan kinerja, kapabilitas dan loyalitasterbaik untuk perkembangan dan pemasaran
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
DARMAWAN Bin H. AKARIM
393 — 44
Energi dan Sumber Daya / ESDM Aceh sejaktahun 2009;e Bahwa benar saya memiliki kKejuruan khusus yaitu:a. pada tahun 2011 saya mengikuti kejuruan khususPerhitungan Royalti Pertambangan Mineral dan Batu Bara diBandung.b. pada tahun 2013 saya mengiuti kejuruan khusus CorporateSocial and Resposibility (CSR) di Bandung.c. pada tahun 2014 saya mengikuti kejuruan khususpengelolaan Aspek Tekhnik Pertambangan Minerba diBanda Aceh.d. pada tahun 2018 saya mengikuti kejuruan khususBimbingan Tekhnik Tata Cara Pemasaran
1.SITI DJUARIYAH
2.SUDIRO
Tergugat:
PT. SATYA MAKMUR PERKASA
89 — 39
Gunawanyakni Para Penggugat yang bernama Sudiro (sopir forklift)dilarang Tergugat masuk kerja/ disuruh pulang ;Copy dari Asli Sertifikat yang dikeluarkan oleh KementrianKehutanan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran HasilHutan Nomor : KT.09/BPPHH2/DISHUTPROVJATIM.2014bulan Januari 2014 yang pada pokoknya telah menerangkanbahwa Para Penggugat yang bernama Siti Djuwariyah telahHal. 18 dari 36 hal. Put.
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 872/B/PK/PJK/2017J. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atauJasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajakberproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).Penjelasan Pasal 9 ayat (8)Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungandengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatanproduksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan iniberlaku untuk semua bidang usaha.
59 — 27
BV 0397 TS dengan nakhoda NguyenNgoc Thach yang diperiksa dan ditangkap KRI Pati Unus 384 pada tanggal 21Maret 2014 benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bidang Perikanan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN TAN QUANG
47 — 23
dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI LautNatuna pada posisi 0442052 LU 10924115 BT yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yangdengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
65 — 11
23.00 WlIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalambulan Januari tahun 2017, bertempat di Perairan Pantai Pulau Lago KecamatanPulauPulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya pada posisi koordinatN 00 07321BT E 098 23'173LU atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriGunungsitoli,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proses pelaksanaan pencairan kredit sepenuhnyadilakukan oleh pihak atau karyawan bank lainnya terlebih dahulu sepertiAccount Officer, Kabag Legal, Kabag Kredit sampai kepada WapimBidang Pemasaran sebelum secara ex officio Terdakwa selakuPimpinan Cabang menandatangani persetujuan kredit yang dimohonkanoleh saksi Hj.
1.OULA DEWI NURLAILY, S.H
2.SYAECHA DIANA, SH
3.TOMY MARWANTO, SH
4.MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DIYANTI Binti Alm. KROMO WARIMIN
21 — 4
Unsur pelaku usaha panganMenimbang, bahwa pelaku usaha pangan adalah setiap orang yangbergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyediamasukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan,dan penunjang (vide Pasal 1 angka 39 Undangundang Nomor 18 tahun 2012tentang Pangan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orangperseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum (vide Pasal 1 angka 38 UndangUndang Nomor