Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang "Partai Politik" mengenai pemecatantanpa alasan yang jelas dapat diselesaikan melalui Pengadilan; Selanjutnyasesuai Ketentuan Penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf h UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 tentang "Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah" menyebutkan: "Dalam hal Anggota Partai Politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan

melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";12 Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugatmohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap ia lalaimemenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukumtetap hingga dilaksanakan;Dalam Provisi:1 Bahwa sesuai ketentuan penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang "Partai Politik" mengenai pemecatantanpa alasan yang jelas dapat diselesaikan melalui Pengadilan; Selanjutnya sesuaiKetentuan Penjelasan dari Pasal 383 Ayat (2) huruf h UndangUndang Nomor 27 Tahun2009 tentang "Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanHal.11 dari 15 hal. Put.

sedangkanOditur Militer memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam UndangUndang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT selain untukmenindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memeliharakeutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka oleh karenanyaapabila Terdakwa dan Saksi1 telah kembali rukun, dalam rangka pembinaan danmenjaga keutuhan rumah tangganya, Hakim berdasarkan penjelasan

Bahwa pasal 50 huruf b memberikan kebebasan kepada Hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku KDRT dengan maksud untuk melakukanpembinaan terhadap pelaku dan menjaga rumah tangga dengan ketentuan harusada penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasanlembaga tertentu, dan menurut penjelasan pasal 50 huruf b yang dimaksuddengan lembaga tertentu adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku.

Oditur Militer menjelaskan bahwa pada penjelasan pasal 50 hurup b terhadappelaku KDRT dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku danmenjaga rumah tangga dengan ketentuan harus ada penetapan pelaku mengikutiprogram konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu menurut Terdakwa tidaktepat karena sebagai prajurit TNI Terdakwa mempunyai atasan yang dapat membinadan membimbing untuk menjadi prajurit yang baik.

Dalam hal pidana yang dijatunkanMajelis Hakim Pengadilan Militer menurut Oditur Militer terlalu. ringan, menurutTerdakwa hal tersebut adalah salah karena Pengadilan Militer 04 Palembang telahmenjatuhkan putusan kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20(dua puluh) hari, maka sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 50 hurup b Undangundang Nomor : 23 tahun 2004 menyatakan Memberikan kebebasan kepada MajelisHakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaanterhadap

Oditur Militer Terdakwa tidak mungkin secepat ituberubah, menurut Terdakwa Oditur Militer hanya menerkanerka apa yang akan terjadikarena mediasi yang Terdakwa lakukan adalah untuk kebaikan rumah tangga Terdakwaagar Terdakwa dan istri Terdakwa dapat kembali bersatu untuk membina rumah tanggadan Terdakwa sangat berterima atas nasehat yang diberikan Pengadilan Militer 04Palembang agar Terdakwa melakukan mediasi dengan istri Terdakwa dan hal tersebuttidak melanggar Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 pada penjelasan

Roly A; Bahwa Julia sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikahpada usia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi Julia berharapuntuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintaiPenetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 5 of 29dengan M. Akmal. A bin M.

Roly A sudah memahami penjelasan Hakimtentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun,akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilanuntuk menikah karena selain Julia dan M. Akmal. A bin M. Roly A sudahsaling mencintal;Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 6 of 29Bahwa keluarga M. Akmal A bin M. Roly A sudah datang melamar kepadakeluarga Julia, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Julia,sehingga keluarga M. Akmal A bin M.

Roly A menikah dengan anak para Pemohon,Julia;Bahwa Putu Budiana tahu bahwa Julia saat ini baru berusia 18 tahun 10bulan;Bahwa Putu Budiana sudah memahami penjelasan Hakim tentang resikomenikah pada usia di bawah 19 (Sembilas) tahun, akan tetapi ia berharapanak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikahkarena selain anak Putu Budiana sudah saling mencintai dengan Julia,keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya;Bahwa Putu Budiana dan keluarga sudah datang melamar

Roly A menikah dengan anak para Pemohon,Julia;Bahwa Mahrita binti Abbas tahu bahwa Julia saat ini baru berusia 18 tahun10 bulan;Bahwa Mahrita binti Abbas sudah memahami penjelasan Hakim tentangresiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi iaberharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untukmenikah karena selain anak Mahrita binti Abbas sudah saling mencintaidengan Julia, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakatmenikahkannya;Bahwa Putu Budiana dan keluarga

;Menimbang, bahwa dari penjelasan undangundang tersebut ditemukanbahwa yang menjadi standar atau acuan dalam menetapkan batas usia calonsuamiisteri adalah kedaan calon suami atau istri yang telan masak jiwaraganya.

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan Banding atasKeputusan Terbanding tersebut;DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDINGBahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap KeputusanNomor KEP76/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang diterima PemohonBanding pada tanggal 21 Januari 2013 yang Menolak Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00318/207/03/055/11 tanggal 14 Desember

Jadi, dalam kasus Pemohon Banding,tidak ada pajak yang kurang dibayar;Bahwa oleh karena koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 13ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, makakoreksi Terbanding berupa pengenaan sanksi administrasi kenaikanseharusnya tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas,sudah seharusnya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan karena tidak didasarkan bukti yang kuat

Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhakmenandatangani Faktur pajak;Penjelasan Pasal 13 ayat (5)Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapatdigunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.Oleh karena itu, Faktur pajak harus benar, baik secara formalmaupun secara materiil. Faktur pajak harus diisi secara lengkap,jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk olehPengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.

Putusan Nomor 659/B/PK/PJK/2015Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) mengetahui terdapat kesalahan penulisan namadalam Faktur Pajak yang diterima dari penjual/pemberi JKP;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13ayat (5) UU PPN yakni:Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapatdigunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan PajakMasukan. Oleh karena itu, Faktur pajak harus benar, baiksecara formal maupun secara materiil.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan ketentuan dalam Pasal 78 UU PengadilanPajak yang menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasilpenilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan, sertaberdasarkan keyakinan Hakim ";Penjelasan Pasal 78"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktiandan sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan",e.

Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotongPajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) UU PPh dijelaskan: beeeeaeeeees Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajibdilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasamanajemen, jasa konstruksi

, jasa konsultan, danjasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selainjasa yang telah dipotong Pajak Penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan penjelasan Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan TahunBerjalan, menyebutkan sebagai berikut:Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000:"Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihakpihak sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan,terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhirbulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantungperistiwa yang terjadi terlebin dahulu";Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun2000:"Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaankewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilansebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, danPasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan yang dikaitkandengan saat

Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraanpenghasilan neto atas:1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotongPajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21";Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) UU PPh dijelaskan:beeeeeees Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajibdilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasamanajemen, jasa konstruksi, jasa

Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraanpenghasilan neto atas:1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan denganpenggunaan harta;2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasamanajemen, jasa konsiruksi, jasa konsultan, danjasa lain selain jasa yang telah dipotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal21";Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) UU PPh dijelaskan: " aeeee Penghasilan berupa imbalan jasa yangwajio dilakukan pemotongan pajak adalah jasateknik, jasa manajemen, jasakonstruksi, jasakonsultan

Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) UU PPSP dijelaskan: Surat Paksaberkepala katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatanHalaman 10 dari 39 Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.SMR.2.eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Penjelasan Pasal 1 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Penjelasan Pasal 3 angka 2yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahasas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.3. Asas Kepentingan Umum;Penjelasan Pasal 3 angka 3yang dimaksud denganAsas Kepentingan Umum adalah yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, dan seleksi.4.

Asas Keterbukaan;Penjelasan Pasal 3 angka 4 yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraannegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan dan rahasia.5.

Asas Proporsionalitas;Penjelasan Pasal 3 angka 5 Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.SMR.yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara.6. Asas Profesionalitas;Penjelasan Pasal 3 angka 6yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.7.

yang memilikihak mendahulu dalam pelunasan utang pajak, sesuai pasal 1134KUHPerdata ( hak istimewa ), pasal 1137 KUHPerdata ( hak didahulukanmilik negara ), pasal 18 UndangUndang No.16 Tahun 2009 (UU KUP),pasal 21 UU KUP berbunyi Negara mempunyai hak mendahului untukutang pajak .... dstnya ayat (2) dan (3), Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6)UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 19 Tahun 2000 ( UU PPSP), penjelasan

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU telah memberikanpatasan secara limitatif? mengenai halhal lain yang dapat dimohonkanatau diajukan dan diperiksa dengan hukum acara perdata yang berlakubagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenaipembatasan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu hanya terbataskepada:a. Actio Pauliana;b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (derden verzet);c.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugatdiatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsikewenangan absolut ini wajib diperiksa dan diputus sebelumpemeriksaan materi pokok perkara;8.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/2017dipenggal dalam memahami/memaknai/membaca kata/kalimatdemi kalimat yang terurai dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2004, sebagaimana dikutipdi atas, maka Majelis Hakim, sangat tidak sependapat terhadappemahaman/pemaknaan oleh kuasa dari Tergugat yangberpendapat bahwa yang dimaksud dengan halhal lainsebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, bersifat limitatif, yaituhanya terhadap gugatan tentang

Adapun yang dimaksud denganhalhal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yaknihalhal yang lain, adalah antara lain actio pauliana, perlawanHalaman 33 dari 78 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt.SusPailit/20177.4.Bahwa namun dalam perkara in litis, Pemohon Kasasi selakuKurator dari PT Kendal Indah Perkayuan Indonesia (dalam pailit)telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengantanpa uraian dan penjelasan hukum mengenai perbuatan melawanhukum mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwasebagaimana diterangkan bahwa objek sengketa dimasukkandalam boede!

Nomor 42 Tahun 2009,menegaskan bahwa:(2.1)Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakbertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN atauPPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah;(2.2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1) tidakdiberlakukan dalam hal: Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakdapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajakkepada penjual barang atau pemberi jasa; pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;bahwa berdasarkan penjelasan

Putusan Nomor 1328/B/PK/PJK/20162. 2.Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:surat atau tulisan;keterangan ahli;keterangan para saksi;pengakuan para pihak; dan/atauooo 5pengetahuan HakimPasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil

Dengan tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut,maka tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidakada penyerahan (TBS busuk);15) bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPNdiberikan contoh sebagai berikut:Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang KenaPajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut,Pengusaha

Pemilihan katamemproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) UUPPN semakin menguatkan karakter objektif PPN.

Atas sengketa koreksi Pajak Masukan Terkait Hasil JawabanKonfirmasi sebesar Rp316.394.754,00:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) tidaksependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapatmempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesarRp. 316.394.754,00 tersebut di atas, dengan penjelasan sebagaiberikut:1.Dalam dasar pertimbangannya, Majelis menyampaikan dasarhukum ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor

Oleh karena itupenerbitan SKPKBT PPN Masa Pajak Januari 2007 tidak benar, danpengenaan sanksi administrast Pasal 15 ayat (2) Undangundang KUPberupa denda kenaikan sebesar 100% (seratus persen) tidak benar;Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU KUP:Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang dikenakankepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak dapat membebaniWajid Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturanperpajakan.

Dalarn hal yang demikian, sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan yang telah ditetapbkan dapat dihapuskan ataudikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak;Bahwa penjelasan tersebut merupakan dasar hukum yang kuat untukmenghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2)Undangundang KUP, karena sanksi dikenakan karena ketidaktelitianPemeriksa;Bahwa dalam Risalah Pembahasan, koreksi Pemeriksa atas penjualandalam negeri hanya berdasarkan keyakinan Pemeriksa, hal tersebut tidaksesuai

Penggugat memohon penghapusan sanksiadininistrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang KUP;Bahwa Undangundang KUP (Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangundang Nomor 28 Tahun 2007) tidak memberi penjelasan tentangarti "kekhilafan" dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.

Putusan Nomor 204/B/PK/PJK/2014Memori penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa:"Berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU KUP disebutkan bahwapembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangkamenjalankan tugas pemerintahan yang balk, sehingga apabila terdapatkesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatuketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan kekhilafantersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)berpendapat bahwa pengajuan penghapusan sanksi administrasi Pasal15 ayat (2) UU KUP seharusnya dikabulkan.Memperhatikan tanggapan atas gugatan dan penjelasan tertulis dalamHalaman 18 dari 31 halaman.

yangdilakukan oleh pembuat Undangundang khususnya Penjelasan Pasal 4Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 TentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang No.8 Tahun 1983 TentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah;Bahwa Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kKekuatanhukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui PutusanNo.39/PUUXIV/2016 karena disamping bertentangan denganUndangUndang

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN,kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak meliputi:a. beras;b. gabah;Cc. jagung;d. sagu;e. kedelai;Halaman 27 dari 56 halaman.

Putusan Nomor. 32 P/HUM/201810.11.termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKPsehingga kriteria dan/atau rincian jenis barang kebutuhan pokokyang sangat dibutuhkan rakyat banyak diatur secara rinci danjelas, serta cakupannya jenis barang kebutuhan pokok tidakdimaknai terbatas pada 11 (sebelas) jenis barang sebagaimanatercantum dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN;Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2)huruf 6 UU PPN, jenis barang kebutuhan pokok yang

Namun, Penjelasan Pasal 4Aayat (2) huruf b UU PPN tidak menjelaskan definisi, jenis, kriteria,dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkanoleh rakyat banyak.

Perlakuan PPN atas Komoditi KacangKacangan;5) Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UUPPN, kelompok barang kebutuhan pokok yang sangatHalaman 37 dari 56 halaman.

ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2)diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan padasuatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahunbuku;Bahwa Pasal 16B Ayat (8) dari UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan yang dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa cuplikan Memori Penjelasan

Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentinganpengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yangharus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukanoleh para pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanHakim;Penjelasan Pasal 78:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian

Putusan Nomor 746/B/PK/PJK/2016Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN,menyatakan :"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yangterutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yangsesuai dengan ketentuan undangundang ini, dikenakan PajakPertambahan Nilai.""

Bahwa salah satu pokok perubahan yang dilakukan padaUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimanatercantum pada Memori Penjelasan, Bagian Umum, hurufc adalah:Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajakbelum berproduksi atau belum melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atauekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yangdapat

Dasar Penjelasan Material1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12 tanggal 24April 2012 sebesar Rp162.818.189 diterbitkan oleh Kantor PelayananPajak Madya Jakarta Timur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: UraianMenurutPemohonBanding(Rp)MenurutTerbanding(Rp)PembahasanAkhir(Rp) .

tertulis disertai buktibukti pendukungnya.Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidakmemberikan penjelasan tertulis disertai buktibukti pendukungnyatersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju dengan pihakPemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah Saldo Akhir UangMuka Penjualan (akun pendapatan diterima dimuka) adalahsebesar Rp. 21.154.301.00 sesuai dengan yang tercatat diLaporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publikterdaftar

Majelis menerima perhitungan rincian jurnal balikmenurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut, namun tidakdiberikan penjelasan apakah atas rincian tersebut memang benarterdapat dokumen pembuktiannya.

Majelis menerima perhitungan rincian kurangangkut menurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut, namuntidak diberikan penjelasan apakah atas rincian tersebut memangbenar terdapat dokumen pembuktiannya. Karena hal itu tidakdinyatakan dalam Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilanini;Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa terbukti Pendapat Majelis untuk menerima sanggahanTermohon Peninjauan Kembali adalah hanya berdasarkankeyakinan sendiri.

tertulis disertai buktibukti pendukungnya.Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidakmemberikan penjelasan tertulis disertai buktibukti pendukungnyatersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju dengan pihakPemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah saldo awal uangmuka penjualan sebesar Rp10.074.987.000,sesuai dengan yangtercatat di Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantorakuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon

Atas alasan Tim Pemeriksa tersebut, makaPemohon Banding memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifaktorfaktor yang dapat dikuantifikasi dan tidak dapat dikuantifikasikepada Tim Penelaah;Bahwa lebih lanjut penerapan metode perbandingan harga yangdilakukan oleh Tim Pemeriksa juga tidaklah tepat, sebagaimanatelah Pemohon Banding jelaskan pada butir di atas bahwaperbandingan harga harus dilakukan dengan harga jual ke pihakyang tidak mempunyai hubungan istimewa (dengan syarat transaksiyang diperbandingkan

harus sebanding);Bahwa berdasarkan dokumendokumen pendukung yang telahPemohon Banding serahkan, dapat diketahui bahwa alasan TimPenelaah yang menyatakan bahwa penjelasan Pemohon Bandingtidak dapat diyakini karena tidak disertai dokumen pendukungtidaklah tepat;Bahwa hal ini dikarenakan selama proses keberatan, PemohonBanding telah menyampaikan beberapa surat penjelasan padatanggal 23 Februari 2011 dan 14 April 2011 beserta buktibuktitambahan untuk mendukung argumen ketidaksetujuan PemohonBanding

Jika ada dokumen yang menurut TimPenelaah tidak diberikan, mohon diinformasikan secara spesifikmengenai jenis dokumen yang harus diberikan;Bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak mempunyai niatuntuk melakukan praktek Transfer Pricing. Perbedaan harga tersebutmurni merefleksikan unsur strategi bisnis dan faktor perbedaan lainnya,sebagaimana industri sejenis.

Kesimpulan;Bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Bandinguraikan di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2008 atas nama PTSuryaraya Rubberindo Industries adalah sebagai berikut; Keterangan Wajib PajakDasar Pengenaan Pajake Ekspor e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 64.216.350.042Jumlah seluruh penyerahan 64.216.350.042Perhitungan PPN Kurang BayarPajak keluaran yang harus dipungut sendiri 6.421.634.980Dikurangi:e PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama

Pengetahuan Hakim;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktianHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 1042/B/PK/PJK/201 72s 2s2. 3.2. 4.2.5.2. 6.diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan;Oleh karena itu,

DASAR PENJELASAN MATERIAL1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00140/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 Masa Pajak Februari 2010sebesar Rp. 250.215.334, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakMadya Jakarta Timur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017 Jumiah Rupiah menurutNo Uraian KoreksiPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atlas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.

Pemeriksa sebesar Rp 21.154.301.000, tersebutsudah sesuai dengan laporan keuangan audited, dimanasesuai dengan PSAK Nomor 8 (Revisi 2003) maka jumlahtersebut sudah final yang berarti tidak ada lagi koreksi ataupenyesuaian setelah tanggal laporan auditor (18 Februari2011);Bahwa dalam proses keberatan, terkait perbedaan (selisih)angka tersebut Termohon Peninjauan Kembali telahdiminta untuk memberikan penjelasan tertulis disertaibuktibukti pendukungnya.

Namun demikian, TermohonPeninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan tertulisdisertai buktibukti pendukungnya tersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju denganpihak Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah SaldoAkhir Uang Muka Penjualan (akun pendapatan diterimadimuka) adalah sebesar Rp. 21.154.301.00 sesuai denganyang tercatat di Laporan Keuangan yang telah diaudit olehkantor akuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon

Majelis menerima perhitungan rincian jurnalbalik menurut Termohon Peninjauan Kembali tersebut,namun tidak diberikan penjelasan apakah atas rinciantersebut memang benar terdapat dokumenpembuktiannya. Karena hal itu tidak dinyatakan dalamPendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan ini;Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa terbukti Pendapat Majelis untukmenerima sanggahan Termohon Peninjauan Kembaliadalah hanya berdasarkan keyakinan sendiri.

Namun demikian, TermohonPeninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan tertulisdisertai buktibukti pendukungnya tersebut;Bahwa dalam penjelasan tertulis persidangan, TermohonPeninjauan Kembali akhirnya menyatakan setuju denganpihak Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu jumlah saldoawal uang muka penjualan sebesar Rp 10.074.987.000,sesuai dengan yang tercatat di Laporan Keuangan yangtelah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar;Bahwa namun demikian Termohon Peninjauan Kembalimenyatakan bahwa terdapat

Putusan Nomor 444 /B/PK/PJK/2014diterima atau tidak, maka hal tersebut telah menyangkut masalah materisengketa, dengan demikian, maka seharusnya surat keberatan PemohonBanding tersebut sudah memenuhi persyaratan formal dan layak untukdipertimbangkan, seandainya alasanalasan yang telah dikemukakan olehPemohon Banding tidak tepat, maka seharusnya isi dan Keputusan ataskeberatan Pemohon banding adalah bukan tidak dipertimbangkan, melainkanditolak;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas

di atas, pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding;Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut PemohonBanding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapatbahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorHalaman 16 dari 46 halaman.

Sedangkan Fatwa atau SuratSurat MahkamahAgung adalah hanya mengikat pihak/pihak yangmeminta fatwa atau penjelasan/perlindungan hukumtersebut. Para hakim di Indonesia sebagai hakim yangmerdeka dalam melaksanakan kekuasaannya sesuaiUndangUndang Dasar 1945 dapat berbeda pendapatdan tidak terikat dengan fatwa/surat Mahkamah Agungdalam memberikan putusannya, sesuai dengan situasidan kondisi kasus/sengketa hukum yang sedangditanganinya..

Salah satu rujukan menurut Penjelasan PeraturanHalaman 39 dari 46 halaman. Putusan Nomor 444 /B/PK/PJK/201 4Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 8 tahun 1959tentang Perubahan Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakanbahwa:...Pada wakiu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi denganharga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggapsudah tiba waktunya untuk mengubah tarip Pajak KendaraanBermotor.

Dalam hal ini, maka semuanya mobilyang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dandengan demikian tidak dapat dipakai dijalan umum, dibebaskan daripengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwapajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalanraya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakantanggung jawab pemerintah.

No. 3140/Pdt.G/2018/PA.JTpertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantumdi dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jis.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidakmenjawab dalildalil gugatan Penggugat, sehingga menurut fiksi hukumharus dianggap tidak menyangkal atau telah mengakui dalildalil Penggugat,akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orangorang yangdekat dengan suami isteri;Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan

Umumbutir 5 Penjelasan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, makaMajelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa buktibukti Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa kartu tandapenduduk terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukumPengadilan Agama Jakarta Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa kutipan akta nikahterbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang terikat perkawinanyang sah,

dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No. 01Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara initidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun demikian MajelisHakim telah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan olehPenggugat didasarkan atas alasan karena terjadi perselisihan danpertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantumdi dalam penjelasan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidakmenjawab dalildalil gugatan Penggugat, sehingga menurut fiksi hukumharus dianggap tidak menyangkal atau telah mengakui dalildalil Penggugat,akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orangorang yangdekat dengan suami isteri;Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan

Umumbutir 5 Penjelasan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, makaMajelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa buktibukti Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugatbertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;Him. 6 dari 9 Put.

No. 3728/Pdt.G/2018/PA.JTMenimbang, bahwa namun demikian oleh karena gugatan perceraianyang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas alasan karenaterjadiperselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraianyang tercantum di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuaiketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perludidengar keterangan pihak keluarga dan orangorang yang dekat dengan suamiisteri;Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan Umumbutir 5 Penjelasan atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakimmemandang perlu untuk memeriksa

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;SUBSIDAIR : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yangseadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan para Pemohon hadirsendiri di persidangan dan menyampaikan penjelasan secukupnya,kemudian perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan suratpermohonan dengan perubahan dan penambahan oleh para Pemohonsebagaimana tersebut di atas :Bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa :a.

telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknyamohon agar perkaranya segera diputus;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuksegala hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara inidianggap sebagai bagian dalam Penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang sendiri dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) angka 22 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo.

selama perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yangbernama Abdus Soleh umur 15 tahun Zaimatul umur 12 tahun dan Mutmainnahumur 10 tahun yang kesemuanya tinggal dengan Penggugat ;Bahwa pada tanggal 14 September 2006 Tergugat pergi melarikan diri denganseorang perempuan bernama Masniyah selama 6 hari ;Bahwa setelah 6 hari melarikan diri, Tergugat datang kembali ke rumahPenggugat dan Penggugat mencoba meminta penjelasan

atas kejadian 6 hari lalu,karena tidak ada penjelasan maka Penggugat minta diceraikan tetapi permintaanPenggugat tidak diindahkan malah Tergugat pulang ke rumahnya dan tidakpernah kembali lagi ;Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah danterahir Tergugat pergi merantau ke Arab Saudi sebagaiTKI ;Bahwa selam hidup berpisah Penggugat dan anakanaknya tidak pernah diberinafkah oleh Tergugat ;Bahwa Penggugat menunggununggu surat cerai dari Tergugat tetapi sampai 5tahun

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami sitri yang sah ;Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2006mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkankarena Tergugat pernah membawa lari seorang perempuan bernama Masniyahselama 6 hari kemudian Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat danPenggugat mencoba meminta penjelasan