Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinanbagi orangorang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilanagama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadikewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti Surat dan saksisaksi;Menimbang

Penetapan No. 94/Pdt.P/2018/PA.TgrsTahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinansebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yangterjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukumtentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untukperkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikianberdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadipergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;SUBSIDER:Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarPutusan Nomor 409/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 3 dari 12 hal.bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan

keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebutdi atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhibeberapa unsur sebagai berikut: (1).

dianggap guncang/tidakharmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isterisudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukumisterisuami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatuyang bertentangan dengan semangat keadilan;Putusan Nomor 409/Padt.G/2020/PA.Sgat Hal. 9 dari 12 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

/PA.KrwBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telahhadir di persidangan, lalu majelis memberikan penjelasan mengenaipengangkatan anak dan akibat hukumnya, atas penjelasan tersebut paraPemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengangkat anak karenaselama perkawinan belum mempunyai anak dan pengangkatan anak yangdimaksudkan adalah pengangkatan anak secara syariat Islam;Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh para Pemohon namun dengan mencabut

/PA.Krwmemohon pengesahan pengangkatan anak menurutsyariatlslam atas seoranganak yang bernama ANAK ANGKAT, yang telah dirawat dan dipelihara olehPemohon dan Pemohon II dan sejak lahir sampai sekarang dan Pemohon dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai keturunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka majelis hakim berpendapat perkara ini adalahwewenang Pengadilan Agama Karawang

;Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yangdimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawabatas anak dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainyayang berkaitan dengan kepentingan anak, sedang menurut penjelasan Pasal 47ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, adalah perobuatan hukum untuk mengalihkan hak darilingkungan kekuasaan keluarga, orangtua

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon akan tetapi

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),Putusan Nomor 403/Padt.G/2020/PA.Ktl Hal. 10 dari 13 hal.dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

2006 Nomor 00002/257/06/073/08 tanggal 27 Juni 2008 yang diterima padatanggal 14 September 2009, yang isinya menolak permohonan keberatan Wajib Pajakdan mempertahankan SKPKB PPN Pasal 16 C tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP733/PJ.07/2009 tanggal11 September 2009 tersebut diatas;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP733/PJ.07/2009 tanggal 11 September 2009;Bahwa Pemohon Banding sampaikan dasar hukum dan penjelasan

Menurut Pemohon Banding, dari jumlah koreksiTerbanding tersebut sebesar Rp3.316.570.620,00 bukan merupakan objek PPN kegiatanMembangun Sendiri, dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp) KeteranganBangunan Semi Permanen 2006 2.026.962.172,00 Bukan Objek PPN Pasal 16 CBangunan Semi Permanen 2005 489.571.774,00 Bukan Objek PPN Pasal 16 CBangunan Permanen 2006Swakelola (uas < 800.036.314,00 Bukan Objek PPN Pasal 16 C200 m2)Total 3.316.570.260,00 Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa kegiatan

PPN kegiatan membangun sendiri karena berdasarkan Pasal 16 C UU PPN Nomor18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukantidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnyadigunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diaturdengan Keputusan Menteri Keuangan;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 diberikan penjelasan

Bangunan permanen yang dibangun sendiri (swakelola) yang luasnya kurang dari200 m2 tidak termasuk objek PPN Pasal 16 C sesuai KMK Nomor 320/KMK.031/2002 sehingga koreksi PPN Pasal 16 C seharusnya dibatalkan;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka koreksi PPN Pasal 16 C yang dilakukanoleh Terbanding adalah tidak benar sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untukdapat membatalkan koreksi tersebut.

sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutPutusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sqt Hal. 3 dari 12 hal.serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat akan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (Ex Aequo et bono).Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Putusan Nomor 205/Padt.G/2021/PA.Sqt Hal. 7 dari 12 hal.Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahPutusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 3 dari 12 hal.untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

PA.Sgqt Hal. 3 dari 12 hal.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, aranan dan penjelasan

pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 7 dari 12 hal.Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiPutusan Nomor 429/Padt.G/2020/PA.Sgqt Hal. 10 dari 12 hal.ketentuan penjelasan

dari Perkawinan TUKIYEM dan KARTODIMEDJO mempunyai anakbernama SUPARNI yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;Bahwa sejak meninggalnya TUKIYEM pihak keluarga tidak pernah mengurusagar diterbitkan Akta Kematiannya;Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian TUKIYEM disebabkanketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiununtuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya yang bernama TUKIYEMnamun tidak diterima dengan penjelasan

anakbernama SUPARNI yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Padt.P/2021/PN Mad Bahwa sejak meninggalnya TUKIYEM pihak keluarga tidak pernah mengurusagar diterbitkan Akta Kematiannya; Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian TUKIYEM disebabkanketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut; Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiununtuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya yang bernama TUKIYEMnamun tidak diterima dengan penjelasan

Prajuritan Gang No.6 RT.014 RW.004 Kelurahan MadiunLor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 02 Agustus 1935; Bahwa sejak meninggalnya TUKIYEM pihak keluarga tidak pernahmengurus agar diterbitkan Akta Kematiannya; Bahwa keluarga tidak pernah mengurus Akta kematian TUKIYEMdisebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftarantersebut; Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untukmendaftarkan Akta Kematian neneknya yang bernama TUKIYEM namuntidak diterima dengan penjelasan

Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yangpelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapatdiperiksa oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas, yangmana petitum ke2 dari permohonan Pemohon dikabulkan serta dipersidanganterungkap bahwa Nenek Pemohon bernama TUKIYEM telah meninggal duniakarena sakit di rumahnya yang beralamat di JI.

seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugatdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yangsah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan olehsuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

terhadap suami yangperkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara initermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melaluipembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasilrumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuatdengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankanpembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan perceraian dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tanggasudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanoa ruh), denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalam penjara yangberkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengansemangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluanhukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinanbagi orangorang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilanagama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadikewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan

Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.dicatatkan melalui KUA tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinansebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yangterjadi sebelum tahun 1974.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukumtentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untukperkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikianberdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadipergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap

PA.Sqt Hal. 3 dari 12 hal.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah berceral(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki Kepentingan hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal 149R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara iniperkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah AgungR. tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangnomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebutdi atas, sebagaimana penjelasan

sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berartimenghukum isterisuami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebutmerupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo.

Penggugat dan Tergugat secara langsungdi depan sidang, namun tidak berhasil ;Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dimulai Ketua Majelismenjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugatdiwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan ;Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian, tata cara danprosedur mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telahmemahami penjelasan

tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi denganberiktikad baik, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulirpenjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugattelah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untukmenempuh mediasi dengan beriktikad baik, dan Penggugat dan Tergugatsepakat memilih Mediator nonhakim, H.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhikarena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah dirubah

saksi telah bersesuaian satu samalain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasangugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telahmemenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan parasaksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht) ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalildan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

seadiladilnya (Ex Aequoet bono).Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadirdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sahuntuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

Islam memilih lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhiketentuan penjelasan

mengumpulkan, mengolah data dan atauketerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingMenurut Majelisdalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanbahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan :Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuanganbahwa penjelasan

untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atauMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingketerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanbahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan :Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuanganbahwa penjelasan

berkaitan dengankoreks1;bahwa mengingat tidak terdapat bukti dan manfaat yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 9ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan, Biaya Trademark License Fee tidak seharusnya dibebankan;bahwa berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyebutkan bahwaalasan penolakan Terbanding atas biaya Trademark License Fee ini adalah sematamata berdasarkan padaketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UndangUndang Pajak Penghasilan;bahwa menurut Pemohon Banding, penjelasan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atauketerangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanbahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan :Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuanganbahwa penjelasan

Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Trgsmembutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluanhukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinanbagi orangorang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilanagama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadikewenangan peradilan agama;Menimbang, bahwa untuk menguatkan

Penetapan No.88/Pdt.P/2018/PA.Trgsdicatatkan melalui KUA tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinansebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yangterjadi sebelum tahun 1974.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukumtentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untukperkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, padaasasnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikianberdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadipergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap

yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPutusan Nomor 469/Padt.G/2020/PA.Sgat Hal. 7 dari 13 hal.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan

putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untukmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halanganyang sah;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

antara Penggugat dan Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai Suami istri yang sah dan belum pernah bercerai(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untukbertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat(1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joPasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan

ketentuan Pasal149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkaraini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama MahkamahAgung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadapPenggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasantersebut di atas, sebagaimana penjelasan

memilin lembaga talak/perceraian ketikarumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isterisuami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yangbertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan penjelasan