Ditemukan 674488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengelapan penegasan pengalasan pengemasan
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 11-03-2015 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 31-10-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 23/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 10 April 2015 — Pemohon
7 — 4
  • SALINANPENETAPANNomor : 0023/Pdt.P/2015/PA.MkdBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Permohonan Perubahan/Penjelasan nama yangdiajukan oleh:XXXXX Binti XXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, Dusun XXXXX RT 02 RW 05Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,sebagai
    orang yaitu ayah Pemohonsekaligus ayah saksi; Bahwa saksi dan ayah Pemohon telah meninggal dunia sekitar 10 tahunyang lalu; Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus visa, untuk pergiumroh;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid memberikanpenetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana di uraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penjelasan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 03-06-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 347/Pid.Sus/2014/PN Gpr
Tanggal 7 Juli 2014 — HERIYANTO ALS. IPANG BIN NURSAHIT
54 — 14
  • yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa Heriyanto als. lpang bin Nursahit terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan
    Kediri pelaku usaha dilarangmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untukpenggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
    Pasal 8 ayat (1) huruf gdan huruf i Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, yang unsurunsurnya sebagai berikut : e Pelaku usaha ;e Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5483 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 14 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV INDO MAKMUR SENTOSA
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
117 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Nomor 1987 K/PID.SUS/2016dakwaan Primair, berlaku umum kepada siapa saja sebagaimana dimaksuddalam penjelasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut;Bahwa lagi pula sesuai ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidanamelawan hukum, meskipun katakata melawan hukum tidak dirumuskansecara explisit dalam pasalpasal undangundang yang mengatur tindakpidana (Vide pasalpasal KUHP);Bahwa sesuai alatalat bukti yang sah Terdakwa ANDI SASTRA AHMAD,S.T. bin H.
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Upaya Hukum
SEMA
SEMA Nomor 7 Tahun 2005
468 — 219
  • Tentang : Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  • Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Upaya Hukum
SEMA
SEMA Nomor 6 Tahun 2005
615 — 298
  • Tentang : Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  • Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
    UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah AgungSehubungan dengan ketentuaa tentang pembatasan pengajuankasasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, perludisampaikan halhal sebagai berikut :1.Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (2) butir cUndangUndang No. 5 Tahun 2004, perkara yang tidak dapatdiajukan kasasi antara lain perkara tata usaha negara yangobyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yangjangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yangbersangkutan (hubungan dengan isi penjelasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
104 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • yang mempunyai wewenang, unsur setiaporang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendirisebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakankedudukan atau jabatan, justru oleh karena subjek "setiap orang dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dakwaan Primair, berlaku umum kepada siapa saja sebagaimana dimaksuddalam penjelasan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Upaya Hukum
SEMA
SEMA Nomor 11 Tahun 2010
460 — 218
  • Tentang : Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  • Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN PASURUAN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Psr
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SUHERMAN, SH
Terdakwa:
DWI PRANOTO
305 — 294
  • hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan
    2. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3516/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    3. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3517/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    4. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3518/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    5. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3519/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    6. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3520/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    7. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3521/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    8. Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-3524/WPJ.12/KP.05/2019 tgl 10 April 2019.
    9. Fotokopi Surat Tanggapan dari PT SUMBER DAYAKU nomor 01/SD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 138/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si,
2.Prof. DR. POLTAK SINAGA, BA, SE, M.Si
Tergugat:
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Pdt.DR.TULUS SIAHAAN, S.Pd.,M.Th
268 — 86
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan.
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan.
    Surat penjelasan Kepala Bidang Bimas Kristen Nomor: B3011/ Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 bukanlah Surat Keputusan yangmenunjuk Sdr.Pdt.Dr.Tulus Siahaan, akan tetapi surat dimaksudmenjelaskan bahwa pihak kami mengenal atau mengetahui BishopPat.Dr.Tulus Siahaan berdasarkan data atau arsip yang ada di Bidang BimasKristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara hasilKeputusan Konperensi Agung IX GMMI Tahun 2015..
    Tidak ada intervensi, karena hanya surat penjelasan biasa.Tidak terlaksananya Konperensi Agung X, maka tidak ada keputusan.lll. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan PenggugatDalam hal pelaksanaan Rapat Dewan Kerohanian, sesuai Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Gereja Methodist Merdeka Indonesia harusdipimpin Bishop.
    Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang (KompetensiAbsolut)b)Bahwa Objek Sengketa perkara a quo adalah Keputusan Tata UsahaNegara (TUN) yang ditetapkan Tergugat Nomor B3011/Kw.02/7a/BA.05/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, hal penjelasan;Bahwa jika dicermati dengan seksama Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berupa:Suatu penjelasan, atau pemberitahuan, atau keterangan dan tidakbersifat deklaratif
    Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehKepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil KementerianAgama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B3011/Kw.02/7a/BA05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan adalah sah;3.
    Suatu penjelasan, atau pemberitahuan, atau keterangan dan tidakbersifat deklaratif atau konstitutif;b. Tidak bersifat menguntungkan artinya tidak memberikan hakhakyang sebelumnya tidak ada, atau yang bersifat membebankanartinya harus disertai dengan pertimbanganpertimbangan yanglengkap.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
1.PT. SINAR INDOJAYA PERMAI (OOD)
2.PT.SINAR NDOJAYA PERMAI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing
678 — 448

  • MENGADILI :

    DALAM EKSEPSI :

    • Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing No. 345/500-32.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 Perihal : Penjelasan.
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing No. 345/500-32.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020 Perihal : Penjelasan.;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
    • OBJEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah :Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing No. 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Perihal: Penjelasan;B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.
    SINAR INDOJAYA PERMAI, (sesuai denganaslinya) ;Kartu Tanda Penduduk DJAJA HENDRAWAN MBA, NIK3173020204710012 (sesuai dengan aslinya) ;: Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, No 345/50032.16/PT/IV/2020, Perihal: Penjelasan, tertanggal 30 April2020 (sesuai dengan aslinya) ;: Tanda terima Surat No. 15/ESAdv/K/V1/2020, PerihalKeberatan Atas Penjelasan: Ketua Pelaksana PengadaanTanah (sesuai dengan aslinya) ;Surat No. 16/ESAdv/K/VII/2020, tertanggal
    (vide bukti P18);15.Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Tergugat telah menerbitkan surat16.Nomor : 345/50032.16/PT/IV/2020, Perihal Penjelasan, (ObjekSengketa) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Penggugatyang semula termasuk dalam bidang tanah yang layak bayar, menjadibidang tanah yang tidak layak bayar.
    (vide bukti P5 dan bukti T1);Bahwa tanggal 25 Juni 2020, melalui kuasa hukumnya Penggugatmenyampaikan Surat Nomor : 15/ESAdv/K/V1/2020, tertanggal 25 Juni2020, Perinal Keberatan atas Penjelasan Ketua Pelaksana PengadaanTanah. yang merupakan upaya keberatan atas surat Nomor : 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, Perihal Penjelasan, KepadaHalaman 45 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 87/G/2020/PTUN.BDG17.18.19.20.Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, selaku Ketua PelaksanaPengadaan
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolCibitungCilincing No. 345/50032.16/PT/IV/2020, tertanggal 30 April2020 Perihal : Penjelasan.;Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 87/G/2020/PTUN.BDG4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 22-07-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 043/G /2015/PTUN.Smg.
Tanggal 3 Maret 2016 — AHMAD NUROCHMAN, S.Pd.I Dkk Melawan I. BUPATI BREBES II. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BREBES
124 — 64
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 814.2/241/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang diterbitkan oleh Tergugat II ; ----------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 814.2/ 241 /2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Penjelasan Permintaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;;----------------------4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----------------------------------------------5.
    Menyatakan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes, No.814.2/ / 2015, tanggal Juni 2015 tentang Penjelasan PermintaanPengangkatan CPNS K2 adalah BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETATATA USAHA NEGARA . 27 27272722 22 one nnn nnn nnn nnn nnn ene nnn nena4.
    tertanggal 13 Oktober2015 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukanDuplik tertanggal 27 Oktober 201 5; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P1 sampaidengan P35, sebagai berikut: 20202 22220 222 one ene eeP1: Surat dari Badan Kepegawaian Daerah No. 814.2/ /2015tertanggal Juni 2015 tentang Penjelasan
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 25-06-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg_SELA
Tanggal 21 Agustus 2014 — 1. MUCHAMMAD WACHYONO,SH. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001/ RW. 007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;-------------------------------- 2. ISTRIYATI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001/RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;------------------------------------------------- Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada Budi Wiyono, SH., dan Hartomo,SH.MH., Advokat pada Kantor Budi Wiyono,SH & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, semula disebut PEMBANDING I dan II selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira , yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN,SE.,MSI, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa kepada H. SUGENG,SH.,MSI., adalah Advokat dari Kantor Advokat H. SUGENG, SH., MSI., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;--------------------
117 — 59
  • mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------2.1 Penjelasan
    mengenai Majur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan dalam penguasaan siapa ;---------------------------------------------------------------------------2.2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 bukti P5.
    Bahwa Nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil (Syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi hasil itu maksud dan bentuknya bagaimana ;-------------------------------------
    Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkanagar Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalinggamembuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding,untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agarsupaya Pengadilan Agama Purbalingga membuka sidang kembali denganmemanggil Pemohon / Terbanding dan Termohon / Para Pembanding untukmelakukan pemeriksaan sebagaiberikut : 2222222222 o2 on nnn nnn nen nen nn nen nee2.1 Penjelasan
    mengenai Majur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dandalam penguasaan2.2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan ljarah Multi Jasa tanggal 13September 2011 bukti P5.
    Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1.Bahwa Nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanyatelah mengajukan permohonan kepada Bank untuk memperolehfasilitas Pembiayaan ljarah Multi Jasa yang pendapatan / keuntunganakan dibagi secara bagi hasil (Syirkah) yang seimbang (proposional)Salinan Putusan Sela No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smghalaman 5 dari 5 halamanantara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dariBank dan Modal dari Nasabah, perlu adanya penjelasan tentangbunyi kalimat tersebut
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.Pspk
Tanggal 16 April 2015 — Pemohon melawan Termohon
13 — 13
  • Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang No.03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
    Pemohointersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, olehkarena Pemohon dianggap tidak sungguhsungguh untuk berperkara,Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam memgajukan perkara permohonannya, maka Majelis Hakim perlumemutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut untuk dibatalkan daripendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera PengadilanAgama Kota Padangsidimpuan untuk mencoret perkara tersebut dari registerperkara;Menimbang bahwa sesuai penjelasan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 11-09-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 19/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 11 September 2012 — Penggugat: JOHNNY F. MATHEOSZ Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
105 — 63
  • Menyatakan batal Sikap Diam Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat tertanggal 8 Nopember 2011, perihal Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor:5/Mahakeret Barat Tahun 1979 atas nama MARIA RUNTUNUWU, yang kemudian diproses peralihannya atas nama masing-masing MARTHA RUNTUNUWU, MARIA RUNTUNUWU, JACOBA RUNTUNUWU, SOUSANA RUNTUNUWU, ARKELAUS RUNTUNUWU, SUSANA RUNTUNUWU, MARIE RUNTUNUWU, FREDERIK RUNTUNUWU, JOKEBET VERONIKA PESIK;3.
    Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat, berupa Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan Sertipikat Hak Milik Nomor:5/Mahakeret Barat Tahun 1979 atas nama MARIA RUNTUNUWU, yang kemudian diproses peralihannya atas nama masing-masing MARTHA RUNTUNUWU, MARIA RUNTUNUWU, JACOBA RUNTUNUWU, SOUSANA RUNTUNUWU, ARKELAUS RUNTUNUWU, SUSANA RUNTUNUWU, MARIE RUNTUNUWU, FREDERIK RUNTUNUWU, JOKEBET VERONIKA PESIK;4.
    membaca berkas perkara Nomor:19/G.TUN/2012/PTUN.MdoMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 7 Mei 2012,yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 7 Mei 2012,dengan Register Nomor: 19/G.TUN/2012/ PTUN.Mdo. dan telah disempurnakan/diperbaiki padatanggal 29 Mei 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :Sikap diam Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat tertangal 08 Nopember 2011,perihal Permohonan Penjelasan
    Atas KeabsahanSertifikat Hak Milik Nomor 5/Mahakeret Barat Tahun 1979 atas nama MARIARUNTUNUWU, yang kemudian diproses peralihannya atas nama masingmasingMARTHA RUNTUNUWU, MARIA RUNTUNUWU, JACOBA RUNTUNUWU,SOUSANA RUNTUNUWU, ARKELAUS RUNTUNUWU, SUSANA RUNTUNUWU,MARIE RUNTUNUWU, FREDERIK RUNTUNUWU, JOKEBET VERONIKA ;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yangdimohonkan Penggugat, berupa Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan Sertifikat HakMilik Nomor 5/Mahakeret
    UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;19MENGADILI:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;2 Menyatakan batal Sikap Diam Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat tertanggal8 Nopember 2011, perihal Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan Sertipikat Hak MilikNomor:5/Mahakeret Barat Tahun 1979
    Atas KeabsahanSertifikat Hak Milik Nomor 5/Mahakeret Barat Tahun 1979 atas nama MARIARUNTUNUWU, yang kemudian diproses peralihannya atas nama masingmasingMARTHA RUNTUNUWU, MARIA RUNTUNUWU, JACOBA RUNTUNUWU,SOUSANA RUNTUNUWU, ARKELAUS RUNTUNUWU, SUSANA RUNTUNUWU,MARIE RUNTUNUWU, FREDERIK RUNTUNUWU, JOKEBET VERONIKA ;7 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yangdimohonkan Penggugat, berupa Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan Sertifikat HakMilik Nomor 5/Mahakeret
    atas nama MARIA RUNTUNUWU, yangkemudian diproses peralihannya atas nama masingmasing MARTHA RUNTUNUWU,MARIA RUNTUNUWU, JACOBA RUNTUNUWU, SOUSANA RUNTUNUWU,ARKELAUS RUNTUNUWU, SUSANA RUNTUNUWU, MARIE RUNTUNUWU,FREDERIK RUNTUNUWU, JOKEBET VERONIKA PESIK;3 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang dimohonkan Penggugat, berupa Permohonan Penjelasan Atas Keabsahan SertipikatHak Milik Nomor:5/Mahakeret Barat Tahun 1979 atas nama MARIA RUNTUNUWU,yang kemudian
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 03-02-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN MANADO Nomor 43/Pid.B/2015/PN.MND
Tanggal 10 Nopember 2015 — - Terdakwa HENDRIK MEINDER NELWAN
277 — 103
  • . --------------------------------------------------------------------- Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. ------------------------------------------------------ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda.
    Penjelasan Undang undang Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada diwilayah Republik Indonesia. ----------------------------- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok pokok Pelaksanaan Undang Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang pokok pokok pelaksanaan undang undang nasionalisasi perushaan Belanda. ------------------------------------------------------------- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda. --------------------------------- Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda. --------------tetap terlampir dalam berkas
    Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 1959 tentangPenentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas milik Belanda yangdikenakan Nasionalisasi. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1958 tentangNasionalisasi PerusahaanPerusahaan milik Belanda.
    Penjelasan Undang undang Republik Indonesia Nomor 86 tahun1958 tentang nasionalisasi perusahaanperusahaan milik Belandayang berada diwilayah Republik Indonesia. = Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok pokokPelaksanaan Undang Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentangpokok pokok pelaksanaan undang undang nasionalisasi perushaan Belanda. Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo.
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentangpokok pokok pelaksanaan undang undangnasionalisasiperushaan Belanda. Pts.No.478/Pid.B/2014/PN.Mdo. Hal. 49= Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukanbadan nasionalisasi perusahaan Belanda. * Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentangpembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda. V.
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentangpokok pokok pelaksanaan undang undangnasionalisasiperushaan Belanda. * Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukanbadan nasionalisasi perusahaan Belanda. = Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentangpembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda.
    Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentangpokok pokok pelaksanaan undang undangnasionalisasiperushaan Belanda. * Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukanbadan nasionalisasi perusahaan Belanda. * Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentangpembentukan badan nasionalisasi perusahaan Belanda. tetap terlampir dalam berkas perkara ;7.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 843/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.RAMANDHITA PUTI PURNAMASARI
2.TARA HENDRA POERWA LESMANA
354 — 74
  • MELI MULYATI (asli) berikut penjelasan rekening koran.
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran Iklan KPU senilai Rp. 1.848.000.000,- kepada Sdri. RAMANDHITA PUTI PURNAMASARI tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. MELI MULYATI (asli) berikut penjelasan rekening koran, foto copy kwitansi pembayaran dan fotocopy dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Penunjukan Langsung Pemasangan Spot Iklan Kampanye Pilpres di Radio Kota Bandung.
    MELI MULYATI 9asli) berikut penjelasan rekening koran.
  • 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama Investasi Pemkot Bandung Periode tayang Maret-April yang ditandatangani tertanggal 25 Januari 2019 oleh MELI MULYATI dan RAMANDHITA P PURNAMASARI (asli) berikut fotocopy SPK (Surat Perintah Kerja).
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran pekerjaan Desa Sayati senilai Rp. 590.000.000,- dari Investor ke PT. CIPTA ARTHAMA DIGITAL (PT.
    MELI MULYATI (asli) berikut penjelasan di rekening koran.
  • 1 (satu) lembar rekapan pembayaran pekerjaan Desa Sayati senilai Rp. 590.000.000,- dari Investor ke PT. CITA ARTHAMA DIGITAL (PT. CAD) dari rekening MELI MULYATI ke rekening an. RAMANDHITA P PURNAMASARI dan TARA HENDRA POERWA LESMANA tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. MELI MULYATI (asli) berikut penjelasan rekening koran dan fotocopy PO.
  • 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA No.
  • 1 (satu) eksemplar rekap pemnbayaran cash/ transfer dari MELI ke PUTI dan TARA dari awal kerjasama November 2018-Juni 2019 yang ditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (asli) berikut penjelasan rekening koran.
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran transfer dari Rekening PUTI dan TARA ke rekening MELI dari pekerjaan yang sudah selesai yang ditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (asli) berikut penjelasan rekening koran).
    CAD (Desember 2018-Juli 2019) yang ditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (Asli) berikut penjelasan rekening koran.
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran cash/ transfer dari MAMAN ke MELI dari awal kerjasama dengan PT. CAD (Desember 2018-Juli 2019) yang ditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (asli) berikut penjelasan rekening koran.
  • 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
    MELI MULYATI(asli) berikut penjelasan di rekening koran.1 (satu) lembar rekapan pembayaran pekerjaan Desa Sayati senilai Rp.590.000.000, dari Investor ke PT. CITAARTHAMA DIGITAL (PT. CAD) darirekening MELI MULYATI ke rekening an. RAMANDHITA P PURNAMASARIdan TARA HENDRA POERWA LESMANA tertanggal 16 Maret 2019 yangditandatangani oleh Sdri. MELI MULYATI (asli) berikut penjelasan rekeningkoran dan fotocopy PO.1 (Satu) bundel printout rekening koran Bank BCA No.
    CAD (Desember 2018Juli 2019) yangditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (Asli)berikut penjelasan rekening koran.1 (Satu) lembar rekap pembayaran cash/ transfer dari MAMAN ke MELIdari awal kerjasama dengan PT. CAD (Desember 2018Juli 2019) yangditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (asli)berikut penjelasan rekening koran.1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT.
    MELI MULYATI (asli)berikut penjelasan rekening koran.1 (satu) lembar rekap pembayaran Iklan KPU senilai Rp. 1.848.000.000,kepada Sdri. RAMANDHITA PUTI PURNAMASARI tertanggal 16 Maret 2019yang ditandatangani oleh Sdri.
    02 April 2020 (asli)berikut penjelasan rekening koran).1 (Satu) lembar rekap pemnbayaran transfer dari MELI ke MAMAN dariawal kerjasama dengan POT.
    CAD (Desember 2018Juli 2019) yangditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April 2020 (Asli)berikut penjelasan rekening koran.1 (Satu) lembar rekap pembayaran cash/ transfer dari MAMAN keMELI dari awal kerjasama dengan PT. CAD (Desember 2018Julli2019) yang ditandatangani oleh MELI MULYATI pada tanggal 02 April2020 (asli) berikut penjelasan rekening koran.1 (Satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Pencurian
Register : 24-03-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 364/Pid.B/2015/PN.Bjm
Tanggal 30 April 2015 — Pidana: - Terdakwa: AHMAD DEWA ARIFIN Als IPIN Bin SAKUR - JPU: RIZVAN IMANUDDIN,SH.,MH
16 — 4
  • SUMMIT OTO FINANCE dengan nomor SKJ/00039/110/01/15, tanggal 16 Januari 2015, tentang penjelasan jadi jaminan pembayaran dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT. SUMMIT OTO FINANCE cabang Palangkaraya beserta lampiran foto copy BPKB dengan nomor L-01472965 dan Surat PT. SUMMIT OTO FINANCE dengan nomor SKJ/00409/110/01/15, tanggal 17 Januari 2015 tentang penjelasan keterangan STNK dan anak kunci sepeda motor.Dilampirkan dalam berkas perkara:6.
    SUMMIT OTO FINANCE cabang Palangka Raya besertalampiran foto copy BPKB dengan nomor L01472965 dan Surat PT.SUMMIT OTO FINANCE dengan nomor SKJ/00409/110/01/15,tanggal 17 januari 2015 tentang penjelasan keterangan STNK dananak kunci sepeda motor dilampirkan dalam berkas perkara;4.
    SUMMIT OTO FINANCE dengan nomor SKJ/00039/1 10/01/15,tanggal 16 januari 2015, tentang penjelasan jadi jaminan Pembayaran danBPKB asli tersebut disimpan pada PT . SUMMIT OTO FINANCE cabangPalangka Raya beserta lampiran foto copy BPKB dengan nomor L01472965dan Surat PT.
    SUMMIT OTO FINANCE dengan nomor SKJ/00409/1 10/01/15,tanggal 17 januari 2015 tentang penjelasan keterangan STNK dan anak kuncisepeda motor.Putusan No :364/Pid.B/2015/PN.BjmMenimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi,alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa maka didapatFakta dan Keadaan sebagai berikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekirajam 16.00 Wita, Terdakwa melihat saksi MAHMUDI BinH.MATYA bersama dengan seorang temannya denganmengendarai
    SUMMIT OTOFINANCE dengan nomor SKJ/00409/110/01/15, tanggal 17 Januari2015 tentang penjelasan keterangan STNK dan anak kunci sepedamotor.Dilampirkan dalam berkas perkara:6.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Putus : 24-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 24 Oktober 2018 — ARIS NAIBAHO, dkk vs KEPALA DESA BANGUN SERANTEN
123 — 67
  • Menyatakan Batal Surat Kepala Desa Desa Bangun Seranten Nomor : 594.1/206/III/BS/2018, perihal Penjelasan Masalah Tanah, tanggal 21 Maret 2018 ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Desa Bangun Seranten Nomor : 594.1/206/III/BS/2018, perihal Penjelasan Masalah Tanah, tanggal 21 Maret 2018 ; 4.
    LBH Citra Keadilan Cabang Tebo telah mengirimkankepada Tergugat surat dengan Nomor : 008/SE/LBH.CKTB/III/2018, Hal: Penjelasan, tanggal 19 Maret 2018.Bahwa Tergugat membalas surat dari LBH Citra Keadilan Tebo denganmenerbitkan Surat Kepala Desa Desa Bangun Seranten Nomor : 594.1/206/III/BS/2018, Perihal Penjelasan Masalah Tanah, Tanggal 21 Maret2018.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Desa BangunSeranten Nomor : 594.1/206/III/BS/2018, Perihal Penjelasan MasalahTanah.Tanggal 21 Maret 2018.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat yang dikeluarkan olehKepala Desa Desa Bangun Seranten Nomor : 594.1/206/III/BS/2018,Perihal Penjelasan Masalah Tanah, Tanggal 21 Maret 2018.Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.JBI4.
    Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terhadapTergugat adalah : Surat Kepala Desa Desa Bangun Seranten Nomor: 594.1/206/III/BS/2018, Perinal Penjelasan Masalah Tanah, Tanggal21 Maret 2018.2. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalahmerupakan balasan surat biasa (korespondens) dari Tergugatberisikan Penjelasan masalah tanah yang ditujukan kepada DirekturLBH Citra Keadilan Nomor : 008/SE/LBH.CKTB/III/2018 Tanggal 19Maret 2018.3.
    Citra Keadilan tersebut, Tergugatselaku Kepala Desa Desa Bangun Seranten membalas Surattersebut melalui surat Tergugat Nomor : 594.1/206/III/BS/2018Tanggal 21 Maret 2018, Perihal Penjelasan Masalah Tanah.6. Bahwa oleh karena Direktur LBH. Citra Keadilan mengirimkan suratyang ditujukan kepada Tergugat selaku Kepala Desa Desa BangunSeranten meminta penjelasan, tentu.
    Perihal :Penjelasan Penggunaan Lahan Transmigrasi, tanggal29 Maret 2018. (Fotokopi dari fotokopi) ;15. BuktiT15 =: Peta Pemukiman Transmigrasi/Desa Bangun Seranten.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 842/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
MELI MULYATI
203 — 46
  • Cipta Arthama Digital tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Meli Mulyati (Asli) berikut penjelasan rekening koran;
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran Iklan KPU senilai Rp. 1.848.000.000,- kepada saksi Ramandhita Puti Purnamasari tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Meli Mulyati (Asli) berikut penjelasan rekening koran, foto copy kwitansi pembayaran dan fotocopy dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Penunjukan Langsung Pemasangan Spot Iklan Kampanye Pilpres di
    Meli Mulyati tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Meli Mulyati (Asli) berikut penjelasan di rekening koran;
  • 1 (satu) lembar rekapan pembayaran pekerjaan Desa Sayati senilai Rp. 590.000.000,- dari Investor ke PT. Cita Arthama Digital (PT. CAD) dari rekening Meli Mulyati ke rekening an. Ramandhita P.
    Purnamasari dan Tara Hendra Poerwa Lesmana tertanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi Meli Mulyati (Asli) berikut penjelasan rekening koran dan fotocopy PO;
  • 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BCA No. Rek 8090017811 atas nama Maman Suparman periode bulan Januari 2019 s/d Mei 2019;
  • 1 (satu) buah flashdisk (FD) yang berisikan data kantor PT. CAD dan data pribadi (Asli);
  • 1 (satu) bundel print out Rekening Koran No.
    oleh Meli Mulyati pada tanggal 02 April 2020 (Asli) berikut penjelasan rekening koran);
  • 1 (satu) lembar rekap pemnbayaran transfer dari Meli ke Maman dari awal kerjasama dengan POT.
    CAD (Desember 2018-Juli 2019) yang ditandatangani oleh Meli Mulyati pada tanggal 02 April 2020 (Asli) berikut penjelasan rekening koran;
  • 1 (satu) lembar rekap pembayaran cash/ transfer dari Maman ke Meli dari awal kerjasama dengan PT. CAD (Desember 2018-Juli 2019) yang ditandatangani oleh Meli Mulyati pada tanggal 02 April 2020 (Asli) berikut penjelasan rekening koran;
  • 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.