MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ryan Rahmadani alias Dani alias Danbol bin Kemiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ryan Rahmadani alias Dani alias Danbol bin Kemiran berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Remaja (BPRSR) Tridadi, Sleman selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Tridadi, Sleman;

ol>

Menyatakan Anak Reno Mickhael Kristan Talutu Bin Alex Talutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menjatuhkan Pidana kepada Anak Reno Mickhael Kristan Talutu Bin Alex Talutu oleh karena itu berupa Pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Rehabilitasi

Sosial anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli;

• 6 (enam) lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi jalan kuala tuha simpang empat Naga Raya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Bank Syariah Mandiri.
• 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir bukti pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Kuala Tuha Simpang Empat Nagan Raya dari Dinas Pekerjaan Umum ke Bank Syariah Mandiri.

Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"e Berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terpidana danbarang bukti yang diajukan ke persidangan.e Dengan barang bukti seberat 0,018 gram jenis narkoba sabu.e Bahwa penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaanmemperoleh pelayanan kesehatan melalui rehabilitasi medis ataurehabilitasi sosial.e Bahwa sesungguhnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana yangdimaksud : "Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010".Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Tahun 2009 Nomor 143 tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5062).e Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan WajibLapor Bagi Pengguna Narkotika (Lembaran Negara Republk IndonesiaTahun 2011 Nomor 46 tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5211).e Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan NarkotikaNasional.e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban PenyalahgunaanNarkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial.Pimpinan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang kami muliakanKeberatan kami dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta danputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahwa pada dasarnya kamikorban penyalahgunaan narkotika, adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutusperkara ini seharusnya memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan Terdakwa merupakankorban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 283 K/MIL/20178.

Oleh karenanya pidanayang dijatunkan Judex Facti yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun danpidana tambahan pemecatan, sudah dipandang adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa karenanya harus dikuatkan;Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa in casu khususnya pidana tambahan pemecatan,dengan alasan Terdakwa masih layak dipertahankan dan semestinya kepadaTerdakwa in casu dilakukan upaya rehabilitasi, tidak dapat dibenarkan, karenatidak terdapat fakta

atau hasil assesment yang menyatakan bahwa kepadaTerdakwa in casu harus dilakukan upaya rehabilitasi.

Labat II; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpada mulanya rukun dan Harmonis; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudahtidak rukun dan tidak harmonis lagi yang Saksi ketahui dari ceritaPenggugat kepada Saksi ketika berkunjung ke rumah Saksi; Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat denganTergugat karena Tergugat suka mengkonsumsi obatobatan terlarangwalaupun Tergugat sudah menjalani rehabilitasi

Bahwa sejak dari bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadipertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat suka mengkonsumsi obatobatan terlarang bahwa telah masuk Panti Rehabilitasi bagi pecandunarkoba, Tergugat juga melarang Penggugat keluar dari kamar walaupunhanya sekedar sholat dan melarang Penggugat bersosialisasi, Penggugathanya diminta melayani kebutuhan seksual Tergugat saja;4.

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat denganTergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun belumdikaruniai anak;3: Bahwa sejak dari bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadipertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat suka mengkonsumsiobatobatan terlarang bahkan telah masuk Panti Rehabilitasi bagipecandu narkoba, Tergugat juga melarang Penggugat keluar darikamar walaupun hanya sekedar sholat dan melarang Penggugatbersosialisasi, Penggugat

barang bukti dengan nomor 5300/2015/NFberupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika .2 Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta SelatanNomor : R/65/XII/Ka/rh.00.04/2015/BNNKJAKSEL tanggal 14 Desember2015, dimana kesimpulan dari Tim Asesmen Terpadu menyatakan terdakwaatas nama Dwi Damayanti dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi

Medisdan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh pemerintah sambilmengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

ILYAS, SH, MH, yang memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut:e Bahwa ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi BNN KotaCirebon;e Bahwa ahli tidak pernah menangani terdakwa secara langsung;e Bahwa menurut ahli, untuk idealnya seorang pemakai narkotika harusdirehabilitasi;e Bahwa menurut ahli sepanjang ada putusan hakim untuk merehabilitasiterdakwa, maka negara harus menanggung segala biayanya;Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan juga telah memberikanketerangan

SUGIYANTO tertanggal 31 Oktober 2007, Bukti P.2;e Foto Copy Kwitansi dari Yayasan Rehabilitasi Menthal Psikiateri Kabupaten Magelang,tertanggal 11 Desember 2008 dan 8 Januari 2009, Bukti P.3;Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menghadirkan saksi masingmasing untuk didengar keterangannya, antara lain:1.

SakitJiwa, namun hasilnya belum kunjung sembuh, hal mana mengakibatkan Termohon tidakdapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;e Bahwa akibat keadaan Termohon seperti tersebut di atas, sejak sekitar tahun 2006 Termohondibawa pulang oleh keluarganya ke rumah orang tuanya di Desa Padangjaya KecamatanMajenang Kabupaten Cilacap, hal mana menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telahberpisah rumah selama 3 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah nyata Termohon pernah dirujuk keYayasan Rehabilitasi

Kemudianpada sekitar awal Maret 2019, pindah kontrak rumah di XXXxX.Kemudian pada akhir Maret 2019, karena sifat, perilaku dan tabiatTergugat yang sering mengamuk dan melakukan ancamanpenganiayaan/pembunuhan serta telah melakukan kekerasan baiksecara fisik maupun non fisik dengan membawa senjata tajamkepada Penggugat dan anakanaknya serta adanya gangguan mentalpada diri Tergugat, maka oleh keluarga Tergugat dititipbkan di sebuahyayasan rehabilitasi mental diwilayah Kabupaten Sukoharjo;5.

Putusan No.609/Pdt.G/2019/PA.SkaTergugat dititipkan di sebuah yayasan rehabilitasi mental diwilayahKabupaten Sukoharjo;18. Bahwa atas perselisihan/pertengkaran selama ini, keluargasudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;19.

kacauberakibat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon berdiam dirumah orangorang tuanya sehingga berakibat pula munculnya kegelisahan Pemohondidalam menjalani kehidupan berumah tangga yang semakin tidak stabil,Pemohon sudah tidak pernah nyaman dan merasakan kebahagiaan berumahtangga bersama Termohon dan sebagai pelarian berakibat pula tanpa disadariPemohon telah terpengaruh dengan mengonsumsi jenis barang yang dilarangsebagaimana diatur dalam perundangan dan berakibat pula Pemohon saat iniberada dalam rehabilitasi

keterangan Pemohon yang telahdikuatkan dengan bukti bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yangnyata menurut hukum, bahwa ;e Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaanrukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan danpercekcokan yang berkepanjangan ;e Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Pemohonmenghonsumsi narkoba;e Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebin + 4 tahun ,karena Pemohon direhabilitasi di Balai Rehabilitasi

Sus/2017/PN.K wg.Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalamipola penggunaan zat yang relatif teratur, dan berpeluang untuk relapssehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap, demikian VisumAssesmen ini dibuat dengan mengingat Sumpah sewaktu menerima jabatan,Dr.Aviando Aditya Putra dokter pada Rumah Sakit Islam Karawangoon Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika . 20200 200200

2017/PN.K wg.a.Diagnosis F 15.2.21 (gangguan mental dan perilaku akibat penggunaanstimulan dengan sindrom ketergantungan kini abstinen tetapi dalamlingkungan terlindung) .b.Perilaku pelanggaran hukum awalnya dipicu oleh rasa ingin tahu kemudianmenjadi ketergantungan terhadap zat .c.Klien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya .Saran ;Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalamipola penggunaan zat yang relatif teratur, dan berpeluang untuk relapssehingga disarankan menjalani rehabilitasi

UMUMBerdasarkan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikanpertimbangan Mahkamah Agung.Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun1950 tentang Permohonan Grasi.

Kendati pemberian grasi dapatmengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidanayang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukanmerupakan rehabilitasi terhadap terpidana.Dalam UndangUndang ini diatur mengenai prinsipprinsip umum tentanggrasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Centrum Konsulindo, besertakelengkapannya;Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan PengawasanFasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama PekerjaanBiaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M5M Lift Pemkot, Lokasi KotaSurabaya, Biaya Pelaksanaan Rp49.590.000,00 antara Ir. Susprijanto,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Aulia Fitriati selakuDirektur CV.

Anekabangun Eka Pratama, besertakelengkapannya;Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1510.2/436.6.2/2009 tanggal 31 Juli2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan PengawasanFasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama PekerjaanBiaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M2M Lift Tabung Pemkot, LokasiKota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp32.530.850,00 antara lr.Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. AnantoSukmono selaku Direktur CV.

Anekabangun Eka Pratama, beserta kelengkapannya;Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 641.6/2341/436.6.2/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah danPemerintah Daerah, Nama pekerjaan Lift Rumah Sakit Surabaya Barat,Lokasi Kota Surabaya, Biaya Pelaksanaan Rp1.855.955.530,00 antaraIr. Susprijanto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. IndraLientungan selaku Direktur PT.

Centrum Konsulindo, besertakelengkapannya;Surat Perintah Kerja Nomor : 641/1121/436.6.2/2009 tanggal 16 Juni2009, Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi dan PengawasanFasilitas Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Nama PekerjaanHal. 85 dari 93 hal. Put. No. 368 K/Pid.Sus/201310.11.12.13.14.15.Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 2M5M Lift Pemkot, Lokasi KotaSurabaya, Biaya Pelaksanaan Rp49.590.000,00 antara Ir.

Bangun Cipta Sarana berdasarkan KuasaDirektur Nomor : 18/BCS/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000 dan atau selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani diDaerah Irigasi Air Telatang Kecamatan Kerkap Kabupaten BengkuluUtara berdasarkan Kontrak Nomor : 34/JUT/SPK/P2TPPSPKP/2000tanggal 14 Oktober 2000, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti, namun pada waktu berlangsungnyapelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani antara tanggal 14Oktober 2000 sampai

Bangun Cipta Saranasebagai Pelaksana Penyedia Jasa Pemborongan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa,padahal Terdakwa tidak berhak menandatangani surat tersebutkarena Terdakwa bukan sebagai Direktur CV.

No. 1163 K/Pid/2005Pelaksana Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Uaha Tani diDaerah Irigasi Air Telatang Kecamatan Kerkap Kabupaten BengkuluUtara berdasarkan Kontrak Nomor : 34/JUT/SPK/P2TPPSPKP/2000tanggal 14 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 11 Maret 2001 atausetidaktidaknya dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001,bertempat di Daerah Irigasi Air Telatang Kecamatan Kerkap KabupatenBengkulu Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bengkulu berwenangmengadili perkara ini karena Terdakwa bertempat

Bangun Cipta Saranasebagai Pelaksana Penyedia Jasa Pemborongan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani yang ditandatangani oleh Terdakwa,Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1163 K/Pid/2005padahal Terdakwa tidak berhak menandatangani surat tersebutkarena Terdakwa bukan sebagai Direktur CV.

Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara,ketebalan hamparan sirtu antara 4 s/d 6 cm bahkan padabeberapa ruas jalan tidak ditemukan hamparan sirtu sama sekaliyang seharusnya 10 Cm;Bahwa akibat bantuan Terdakwa yang melaksanakan pekerjaanPembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani di Daerah Irigasi AirTelatang Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Uara, maka saksiIr.

Bahwa karena Terdakwa mengalami ketergantungan dengan Narkotika sehinggaTerdakwa dengan kesadaran melakukan rehabilitasi di RSKO Cibubur dimana saat itu yangmenangani adalah Dr. Clara sebagai pasien rawat jalan dengan metode control seminggusekali hingga Terdakwa diberi obat dengan resep yang diberi oleh Dr. Clara sampaidinyatakan sembuh.4. Bahwa awal mula Terdakwa terlibat dengan pemakaian narkotika jenis sabu diawalidengan perkenalan dengan Sdr.

Bahwa benar karena Terdakwa mengalami ketergantungan dengan Narkotikasehingga Terdakwa dengan kesadaran melakukan rehabilitasi di) RSKO Cibubur dimanasaat itu yang menangani adalah Dr. Clara sebagai pasien rawat jalan dengan metodecontrol seminggu sekali hingga Terdakwa diberi obat dengan resep yang diberi oleh Dr.Clara sampai dinyatakan sembuh.4. Bahwa benar awal mula Terdakwa terlibat dengan pemakaian narkotika jenis sabudiawali dengan perkenalan dengan Sdr.

Bahwa benar karena Terdakwa mengalami ketergantungan dengan Narkotikasehingga Terdakwa dengan kesadaran melakukan rehabilitasi di RSKO Cibubur dimanasaat itu yang menangani adalah Dr. Clara sebagai pasien rawat jalan dengan metodecontrol seminggu sekali hingga Terdakwa diberi obat dengan resep yang diberi oleh Dr.Clara sampai dinyatakan sembuh.3. Bahwa benar Terdakwa setiap bertemu dengan Sdr. Fadil, Terdakwa selalumenggunakan Narkotika jenis shabushabu baik sendiri maupun berdua dengan Sdr.

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana, ataub. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebutterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.2.

Denganmendasari ketentuan tersebut kemudian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwatidak perlu dibelakukan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang undang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan atauperawatan melalui rehabilitasi medis.Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadiliperkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwaserta halhal lain yang mempengaruhi sebagai

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Pasal 79 KUHAP:Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapandigunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketuapengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017, Dilakukan pelaksanaanPemeriksaan Fisik Barang oleh Petugas Karantina Bpk. Jaka Tamara &Bpk.

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranyatidak diajukan ke pengadilan.Halaman 4 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt. Utrc.

Bahwa selain itu yang menjadi objek Pra Peradilan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, Sesualdengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang:1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.d.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangkaatau keluarganya ataupihak lain atas kuasanya yang perkaranyatidak diajukan ke pengadilan.e Bahwa kewenangan Praperadilan tersebut diatur dalam BAB XBagian Kesatu yang memuat PasalPasal dimulai dari Pasal 77sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP.

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.Bahwa dalam Pasal 77 Undangundang tersebut mengatakan sebagaiberikut:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuaidengan ketentuan yang diatur didalam UndangUndang ini tentang:a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan.b.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa terdakwa menjalani rehabilitasi ;4. Menetapkan barang bukti berupa ;- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu ;- 1 (satu) buah korek api ;- 1 (satu) buah tas warna putih ; - 2 (dua) buah sedotan plastic warna transparan / bening dan putih ;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah) ;

KOTREK Bin ENGELBERTUS JOKO PRIHANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;