dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalamtenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KeputusanMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentangPemberlakuan Buku II Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dantidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yangmengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan,karenanya Hakim berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;Hal. 7 dari 17 Hal.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka PengadilanAgama Painan berwenang secara relatif (relative competentie) untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keteranganPemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suamiistri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut

nasional maka pemberian izin pengusahaansumber daya airnya menjadi kewenangan menteri (Tergugat/Pembanding).Jadi dari segi kewenangan objek sengketa sah menurutn Bahwa benar untuk mendapatkan izin pengusahaan sumber daya airuntuk melakukan kegiatan usaha telah diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 121 Tahun 2015 dan diatur lebin khusus lagi dalam PeraturanMenteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016; Bahwa benar salah satu syarat pengajuan permohonan izin pengusahaanSumber daya air adalah adanya rekomendasi teknis

dari KepalaBBWS/BWS (vide Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR NomorO1/PRT/M/2016);222e nanan nnn nnn cnn eenscoceceeeeee= Bahwa benar untuk mendapatkan rekomendasi teknis diperlukanpemenuhan syaratsyarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 24Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016;Bahwa benar Tergugat II Intervensi II/Pembanding telah mengajukan suratkepada BBWS Brantas dengan surat Nomor 546.2/0001/35.73.601/2017tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Teknik IzinPengusahaan

Putusan Nomor : 47/B/2020/PT.TUN.JKT Bahwa benar BBWS sebelum menerbitkan rekomendasi telah melakukanpeninjauan lapangan (vide bukti T8);woennnn Bahwa benar Kepala BBWS Sungai Brantas telah menerbitkanrekomendasi teknis Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Mata Air SumberWendit 3 (vide bukti T9 = T.ll.Int.l25 = T.ll.Int.ll167).

Berdasarkanrekomendasi teknis tersebut serta terpenuhinya syaratsyarat yangdiperlukan dalam penerbitan izin maka Tergugat/Pembanding kemudianmenerbitkan objek sengketa; Bahwa benar izin yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding diterbitkanatas pengusahaan sumber daya air dan penggunaan yang sudah adadilokasi yang sama dan merupakan kegiatan yang dilakukan terusmenerus (dauerhaftig) karena tidak ada perubahan usaha atau kegiatan;wanna Bahwa benar berdasarkan Pasal 57 huruf a dan b Peraturan MenteriPUPR

SiApt, Plh.Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN BknPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktiPositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukardan / atau menyerahkan Narkotika Golongan

SiApt, Plh.Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktiPositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mMenyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman dari MenteriKesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya danNarkotika jenis Shabu yang

Si.Apt, Plh.Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktiPositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa, benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol.

Si.Apt, PIh.Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positifmengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan sesuail dengan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika danhasil pemeriksaan urine No. Pol. R /57/VII/2019/LAB Tanggal 19 Juli 2019,yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah SakitBhayangkara PekanbaruPolda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urineAn.

Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui danditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt,M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut : Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putih bening.

Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui danditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt,M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut : Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putin bening.

Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM Bengkulu Nomor19.089.99.20.05.0198.K Tanggal 20 Agustus 2019 yang diketahui danditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S,Si, Apt,M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :Barang bukti bentuk : kristal. Warna : putin bening. Bau : NormalHalaman 12 dari 16Putusan Nomor 496/Pid. Sus/2019PN.

saksi Hadi adalahseberat 0,97 gram sebagaimana Berita Acara penimbangan BarangBukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Banjartanggal 22 Desember 2013 dan kemudian disisihkan sebesar 0,93gram untuk pembuktian dan sisanya 0,03 gram disisihkan untukpengujian laboratorium, yang mana dari pengujian laboratorium,sample narkotika tersebut mengandung metamfetaminasebagaimana surat laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.13.0414tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani olehManajer Teknis

Hadi tersebut adalah 0,97 gram sebagaimana BeritaAcara penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatanganioleh Penyidik Polres Banjar tanggal 22 Desember 2013 dankemudian disisihkan sebesar 0,93 gram untuk pembuktian dansisanya 0,03 gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, yangmana dari pengujian laboratorium, sample narkotika tersebutmengandung metamfetamina sebagaimana surat laporan pengujianNomor : LP.Nar.K.13.0414 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Manajer Teknis

Toto pada hari Minggu tanggal22 Desember 2013 pukul 16.00 wita ;Bahwa adanya sabusabu tersebut tanpa ada surat jin dari pihak yangberwenang ;8 Bahwa terdakwa hanya mengantarkan saksi Hadi saja karena disuruholeh saksi Mansyah ;9 Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian NomorLP.Nar.K.13.0414 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat danditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk TerapetikNarkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra.Mahdalena, Apt., M.Si dengan kesimpulan contoh

Toto pada hari Minggu tanggal22 Desember 2013 pukul 16.00 wita ;e Bahwa adanya sabusabu tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yangberwenang ;e Bahwa terdakwa hanya mengantarkan saksi Hadi saja karena disuruholeh saksi Mansyah ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian Nomor :LP.Nar.K.13.0414 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatanganioleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional dan Produk Komplemen Dra.

dengan Pihak Balai Pelaksana TeknisBina Marga Wilayah Wonosobo dengan kesimpulanbahwa Pihak Balai Pelaksana Teknis Bina MargaWilayah Wonosobo akan menyelesaikan permasalahanini sendiri, dengan memanggil Sdr.

Edy Wardoyo (adik kandung Sdr.Suratman).Pemanggilan oleh ini pihak Balai Pelaksana Teknis BinaMarga Wilayah Wonosobo' dimaksudkan agarpermasalahan ini dapat diselesaikan secara damai danPinak Sdr.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagianKualifikasi Perobuatan Tergugat halaman6 s/d 7 angka 1119/1 tenes cerere et eecsernrsiicennen erent nner eran ReteHalaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.a.Bahwa pada Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan terdapattugastugas Pendaftaran Tanah yang merupakan tugasadministratif dan teknis.

Tugas adminsitratif menyangkutpembukuan tanah, pendaftaran hakhak atas tanah,pendaftaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak.Sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran danpemetaan) ++ 22 22 22 2 2 nn nnn enna eeBahwa dalam Pasal 2 PP Nomor 24 1997 yang terkait segiadminsitratif disebutkan sebagai data yuridis, sedangkansegi teknisnya disebutkan sebagai data fisik.

Saksi bernama Sudarman menerangkan; Bahwa saksi berdinas di Bina Marga Wonosobo sejak tahun Bahwa setahu saksi ada suatu kerja sama dengan DinasPropinsi, yaitu bidang kepegawaian dan bidang teknis, khususuntuk bidang teknis mengenai bidang jalan dan jembatan yangmeliputi penganggaran perbaikan jalan yang dilaksanakandengan tender dan perawatan jalan berupa pengerasan jalan; Bahwa setahu saksi kerja sama dengan Dinas Propinsi tidakdituangkan dalam perjanjian: Bahwa setahu saksi bukan Bina Marga Wonosobo

Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim SuratBupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil VerifikasiBerkas Tenaga Honorer KII yang ditandatangani Tergugat tanggal 12Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tibatiba pada tanggal 9September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui BadanKepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS

Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkaitpertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkaitkesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanyadidasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor :273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkansatupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan

benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 814.2/126/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/424/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil atas nama SUHARNI.Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objeksengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal PembatalanNota Persetujuan Teknis

Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidakditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).15.Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihalPenanganan Tenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan lulus hasilseleksi, dimana pada point 2 menyebutkan ...agar tenaga honorerKategori Il yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi danvalidasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada PeraturanPemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis

Penetapan NIP dimana persetujuan teknis KepalaKantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga35puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidakberlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum namaPenggugat SUHARNI Persetujuan Teknis Nomor : AG25205000283tanggal 28112014 NIP. 198011172014082003 Keterangan Dibatalkan(T23).22.

Pembayaran Jasa Kerja Pegawai dalam rangka Bimbingan Teknis Pemeliharaan Th-1 di petak 10, 11 dan 12 lokasi Reboisasi OP TNI dalam Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami sesuai SPT Nomor : 090/188/Dishut/2011 tanggal 08 Juni 2011, dengan dana sebesar Rp 1.600.000,-;28.

Pembayaran Jasa Kerja Pegawai dalam rangka Bimbingan Teknis Pemeliharaan Th-1 di petak 3 lokasi Reboisasi OP TNI dalam Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami sesuai SPT Nomor : 090/202/Dishut/2011 tanggal 20 Juni 2011, dengan dana sebesar Rp 600.000,-;30.

Pembayaran Jasa Kerja Pegawai dalam rangka Bimbingan Teknis Persemaian Sengon di Paal 15 dalam Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami sesuai SPT Nomor : 009/253/Dishut/2011 tanggal 19 Juli 2011, dengan dana sebesar Rp 400.000,-;35. Pembayaran Jasa Kerja Pegawai dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan Reboisasi di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV sesuai SPT Nomor : 090/268/Dishut/2011 tanggal 27 Juli 2011, dengan dana sebesar Rp 600.000,-;36.

Pembayaran Jasa Kerja Pegawai dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis Pemeliharaan Pengkayaan Reboisasi Th-2 di BOR 9, Th-3 di Paal 11 s.d. Paal dan Th-4 di BOR 7 dalam Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Senami sesuai SPT Nomor : 090/289/Dishut/2011 tangal 15 Agustus 2011, dengan dana sebesar Rp 1.200.000,-;43.

jabatan atau kedudukanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa terdakwa ERWANDI, S.Hut telah diangkat sebagai Kepala Bidang BinaHutan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hariberdasarkan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/49/BKD tanggal 30September 2009 dan pada tahun anggaran 2011 terdakwa telah ditunjuk sebagaiPejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Batang23Hari Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK padaKegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2011 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari Nomor29 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Lampiran PejabatPelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK pada Kegiatan Rehabilitasi Hutandan Lahan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2011;Bahwa terdakwa ERWANDI, S.Hut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2011 di Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari, mempunyai tugaspokok dan fungsi sebagai berikut :1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2.

Kegiatan (PPTK), danstaf PPTK pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Batangharitahun anggaran 2011 dan SK kepala Dinas Kehutanan Kab.Batanghari Nomor 29tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang perubahan lampiran PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK;Bahwa Terdakwa dibantu staf PPTK bulan Januari sampai dengan September 2011oleh Oih Solihin, Rini Windayani dan Wahyudi, SE sedangkan staf PPTK dari bulanOktober sampai dengan Desember 2011 adalah Fauzan,S.Hut, Muhayat

dan DanilSatria, S.Hut,Bahwa Terdakwa Erwandi,S.Hut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tugas dan tanggungjawabnya adalah:a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan yaitu diantaranya dokumen administrasikegiatan, dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratanpembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan dan mengetahui dibelakang kuitansi;Bahwa pada tahun

Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim SuratBupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil VerifikasiBerkas Tenaga Honorer KII yang ditandatangani Tergugat tanggal 12Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tibatiba pada tanggal 9September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui BadanKepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS

Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkaitpertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkaitkesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanyadidasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor :273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkansatupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan

Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidakditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).15.Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihalPenanganan Tenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan lulus hasilseleksi, dimana pada point 2 menyebutkan ...agar tenaga honorerKategori Il yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi danvalidasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada PeraturanPemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis

Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CalonPegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakanlulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudiandiketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidakdapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Slpil,sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor :273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan NotaPersetujuan Teknis

Penetapan NIP dimana persetujuan teknis KepalaKantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tigapuluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidakberlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama35Penggugat DEDI PURWANTO Persetujuan Teknis Nomor : AG25205000218 tanggal 28112014 NIP. 1984050622014081002Keterangan Dibatalkan (T23).22.

Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim SuratBupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil VerifikasiBerkas Tenaga Honorer KIl yang ditandatangani Tergugat tanggal 12Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tibatiba pada tanggal 9September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui BadanKepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS

Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkaitpertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkaitkesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanyadidasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor :273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkansatupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan

Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 814.2/087/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/297/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil atas nama SITI HAJAR ; Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objeksengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal PembatalanNota Persetujuan Teknis

Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala35Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tigapuluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidakberlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum namaPenggugat SITI HAJAR Persetujuan Teknis Nomor : AG25205000161tanggal 28112014 NIP. 198306082014082004 Keterangan Dibatalkan(T23) ;22.

Surat keputusan obyek sengketa hanyabersifat pengukuhan saja, sebab secara de facto adanya pembatalan Nota72Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN telah menghilangkan hakhakkepegawaian Penggugat;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara telah ditentukan secara limitatif terkait halhal yang harus termuat dalamsuatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalamketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang

Putusan Nomor 192 K/TUN/20162) Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yangmemiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan kelulusandidasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai teskarakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasankebangsaan secara berurutan;3) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yangpillhan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unitpelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminatisebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya

peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, makapenentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggipada nilai Tes Kompetensi Dasar ;3) Apabila nilai Tes Kompetensi Dasar peserta memiliki nilai yangsama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yanglebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensiaumum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan ;4) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yangpillhan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unitpelaksana teknis

yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggiberdasarkan passing grade dengan formasi jabatan yang telah diambilnyapada pilinan pertama (vide bukti P14);Bahwa pada (halaman 71) Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwasanya benar ParaPemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat memangbukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi, tetapi Para Pemohon Kasasisemula Para Pembanding/Para Penggugat telah mengambil formasijabatan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis

Atau dengan kata lain Para Pemohon Kasasi semulaPara Pembanding/Para Penggugat telah senyatanyata mengambil formasipada satuan kerja/unit pelaksana teknis dengan nama jabatan AnalisisMateri Sidang (Penggugat !)

Artinya Kabupaten Samosir bukanlah daerahterpencil berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, dan terhadapformasi pada satuan kerja/unit pelaksana teknis bukan tidak diminati olehpeserta karena jika unit pelaksana teknis tersebut tidak diminati mana lahHalaman 21 dari 26 halaman.

., Apt selakuManajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbukKristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandungmetamfetamina terdaftar dalam Golongan UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUDH. Damanhuri Barabai Nomor : 108/X/LAB/2020 tanggal 23 oktober 2020oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi KlinikRSUD H.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanandi Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1121 tanggal 26 oktober 2020 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selakuManajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbukKristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandungmetamfetamina terdaftar dalam Golongan UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUDH.

plastik kecil seberat 1,02 (satu koma nol dua)gram, dengan berat bersih sabusabu 0,20 (nol koma dua) gram, kemudiandisisinkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji ke Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisa sabu bersihseberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diBanjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1121 tertanggal 26 Oktober 2020 yangdibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selakuManajer Teknis

satu koma nol dua) gram, dengan berat bersih sabusabu 0,20 (nol koma dua)gram, kemudian disisinkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk diujike Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sementara sisasabu bersih seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1121tertanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi EndahSaraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis

diuploadkan Peserta Lelang dalam hal Pengisian Kualifikasi secaraelektronik, Kesamaan, Kebenaran, Kelengkapan dan KeaslianBerkas serta Koreksi Penawaran, Koreksi Pengetikan dan lainlain dan pada proses ini Penggugat tidak ada diundang olehTergugat dengan alasan yang tidak jelas padahal penawaranPenggugat merupakan penawaran kedua terendah diantaraperusahaanperusahaan yang memasukkan harga penawaran;Bahwa tanggal 11 September 2019 terbit Hasil Evaluasi dimanadisebutkan Penggugat tidak lulus dalam Evaluasi Teknis

maka berdasarkan ketentuan Angka IIIpoin 3.9.1 huruf c Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun2018 tentang Pedoman Pelaksanaan/Pengadaan Barang/jasamelalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi menyebutkan :(huruf c) :Tender Pascakualifikasi metode 1 (satu) file dengan tahapanmeliputi:1) Pengumuman Tender;2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;3) Pemberian penjelasan;Halaman 11 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.12.13.4) Penyampaian dokumen penawaran;5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis

, hargadan dokumen kualifikasi;6) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;7) Pembuktian kualifikasi;8) Penetapan dan pengumuman pemenang;9) Masa sanggah;10) Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan11) Laporan Pokja Pemilinan kepada PPK.

khususnya asas kecermatanHalaman 29 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.karena telah menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan yangtidak subtansial;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugattelah membantahnya sebagaimana dalam dalil jawabanya yang padapokonya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai denganperaturanperundangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan proses pengguguranPenggugat pada tahap evaluasi teknis

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor ;08/P.385/POKJAPLP/IX/2019 pada tanggal 17 September 2019Penggugat dinyatakan tidak lulus pada evaluasi teknis ( Vide bukti : Tot)4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Penetapan Pemenang Lelangtertanggal 11 September 2019 untuk Paket Pekerjaan PembangunanHalaman 32 Putusan Nomor : 265/G/2019/PTUNMDN.Drainase Pembetonan Drainase di Jalan Madio Santoso KelurahanP.

Laporan hasil pengujian Nomor LP71/N/PLPol/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012Nomor Kode Contoh 71//N/PLPol/II/2012 nama sediaan contoh kristal didugasabusabu, kemasan kantong plastik dengan klip transparan bahwahasil...hasil pengujian pemeriksaan kristal warna putih Identifikasi Metamfetamin positif(+) yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.196308031991032001.b.

Laporan hasil pengujian Nomor LP72/N/PLPol/Il/2012 tanggal 16 Pebruari 2012Nomor Kode Contoh 72/N/PLPol/II/2012 nama sediaan contoh serbuk didugaekstasi, kemasan kantong plastik dengan klip transparan bahwa hasil pengujianpemeriksaan Serbuk warna kuning lIdentifikasi MDA Negatif () yangditandatangani oleh Manajer Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.196308031991032001.c.

Laporan hasil pengujian Nomor LP73/N/PLPol/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012Nomor Kode Contoh 73//N/PLPol/II/2012 nama sediaan contoh tablet didugaekstasi, kemasan kantong plastik dengan klip transparan bahwa hasil pengujianpemeriksaan tablet warna orange bertuliskan Nova Identifikasi MetamtefetaminMDA Negatif () yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra.

Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP196308031991032001.Laporan hasil pengujian Nomor LP72/N/PLPol/II/2012tanggal...tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor Kode Contoh 72//N/PLPol/Il/2012nama sediaan contoh serbuk diduga ekstasi, kemasan kantongplastik dengan klip transparan bahwa hasil pengujian pemeriksaanSerbuk warna kuning Identifikasi MDA Negatif () yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra.

Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP196308031991032001.Laporan hasil pengujian Nomor LP73/N/PLPol/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012Nomor Kode Contoh 73//N/PLPol/II/2012 nama sediaan contoh tablet didugaekstasi, kemasan kantong plastik dengan klip transparan bahwa hasil pengujianpemeriksaan Tablet warna orange bertuliskan Nova Identifikasi MetamtefetaminMDA Negatif () yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra.

Penyelenggaraan PemerintahanDaerah berbunyi:(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PerangkatDaerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wallkota untuk daerah kabupaten/kota.(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PerangkatDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektoratdaerah.(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,pemantauan, dan bimbingan teknis

Mahar, ST., MM., MT ; bahwa setahu saksi yang bisa mengeluarkan anggarandalam pelaksanaan suatu proyek adalah Kuasa PenggunaAnggaran ; bahwa saksi tidak pernah melihat SK tentang pengangkatanKuasa Pengguna Anggaran, tetapi mengetahuinya karena adatercantum didalam kontrak ; bahwa saksi adalah Pengawas Teknis dalam proyektersebut (tahun 2014 dan tahun 2015) ; bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon diperiksa sampaidengan keluarnya LHP terhadap Pemohon ; bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa

isi dariLHP tersebut, namun yang saksi ketahui adalah bahwa LHPtersebut menyangkut tentang proyek peningkatan jalan pendangprovinsi tahun anggaran 2014 dan 2015 ; bahwa setahu saksi tugas dari Pengawas Teknis adalahmengawasi perkembangan dari pengerjaan fisik proyek danmembuat laporan hasil pengawasan ;Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK setahu saksi jumlah dana proyek pada tahun 2014 adalahsekitar 11 miliar rupiah ; bahwa saksi tidak pernah diperiksa, saksi hanya menemanidi

KOES BUDI RAMA bahwa saksi berkerja pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Barito Selatan sejak tahun 2011 sampai dengansekarang ; bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Teknis padatahun 2015; bahwa seingat saksi ketika menjadi Pengawas Teknis tahun2015 Proyek yang dikerjakan adalah proyek peningkatan jalanPendang Provinsi ; bahwa seingat saksi lama pengerjaan proyek pada tahun2015 dilaksanakan selama 6 bulan ; bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang terjadisetelah pengerjaan proyek tersebut diselesaikan

manandatangani kontrak serta mengeluarkananggaran dalam pelaksanaan suatu proyek adalah lKuasaPengguna Anggaran ; bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan,mengarahkan pengerjaan proyek dilapangan, membuat laporan,memberitahukan kepada PPTK kalau ada perubahan yang terjadidalam pengerjaan dilapangan ; bahwa setahu saksi perubahan pengerjaan itu terjadidikarenakan adanya kendala didalam pengerjaan proyek itu ;Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK bahwa ketika saksi menjadi Pengawas Teknis

Tana Paser Tanggal 17 September 2014;

Paser (Sistem Multi Years);

Likotama Harum) dalammelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksibangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan KegiatanPekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara KabupatenPaser tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SaksiDrs.SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTOpada tanggal 21 Desember2011 menunjuk saksi SURYANTA yang tidak mempunyai kualifikasikemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadipembantu PPTK yaitu

Paser dengan. dikoordinir oleh saksiSURYANTA yang juga tidak memiliki Kemampuan teknis dibidangkonstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progreslapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanoa melakukanpengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT.

TPK/PT.SMRPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, SaksiLEGO WARSITOSUWANDI bin (Alm) SUWANDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

Paser dengan. dikoordinir oleh saksiSURYANTA yang juga tidak memiliki Kemampuan teknis dibidangkonstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progreslapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanpa melakukanpengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT.

FAHYUSMA SAKTI untuk negosiasi perubahanspesifikasi teknis dan menawarkan untuk bekerjasamadengan orang yang sanggup menyediakan AlatAlatKesehatan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan olehPT. PUSAKA AMSAL FARMA yakni Terdakwa 2.

FAHYUSMASAKTI sebagaimana yang termuat di dalam kontrak awal.Spesifikasi teknis dalam adendum berbeda dengan spesifikasi teknis yangditawarkan CV.

FAHYUSMA SAKTI, dan spesifikasi teknis barang yangada dalam adendum kontrak mengarah kepada HPS yang diserahkan TimbangSilalahi atas permintaan RUSLIM.RUSLIM ada menghubungi Saksi meminta dokumen penawaran CV.FAHYUSMA SAKTI, agar dibawa ke Medan untuk diperbaiki agar dirubahspeknya untuk disesuaikan dengan spek teknis yang ada dalam HPS sertadokumen penawaran PT.

JAMALUDDINsebagai Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pengadaan alatalat kesehatanpada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2010 telahmeminta dilakukan addendum kontrak mengenai perubahan spesifikasi teknis,merek, type dan asal Negara tanpa melakukan penilaian teknis dan harga,yang selanjutnya bersamasama dengan Terdakwa 1 RASYIDIN,SE selakuDirektur CV.

DAVID langsung mengantarkanNarkotika Gol jenis Shabu kepada terdakwa, dengan teknis teknis yang samayakni setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan caraberhutang, kemudian setelah habis Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jualtersebut lalu terdakwa baru setorkan kepada Sdr.

transaksi jual beli Narkotika kepada saudaraFIKRI secara tidak langsung melalui perantara yakni saudara DAVID BinMUSPIDA (DPO) yang beralamat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung RajaKabupaten Ogan llir, saudara DAVID adalah tangan kanan saudara FIKRI,Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara DAVID (DPO) dengan caraterdakwa menelpon saudara DAVID memberitahukan berapa banyak yangakan terdakwa jualkan dan kemudian saudara DAVID langsung mengantarkanNarkotika Gol jenis Shabu kepada terdakwa, dengan teknis

teknis yang samayakni setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan caraberhutang, kemudian setelah habis Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jualtersebut lalu terdakwa baru setorkan kepada saudara DAVID (DPO);Bahwa terhadap 1 (satu) buah buku catatan hutang piutang Narkotika Gol jenis Shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah saksi tepatnya dibawah rumah adalah milik terdakwa dan istri terdakwa saudara SEPTIOKTARINA Bin SYAHRIL (berkas terpisah) dan yang melakukan pencatatanhutang

Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara DAVID (DPO)dengan cara terdakwa menelpon saudara DAVID memberitahukan berapabanyak yang akan terdakwa jualkan dan kemudian saudara DAVIDlangsung mengantarkan Narkotika Gol jenis Shabu kepada terdakwa,dengan teknis teknis yang sama yakni setelah terdakwa mendapatkanNarkotika jenis Shabu dengan cara berhutang, kemudian setelah habisNarkotika jenis Shabu yang terdakwa jual tersebut lalu terdakwa barusetorkan kepada Sdr.

teknis yang sama yakni setelahterdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara berhutang, kemudiansetelah habis Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual tersebut lalu terdakwabaru setorkan kepada saudara DAVID (DPO).

rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengguna AnggaranNomor 188.45/01/417.301/2013 tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan SKPD (PPKSKPD) Pejabat PelaksananTeknis Kegiatan (PPTK) Rutin serta Pejabat Lain dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013beserta lampiran;1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengguna AnggaranNomor 188.45/02/417.301/2013 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis

Anugerah Bersama(ANB Computer) selaku Agen atau Distributor perihal item barangyang discontinue tanggal 15 Januari 2014:1 (satu) bundel asli Draf RAB, HPS dan Spesifikasi Alat Labolatorium(terdapat keterangan yang dicawang IPA/Biologi tidak diusulkan) danspesifikasi komputer;1 (satu) bundel asli Berkas Paket Pekerjaan : Pembangunan SMKN2Kota Mojokerto, RAB, Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium (terdapatketerangan lebih 830.000.000);Hal. 7 dari 97 hal. Put.

Niaga/161/W/2013/03tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar cetak print aplikasiSPSE Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata danPidana dari Pengadilan Negeri Wilayah Setempat berdasarkanSurat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA KhususSidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16April 2013; 2 (dua) lembar cetak print aplikasi SPSE sejumlah SertifikatPengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika danTelekomunikasi unit Pelayanan Teknis

No. 2282 K/PID.SUS/2018k,Pidana dari Pengadilan Negeri Wilayah Setempat berdasarkanSurat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA KhususSidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16April 2013;2 (dua) lembar cetak print aplikasi SPSE sejumlah SertifikatPengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika danTelekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang UjiBahan Magnet:1 (satu) lembar Surat Cetak Aplikasi SPSE Surat Dukungan dariCV.

No. 2282 K/PID.SUS/2018Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika danTelekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang UjiBahan Magnet:Surat dukungan dari CV.

mengujiHasil Hutan Wilayah XIV Palu yang didampingi oleh Tim Audit Perwakilan BPKPPropinsi Sulawesi Tengah, dan dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan terdapatkekurangan atau pengurangan bobot atau volume pekerjaan pada bagian Noit rumahitem pekerjaan yang tidak dilaksanakan yakni pada bagian Gording untuk penyanggakudakuda dimana pekerjaan senilai Rp. 71.132.300, (tujuh puluh satu juta seratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah), serta terdapat pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi teknis

Gambar kerja kegiatan rencana teknis unit pemukimantransmigrasi nelayan lokasi Desa Tuladenggi Pantai TahunAnggaran 2006 dari Konsultan Perencana ;4 Teknis unit pemukiman transmigrasi nelayan lokasi DesaTuladenggi Tahun Anggaran 2006 dari Konsultan Perencana ;5 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 37/PSBUERTUPT/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 33/PSBUERTUPT/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 ;7 Surat Perjanjian sub kontrak Nomor : 09/CV.TB/SK/VII/2006tanggal 29

Parigi Moutong ;Gambar kerja kegiatan rencana teknis unit pemukiman transmigrasi nelayan lokasiDesa Tuladenggi Pantai Tahun Anggaran 2006 dari Konsultan Perencana ;4 Teknis unit pemukiman transmigrasi nelayan lokasi Desa Tuladenggi TahunAnggaran 2006 dari Konsultan Perencana ;5 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 37/PSBUERTUPT/VII/2006 tanggal 25 Juli2006 ;6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 33/PSBUERTUPT/VII/2006 tanggal24 Juli 2006 ;7 Surat Perjanjian sub kontrak Nomor : 09/CV.TB/SK/VI

Sertifikasi menguji Hasil HutanWilayah XIV Palu yang didampingi oleh Tim AuditPerwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah, dan dari hasilpemeriksaan fisik menyatakan terdapat kekurangan atau28pengurangan bobot atau volume pekerjaan pada bagian Noitrumah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yakni padabagian Gording untuk penyangga kudakuda dimana pekerjaansenilai Rp.71.132.300, (tujuh puluh satu juta seratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah), serta terdapat pekerjaanyang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis

Parigi Moutong ;Gambar kerja kegiatan rencana teknis unit pemukiman transmigrasinelayan lokasi Desa Tuladenggi Pantai Tahun Anggaran 2006 dariKonsultan Perencana ;Teknis unit pemukiman transmigrasi nelayan lokasi Desa TuladenggiTahun Anggaran 2006 dari Konsultan Perencana ;Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 37/PSBUERTUPT/VII/2006tanggal 25 Juli 2006 ;Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 33/PSBUERTUPT/VII/2006tanggal 24 Juli 2006 ;Surat Perjanjian sub kontrak Nomor : 09/CV.TB/SK/VII/2006 tanggal