Ramadhan, Apt. selakuManajer Teknis dan Pricellya, S.FarmApt, selaku Pengui pada kesimpulanmenerangkan bahwa: butiran kristal bening dengan berat 0,8262 (nol koma delapandua enam dua) gram positif mengandung Metamfietamina termasuk NarkotikaGolongan menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.307.B/HP/V/2017 tanggal 12 April 2017 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan DinasKesehatan Provinsi

Ramadhan, Apt selakuManajer Teknis dan Pricellya, S.FarmApt, selaku Pengui pada kesimpulanmenerangkan bahwa: butiran kristal bening dengan berat 0,8262 (nol koma delapandua enam dua) gram positif mengandung Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.307.B/HP/V/2017 tanggal 12 April 2017 dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan DinasKesehatan Provinsi

Ramadhan, Apt, NIP. 19631121 199503 1 001, selaku Manajer Teknis BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulanmenerangkan:setelah dilakukan Penguian Laboratorium disimpukan bahwa barangbukti tersebut: Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan menurutLampiran UndangUndang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika) danBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 307.B/HP/V/2017 tanggal 12 April 2017 yangditandatangani oleh Sri Kiswati, S.KM,M.M

Ramadhan, Apt, NIP. 19631121 199503 1 001,selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di BandarLampung, pada kesimpulan menerangkan:setelah dilakukan Pengujian Laboratoriumdisimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamina (termasukNarkotika Golongan menurut Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika) danBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium NomorLab. 307.B/HP/ N/2017 tanggal 12 April 2017 yangditandatangani oleh Sri Kiswaii,S.KM,

Ramadhan, Apt, NIP. 19631121 199503 1 001, selaku Manajer Teknis BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulanmenerangkan:setelah dilakukan Penguian Laboratorium disimpukan bahwa barangbukti tersebut: Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan menurutLampiran UndangUndang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika), dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti tersebut bertujuan akandikonsumsi sendiri oleh terdakwadan tidak ada faktafakta hukum

keterangan saksi yangdiberikan dihadapan Penyidik dalam BAP sudah benar;Bahwa Ahli berdinas di Dinas Perhubungan Kab.Boyolali bidang PengujianKendaraan dan Perbengkelan dan sudah berdinas 9 (sembilan) tahun ;Bahwa Ahli tidak tahu kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebutBahwa Ahli ada diperintahkan untuk melakukan pengecekan kelayakankendaraan Kbm Mitsubishi PU No.Pol.AD1853TD yang terlibatkecelakaan lalu lintas ;Bahwa arti kelayakan kendaraan adalah kendaraan yang telah memenuhipersyaratan teknis

AD1853TD yang terlibat kKecelakaan adalah tidakmemenuhi syarat teknis dan layak jalan sehingga kendaraan tersebut tidaklayak jalan ;Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana No:38/Pid.Sus/2019/PN BylBahwa kendaraan dinyatakan layak jalan apabila kendaraan tersebuttelah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan denganbukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor ;Bahwa KBM Mitsubishi PU No.Pol. AD1853TD tersebut tidak dilakukanuji berkala dan buku KIR KBM Mitsubishi PU No.Pol.

AD1853TDtidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan sehingga kendaraan tersebuttidak layak jalan terbukti dari susunan system lampu sein utama dan lampuposisi depan tidak menyala dikarenakan bohlam dan kaca mika penutuptidak ada dan untuk KIR diketahui telah habis masa uji berkalanya padatanggal 4 Januari 2017;Bahwa saat kecelakaan terjadi waktu dini hari, cuaca cerah, jalan lurusberaspal kering jalan dibagi dua jalur dibatasi marka terputus arus lalinsepi lebar jalan cukup ;Bahwa titik benturan

AD1853TD yang dikemudikan Terdakwa diketahuitidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan terbukti dari lampu seinutama dan lampu posisi depan tidak menyala dikarenakan bohlam dan kacamika penutup tidak ada dan untuk kendaraan yang telah memenuhi persyaratanteknis dan laik jalan dibuktikan dengan bukti lulus uji pengujian kendaraanbermotor sedangkan untuk KIR KBM Mitsubishi PU No.Pol.

AD1853TD yang dikemudikanTerdakwa adalah tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalanapalagi saat kejadian Terdakwa ternyata tidak memiliki SIM Gol A dipandangtelah menyalahi aturan berlalu lintas dan sangat membahayakan keamananHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana No:38/Pid.Sus/2019/PN Bylpengguna jalan hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehinggadipandang hal itu merupakan sikap kurang hatihati atau waspada dari diriTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan

POKJA2/VII/2016tanggal 7 September 2016 yang menyebutkan bahwa Jangka WaktuPelaksanaan Pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalendersedangkan dokumen kontrak atau perjanjian yang disodorkan kepadakami untuk ditandatangani tertulis 77 (tujuh puluh tujuh) hari kalender;Bahwa dokumen pemilihan menyebutkan bahwa dokumen penawaranteknis terdiri dari jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pekerjaan dengan demikian maka hal yangditawarkan oleh penyedia dalam dokumen teknis

SSKK) pada huruf N tentang kelengkapan dokumen penunjang yang antaralain adanya dokumen Astek/ Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), hal inimenunjukkan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan para pekerja, makakontrak tersebut seharusnya tidak melanggar UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) khususnyaPasal 77 ayat (1) undangundang tersebut;Bahwa dalam hal terjadi kKesalahan yang sangat sedikit mengenai besaranpipa stainless pada neon box yang menurut tim pengawas teknis

Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengankebutuhan lokasi pekerjaan; dan/ atau;d.

membangunhubungan kontraktual untuk menyikapi dan mengambil langkah perbaikansesuail dengan kontrak yang ada agar tidak menjadi celah hukum dalamperspektif Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), sebab dengan menghidupkankembali kontrak dimana Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalamhubungan kontraktual barulah dapat dilakukan langkahlangkah perbaikan,dengan melakukan evaluasi kembali terhadap semua dokumen yang ada,kontrak, RAB, realisasi dilapangan, jaminan pelaksanaan, dokumenpengadaan dan perubahan spesifikasi teknis

dengan mengacu pada isi,syaratsyarat, persyaratan teknis dan spesifikasi teknis yang ada padadokumen pengadaan dan kontrak/ perjanjian dengan tidak mencaricarikesalahan masingmasing, agar memperhatikan kondisi fisik pekerjaan diLapangan;Bahwa dengan digantinya kedudukan Penggugat justru menambahpersoalan dengan penunjukan langsung penyedia yang baru oleh UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Metro maka kedudukan dan hubunganhukum tersebut tidak bisa memperbaiki kontrak sesuai dengan temuantemuan yang

besar shabushabu yangdibungkus plastic warna bening, 16 (enam belas) paket shabushabu yang dibungkusdengan plastic warna bening, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisi plastikplastikkosong warna bening, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warnakuning, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tebo.Bahwa sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Badan POM JambiNomor Mornor PM.01.05.891.04.12.627 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh TessiMulyani Manejer Teknis

besar shabushabu yang dibungkus plastic warna bening, 16(enam belas) paket shabushabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu)bungkus besar plastic yang berisi plasticplastik kosong warna bening, 1 (satu) buahtimbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, selanjutnya terdakwa berikutbarang bukti dibawa ke Polres Tebo.Bahwa sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Badan POM JambiNomor : PM.01.05.891.04.12.627 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh TessiMulyani Manejer Teknis

berat seluruhnya 62,86 (enam puluh dua koma delapan puluhenam) gram;1 (satu) bungkus besar plastik yang berisi plastikplastik Kosong warna bening;surat1 (satu) buah timbangan digital;3 (tiga) buah lakban warna kuning;Uang Sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula buktiberupa Keterangan hasil pengujian No : PM.01.050891.04.12.627 yangditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manejer Teknis

belas) paket shabushabu yang dibungkus denganplastic warna bening, 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisi plastikplastikkosong warna bening, 1 (Satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakbanwarna kuning;Halaman 13 dari 21e Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Teboguna pengusutan lebih lanjut;e Bahwa benar sesuai dengan surat keterangan pengujian dari Balai POM JambiNomor PM.01.05.891.04.12.627 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh TessiMulyani Manejer Teknis

semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri daribeberapa golongan yang terlampir dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Barang bukti 2 (dua) butir pil ineks tersebut berdasarkansurat bukti berupa Hasil pengujian dari Balai POM Jambi NomorHalaman 17 dari 21PM.01.05.891.04.12.627 tanggal 02 April 2012 ditandatangani oleh Tessi MulyaniManejer Teknis

Kegiatan PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda T.A.2007, Nomor Buku Kas: 47 tanggal 1 November 2007, sebesarRp372.150.000,00 (tiga ratus tujun puluh dua juta seratus limapuluh ribu) rupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi TanahPenyelesaian Dampak Sosial Pembangunan Folder Gang Indra,Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu kepada AdhaWijaya, S.E. tanggal 3 Oktober 2007, ditandatangani oleh sayaselaku Bendahara Pembantu Pengeluaran, mengetahui dandisetujui Pejabat Pelaksana Teknis

Pemegang Kas Kegiatan PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda T.A.2007, Nomor Buku Kas: 48 tanggal 1 November 2007, sebesarRp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus riburupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Folder Gang Indra, Kelurahan AirPutih, Kecamatan Samarinda Ulu kepada Achmad Subchantanggal 3 Oktober 2007, ditandatangani oleh saya selakuBendahara Pembantu Pengeluaran, mengetahui dan disetujuiPejabat Pelaksana Teknis

Pemegang Kas Kegiatan PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda T.A.2007 Nomor Buku Kas : 51 tanggal 1 November 2007, sebesarRp204.075.000,00 (dua ratus empat juta tujuh puluh lima riburupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Folder Gang Indra, Kelurahan AirPutih, Kecamatan Samarinda Ulu kepada Slamet Priyadi tanggal31 Oktober 2007, ditandatangani oleh saya selaku BendaharaPembantu) Pengeluaran, mengetahui dan disetujui PejabatPelaksana Teknis

Pengeluaran, mengetahui dan disetujui PejabatPelaksana Teknis Kegiatan H. Darmansyah, S.Sos.,M.M. dandiketahui oleh Kabag. Perkotaan Drs. H. Supriady Semta, M.Si.);51.Berita Acara Pembayaran hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007,Penyelesaian Dampak Sosial Pembangunan Folder Gang Indra,Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu kepada Arbayahsebesar Rp526.725.000,00, Slamet Priyadi sebesarHal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2797 K/Pid.Sus/2017Rp204.075.000,00, H.

Pemegang Kas Kegiatan PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Infrastruktur Kota Samarinda T.A.2007 Nomor Buku Kas : 49 tanggal 1 November 2007, sebesarRp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus riburupiah) untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah PenyelesaianDampak Sosial Pembangunan Folder Gang Indra, Kelurahan AirPutih, Kecamatan Samarinda Ulu kepada Irana Yanti tanggal 3Oktober 2007, ditandatangani oleh saya selaku BendaharaPembantu) Pengeluaran, mengetahui dan disetujui PejabatPelaksana Teknis

daripihak yang berwenang; Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.6 gramdan berat bersih 0.4 gram tersebut telah disisinkan sebanyak 0.2 gramuntuk dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat danMakanan Banjarmasin dan sisa barang bukti sebanyak 0.4 gramdigunakan untuk barang bukti di Pengadilan; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K. 15.0446 tertanggal 21Desember 2015 yang ditandatangani oleh Manager Teknis

Rtauntuk dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat danMakanan Banjarmasin dan sisa barang bukti sebanyak 0.4 gramdigunakan untuk barang bukti di Pengadilan;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0446 tertanggal 21Desember 2015 yang ditandatangani oleh Manager Teknis PengujianTerapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan ProdukKomplemen Suciati.

plastik warna putih ;1 (satu) buah bong;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menuruthukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang buktitersebut telah diperlinatkan baik kepada saksisaksi maupun Terdakwa danmereka membenarkannya ;Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti juga mengajukan alatbukti surat berupa:Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan MakananBanjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0446 yang ditanda tangani oleh DeputiManager Teknis

Udot dan saksi Eddy Susanto ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar PengawasObat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0446 yang ditandatangani oleh Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko, Suciati, S.Si.

Serta Menggunakan Narkotika Golongan bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebihlanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai barang buktiyang disita Polisi dari tangan Terdakwa SYAMSURI ARSYAD Alias SURI BinBURHANUDIN (Alm);Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pesidangan,yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat danMakanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.15.0446 yang ditanda tangani olehDeputi Manager Teknis

TUGAS POKOK DAN FUNGSILurah mempunyai tugas pokok membantu. camat dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan, serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupatiyang disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikanprinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lurah mempunyai fungsi :a. penetapan usulan rencana kerja;b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi pemerintahan ditingkat Kelurahan;c. pelaksanaan urusan

URAIAN TUGASa. menetapkan usulan rencana kerja;b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi Kelurahan;c. memberdayakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;d. menggerakkan' partisipasi dan swadaya masyarakat dalampembangunan, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertibanumum;e. melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,dan lingkungan hidup;f. melakukan urusan kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembagakemasyarakatan;melakukan pembinaan pengelolaan kesekretariatan

TANGGUNG JAWABa. kebenaran dan ketepatan usulan rencana kerja;b. ketepatan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsiKelurahan;oO. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayananpenyelenggaraan fungsi Kelurahan;a. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaantugas Kelurahan.Bahwa dalam melaksanakan tugas pemberdayaan dan pelayanan kepadamasyarakat

Tegal dan telah dilantik oleh Bupati Tegal pada tanggal 31Desember 2016.Bahwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugaspokok membantu Kepala Dinas dalam menjalankan pelayanan, penyiapanperumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatansipil sedangkan dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Bidang PelayananPencatatan Sipil mempunyai fungsi :a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil ;b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil ;c.

Deli Serdang Nomor :523.1 / 04 / PADPK / / 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada DinasPerikanan dan Kelautan Kab.

Deli SerdangNomor 523.1 / 04 / PADPK / / 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanandan Kelautan Kab.

Deli Serdang Nomor 523.1/ 04 / PADPK / / 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan KelautanKab.

PPK mengundahULP/Pejabat pengadaan dan Tim Teknis untuk membahasRapat Umum Pengadaan, b.

Dokumen maupun datadata lain yang sempat diberikan olehARI PONCO WIBOWO kepada ADI HARTOKO melalui email, antara lainYAILU := 22222 on nnn nan nnn nnn nnn nn nn ne nan an nn nn ne nn ne ene nn ee ee nee nee ene Data yang terkait dengan kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuatSpesifikasi Teknis alat Scanner dan Printer 3D ; Data RAB yang memuat Spesifikasi Teknis alat Scanner dan Printer 3D. Brosur alat Scanner da Printer 3D ; Surat penawaran Harga dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.

Selanjutnya, Terdakwa juga memiliki tugas pokokdan kewenangan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur di dalamPasal 11 ayat (1) huruf a yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang meliputi spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).Dalam hal penetapanspesifikasi teknis barang untuk pengadaan perangkatScanner dan Printer 3D, pada kenyataannya, Terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), menetapkan spesifikasi Scanner dan Printer 3Dhanya berdasarkan spesifikasi teknis

No.50/Pid.SusTPK/2016/PT.DKImemperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum pengadaan danmasukan/ rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir" ;Bahwa Spesifikasi Teknis dalam pengadaan perangkat Scanner dan Printer3D yang dilaksanakan untuk 25 Sekolah SMA/ SMKN di Wi;layah JakartaBarat TA 2014 yaitu sebagai berikut :> Paket Scanner 3D terdiri dari :1). 2(dua) unit Alat Scanner 3D, Merek : Creaform, Type : Rev Scan,termasuk : 2(dua) Unit Software Data Acquisition, merek : Creaform, VXElements ;

MiandoJaya Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen SudinDikmen Kota Administrasi Jakarta Barat perihal tentang SuratPemberitahuan Pembaruan Teknis Laptop HP ZBook 15 ;18) 1 (satu) lembar Surat nomor : 24/MAM/PY/X/2014; Lampiran :Terlampir, tanggal 9 Oktober 2014 dari PT.

OscarindoPersada kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sudin DikmenKota Administrasi Jakarta Barat perihal tentang SuratPemberitahuan Pembaruan Teknis Laptop HP ZBook 15 ;20) 1 (satu) lembar Surat nomor : 217/GMJ/X/2014; Lampiran :Terlampir, tanggal 01 Oktober 2014 dari PT.

(P2);Bahwa dari 3 (tiga) peserta Tender yang memenuhi syarat, maka LPSE ProvinsiLampung, KUALIFIKASI Undangan Klarifikasi Administrasi Kualifikasi Teknis danHarga mengundang CV.

IQBAL MANDIRI yang dinyatakan pemenangnya, agar hadiruntuk menghadiri klarifikasi Administrasi Kuaslifikasi Teknis dan harga terhadapTender ID Tender 9195121, Nama Tender Peningkatan Jalan Kampung GedungBandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng, pada tanggal 10 September 2019 Pukul09.00.wib s/d 10 September 2019 Pukul 14.00 wib. Bertempat di Kantor PengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Tulang Bawang. LK. Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatan Kec.

;Dapat kami jelaskan bahwa hasil pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi,teknis dan harga yang diselenggarakan pada tanggal 7 september 10 september2019 bertempat di kantor bagian pengadaan barang dan jasa yang menjadipemenang bukan hanya CV. Iqbal Mandiri, tetapi terdapat tiga pemenang dalamhasil evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga yaitu CV. Bintang Usaha Jaya, CV. Manunggal Sulthon Raya dan CV. Iqbal Mandiri.

Pembukaan danevaluasi penawaran dan kualifikasi nomor 32.Penawaran harga secara berulang (ereverse auction) poin 32.1.yang berbunyi :Dalam hal terdapat 2 (dua) penawar yang dinyatakan lulus administrasi, teknis dankualifikasi, pokja pemilihan dapat memberikan kesempatan kepada peserta untukHalaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mg!

:ereverse auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yanglulus administrasi, teknis dan kualifikasi;Berdasarkan hasil kualifikasi tersisa dua peserta, yaitu CV. Iqbal Mandiri dan CV.Bintang Usaha Jaya juga dinyatakan lulus. Jadi tidak hanya CV. Iqbal Mandiriyang diberikan undangan pemberitahuan pelaksanaan reverse auction(penawaran ulang), tetapi CV.

Bahwa Penggugat adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untukmengelola Sungai Brantas/Kali Surabaya di Jawa Timur, sesuai PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum yangHalaman 4 dari 28 halaman.

Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Posita angka1 halaman 4), dengan demikianPenggugat merupakan Badan HukumPublik yaitu sebagai instansi pemerintan pusat di bawah KementrianPekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat. Oleh karena Penggugat bukanbadan hukum perdata maka tidak memiliki Laga/ standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo ;.

Pemakaian Tanah di LingkunganPemerintah Propinsi Jawa Timur, Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2011 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, telah jelasbahwa pengelolaan sungai Kali Surabaya menjadi wewenang dantanggung jawab Pemerintah Propinsi Jawa Timur (d/h Dinas PUPengairan), bukan kKewenangan Penggugat ;e Sementara kewenangan yang didalilkan Penggugat hanyaberdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat No.21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja tentangUnit Pelaksana Teknis

Bahwa kedudukan Penggugat dalam Pasal 1 (3) Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pekerjaan Umum, disebutkansebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknisoperasional tertentu. dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dariorganisasi induknya.

Kemudian pada ayat (6)nya disebutkan Kedudukanunit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaorganisasi induknya ;Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugatmempunyai atasan yang mempunyai kKedudukan hukum untuk melakukantindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. SedangkanHalaman 18 dari 28 halaman.

adanya tulisan harusdengan resep Dokter dan pada kemasan tercantum nomor registrasiHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN KLTberupa GKL (Generik, Keras, Lokal) atau DKL (Dagang, Keras, Lokal)yang diikuti 15 (lima belas) digit angka; Bahwa hanya kefarmasian yang boleh menjual atau mengedarkan obatkeras daftar G yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dankewenangan; Bahwa yang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian adalah TenagaKefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis

garistepi hitam dan ada huruf K menyentuh garis tepi, adanya tulisan harusdengan resep Dokter dan pada kemasan tercantum nomor registrasiberupa GKL (Generik, Keras, Lokal) atau DKL (Dagang, Keras, Lokal)yang diikuti 15 (lima belas) digit angka; Bahwa hanya kefarmasian yang boleh menjual atau mengedarkan obatkeras daftar G yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dankewenangan; Bahwa yang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian adalah TenagaKefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis

Kefarmasian(Asisten Apoteker); Bahwa Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkanTenaga Teknis Kefarmasian adalah tenanga yang membantu Apotekerdalam menjalani tugas kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi, AhliMadya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ AsistenApoteker; Bahwa akibat atau dampak yang di timbulkan apabila obat keras daftarG diberikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenanganbisa

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker,sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani tugas kefarmasian yang terdiri dari SarjanaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga MenengahFarmasi/ Asisten Apoteker; Bahwa akibat atau dampak yang ditimbulkan apabila obat keras daftarG diberikan oleh orang yang tidak memiliki kKeahlian atau kewenangan bisamembahayakan bagi pasien atau

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker,sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani tugas kefarmasian yang terdiri dari Sarjana Farmasi,Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ AsistenApoteker.

alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Penetapan ini; Penetapan Perkara Perdata Perm ohonan Nomor 84/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 4 dari 11Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, dinyatakan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya,maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahanatau pembetulan dalam registerregister tersebut, sedangkan dalam bukuPedoman Teknis

UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPerubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik,Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memperhatikanketentuan pada Buku Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum Mahkamah Agung, serta Pasalpasal pada PeraturanPerundangundangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;MENETAPKAN1.

Nomor 2897 K/Pid.Sus/201918)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan lanjutan PembangunanDermaga Kaimana dan Kelengkapannya;1 (satu) bundel fotocopy Surat nomor PP10/14/15/DP15 tanggal 10Desember 2015 Perihal Hasil Rapat Survei Kelayakan PembangunanDermaga Kaimana yang Dibiayai Dengan APBD Kabupaten KaimanaTA. 2015, beserta Disposisi dari Pejabat yang bersangkutan;1 (satu) bundel fofocopy Dokumen Penawaran Biaya Teknis, danAdministrasi PT.

Sinar Arfak;1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Biaya, Teknis, danadministrasi Lanjutan Pembangunan Dermaga Kaimana danKelengkapannya PT. Bachtera Araz Sejahtera;1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Biaya, Teknis, danAdministrasi Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kaimanadan Perlengkapannya PT.

telah dibubuhimaterai yang cukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P12, yang telahdisesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888KUHPerdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal Yang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalamPenetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis

diterimanyaPenetapan ini, dan kemudian mencatatkan pada registerregister yang sedangberjalan atau register yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata Volunteer(Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon,maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankankepada Pemohon, yang besarannya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danketentuan pada Buku Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasalpasal pada PeraturanPerundangundangan lain yang berkaitan dengan Permohonan iniMENETAPKAN:1.

seharihari dengan panggilan Yadi sedangkannama panjangnya Suryadi ; Bahwa Pemohon tinggal di Rombongan 4 Sumber Makmur Rt.10 Rw.05Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ProvinsiKalimantan Selatan ;= Bahwa Pemohon telah memiliki isteri, isteri Pemohon bernama Fatimah ; Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama MuhammadFajar dan Fathul Hamdi ; Bahwa alasan perbaikan nama ini adalah untuk kepentingan Pemohon dananakanak pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis

permohonan Pemohon termasuk jenis perkaravolunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangkependuddukan,Peraturan Presiden NO. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Surat MenteriDalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., BukuPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;MENETAPKAN1.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangmana ketentuan tersebut tidak diubah dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sertamemerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinanyang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan BukuII Pedoman Teknis

pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.Menimbang, bahwa sebelum proses persidangan pihak Pengadilan AgamaTanggamus telah pula mengumumkan selama lebih kurang 14 (empat belas) hari perihalmaksud permohonan Pemohon sebagaimana dikehendaki oleh Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentangPemberlakuan Buku II Pedoman Teknis

Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, danselama masa pengumumuan tersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatanterhadap permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telahdilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon IJ telah memenuhi ketentuan hukum syara, dantelah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang nomor Tahun 1974tentang Perkawinan, Jis

yurisdiksi voluntair) untuk menyelesaikanmasalah perdata yang bersifat sepihnak atau exparte dalam keadaan sangatterbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, yaitu dengan syarathanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri olehUndangundang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapatatau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan, demikianpula sebagaimana yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007 pada halaman 44 pada point angka 6 menyebutkan jikaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermatiPermohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai halhal sebagaiberikut:Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.BliBahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli No : 96 / Pdt.G /2016

2019/PN.BliMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkarapermohonan ini, terlebin dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara iniapakah sudah benar perkara ini merupakan perkara yang dapat diajukan secaravoluntair, karena yurisdiksi vo/untair (kewenangan pengadilan dalam memeriksadan mengadili perkara voluntair) hanya dibolehkan apabila ditentukan olehperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Buku IlMahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis

karena Pemohon mempunyai kepentingan hukum,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonyang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum atau tidak;Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksadan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimana diatur dalam angka 6 (enam) halaman 43 (empat puluh tiga)Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian PedomanTeknis Administrasi dan Teknis

berimplikasi pada perubahan data kependudukan seseorang, sehinggaHakim berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran termasuk dalam peristiwapenting lainnya, sehingga pengadilan negeri dapat menetapkan permohonanPemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalampermohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam angka 12 (dua belas) halaman47 (empat puluh tujuh) Bagian Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2007, oleh karenanyaberdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum,selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Penyelenggaraan PemerintahanDaerah berbunyi:(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PerangkatDaerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wallkota untuk daerah kabupaten/kota.(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PerangkatDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektoratdaerah.(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,pemantauan, dan bimbingan teknis

Mahar, ST., MM., MT ; bahwa setahu saksi yang bisa mengeluarkan anggarandalam pelaksanaan suatu proyek adalah Kuasa PenggunaAnggaran ; bahwa saksi tidak pernah melihat SK tentang pengangkatanKuasa Pengguna Anggaran, tetapi mengetahuinya karena adatercantum didalam kontrak ; bahwa saksi adalah Pengawas Teknis dalam proyektersebut (tahun 2014 dan tahun 2015) ; bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon diperiksa sampaidengan keluarnya LHP terhadap Pemohon ; bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa

isi dariLHP tersebut, namun yang saksi ketahui adalah bahwa LHPtersebut menyangkut tentang proyek peningkatan jalan pendangprovinsi tahun anggaran 2014 dan 2015 ; bahwa setahu saksi tugas dari Pengawas Teknis adalahmengawasi perkembangan dari pengerjaan fisik proyek danmembuat laporan hasil pengawasan ;Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK setahu saksi jumlah dana proyek pada tahun 2014 adalahsekitar 11 miliar rupiah ; bahwa saksi tidak pernah diperiksa, saksi hanya menemanidi

KOES BUDI RAMA bahwa saksi berkerja pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Barito Selatan sejak tahun 2011 sampai dengansekarang ; bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Teknis padatahun 2015; bahwa seingat saksi ketika menjadi Pengawas Teknis tahun2015 Proyek yang dikerjakan adalah proyek peningkatan jalanPendang Provinsi ; bahwa seingat saksi lama pengerjaan proyek pada tahun2015 dilaksanakan selama 6 bulan ; bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan yang terjadisetelah pengerjaan proyek tersebut diselesaikan

manandatangani kontrak serta mengeluarkananggaran dalam pelaksanaan suatu proyek adalah lKuasaPengguna Anggaran ; bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan,mengarahkan pengerjaan proyek dilapangan, membuat laporan,memberitahukan kepada PPTK kalau ada perubahan yang terjadidalam pengerjaan dilapangan ; bahwa setahu saksi perubahan pengerjaan itu terjadidikarenakan adanya kendala didalam pengerjaan proyek itu ;Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 2/P/PW/PTUN.PLK bahwa ketika saksi menjadi Pengawas Teknis