., atas nama Kepala Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara yang menerangkan bahwa di lokasi tersebutsudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Maumbi; Bahwa tanah tersebut kemudian ditawarkan oleh Terdakwa bersamasamaMarthen Karendaren kepada saksi Paula Maria Wekang dimana tanah yangditawarkan tersebut seluas 24.500 M2 (dua puluh empat ribu lima ratus meterperseg)); Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa, Marthen Karendaren mengetahuibahwa lokasi tanah miliknya tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat

Bahwa atas permohonan tersebut pihak BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Utara juga telahmengeluarkan surat berupa Berita Acara Penghentian Berkas SementaraNomor 3/BAPMLB/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani olehMichael Chrisje Waas, SST ., atas nama Kepala Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara yang menerangkan bahwa di lokasi tersebutsudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Maumbi;Bahwa tanah tersebut kemudian ditawarkan oleh Terdakwa bersamasamaMarthen Karendaren

Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon denganPemohon Il sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikahPemohon dengan Pemohon Il tidak terbit, karena orang yangdipercayakan mengurs administrasi pernikahan Pemohon dan PemohonIl tidak melaporkannya pada PPN setempat.

Maksud atau alasanpermohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Hal. 7 @ 11, Penetapan No. 77/Pdt.P/2017/PA MsbKompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untukmengajukan permohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka, Pemohon dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namunsampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit.

diridipermalukan oleh Tergugat yang tak ternilai harganya, wajar jikaPenggugat menuntut kerugian bagi Penggugat yang dinilai sebesarRp, 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Maka Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah Rp. 80.000.000, +Rp. 200.000.000, = Rp. 280.000.000, (dua ratus delapan puluh jutarupiah);Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimanadiuraikakan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad), maka segala surat/aktaakta atau surat apapunyang terbit

yang menyatakan Penggugat adalahdebitur Kredit Macet adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan RestrukturisasiKredit dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/16/3142/N/01/SME tanggal 30 Juni 2016;Menyatakan perbuatan Turut Tergugat dalam menyetujui PermohonanPenjualan jaminan kredit Penggugat atas SHM No. 2432 atas namaSOEHARJO secara Lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daada);Menyatakan suratsurat/aktaakta yang terbit

Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon denganPemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikahPemohon dengan Pemohon II tidak terbit, karena orang yangdipercayakan mengurs administrasi pernikahan Pemohon dan PemohonIl tidak melaporkannya pada PPN setempat.

Maksud atau alasanpermohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Hal. 7 @ 11, Penetapan No. 89/Pdt.P/2017/PA MsbKompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untukmengajukan permohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka, Pemohon dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namunsampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit.

Relas Panggilan sidang secara umum melalui Koran RAKYAT MERDEKA terbit tanggal 2 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran pengembalian (rekonstruksi) batassebagaimana dalam surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kantor Wilayah Provinsi Banten, ini bermakna:Telah terbit HGB baru yang overlap dengan HGB 35/Bojonegara milikPenggugat, yaitu HGB Objek Sengketa.

SUMBER BINA SUKSES sehingga terbit HakGuna Bangunan No. 70/Bojonegara atas nama PT. SUMBER BINA SUKSESberdasarkan Surat Keputusan Keala Kantor Pertanahan Kabupaten SerangNo. 98/HGB.BPN.36.04/2016 Tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian HakGuna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Sertipikat No. 151/Bojonegara atasnama Pemerintah Kabupaten Serang.

KRIDA denganhasil tidak terjadi tumpang tindih (overlap) sehingga pemohon PT.KRIDA terbit alas hak sertifikat lebih dahulu, dan untuk tanah pemohonSaudara Syafrudin Safei dkk belum dilanjutkan karena kendala dipembiayaan sehinggga akhirnyya oper garap kepada tuan Herry Defjanyang sekarang PT. SUMBER BINA SUKSES (SBS)/ Tergugat IlIntervensi;.

terletak di Desa Bojonegara KecamatanBojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten atas nama PemerintahKabupaten Serang terbit Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT.

tanah yang berbatasandengan cara membubuhkan tandatangannya dalam gambar ukur yangHal. 89 dari 135 Halaman Putusan No. 20/G/2016/PTUNSRG.dibuat petugas ukur;Bahwa hasil rekonstruksi pengembalian batas HGB Nomor 35 milikPenggugat yang dilakukan oleh Kanwil BPN Propinsi Banten tersebutmengikat para pihak karena dilakukan oleh instansi pertanahan;Bahwa jika ada dua sertipikat, yang satu terbit tahun 1990 dan yang satulagi terbit tahun 2015, setelah dilakukan rekonstruksi ternyata ada bagianbidang tanah

j Tahun 1870 (Contract Mabardeli Toewa), ConsessieKlambir Lima Contract, Consessie Seruai (Mayor China Chong Avie)dan Tanah Consessie di bawah Kekuasaan PemerintahanKesultananan Dell Pada Zamannya Nomor01/Consessie/PMSD/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, padahal diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor54/Desa Tunggurono dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor55/Desa Tunggurono atas nama PT.

Perkebunan Nusantara II (Persero) Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor55/Desa Tunggurono, terbit tanggal 19062003, dengan Surat UkurNomor 02/Tunggurono/2003 tanggal 19062003, luas 594,76 Hayang terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Suinggal, KabupatenDeli Serdang atas nama PT.

Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor54/Desa Tunggurono, terbit tanggal 19 Juni 2003, dengan SuratUkur Nomor 01/Tunggurono/2003 tanggal 19 Juni 2003, seluas79,36 Ha yang terletak di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang atas nama PT.Perkebunan Nusantara IIPerkebunan Timbang Langkat/Tunggurono berkedudukan = diTanjung Morawa;e.

Bahwa terhadap areal tanah sebagaimana dimaksud dalam objekperkara in casu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor54/Tunggurono dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor55/Tunggurono, masingmasing terbit tanggal 19 Juni 2003terdaftar atas nama PT.Perkebunan Nusantara Il.

Para Penggugat) untukHalaman 108PutusanPerkara Nomor : 270/G/2019/PTUNMDN.menghentikan kegiatan penggarapantanah ObjekGugatan telah terbit sertipikat Hak Guna Usaha milik TergugatIntervensi (ic. butir 3 dan butir 4 halaman 3 gugatan Penggugat!

AgamaMasamba selama 14 hari mulai tanggal 22 Maret 2017 dan sampai saat ini tidakada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan suratpermohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terkait statusPemohon yang saat menikah dengan Pemohon Il masih dalam prosesperceraian dengan isteri pertamanya, akan tetapi tidak terbit

semenda ataupun hubungan sesusuan;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 orang anak;Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Pemohon Ilbercerai selama menjalani rumah tangga;Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon danPemohon Il keluar dari agama Islam;Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar isteri pertamamaupun orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa buku nikah Pemohon danPemohon Il tidak terbit

keduanya untuk menikah;e Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 orang anak;e Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Pemohon Ilbercerai selama menjalani rumah tangga;e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon danPemohon Il keluar dari agama Islam;e Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar isteri pertamamaupun orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa buku nikah Pemohon danPemohon Il tidak terbit

Bahwa setelah Penggugat menanda tangani Pengikatan Jual Bellidiketahui ternyata ditindak lanjuti dengan terbit Akta Surat Kuasatertanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, danternyata pula dari adanya Surat Kuasa tersebut isinya adalah seolaholah Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukantransaksi Jual Beli sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 17/2011 tanggal21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dimana dalamAkta Jual Beli tersebut Tergugat selaku

Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Tergugat II sehingga terbit AktaJual Beli Nomor 6 tanggal 21 Januari 2011 yang dibuat oleh TurutTergugat Il, oleh karena disamping harga tanah tidak sesuai denganharga umum pada waktu itu sekitar tahun 20092011 dimana 1 (satu)Hal. 3 dari 15 hal. Put.

No. 2680 K/Pdt/2009tersebut tidak jelas dimana letak serta batasbatas tanah yang dimaksudkan,adalah sangat mungkin Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut bukan atastanah obyek sengketa ;Bahwa selain daripada itu Sertifikat Hak Milik dan SPPT tahun 2007 atasnama Saeni, dan atas nama Muis yang terbit tahun 1998 adalah sangatbertentangan dengan kenyataan fisik di lapangan, dimana penguasaansecara fisik di lapangan sudah dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun1997 dan terjadi secara terus menerus

sampai sekarang ini ;Bahwa demikian halnya sporadik atas nama Sahabuddin yang terbit tahun2006, karena yang namanya sporadik atau penguasaan fisik maka sporadiktersebut hanya diterbitkan terhadap tanah yang memang secara fisik dikuasaioleh seseorang, namun kenyataannya pada tahun 2006 tanah obyeksengketa secara fisik berada dalam kekuasaan Tergugat, sehingga sudahsangat jelas dimana segi cacat hukum yang melekat pada sporadiktersebut ;Bahwa semestinya Judex Facti tingkat pertama mempertimbangkan

pulakeadaan fisik di lapangan sebagaimana terbukti dari alat bukti ParaTergugat yang lebih dahulu terbit dari pada alat bukti yang dimiliki ParaPenggugat ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tersebut yangjelasjelas keliru dalam menilai kesesuaian alat bukti dengan obyeksengketa semestinya diadili kembali oleh Judex Facti tingkat banding danbukannya hanya secara serta merta mengakui kebenarannya dan lalumenguatkannya ;Bahwa penilaian pembuktian sebagaimana penghargaan terhadap suatukenyataan

sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang akanadanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang danpemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.Lebih lanjut, dalam Pasal 51 ayat (1) Permenkeu 27/2016 secara tegas jugatelah diatur bahwa setiap pelaksanaan lelang wajib didahului denganPengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.Merujuk pada ketentuan tersebut, Terbantah faktanya telah mengumumkanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan Objek Perkara melalui SuratKabar Harian Terbit

tanggal 6 Februari 2019 sebagai Pengumuman LelangUlang atas pelaksanaan lelang tanggal 4 Januari 2019 yang diumumkanmelalui surat kabar Harian Terbit tanggal 28 Desember 2018.Selain mengumumkan pelaksanaan lelang tersebut kepada masyarakat unumdengan pengumuman di surat kabar, Terbantah juga telah memberitahukanpelaksanaan lelang tersebut kepada Terbantah II, Terbantah Ill, bahkanPembantah melalui suratsurat sebagai berikut: Surat Nomor 432/HS/LWOCommba/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018yang ditujukan

Merujuk pada ketentuan tersebut, Terbantah faktanya telah mengumumkanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan Objek Perkara melalui SuratKabar Harian Terbit tanggal 6 Februari 2019 sebagai Pengumuman LelangHal.32 dari 72 Hal. Putusan Nomor 169/Pdt.Bth/2019/PN.

Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi ini juga telah diumumkan oleh125.126.Terbantah melalui Surat Kabar/Harian Nasional yaitu Harian Terbittertanggal O6 Februari 2019 sebagai Pengumuman Lelang Ulang ataspelaksanaan lelang tanggal 4 Januari 2019 yang diumumkan melalui suratkabar Harian Terbit tanggal 28 Desember 2018;Faktafakta yang Terbantah uraikan di atas, telah memperlihatkan bahwaTerbantah nyatanya telah mematuhi segala ketentuan mengenaipemberitahuan lelang yang diatur pada Permenkeu No. 27/2016

tanggal 23 Oktober 2018 untukPelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Jaminan tanggal 6 November 2018(Sesuai dengan aslinya);Bukti T.l35 = Surat Kabar Harian Terbit tanggal 28 Desember 2018 untukPelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Jaminan tanggal 4 Januari 2019 (Sesuaidengan aslinya);Bukti T.l36 Surat Kabar Harian Terbit tanggal 6 Februari 2019 untukPelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Jaminan tanggal 13 Februari 2019 (Ssesuaidengan aslinya);Bukti T.l37 Surat Kabar Harian Terbit tanggal 8 Maret 2019 untukPelaksanaan

(enam ratus lima puluh dua meter persegi) atasAdolvina Turu Padang dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum danbatal demi hukum karena terbit di atas sebagian tanah milik orang lain incasu Penggugat Jasinta Turu Padang, seluas 360 m? (tiga ratus enampuluh meter persegi);5. Menyatakan bahwa segala suratsurat yang terbit di atas tanah milikPenggugat atas nama Tergugat atau orang lain dinyatakan tidak berlaku,batal dan tidak berkekuatan hukum;6.

Dermawan;Sebelah Timur dengan Lorong;Sebelah Selatan dengan Rumah Kost Pa Wagiran;Sebelah Barat dengan Rumah Adolvina Turu Padang;Yang dibeli pada tahun 2001 oleh Penggugat (Jasinta Turu Padang)dari Tergugat (Adolvina Turu Padang) seharga Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah);Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yangmenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00386 Kelurahan SalobuloTahun 2008 seluas 652 m* (enam ratus lima puluh dua meter persegi)atas Adolvina Turu Padang (Tergugat) yang terbit

(enam ratus lima puluhdua meter persegi) atas Adolvina Turu Padang tidak memiliki kekuatanhukum karena terbit di atas sebahagian tanah milik orang lain in casuPenggugat Jasinta Turu Padang, seluas 360 m (tiga ratus enampuluh meter persegi);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 16 dari 33 hal.Put. Nomor 1208 K/Pdt/2016Il. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;Ill.

Dan tidak ada jaminan bahwaRIPH terbit SPI juga terbit. Pemohon harus tetap wajib tanam 5%karena mendapat RIPH meskipun SPI tidak terbit, sehinggaPemohon dirugikan sudah menanam namun SPI tidak terbit,padahal persyaratan yang digunakan untuk kegiatan impor adalahSPI bukan RIPH;Bahwa berdasarkan pada dalildalil yang diuraikan oleh Pemohontersebut di atas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim MahkamahAgung RI, berkenan untuk memutuskan:F. Petitum;1.

Foto copy Majalah Tempo terbit tanggal 9 15 Juli 2018 tentangBawang Putih Jalur Illegal. (Bukti P7);8. Foto copy Indonesia Importation Of Horticultural Products, AnimalsAnd Animal Products Report of The Appellate Body WTO (World TradeOrganization) 9 November 2017. (Bukti P8);Halaman 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 63 P/HUM/20189. Foto copy https:/www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/112755/ri tungguputusanwto. (Bukti P9);10. Foto copy Legal Opinion Pendapat Hukum Kajian Hukum oleh Dr.

Dalam hal ini, Permentan a quo terbit terlebihdahulu dibandingkan berdirinya PPBN, sehingga tidak logisPemohon dirugikan dengan adanya penerbitan Permentan a quo.Dengan demikian secara hukum Pemohon tidak mempunyaiHalaman 24 dari 45 halaman.

danPetitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap halhal yangsecara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidakmerugikan kepentingan hukum Tergugat;2 Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring):Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatastanahnya telah terbit

alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini denganmenyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya gugatantidak dapat diterima;4 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah subjek danobjek;1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasarhukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas oleh karenaPenggugat tidak tahu tanah yang diklaim miliknya adalah telah terbit

GMTD Tbk dengan Akademi Pariwisata tertanggal 15September 1999 sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 22 September 1999tanah dimaksud telah terbit Sertifikat 2009 (4 digit) Hak Pakai/KelurahanTanjung Merdeka, GS Nomor 09/1999 atas nama Departemen Pariwisata danKesenian RI untuk kepentingan Akademi Pariwisata Ujung Pandang (tanpa sebutletak, luas dan batas tanah).Bahwa 5 Tahun kemudian yaitu pada Tahun 2010, karena pihakAKPAR/Termohon Peninjauan Kembali Intervensi II dan PT.

Putusan Nomor 102 PK/TUN/2014yaitu pada tanggal 26 Mei 2011, setelah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara,barulah menemukan dan ketahuan Sertifikat 20008 (5 digit) terbit atas dasarTanpa Surat Ukur dan Cacat Hukum.Maka sejak hari itu tanggal 26 Mei 2011/Bukti P16, Ny.

Buku Tanah P.K4 BadanPertanahan Nasional di Perkara Perdata Nomor 129 halama 32 Nomor tanpasurat ukur, tidak dapat dijahit menjadi satu, tidak dapat bersamasama dengansuatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, tidakdapat disebut Sertifikat bertentangan dengan PP 10 Tahun 1961 Pasal 13 ayat(3), terbukti T.II.Inv3 Sertifikat 20008 bukti di Perkara Tata Usaha NegaraNomor 36/G.TUN/2011/ P.TUN.MKS. halaman 26 Nomor 3 adalah Sertifikat20008 tidak sempurna dan cacat hukum, yaitu terbit

SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNANNOMOR: 3627, SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 3628.SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR: 392 TELAH TERBITLEBIH DARI 5 TAHUN;10 Bahwa Sertipikatsertipikat milik PELAWAN sebagaimana disebutkan di atastelah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana diuraikan sebagai berikut:e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1278/Kedoya Selatan, terbitpada tahun 1991; e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1279/Kedoya Selatan, terbit pada tahunBahwa berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997

orang lain; e Sebelah Timur: Persil orang lain; e Sebelah Barat : Persil orang lain; Bidangbidang tanah pada lokasi tersebut terletak dan dikenal oleh umum diDesa Pillar, Kelurahan Kedoya (sekarang Kelurahan Kedoya Selatan),Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Namun dalam pelaksanaannya Jurusita selaku pelaksana dilapangan denganbantuan Petugas Badan Pertanahan Nasional telah membuat catatan didalamBerita Acara Sita Eksekusi tersebut, sebagai berikut: Bahwa diatas bidangbidang tanah tersebut telah terbit

No. 88/Pdt.G/1987/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2009, obyekobyeknya adalahsebagai berikut: Bahwa di atas bidangbidang tanah tersebut telah terbit B. 4895/Kedoya a.n. PT.Tri Karya Idea Sakti asalnya dari Girik C. 5682, Girik C. 68, Girik C.5678/1505, Girik C. 5686/45 76, Girik C. 922,....dst a Bahwa terhadap bidang tanah dengan luas + 10.110 m2, dengan No. Girik C. 922b1617an.

Bonang bontang, yang dipakai untuk areal parkir, telah terbit Sertifikat B.1044/Kedoya dan Sertifikat B. 1256/Kedoya; Bahwa sebagaimana terurai di dalam Sertipikat (induk) Hak Guna BangunanNo. 4895/Kedoya, atas nama Perseroan Terbatas PT.

Pokok Perkara : 22220 222 noo non nnn nnn cen nnn nena1.Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua halhalyang telah dikemukakan dalam eksespsi dinyakan pula termasuksebagai bagian dalam pokok perkara;Bahwa Tergugat menpolak seluruh dalildalil yang dikemukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang telah diakuinya dengan tegaskebenarannya; ~ nn nn nme nnn nnn nnn nnn ne nen nnn nnn nen nnn nnn enn nnneBahwa Tergugat kembali menegaskan bahwa ke 12 sertipikat hak miliktanah sengketa a quo terbit

Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang berbunyi ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimnaya atau diumumkannya keputusanbadan atau pejabat Tata Usaha Negara ;Sehingga Penggugat keliru menafsirkan isi ketentuan Pasal 55 tersebutditerima Penggugat menyatakan baru mengetahui pengertiannya jadiberbeda dengan Sejak saat diterima atau sejak diumumkannyakeputusan Tata Usaha Negara tersebut dan sangat tidak logis dari kurunwaktu terbit

Sertipikat Hak Milik Nomor 40942/Desa Sungai Rayasampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Rayakesemuanya atas nama Sevio Tanof adalah berasal dari pecahan indukSertipikat Hak Milik Nomor 3452/Desa Sungai Raya tanggal 4Nopember 1989 yang terbit terlebin dahulu, Penggugat barumengetahuinya tanggal 16 Desember 2014 terhadap terbitnya SertipikatHak Milik Nomor 40942/Desa Sungai Raya sampai dengan SertipikatHak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Raya, mengapa Sertipikat HakMilik Nomor 3452

kebendaan milikorang lain, harus membuktikan hak itu :Bahwa pengakuan Penggugat dalam gugatannya merasa sebagaipemilik dari objek perkara aquo dengan dasar Sertipikat Hak MilikNomor 10568/Desa Sungai Raya, adalah sama sekali tidak benar dankami tolak dengan tegas, karena jelas diatas tanah tersebut telahterdapat bukti hak milik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor40942/ Desa Sungai Raya sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor40953/Desa Sungai Raya kesemuanya atas nama Sevio Tanof dansebelum terbit

Sertipikat Hak Milik Nomor 40942/ Desa Sungai Rayasampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 40953/Desa Sungai Rayatelah terbit terlebih dahulu sudah sertipikat induk yaitu Sertipikat HakMilik Nomor 3452/Desa Sungai Raya, seluas 16.200 M2 atas namaSukardi Halim yang kemudian dijual kepada Tergugat Il Intervensi ,sebelum Tergugat Il Intervensi merealisasikan proses jual beli beberpakali dating ke lokasi juga telah melakukan pengecekan dengan seksamadi kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sehingga

Setelah surat penagihan ke customer terbit kKemudian diserahkan kepadabagian kolektor lapangan untuk dilakukan penagihan ke custumer dengandisertai list tagihan yang belum distempel/diverifikasi olen costumer, setelahdistempel/verifikasi oleh custumer dan diserahkan oleh kolektor lapangan keadmin kolektor.Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kepentinganpribadinya sendiri tanpa seijin dari PT.

menerbitkan Surat Pengiriman Barang (SPB)dan ditandatangani oleh custumer dan diserahkan kepada bagian distribusidalam hal ini kepada saksi Gunarso selaku penanggungjawab.Kemudian bagian distribusi melaporkan secara administrasi kepada adminfaktur untuk diterbitkan faktur penjualan dan faktur pajak dalam hal ini yangbertanggungjawab adalah saksi ANI.Kemudian bagian admin faktur melaporkan kepada bagian admin collectionuntuk diterbitkan surat penagihan ke custumer.Setelah surat penagihan ke customer terbit

Setelah surat penagihan ke customer terbit kemudian diserahkan kepadabagian kolektor lapangan untuk dilakukan penagihan ke custumer dengandisertai list tagihan yang belum distempel/diverifikasi olen costumer, setelahdistempel/verifikasi oleh custumer dan diserahkan oleh kolektor lapangan keadmin kolektor.Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depanpersidangan.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.Saksi 4.

Setelah surat penagihan ke customer terbit kemudian diserahkan kepadabagian kolektor lapangan untuk dilakukan penagihan ke custumer dengandisertai list tagihan yang belum distempel/diverifikasi olen costumer, setelahdistempel/verifikasi olen custumer dan diserahkan oleh kolektor lapangan keadmin kolektor. Bahwasaksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidanganTerhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.Saksi 5. GUNARSO, ST.

Setelah surat penagihan ke customer terbit kemudian diserahkan kepadabagian kolektor lapangan untuk dilakukan penagihan ke custumer dengandisertai list tagihan yang belum distempel/diverifikasi olen costumer, setelahHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 405/Pid.B/2020/PN Smndistempel/verifikasi oleh custumer dan diserahkan oleh kolektor lapangan keadmin kolektor.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatanSaksi

Bahwa walapun Permohonan Eksekusi yang diajukan olehPELAWAN telah dicabut, namun TERLAWAN tetap mengajukan prosesKonsinyasi dan untuk itu telah terbit :a. Penetapan No. 09/Cons/2016/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 November 2016 ;b. Penetapan Nomor : 02/2017 Del. Jo. No.09/CONS/2016/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.tanggal 12 Januari 2017 ;C. Berita Acara Pelaksanaan Penawaran Uang Nomor : 02/2017 Del.Jo. No. 09/CONS/2016/PN. Jkt. Sel. Jo.

OO6/RW. 01, Kelurahan Pinangsia, KecamatanTamansari, Jakarta BaratDengan demikian jelas PELAWAN benarbenar tidak mengetahui adanyaPermohonan Konsinyasi dimaksud serta Penetapanpenetapan yangtelah terbit atas permohonan Konsinyasi tersebut berikut turutturutannyasebagaimana yang telah PELAWAN uraikan di atas, dimana Penetapanpenetapan dimaksud baru diketahui oleh PELAWAN sekitar akhir bulanHalaman 8 dari 32 halaman putusan perkara Nomor : 589/PDT/2020/PT.DKINovember 2017, sehingga baru pada tanggal

6 Desember 2017mengajukan bantahan atas penetapanpenetapan yang telah terbit yangberhubungan dengan Konsinyasi yang diajukan TERLAWAN tersebut diatas.

dengan Penetapan Nomor : 605/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. tanpamemberikan kesempatan kepada PELAWAN untuk mengajukanbuktibuktinya, padahal sesuai dengan agenda sidang, acara pada tanggal 21Desember 2017 adalah acara pembuktian PELAWAN, akan tetapiPELAWAN masih dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat hadirdipersidangan, seharusnya PELAWAN dipanggil untuk sidang berikutnya,akan tetapi tidak ada panggilan sidang untuk itu, malahan pada tanggal 27Desember 2017, permohonan dimaksud diputus ;Oleh karena telah terbit

Bahwa, penetapanpenetapan yang telah terbit atas dasarPermohon Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tersebut haruslah tetapdilaksanakan oleh karena penetapanpenetapan tersebut merupakan aktaotentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sah dan mengikat secarahukum sebagaimana penjelasan pada Butir 19 Jawaban a quo.

Final, bahwa keputusan Pemberian Hak tersebut sehingga terbit obyeksengketa adalah sudah final dan tidak memerlukan persetujuan lagi dariInstansi atau pejabat lain serta sudah memiliki kekuatan hukum danmemiliki akibat hukum yaitu pengesahan atas kepemilikan tanah ;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dan Register BukuTanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 01309 di Kelurahan Bende tanggal terbit 0106Halaman 18 dari 51 halaman/Putusan Nomor 67/G/2020/PTUN. KDI2005 Surat Ukur No 97/Bende/2005 Tanggal. 25052005 dengan luas 500M?(Lima Ratus meter Persegi) Nama Pemegang Hak An. Hajjah Dalima.4.

Dulu dahulu terletak di DesaWuawua Kecamatan Wuawua sekarang di Kelurahan Bende Kecamatan KadiaKota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga terbit Sertipikat Hak MilikNomor 01309 tanggal 01 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 97/Bende/2005 tanggal25 Mei 2005 luas 500 m? terletak dahulu di Kelurahan Bende KecamatanHalaman 20 dari 51 halaman/Putusan Nomor 67/G/2020/PTUN.

tanah yang diatasnya terbit Keputusan TataUsaha Negara dalam obyek sengketa ini, sehingga merupakan kewenanganPeradilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemiliksesungguhnya, karena TERGUGAT II INTERVENSI adalah Pemilik alas hakyang sah secara hukum, yakni sertifikat hak milik nomor : 01309 tanggal 01062005 di Kelurahan Bende dan Surat Ukur No. 97/Bende/2005 tanggal 25052005 dengan luas lahan 500 m?

Konsekuensi lebih lanjutnya adalah hak atastanah yang sudah didaftarkan tidak bersifat mutlak, sehingga masih dapat digugat olehpihak lain yang merasa memiliki kepentingan hukum atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti T.Intv1 dan bukti T1) atasnama Hajjah Dalima (Tergugat Il Intervensi) terbit pada tanggal 1 Juni 2005.

Yamin) tanpa seizin para Penggugat mendaftarkan obyek sengketa pada proyek pengembangan tanaman pangan dengan menanami kelapa hibridah sehingga obyek sengketa telah terbit sertifikat maka perbuatan Tergugat 2 tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat 3 tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak ;- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau mengembalikan

MUH.YAMIN ) tanpa seizin para Penggugat mendaftarkan Obyek senketa pada proyekpengembangan tanaman pangan dengan menanami kelapa hibrida sehingga obyeksenketa telah terbit sertifikat maka perbuatan tergugat 2 tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan melawan hak ;5. Menyatakan Bahwa perbuatan tergugat dan tergugat 2 telah mengalihkan objeksenketa kepada tergugat 3 tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak6.

Muh.Yamin) tanpa seizin para Penggugat mendaftarkan obyek sengketa pada proyekpengembangan tanaman pangan dengan menanami kelapa hibridah sehingga obyeksengketa telah terbit sertifikat maka perbuatan Tergugat 2 tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan melawan hak;e Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengalihkan obyeksengketa kepada Tergugat 3 tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak ;e Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau mengembalikanobyek

sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta persidangan tanah obyek sengketa sekarangdikuasai oleh Para Tergugat bahkan telah terbit sertifikat dan atau bukti pembayaran pajakatas tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan Para Penggugat atau orang tuanya yangbernama Bunre yang merupakan pemilik/memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa tidakpernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk mengalihkan dalam bentuk tertentu

Muh.Yamin) tanpa seizin para Penggugat mendaftarkan obyek sengketa pada proyekpengembangan tanaman pangan dengan menanami kelapa hibridah sehingga obyek33sengketa telah terbit sertifikat maka perbuatan Tergugat 2 tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan melawan hak;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengalihkan obyeksengketa kepada Tergugat 3 tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hak ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau mengembalikanobyek